Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Terkait relaksasi pajak, Pramono pastikan kondisi perpajakan aman

    Terkait relaksasi pajak, Pramono pastikan kondisi perpajakan aman

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan kondisi perpajakan hingga September 2025 dalam keadaan aman sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan relaksasi pajak daerah untuk meringankan beban warga.

    “Tentunya kami sudah berhitung sampai dengan bulan September, perpajakan kita, Alhamdulillah, aman. Sehingga dengan demikian karena aman, saya mendapatkan masukan dari Bu Lusi (Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta) untuk kita berani memberikan insentif yang lebih supaya gairah pasarnya akan lebih dari itu,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

    Selain relaksasi pajak, beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI, termasuk Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and Small and Medium Enterprise Expo (JITEX) 2025 dan Jakarta Running Festival juga diyakini mampu menggerakkan roda perekonomian di Jakarta.

    Dengan demikian, Pramono pun berharap roda ekonomi di Jakarta dapat terus berputar, bahkan tumbuh di atas rata-rata nasional.

    Seperti diketahui, Pramono menandatangani kebijakan relaksasi pajak daerah mulai dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, hingga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Rabu.

    Menurut dia, kebijakan itu merupakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mendukung pemungutan pajak yang adil sekaligus melihat perkembangan dunia usaha yang saat ini dinilainya memang memerlukan insentif.

    Kebijakan itu pun diharapkan dapat mendorong gairah pasar, meringankan beban masyarakat, serta membantu dunia usaha tetap berkembang di tengah kondisi ekonomi saat ini.

    “Karena bagaimanapun dalam kondisi ekonomi yang seperti ini, pasar kita berikan insentif atau stimulan supaya mereka lebih bergairah. Dan juga secara khusus terlihat bahwa pemerintah Jakarta memang ingin membuka ruang, terutama bagi anak-anak muda yang ingin memiliki rumah dan sebagainya,“ ungkap Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD DKI minta operasional RDF Rorotan lebih diperhatikan

    DPRD DKI minta operasional RDF Rorotan lebih diperhatikan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta agar operasional Refused Derived Fuel (RDF) Rorotan lebih diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah dan keluhan warga di sekitar lokasi.

    “Karena kita mau menyelesaikan masalah, bukan mau jadi masalah,” kata Yuke di Jakarta, Rabu, menanggapi uji coba operasional RDF Rorotan.

    Menurut dia, Komisi D DPRD DKI Jakarta terus berkomunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI terkait rencana operasional fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau RDF di Rorotan, Jakarta Utara, tersebut.

    Komunikasi itu, sambung dia, dilakukan guna memastikan operasional RDF Rorotan nantinya tidak menimbulkan masalah bagi warga di sekitar lokasi RDF, terutama terkait bau tidak sedap, seperti uji coba sebelumnya.

    “Kita minta dinas terkait juga memastikan agar nanti pada saat operasional resmi 100 persen tidak ada keluhan-keluhan dari warga lagi,” ujar Yuke.

    Dia pun berharap uji coba kali tersebut berhasil dan operasional RDF Rorotan terlaksana dengan baik sehingga mampu mengurangi beban kiriman sampah ke TPS Bantargebang yang saat ini begitu besar.

    “Semoga tidak ada kendala, sehingga bisa beroperasi sepenuhnya, sesuai sama harapan kita. Karena ketika beroperasi, dapat mengurangi sampah,” tutur dia.

    Sebelumnya, DLH DKI Jakarta meminta agar warga di sekitar RDF Rorotan tidak khawatir dengan operasional fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut karena sudah dilakukan berbagai tahapan uji coba secara cermat dan sistematis.

    “Kami pastikan operasional RDF Plant Rorotan aman, ramah lingkungan, dan tidak mengganggu masyarakat sekitar,” kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Minggu (21/9).

    Dia juga meminta masyarakat agar tidak cemas karena setiap tahapan uji coba dan persiapan operasional RDF Rorotan selalu didampingi oleh pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk memastikan segalanya sesuai dengan kaidah ilmiah dan standar lingkungan yang ketat.

    Sebagai bentuk keseriusan, DLH DKI telah menambahkan tiga unit “deodorizer” untuk mengendalikan potensi bau di area proses, gudang produk, dan area residu.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Bakal Turun Tangan Bantu Kemenkeu Buru 200 Pengemplang Pajak Senilai Rp60 Triliun

    KPK Bakal Turun Tangan Bantu Kemenkeu Buru 200 Pengemplang Pajak Senilai Rp60 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) akan membantu Kementerian Keuangan guna menagih 200 penunggak pajak.

    Seperti diketahui Menteri Keuangan Purbaya menargetkan pemulihan pajak sekitar Rp50 sampai Rp60 triliun dari penunggak tersebut.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan KPK sangat terbuka untuk menjalin kolaborasi ke berbagai pihak dalam konteks pemberantasan korupsi.

    “Dalam hal ini dengan Kementerian Keuangan, khususnya terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan negara khususnya dari penerimaan pajak,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (24/9/2025)

    Budi menyebutkan potensi korupsi tidak hanya terjadi pada pos penganggaran atau pembiayaan, tapi bisa dilakukan di pos penerimaan baik dari pajak, biaya cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNPP).

    Dia menegaskan perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan agar  penerimaan negara ini bisa berjalan secara optimal sehingga penyaluran pajak tepat sasaran.

    “Artinya ini menjadi sebuah whole system yang memang harus kita sama-sama jaga dan ini juga penting melibatkan multi stakeholder dalam pengawasan ini,” katanya.

    Rencana penagihan dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Purbaya optimis bahwa penunggak pajak dapat memenuhi kewajibannya. 

    Penagihan ini akan melibatkan sejumlah instansi seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Kita mau kejar, eksekusi. Itu targetnya sekitar Rp50 triliun—60 triliun. Dalam waktu dekat ini kita tagih, dan mereka enggak bisa lari,” kata Purbaya dilansir Bisnis, Senin (22/9/2025).

  • Kabareskrim Sebut Polda Jatim Paling Banyak Terima Laporan Kasus Demo

    Kabareskrim Sebut Polda Jatim Paling Banyak Terima Laporan Kasus Demo

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Jawa Timur merupakan salah satu Polda yang paling banyak menangani laporan polisi terkait kasus demonstrasi beberapa waktu lalu di seluruh Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Polisi Syahar Diantono di sela-sela acara Perkembangan Situasi Pemeliharaan Kamtibmas dan Penindakan Pasca Kasus Kerusuhan di Bareskrim Polri Jakarta, Rabu (24/9).

    Syahar mengemukakan Polda Jawa Timur menerima 85 laporan Polisi terkait perkara kerusuhan akhir Agustus 2025 lalu, paling banyak jika dibandingkan 14 Polda lainnya bahkan Bareskrim Polri.

    “Jadi Polda Jawa Timur telah menerima 85 laporan Polisi terkait kasus itu,” tuturnya.

    Syahar membeberkan dari 85 laporan Polisi yang telah ditindaklanjuti Polda Jawa Timur itu, sebanyak 185 orang dewasa telah jadi tersangka dan 140 anak juga ditetapkan menjadi tersangka.

    “Jadi yang dewasa itu ada 185 tersangka dan anak-anak ada 140 tersangka,” kata Syahar.

    Sementara itu, Syahar juga mengemukakan ada juga 3 Polda yang hanya menerima 1 laporan Polisi terkait kasus demonstrasi di akhir bulan Agustus 2025 kemarin. Ketiga Polda itu adalah Polda Lampung, Polda Banten dan Polda Kalimantan Timur.

    Menurut Syahar, terkait laporan Polisi itu, Polda Lampung telah menetapkan 1 orang tersangka dewasa dan 7 tersangka anak-anak.

    Kemudian, Polda Banten hanya tetapkan 2 tersangka dewasa. Selanjutnya, Syahar juga menjelaskan Polda Kalimantan Timur menetapkan 7 tersangka dewasa.

    “Untuk Polda Banten dan Polda Kaltim ini tidak ada tersangka anak-anaknya ya,” ujarnya.

  • KPK Panggil 6 Bos Travel Haji jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji, Terkait Khalid Basalamah?

    KPK Panggil 6 Bos Travel Haji jadi Saksi Dugaan Korupsi Kuota Haji, Terkait Khalid Basalamah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 6 petinggi travel sebagai saksi dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 

    Juru Bicara KPK menyampaikan pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Timur, Rabu (24/9/2025).

    “Hari ini Rabu (24/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Timur,” kata Budi dalam keterangan tertulis.

    Saksi yang dipanggil adalah Mohammad Ansor Alamsyah, Komisaris PT Shafira Tour & Travel; Syarif Hidayatullah, Direktur Utama PT Persada Duabeliton Travel; Ismed Jauhar, Komisaris PT Tourindo Gerbang Kerta Susila;

    Asyhar, Direktur PT Safari Global Perkara; Irma Fatrijani, Direktur PT Panglima Express Biro Perjalanan Wisata; Denny Imam Syapi’i, Manager Bag. Haji PT Saudaraku. Lalu satu saksi dari pihak wiraswasta bernama Syihabul Muttaqin.

    Budi mengatakan dalam pemeriksaan tersebut, penyidik akan mendalami terkait dengan bagaimana biro travel ini mendapatkan kuota khusus.

    Kemudian juga bagaimana biro travel ini apakah dalam mendapatkan kuota khusus ini ada permintaan-permintaan uang dari para oknum ataupun pihak-pihak di dalam mekanisme atau penyelenggaraan ibadah haji khususnya dari kuota khusus untuk tahun 2023-2024.

    Seperti diketahui, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

    Namun dalam realisasinya pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas

    KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

    Dugaan lainnya adalah kuota haji dijual ke jemaah dan ke sesama biro travel. Terbaru, Khalid Basalamah mengaku menjadi korban PT Muhibbah milik Ibnu Massud. 

    Khalid yang mulanya ingin berangkat menggunakan haji furoda, berpindah menggunakan haji khusus lantaran ditawari oleh PT Muhibbah. Perusahaan ini menyampaikan surat keputusan pembagian kuota sehingga Khalid merasa tawaran yang diberikan resmi dari Kemenag.

    Alasan lainnya adalah harga kuota haji khusus bisa langsung berangkat seperti haji furoda dengan harga yang lebih murah.

    KPK memang tengah mendalami kasus ini dan memanggil beberapa pihak yang diduga mengetahui perkara era Presiden ke-7 Jokowi itu. Terbaru pekan ini KPK masif menggelar pemeriksaan terhadap travel haji.

  • 7 Pidato Prabowo di Sidang PBB Dianggap Berani Menantang Argumen Trump Nasional

    7 Pidato Prabowo di Sidang PBB Dianggap Berani Menantang Argumen Trump Nasional

    Pidato Prabowo di Sidang PBB Dianggap Berani Menantang Argumen Trump
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan, pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam debat Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berani menentang argumen dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
    Hal ini terlihat dari pernyataan Prabowo yang menyebut lembaga seperti PBB sangat berguna untuk mewujudkan perdamaian dunia.
    “Bila di-kontra dengan pidato Trump, ini seperti pro dan kontra. Karena Trump menyebut PBB tidak berguna, namun sebaliknya Prabowo,” kata Hikmahanto saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/9/2025).
    Hikmahanto mengatakan, pidato Prabowo memiliki substansi yang bagus sehingga memberikan arah pada Majelis Umum PBB.
    Selain itu, dia juga menyebut pidato itu dibawakan dengan cemerlang dalam bahasa Inggris dengan pelafalan dan penekanan yang baik.
    Selain soal kelembagaan PBB, Prabowo juga disebut menentang pandangan Trump soal isu perubahan iklim.
    “Trump mengatakan
    climate change
    dan isu lingkungan hoaks, sementara Presiden (Prabowo) mengatakan
    real,
    ” tuturnya.
    Terakhir, Prabowo mengecam Israel meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama negara zionis tersebut.
    “Namun Presiden menyampaikan bahwa Israel akan diakui apabila Palestina diakui terlebih dahulu, ini masih
    in line
    dengan
    two state solution
    ,” kata Hikmahanto.
    Sebagai informasi, Prabowo mendapat urutan ke-3 berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS), kemarin.
    Sejumlah isu diangkat Kepala Negara, utamanya soal perdamaian dunia hingga dukungan kemerdekaan Palestina.
    Dalam forum tersebut, Prabowo tampak berapi-api dan penuh semangat saat menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB.
    Terdapat delapan momen Prabowo terpantau sampai menghentakkan tangannya ke meja mimbar yang ada di Markas PBB.
    Ada juga delapan kali tepuk tangan dari para petinggi dan delegasi negara lain yang terdengar saat Prabowo berpidato dalam forum tersebut, termasuk standing ovation di akhir pidato Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 13.500 hewan penular rabies di DKI sudah jalani sterilisasi

    13.500 hewan penular rabies di DKI sudah jalani sterilisasi

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan sterilisasi terhadap sekitar 13.500 hewan penular rabies (HPR) pada tahun 2025 untuk menekan laju populasi HPR tersebut dan mempertahankan Jakarta bebas rabies.

    “Untuk tahun 2025, target steril itu sebanyak 21 ribu ekor. Dan sudah tercapai sampai dengan bulan Agustus itu kurang lebih 13.500 ekor,” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok dalam Podcast Rabu Belajar bertema “Peringatan Hari Rabies Sedunia: Upaya Pemprov DKI Jakarta mempertahankan sebagai Wilayah Bebas Rabies” di Jakarta, Rabu.

    Dari jumlah HPR yang sudah menjalani sterilisasi tersebut, 95 persennya merupakan kucing. Ini karena populasi kucing liar menjadi masalah di Jakarta.

    “Jadi memang target kami itu kebanyakan itu menyasar kucing. Jadi target 21 ribu itu, sampai 95 persen memang pada hewan kucing,” ujar Hasudungan.

    Hasudungan menyampaikan sterilisasi merupkan metode yang paling efektif untuk mengendalikan penyakit rabies dan ini sudah diakui secara global melalui Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE/WOAH). Sterilisasi pada HPR meminimalkan kelahiran hewan liar dan mencegah penularan penyakit rabies ke manusia.

    Adapun dalam kegiatan sterilisasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melibatkan komunitas penyanyang hewan, organisasi profesi yakni Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) termasuk dokter praktik di klinik hewan.

    “Pemerintah selalu melibatkan komunitas penyayang hewan, PDHI, dokter praktik maupun pet shop agar mereka juga berkontribusi untuk melaksanakan kegiatan sterilisasi kolaborasi,” ujar Hasudungan.

    Tangkapan layar – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Hasudungan A. Sidabalok dalam Podcast Rabu Belajar bertema “Peringatan Hari Rabies Sedunia: Upaya Pemprov DKI Jakarta mempertahankan sebagai Wilayah Bebas Rabies” di Jakarta, Rabu (24/9/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2004 atau 21 tahun terakhir sudah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies, seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 566 Tahun 2004.

    “Tetapi Jakarta dinyatakan sebagai daerah bebas tapi terancam. Karena apa? Karena masih dikelilingi provinsi yang berstatus tertular rabies. Jadi Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat di masing-masing kabupaten masih ada yang terkena rabies,” kata Hasudungan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Korupsi Kuota Haji: KPK Mulai Bidik Travel Luar Jawa

    Kasus Korupsi Kuota Haji: KPK Mulai Bidik Travel Luar Jawa

    Bisnis.com, JAKARTA – Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024 kini tengah memulai babak baru dengan mulai menyisir sejumlah travel haji dan umrah di luar Pulau Jawa.

    Fakta tersebut menjadi titik baru setelah sebelumnya komisi anti rasuah itu telah mendalami travel milik pemuka agama ternama yakni Khalid Basalamah yang disebut turut terseret dalam kasus itu.

    Penyidik KPK mulai memperluas jangkauan mengusut perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dengan secara bertahap memeriksa biro haji yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara ini sebagai saksi.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik membuka peluang memeriksa biro perjalanan haji di luar Jakarta dan Jawa Timur.

    “Dimungkinkan juga penyidik melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap biro perjalanan haji di wilayah lain,” ucap Budi, Rabu (24/9/2025).

    Kendati demikian, Budi menyampaikan pemeriksaan bergantung kepada kebutuhan penyidikan kasus. Pedalaman ini dilakukan agar penyidik mengetahui bagaimana proses pembagian kuota haji, siapa saja pihak yang terlibat, dan siapa saja pihak yang menerima aliran dana.

    Lebih jauh, pemeriksaan ini mampu menjawab bagaimana transaksi jual-beli kuota haji berlangsung, mengingat KPK mengendus kuota haji dijual oleh biro travel kepada jemaah dengan melancarkan modus-modus tertentu.

    “Saat ini penyidik masih fokus mendalami terhadap saksi-saksi dari biro perjalanan haji, khususnya yang di wilayah Jawa Timur,” katanya.

    KPK juga telah memanggil 6 petinggi travel sebagai saksi dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang berlokasi di Jawa Timur. Budi menyampaikan pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Timur, Rabu (24/9/2025).

    “Hari ini Rabu (24/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Timur,” kata Budi dalam keterangan tertulis.

    Saksi yang dipanggil adalah Mohammad Ansor Alamsyah, Komisaris PT Shafira Tour & Travel; Syarif Hidayatullah, Direktur Utama PT Persada Duabeliton Travel; Ismed Jauhar, Komisaris PT Tourindo Gerbang Kerta Susila;

    Asyhar, Direktur PT Safari Global Perkara; Irma Fatrijani, Direktur PT Panglima Express Biro Perjalanan Wisata; Denny Imam Syapi’i, Manager Bag. Haji PT Saudaraku. Lalu satu saksi dari pihak wiraswasta bernama Syihabul Muttaqin.

    Budi mengatakan dalam pemeriksaan tersebut, penyidik akan mendalami terkait dengan bagaimana biro travel ini mendapatkan kuota khusus.

    Sebelumya, pada 23 September, KPK telah memeriksa Direktur Utama PT Saudaraku Muhammad Rasyid; Staf Operasional Haji PT Menara Suci Sejahtera Ali Jaelani; Direktur PT Al Andalus Nusantara Travel Siti Roobiah Zalfaa; Direktur PT Andromeda Atria Wisata Zainal Abidin; dan Direktur PT Dzikra Az Zumar Wisata Affif.

    Kemudian pada 24 September 2025, KPK memanggil MAA selaku Komisaris PT Shafira Tour and Travel; SH selaku Direktur Utama PT Persada Duabeliton Travel; IJ selaku Komisaris PT Tourindo Gerbang Kerta Susila; AS selaku Direktur PT Safari Global Perkara; IF selaku Direktur PT Panglima Express Biro Perjalanan Wisata; DIS selaku Manajer Bagian Haji PT Saudaraku; serta SM selaku wiraswasta.

    Seperti diketahui, pembagian kuota haji melanggar aturan yang berlaku. Total kuota tambahan sebanyak 20 ribu seharusnya dibagi menjadi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus.

    Namun dalam realisasinya, pembagian menjadi 50:50. Artinya kuota khusus memperoleh porsi lebih banyak dari seharusnya. Apalagi keputusan pembagian 50:50 diteken oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas

    KPK menduga ada kongkalikong antara biro dengan Kementerian Agama agar pembagian kuota menjadi 50:50. Selain itu, KPK juga menemukan praktik jual beli kuota haji senilai Rp300 juta haji khusus dan Rp1 miliar haji furoda. Kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun.

    Dugaan lainnya adalah kuota haji dijual ke jemaah dan ke sesama biro travel. Terbaru, Khalid Basalamah mengaku menjadi korban PT Muhibbah milik Ibnu Massud. 

    Khalid yang mulanya ingin berangkat menggunakan haji furoda, berpindah menggunakan haji khusus lantaran ditawari oleh PT Muhibbah. Perusahaan ini menyampaikan surat keputusan pembagian kuota sehingga Khalid merasa tawaran yang diberikan resmi dari Kemenag.

    Alasan lainnya adalah harga kuota haji khusus bisa langsung berangkat seperti haji furoda dengan harga yang lebih murah. KPK memang tengah mendalami kasus ini dengan memanggil beberapa pihak yang diduga mengetahui perkara era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Terbaru pekan ini KPK masif menggelar pemeriksaan terhadap travel haji.

  • RS Polri paparkan hasil forensik jasad anak perempuan di Penjaringan

    RS Polri paparkan hasil forensik jasad anak perempuan di Penjaringan

    Jakarta (ANTARA) – Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur memaparkan hasil pemeriksaan forensik terhadap jenazah seorang anak perempuan berinisial AR (8) yang ditemukan di kamar indekos di Jalan Arwana Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (21/9).

    “Jenazah dengan identitas AR (8) tiba di RS Polri pada Minggu (21/9) pukul 05.42 WIB. Pemeriksaan dilakukan pada hari yang sama mulai pukul 08.15 WIB,” kata Kabid Yandokpol RS Polri Kombes Ahmad Fauzi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu.

    Menurut dia, jenazah saat ditemukan dalam kondisikan membusuk dan terdapat belatung. Lalu, wajah jenazah tampak lebih kering dan terdapat luka terbuka di kepala.

    “Jenazah sudah dalam kondisi membusuk. Kami temukan jejas (cedera/luka) di leher kanan dan kiri, serta luka terbuka di puncak kepala dengan resapan darah hingga ke tulang,” jelas Fauzi.

    Dalam pemeriksaan itu juga ditemukan adanya tonjolan pada tulang iga kiri bagian depan. “Jadi pada tulang iga kiri, bagian depan didapatkan bagian tulang iga yang menonjol dengan permukaan kasar, dimana diduga akibat proses penyembuhan tulang,” ucap Fauzi.

    Informasi penemuan jasad anak perempuan berinisial AR (8) di kamar indekos di Jalan Arwana Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu (21/9) sekitar pukul 00.00 WIB.

    Sebelumnya, Polsek Metro Penjaringan telah memeriksa tujuh orang saksi untuk mengungkap kematian anak perempuan berinisial AR (8) yang ditemukan di kamar indekos di Jalan Arwana, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Minggu (21/9).

    “Kami periksa lima saksi dan kedua orang tua dari korban berinisial S (44) dan ibu korban MKR,” kata Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agus Ady Wijaya di Jakarta, Senin (22/9).

    Sementara itu garis polisi, telah terpasang di anak tangga dari lantai dua menuju ke lantai tiga bangunan indekos berbentuk ruko tersebut.

    Tangga itu ditutup oleh dua garis polisi yang dipasang melintang oleh Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan dan Polres Metro Jakarta Utara agar lokasi kejadian ini tidak rusak dan tidak ada barang bukti yang diambil.

    Diketahui, AR sehari-hari tinggal bersama sang ibu berinisial MKR (35) pada salah satu kamar di lantai tiga indekos khusus wanita, Jalan Arwana Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

    Rumah toko (ruko) berlantai tiga itu terdapat enam kamar. Di lantai dasar terdapat tiga kamar, sedangkan di lantai dua, tiga kamar.

    Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Tim Identifikasi Polres Metro Jakarta Utara untuk melakukan pengecekan dan pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) awal.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 40 calon anggota KI DKI jalani psikotes

    40 calon anggota KI DKI jalani psikotes

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 40 calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2029 menjalani psikotes untuk mengukur potensi individu, meliputi kemampuan kognitif, interaksi sosial, kepemimpinan, komunikasi, hingga pemecahan masalah, pada Rabu.

    Ketua Tim Seleksi (Timsel) KI DKI Jakarta, John Fresly Hutahahean di Jakarta, Rabu, menyampaikan selain psikotes, calon anggota KI DKI juga mengikuti tes dinamika kelompok atau Leaderless Group Discussion (LGD) untuk menilai kemampuan kerja sama dan kepemimpinan peserta.

    Adapun dalam tahapan-tahapan tersebut, KI DKI difasilitasi tim asesor dari Unit Layanan Penilaian Kompetensi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (ULPKSDM) Universitas Padjadjaran (Unpad).

    “Kami diberi kesempatan untuk melakukan asesmen potensi dan kompetensi, apakah profesionalitas dan integritas para calon sesuai harapan. Penilaian dilakukan secara objektif oleh tim asesor Unpad,” kata John.

    Dia mengatakan dengan adanya Komisi Informasi, hak-hak masyarakat untuk memperoleh data dan informasi dapat terpenuhi. Oleh karena itu, calon anggota KI harus memiliki integritas, kompetensi, pengalaman, keterampilan komunikasi, serta keahlian di bidang hukum dan kebijakan publik.

    Sementara itu, tim asesor Unpad, Nuh Kartanagara, menyampaikan sesi pertama seleksi berupa psikotes dilakukan dengan sistem computerized yang dipandu petugas.

    Selanjutnya, dinamika kelompok berjalan lancar dengan diskusi aktif yang memperlihatkan kemampuan kepemimpinan dan kerja sama para peserta.

    Setelah tahapan ini, akan dilakukan tes wawancara yang dijadwalkan berlangsung pada 30 September–1 Oktober 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.