Jenis Media: Metropolitan

Mengurai Polemik Anggaran Tangsel, dari Sorotan Leony hingga Penjelasan Pemkot Megapolitan 24 September 2025

Mengurai Polemik Anggaran Tangsel, dari Sorotan Leony hingga Penjelasan Pemkot
Editor
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Sorotan publik terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan tahun 2024 merebak setelah mantan penyanyi cilik Trio Kwek Kwek, Leony Vitria Hartanti, mengunggah kritik lewat media sosial.
Ia heran melihat ketimpangan alokasi anggaran, khususnya biaya perjalanan dinas pejabat Tangsel yang mencapai Rp 117 miliar, sementara pos pemeliharaan jalan dan jaringan irigasi tercatat hanya Rp 731 juta.
“Nah ini mungkin soalnya yang lebih penting buat dibiayain, biaya perjalanan dinas mereka sampai Rp 117 miliar,” tulis Leony di Instagram, Jumat (19/9/2025).
Sorotan itu memantik respons dari Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. Ia menegaskan, dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setebal lebih dari 500 halaman sudah diunggah di situs resmi sejak 2019, sesuai aturan transparansi.
“LKPD itu memang diarahkan untuk di-upload di website pemerintah daerah setelah diperiksa oleh BPK. Uploading website itu sudah kami lakukan sejak 2019, berdasarkan aturan transparansi,” kata Benyamin saat konferensi pers di Rumah Dinas Wali Kota Tangsel, Serpong, Selasa (23/9/2025).
Menurut Benyamin, angka Rp 731 juta yang menjadi sorotan publik bukanlah anggaran perbaikan jalan.
Dana tersebut, kata dia, dialokasikan khusus untuk perbaikan jaringan listrik di kompleks Pemkot Tangsel.
“Rp 731 juta itu enggak mungkin ngebenarin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus perbaikan jaringan listrik dan itu hanya di Pemkot saja, bukan se-Tangsel,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tangsel Bambang menambahkan, kode rekening Rp 731 juta berbeda dengan anggaran perbaikan jalan.
Ia memastikan dana untuk memperbaiki jalan di seluruh Tangsel mencapai Rp 538 miliar.
“Saat 2024 kita menganggarkan dan terealisasi sebesar Rp 538 miliar. Jadi saya ingin mengajak semua memahami bahwa di Tangsel, jalan rusak pasti diperbaiki, nilai totalnya Rp 538 miliar bukan Rp 731 juta,” kata Bambang.
Benyamin juga meluruskan sorotan publik terkait anggaran makan dan minum senilai Rp 66 miliar.
Ia menegaskan dana itu tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk sekolah dan rumah sakit.
“Ini (anggaran makan dan minum) ada tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk di dalamnya enam TK Negeri, kemudian 157 SD Negeri, 24 SMP Negeri, tiga RSUD, dan 35 puskesmas kita di Tangerang Selatan. Jadi ini makan minum secara keseluruhan,” jelasnya.
Menurutnya, konsumsi tersebut juga mendukung kegiatan masyarakat, seperti sosialisasi kesehatan, musrenbang, hingga pelatihan pemberdayaan.
Bahkan, pelaksanaannya menggandeng UMKM lokal.
“Jadi kalau dikumpulin semuanya tercapailah Rp 66 miliar. Tapi yang harus dicatat juga bahwa pelaksanaannya atau makan minumnya ini dilaksanakan kepada UMKM yang terdekat, di kelurahan yang terdekat,” kata Benyamin.
Sementara itu, anggaran suvenir atau cendera mata senilai Rp 20,48 miliar disebut tidak selalu berarti hadiah.
Menurut Benyamin, pos ini mencakup belanja penunjang kegiatan di 34 perangkat daerah.
“Jadi kalau dinas kerja mengadakan latihan jahit-jahit misalnya, ya kalau memang dianggarkan untuk mesin jahitnya, ya kita kasih mesin jahitnya juga,” ujarnya.
Meski kritik Leony membuat riuh publik, Benyamin menegaskan pihaknya tidak akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.
“Enggak, enggak akan melaporkan. Saya hanya ingin menjelaskan saja. Mudah-mudahan semuanya clear,” kata dia.
Ia bahkan membuka pintu dialog dengan Leony jika dibutuhkan penjelasan lebih lanjut.
“Tergantung kebutuhan, beliau butuh enggak penjelasan dari kita. Kalau beliau butuh, akan kami jelaskan, tapi kalau enggak, ya gimana ya,” ucapnya.
Bagi Benyamin, kritik publik seperti yang disampaikan Leony justru menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki komunikasi dan transparansi Pemkot Tangsel ke depan.
(Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Mohamad Bintang Pamungkas, Faieq Hidayat)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 06:26
Blak-blakan Ketua RW di Jakbar: Kerancuan Dana Insentif Buat Pengurus Bikin LPJ Fiktif Megapolitan 24 September 2025

Blak-blakan Ketua RW di Jakbar: Kerancuan Dana Insentif Buat Pengurus Bikin LPJ Fiktif
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketidakjelasan peruntukan dana yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kepada pengurus RT dan RW menimbulkan persoalan serius.
Bukannya meringankan kerja, dana tersebut justru membuat sebagian pengurus terjebak dalam dilema, hingga memicu praktik pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif.
Iis Wahyudi, Ketua RW 05 Kelurahan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, mengungkap praktik itu kerap terjadi di wilayahnya. Menurut dia, hal ini bermula dari ketidakjelasan nomenklatur dana yang digelontorkan Pemprov.
“Dalam kampanye dan pernyataan publik, Gubernur Pramono Anung menggunakan kata ‘insentif’ yang kesannya seperti imbalan kerja RT dan RW. Nah, padahal kan enggak, itu sebenarnya uang operasional disebutnya,” kata Iis kepada
Kompas.com
, Selasa (23/9/2025).
“Ini yang harus diluruskan. Jadi harus ada laporan yang diberikan tiap bulannya dari RT RW setempat. Ini yang harus diluruskan di masyarakat,” kata dia lagi.
Kerancuan istilah itu, kata Iis, menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan. Ada pengurus yang menganggap dana digunakan untuk program operasional, tetapi ada juga yang membagi-bagikan dana tersebut sebagai “uang lelah” bagi jajaran RT/RW.
“Kalau di sini, secara praktiknya dipakai untuk bagi-bagi antara RT dan jajarannyalah, kan punya sekretaris, apa segala macem, uang lelahlah begitu,” ujarnya.
Namun, penggunaan dana sebagai uang lelah membuat para pengurus harus tetap membuat laporan pertanggungjawaban. Akibatnya, laporan yang disusun kerap tidak sesuai kenyataan.
“Saya
fair-fair
-an saja ya, enggak perlu ditutup-tutupi, akhirnya laporan yang dibuatnya jadi palsu. Karena memang Pemda (Pemerintah Daerah) juga ‘
ngajarinnya
’ begitu,” terang Iis.
Ia menambahkan, praktik itu menjadi beban moral tersendiri.
“Di sisi lain itu kan jadi menambah dosa kami juga, gitu. Apalagi naik, ini kita
nyetting
-nya jadi makin banyak kan,” keluhnya.
“Gimana mau berkah Jakarta ini, kan, kalau misalnya pemimpin di tingkat RT saja akhirnya sudah harus
nyetting
laporan buat dapat insentif kan,” lanjutnya.
Iis berharap Pemprov segera mempertegas status dana tersebut. Menurut dia, nomenklatur sebaiknya diubah dari “dana operasional” menjadi “insentif” bagi pengurus RT dan RW.
“Saya sih harapannya pengen biar diganti saja, jangan operasional bahasanya, tapi langsung insentif saja,” tegasnya.
Jika ditetapkan sebagai insentif, kata Iis, dana itu dapat dianggap sebagai hak pribadi pengurus RT/RW atas jerih payah melayani warga. Dengan begitu, mereka tidak perlu membuat laporan fiktif.
“Kalau insentif kan enggak (perlu LPJ), bebas mau dipakai buat apa saja. Karena anggapannya itu uang lelahlah begitu. Coba, kalau warga ada apa-apa, pasti kan yang dicari mana RT-nya, mana RW-nya,” ucapnya.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memastikan insentif bagi pengurus RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan RW naik menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, kenaikan itu dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
“Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” ujar Rano, Sabtu (20/9/2025).
Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Di Jakarta, tercatat 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 06:23
Dana Operasional Dianggap Gaji, Ketua RW: Semua Harus Dilaporkan, bukan untuk Pribadi Megapolitan 24 September 2025

Dana Operasional Dianggap Gaji, Ketua RW: Semua Harus Dilaporkan, bukan untuk Pribadi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rencana kenaikan dana operasional bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Jakarta menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Banyak warga menganggap dana tersebut sebagai gaji atau insentif pribadi bagi para ketua RT/RW dan jajaran pengurusnya.
Sejumlah Ketua RW kemudian menegaskan bahwa dana yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sepenuhnya merupakan dana operasional untuk kepentingan warga, bukan untuk digunakan secara pribadi.
Ketua RW 14 Palmerah, Jakarta Barat, Rini Astuti (49), menegaskan, dana tersebut tidak bisa disebut sebagai gaji karena memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang ketat.
“Bukan gaji. Jadi kalau OP (operasional) itu bukan gaji sebetulnya, jadi uang operasional buat keperluan warga,” kata Rini, akrab disapa Tuti, saat ditemui
Kompas.com,
Selasa (23/9/2025).
Dana itu, lanjutnya, dipakai untuk berbagai kegiatan warga.
“Misalnya kegiatan perayaan Agustusan, subsidi kader Dasawisma, Jumantik, sampai fasilitas-fasilitas buat warga,” ucap Tuti.
Hal serupa disampaikan Ketua RW 05 Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, Iis Wahyudi. Menurut dia, masyarakat perlu mendapat penjelasan agar tidak salah mengartikan dana tersebut.
“Ini yang harus diluruskan. Kalau yang beredar di warga kan katanya insentif, tapi sebenarnya itu adalah uang operasional,” ujar Iis.
Ia menjelaskan, ada perbedaan jelas antara insentif pribadi dan dana operasional. Jika insentif diberikan sebagai imbalan kerja maka tak perlu laporan.
Namun, untuk dana operasional, pengurus wajib membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ).
“Nah, tapi ini kan enggak, semua uang yang kami terima itu wajib ada laporannya. Ada tanggung jawabnya, kita enggak bisa makai untuk pribadi seenaknya,” kata Iis.
Ketua RW 08 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Beni Kurniawan, menambahkan hal senada. Ia menekankan dana operasional diberikan di awal program dan wajib dipertanggungjawabkan.
“Ini yang harus dipahami, ini bukan gaji. Kalau operasional, dana diberikan di depan untuk menjalankan kegiatan, dan setelahnya kami wajib membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ),” tegas Beni.
Menurut dia, menjadi ketua RT atau RW adalah kerja sosial, bukan pekerjaan untuk mencari keuntungan material.
“Asumsi masyarakat yang berkembang itu sebenarnya wajar karena mereka melihat ada uang yang dialokasikan, tapi tidak paham sistemnya. Pada dasarnya, tugas kami ini adalah kerja sosial,” ujarnya.
Beni menambahkan, LPJ harus dibuat tiap bulan, yang berarti menambah beban administrasi bagi pengurus. Meski begitu, ia tetap mengapresiasi upaya pemerintah menaikkan dana operasional.
“Kami bersyukur minimal ada tambahan. Tapi kami juga sadar, jika dana dinaikkan signifikan, misalnya 100 persen seperti janji kampanye, itu juga menjadi beban karena tanggung jawab dan tuntutan LPJ-nya pasti akan jauh lebih berat,” ucap dia.
Pemprov Jakarta memastikan insentif RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan RW menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menjelaskan, kenaikan dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
“Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” kata Rano, Sabtu (20/9/2025).
Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno menjanjikan penggandaan insentif RT/RW. Saat ini, Jakarta memiliki 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
Kebijakan kenaikan dana operasional ini diharapkan meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam melayani masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara warga dengan pemerintah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 05:57
Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas Megapolitan 24 September 2025

Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaikkan insentif bulanan pengurus RT dan RW dinilai masih belum mencukupi kebutuhan operasional di lapangan.
Meski disyukuri, sejumlah ketua RW di Jakarta Barat menilai kenaikan dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 3 juta per bulan masih jauh dari janji kampanye yang sempat menyebut akan digandakan.
Salah satunya disampaikan Ketua RW 08 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Beni Kurniawan (51). Ia menilai tambahan dana sebesar Rp 500.000 atau sekitar 25 persen cukup membantu, tetapi belum menjawab seluruh kebutuhan.
“Walaupun belum sesuai janji kampanye kan, harapannya bisa benar-benar dinaikkan 100 persen sesuai janji kampanye. Karena kebutuhan anggaran di RT RW juga kan banyak,” ujar Beni saat ditemui
Kompas.com,
Selasa (23/9/2025).
Menurut Beni, tanggung jawab RT dan RW semakin luas, mulai dari pemberdayaan sosial, edukasi masyarakat, pengembangan kreativitas, hingga inovasi yang melibatkan warga langsung.
“Kami ini kan belakangan juga diminta untuk melakukan berbagai program edukasi, sosialisasi. Untuk edukasi misalnya, pendekatan langsung ke masyarakat itu yang paling penting, bukan sekadar kasih infografis,” jelasnya.
Ia menambahkan, insentif yang diterima harus dialokasikan ke banyak pos, mulai dari kegiatan kesekretariatan, kesehatan, pembinaan generasi muda, hingga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Selain itu, RT dan RW kerap ikut menanggung biaya sejumlah program sosial seperti kegiatan yang digelar Baznas dan Palang Merah Indonesia (PMI).
“Operasional kami kadang-kadang kami juga terbebani oleh istilahnya eh anggaran-anggaran penyerapan sosial seperti program Baznas, PMI. Itu kami bisa satu tahun itu ada beberapa titik,” ujar Beni.
Meski begitu, ia mengaku tetap berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada.
“Sebenarnya kami cukup-cukupin saja. Tapi kalau secara ideal, tentu masih kurang. Supaya bisa berinovasi secara ideal kan, jelas warga, apalagi anak muda juga butuh dukungan yang mumpuni juga,” tambahnya.
Hal serupa disampaikan Ketua RW 14 Palmerah, Rini Astuti (49), yang akrab disapa Tuti. Ia menyebutkan, harus pintar mengatur anggaran agar semua program bisa berjalan.
“Kalau memang benar mau naik, ya
alhamdulillah
. Jadi, setidak-tidaknya kan membantu operasional. Karena selama ini mah kami cukup-cukupin aja, adanya segitu ya dimaksimalin,” ujar Tuti.
Menurut dia, banyak warga yang meminta perbaikan fasilitas umum, seperti posyandu dan lapangan bermain anak.
Namun, kebutuhan dana yang besar membuat pihak RW harus menabung anggaran bertahun-tahun.
“Jadi kami sisihin gitu, kumpul-kumpul nanti, ya kami anggarkan. Kami target dengan anggaran yang ada disisihin, dua tahun lah ya, nanti kami renovasi dua tempat itu,” jelasnya.
Pemprov Jakarta memastikan insentif pengurus RT dan RW akan naik mulai Oktober 2025. RT akan menerima Rp 2,5 juta per bulan, sementara RW Rp 3 juta per bulan.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan, kenaikan dilakukan bertahap, tidak langsung dua kali lipat sebagaimana janji kampanye Pilkada 2024.
“Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” kata Rano, Sabtu (20/9/2025).
Dalam kampanye Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Saat ini, Jakarta memiliki 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
Kebijakan kenaikan insentif ini diharapkan mampu mendorong semangat pengurus RT dan RW dalam melayani masyarakat, baik melalui pendataan warga, pengelolaan lingkungan, maupun menjadi garda terdepan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 05:43
Samsat keliling melayani warga di 14 lokasi Jadetabek pada Rabu

Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) keliling untuk membantu warga membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Rabu.

Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, sejumlah wilayah itu sebagai berikut:

1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

3. Jakarta Barat di Gelanggang Remaja Cengkareng pukul 08.00-14.00 WIB;

4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 09.00-15.00 WIB dan Gedung Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB;

5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

6. Kota Tangerang di Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere pukul 08.00-14.00 WIB;

7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB;

8. Ciledug di Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri Cipondoh pukul 09.00-14.00 WIB;

9. Ciputat di Halaman Parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

10. Kelapa Dua di Halaman GTown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

11. Kota Bekasi di Kantor Kecamatan Bekasi Utara pukul 08.00-12.00 WIB;

12. Kabupaten Bekasi di Ruko Robson Lippo Cikarang pukul 08.00-12.00 WIB;

13. Depok di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Kantor Kecamatan Tajur Halang pukul 09.00-12.00 WIB;

14. Cinere di kantor Kelurahan Pondok Petir pukul 08.00-12.00 WIB.

Adapun sejumlah syarat yang harus diperhatikan sebelum membayar pajak kendaraan, yakni membawa beberapa dokumen seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor samsat terdekat.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

24/09/2025 05:42
BMKG prakirakan sebagian wilayah DKI diguyur hujan pada Rabu

Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah di Jakarta akan turun hujan pada Rabu malam.

Melalui akun Instagram resminya @infobmkg, Rabu, disebutkan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diprakirakan akan berawan tebal hingga cerah berawan sepanjang hari.

Hujan baru akan turun di wilayah ini pada pukul 22.00 WIB. Rata-rata suhu sekitar 24-31 derajat Celcius.

Sementara itu di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, hujan dengan intensitas ringan sudah turun sejak pagi hari.

Hujan mulai mereda dan mulai berawan pada pukul 10.00 hingga 16.00 WIB. Hujan akan kembali turun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada 19.00 hingga 22.00 WIB.

Sementara di Jakarta Utara, hujan baru akan mengguyur pada pukul 22.00 WIB. Rata-rata suhu di wilayah ini sekitar 23-32 derajat Celcius.

Terakhir di Kepulauan Seribu, cuaca akan berawan tebal pada 07.00 WIB dan akan berawan hingga cerah berawan sepanjang hari. Rata-rata suhu di wilayah ini sekitar 28-30 derajat Celcius.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

24/09/2025 05:36
4 8 Momen Prabowo Hentakan Meja di Sidang Umum PBB, karena Apa Saja? Nasional

8 Momen Prabowo Hentakan Meja di Sidang Umum PBB, karena Apa Saja?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto tampak berpidato secara berapi-api dan penuh semangat dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (23/9/2025).
Bahkan, terdapat 8 momen Prabowo terpantau sampai mengentakkan tangannya ke meja mimbar.
Prabowo mengentakkan meja saat berbicara perihal penjajahan Indonesia, solusi konflik Palestina-Israel, hingga menghapus kelaparan dari Indonesia.
Berikut rangkuman momennya.
1. Entakan meja pertama Prabowo terjadi ketika dirinya berbicara mengenai Indonesia yang pernah merasakan pahitnya penjajahan.
Prabowo menyampaikan, rakyat Indonesia ditindas oleh penjajah di Tanah Air mereka sendiri.
Dia menyebut, rakyat Indonesia saat itu diperlakukan lebih hina daripada anjing.
“Negara saya merasakan kepedihan ini. Selama berabad-abad, rakyat Indonesia hidup di bawah penjajahan, penindasan, dan perbudakan. Kami diperlakukan lebih rendah daripada anjing di Tanah Air kami sendiri. Kami, rakyat Indonesia, tahu apa artinya diabaikan keadilan, apa artinya hidup dalam apartheid, hidup dalam kemiskinan, dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama,” ujar Prabowo.
2. Prabowo mengentakkan meja untuk kedua kalinya ketika menyampaikan perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan.
Selain itu, Indonesia juga tengah berjuang dalam mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan.
“Kami juga tahu apa yang dapat dilakukan oleh solidaritas dalam perjuangan kami untuk kemerdekaan, dalam perjuangan kami untuk mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan. Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri bersama Indonesia dan memberi kami bantuan penting,” tutur dia.
3. Entakan meja selanjutnya terjadi ketika Prabowo memamerkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dia menegaskan Indonesia percaya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa RI akan terus mengabdi di mana perdamaian membutuhkan penjaga, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pasukan di lapangan.
“Jika dan ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Agung ini memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza, atau di tempat lain, di Ukraina, di Sudan, di Libya, di mana pun perdamaian perlu ditegakkan,” ujar Prabowo.
“Perdamaian perlu dijaga, kami siap. Kami akan memikul beban ini, tidak hanya dengan putra-putri kami, kami juga bersedia berkontribusi secara finansial untuk mendukung misi besar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai perdamaian,” sambung dia.
4. Prabowo mengentakkan meja keempat kalinya ketika menekankan tujuannya sebagai pemimpin Indonesia.
Prabowo mengaku akan mengeluarkan rakyat Indonesia dari jurang kemiskinan.
“Tujuan kami jelas, yaitu mengeluarkan seluruh warga negara kami dari kemiskinan. Dan menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi ketahanan pangan, energi, dan air,” ucap Prabowo.
5. Selanjutnya, Prabowo mengentakkan meja ketika melihat banyak negara yang mulai mengakui Palestina.
Dia menyebut, Indonesia sangat berbesar hati dengan peristiwa tersebut, di mana negara-negara terkemuka di dunia telah memilih untuk berpihak pada sejarah.
“Memilih sisi sejarah yang benar, jalan moral yang luhur, jalan kebenaran, jalan keadilan, jalan kemanusiaan, menjauhi kebencian, mengatasi kecurigaan, dan menghindari penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan akan menghasilkan kekerasan. Tidak ada satu negara pun yang dapat menindas seluruh komunitas umat manusia,” tegas dia.
6. Entakan meja keenam datang ketika Prabowo mengakui bahwa sebuah negara mungkin lemah jika bertindak secara individu.
Akan tetapi, dia menekankan, jika negara-negara bersatu, maka bukan tidak mungkin mereka menjadi kekuatan besar dalam mengatasi penindasan di Palestina dan negara-negara lain.
“Kita mungkin lemah secara individu, tetapi rasa penindasan, rasa ketidakadilan, telah membuktikan dalam sejarah umat manusia bahwa rasa ketidakadilan ini, rasa penindasan ini, akan bersatu menjadi kekuatan besar yang akan mengatasi penindasan ini, yang akan mengatasi ketidakadilan ini,” tukas Prabowo.
7. Ketujuh, Prabowo mengentakkan meja saat menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap ‘
two state solution
‘ dalam konflik Palestina dan Israel.
Prabowo mendesak agar Palestina harus segera merdeka. Tapi, di sisi lain, Israel juga harus diakui dan dilindungi.
“Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita dapat mencapai perdamaian sejati, kedamaian sejati, dan tanpa kebencian dan kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah ini, solusi dua negara, dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, damai, dan harmoni,” kata Prabowo.
8. Entakan meja terakhir dilakukan Prabowo ketika dia mengajak semua agama untuk bersatu sebagai keluarga.
Dia mengajak semua pihak untuk mewujudkan mimpi indah bersama, yakni tujuan mulia agar manusia hidup sebagai satu keluarga.
“Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini. Apakah ini mimpi? Mungkin, tetapi inilah mimpi indah yang harus kita perjuangkan bersama,” kata dia.
“Mari kita berjuang menuju tujuan mulia ini. Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para leluhur kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan,” imbuh Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 05:31
Saat Istri Gus Dur Turun Tangan, Minta Aktivis Pasca-demo Ricuh Dibebaskan Megapolitan 24 September 2025

Saat Istri Gus Dur Turun Tangan, Minta Aktivis Pasca-demo Ricuh Dibebaskan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah, bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyambangi Polda Metro Jaya pada Selasa (23/9/2025).
Kedatangan mereka untuk menjenguk sejumlah aktivis yang ditahan usai demonstrasi berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.
Dalam rombongan tersebut hadir sejumlah tokoh nasional, di antaranya Lukman Hakim Saifuddin, Karlina R Supelli, Erry Riyana Hardjapamekas, Inaya Wahid, Gomar Gultom, Komaruddin Hidayat, dan Beka Ulung Hapsara.
Para tersangka yang dituduh dengan pasal penghasutan ini adalah Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, Khariq Anhar, RAP, dan Figha Lesmana.
Seusai menjenguk, Sinta Nuriyah menyampaikan, kehadiran GNB merupakan bentuk keprihatinan terhadap penahanan para aktivis, yang menurut dia tidak serta merta bermaksud memusuhi negara.
“Apalagi yang ditahan adalah para aktivis-aktivis yang belum tentu tujuannya untuk memusuhi,” ujar Sinta.
Ia menilai para aktivis tersebut merupakan anak bangsa yang ingin mewujudkan Indonesia berdaulat sekaligus bebas berpendapat.
“Karena itu, dengan adanya itu, mereka mencoba, mereka telah melakukan itu, tetapi ternyata ada kesalahpahaman,” kata Sinta.
“Mungkin dengan ada satu dua kata yang sedikit melenceng sehingga mereka mendapat perlakuan seperti ini,” tambahnya.
Sinta kembali menekankan para aktivis itu sesungguhnya berjuang demi kemanusiaan dan kepentingan bangsa.
Ia juga berharap Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, bersama kawan-kawannya segera dibebaskan.
“Inilah tujuan kami, Gerakan Nurani Bangsa, datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membebaskan semuanya itu,” tegas Sinta.
Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menuturkan GNB telah melayangkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri.
“(Dalam surat itu) intinya adalah kami berharap mereka-mereka yang melakukan demonstrasi, unjuk rasa secara damai, mudah-mudahan bisa segera dibebaskan,” ujar Lukman.
Meski demikian, Lukman menekankan apabila penyidik memiliki pandangan berbeda, para aktivis tetap harus dijamin hak asasi manusianya, baik dalam proses hukum maupun melalui mekanisme penangguhan penahanan.
“Karena penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia tetap harus bisa terjaga, terpelihara, terawat dengan baik meskipun mereka dalam kondisi ditahan,” katanya.
Lukman juga memastikan, para tokoh yang hadir dalam kesempatan tersebut siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Delpedro Marhaen dan kawan-kawan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 05:30
Kriminal kemarin, kasus Kacab Bank hingga WNA Pakistan bawa narkoba

Jakarta (ANTARA) – Berita kriminal di kanal Metro ANTARA pada Selasa (23/9) yang masih menarik dibaca hari ini antara lain polisi buru informan terkait rekening “dormant” kasus kacab bank hingga Polda Metro Jaya tangkap WNA Pakistan yang bawa 22 kg sabu.

Berikut rangkumannya:

Istri Gusdur dan tokoh GNB minta aktivis dibebaskan

Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) melayangkan surat kepada Kepala Polri (Kapolri) untuk memohon pembebasan para aktivis yang ditahan di Polda Metro Jaya.

Sejumlah tokoh GNB tersebut, antara lain mantan Menteri Agama Lukman Hakim, Komaruddin Hidayat, Gomar Gultom dan Erry Riyana Hardjapamekas.

Baca selengkapnya di sini.

Kasus kacab bank, polisi buru informan terkait rekening “dormant”

Polda Metro Jaya memburu keberadaan sosok S, informan tersangka C alias Ken yang memberitahukan keberadaan rekening dormant (tidak aktif) di sebuah bank di Jakarta Pusat, tempat MIP (37), kepala cabang (kacab) korban kasus penculikan berujung kematian bekerja.

“Masih kita dalami, (sosok S) masih kita cari,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wira Satya Triputra di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

Polda Metro Jaya tangkap WNA Pakistan yang bawa 22 kg sabu

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya menangkap seorang warga negara asing (WNA) Pakistan berinisial HU (34) yang membawa 22 kilogram sabu di wilayah Jakarta Utara.

“Kami berhasil mengamankan 1 orang WNA Pakistan inisial HU di 2 TKP yang berbeda di Jakarta Utara,” ungkap Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Ade Candra di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

Polisi amankan ibu kandung yang buang bayi di saluran air Jaksel

Kepolisian mengamankan ibu kandung berinisial TS (28) yang membuang bayi perempuannya di saluran air di kawasan Jalan Kirai RT 010/RW 01, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (22/9) pagi, pukul 05.30 WIB.

“Sudah kita amankan pelaku pembuangan bayi tersebut yang merupakan ibunya sendiri,” kata Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jakarta Selatan AKP Citra Ayu Civilia kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

Ini motif suami bakar rumah dan istrinya hingga tewas di Cakung

Polisi mengungkap motif pelaku MA (29) yang membakar rumah kontrakan dan istrinya hingga tewas di Jalan Borobudur, Kavling Tanah Merah, RT 06/RW 05, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada Kamis (18/9).

“Modus atau motif pelaku MA (29) dalam hal ini tersangka kesal dengan istri yang seolah-olah tidak merespon apa yang dimintanya kepada korban,” kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur AKP Sri Yatmini di Jakarta Timur, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

24/09/2025 05:27
DKI kemarin, target pemutihan ijazah hingga pengembangan wisata urban

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita di DKI Jakarta pada Selasa (23/9) masih menarik untuk disimak hari ini mulai dari Gubernur Pramono targetkan 6.654 ijazah diputihkan pada 2025 hingga Pemprov kembangkan wisata urban di Jakarta.

Berikut rangkumannya:

Pemprov kembangkan wisata urban di Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengembangkan wisata urban (perkotaan) seiring terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 588 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Urban untuk mengoptimalkan kegiatan pariwisata yang berpusat di area perkotaan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Andhika Permata dalam “JEF Dialogue: Unlocking Jakarta’s Potential Through Tourism and Creative Economy” di Jakarta, Selasa, mengatakan implementasi keputusan tersebut, yakni sebuah konsep pengembangan kawasan yang diisi dengan berbagai aktivitas sehingga menciptakan ruang publik yang berkualitas dan bermakna bagi masyarakat (placemaking).

Baca selengkapnya di sini.

Transjakarta akan lakukan asesmen psikologi mendalam untuk pramudi

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menjalankan asesmen psikologi yang lebih mendalam kepada seluruh sopir atau pramudi bus Transjakarta demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna.

Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya berdiskusi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai evaluasi layanan Transjakarta yang pada September 2025 beberapa kali mengalami kecelakaan.

Baca selengkapnya di sini.

Pramono targetkan 6.654 ijazah diputihkan pada 2025

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan 6.654 ijazah diputihkan melalui program pemutihan ijazah pada 2025.

“Sekarang ini, di tahun ini, kami menargetkan mudah-mudahan 6.654 ijazah yang bisa diputihkan,” kata Pramono di kawasan Jakarta Utara, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

Gudang karpet di Jakut terbakar diduga akibat korsleting listrik

Sebuah gudang karpet milik PT Ideal Carpet Indonesia di Jalan Agung Karya Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa pagi, hangus terbakar.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman, ketika dikonfirmasi di Jakarta, mengatakan, peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar 06.28 WIB itu diduga akibat korsleting listrik.

Baca selengkapnya di sini.

Dinas KPKP sebut harga beras premium naik akibat kasus oplosan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menyebutkan kenaikan harga beras premium di Jakarta disebabkan kasus beras oplosan beberapa waktu lalu.

“Kenaikan harga beras premium disebabkan aktivitas distribusi beras masih dalam proses pemulihan setelah maraknya kasus “beras oplosan”,” kata Hasudungan saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

24/09/2025 05:24