Viral Jukir di Suryakencana Bogor Getok Tarif Parkir Rp 100.000 untuk Bus
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Sebuah video yang memperlihatkan seorang juru parkir meminta tarif sebesar Rp 100.000 kepada bus wisatawan yang parkir di Jalan Suryakencana, Kota Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial.
Dalam video yang diunggah akun Instagram
@
bogor_update, terlihat juru parkir tersebut ngotot meminta bayaran sebesar Rp 100.000 untuk parkir bus.
Dinarasikan, seorang wisatawan mengeluhkan tarif parkir yang dianggap tidak wajar saat berkunjung ke kawasan kuliner di Jalan Suryakencana. Padahal, sebelumnya rombongan itu sudah membayar Rp 50.000 saat berhenti sekitar 15 menit di Jalan Siliwangi.
Sebuah kiriman dibagikan oleh BOGOR UPDATE (@bogor_update)
”
Yang bikin aturan Rp 100.000 siapa? Saya mau tanya yang bikin aturan Rp 100.000 siapa? Saya enggak mau tanya orang lain, kemarin dua minggu lalu saya dari dalam, saya kasih Rp 20.000,
” kata salah satu wisatawan dalam video tersebut, dikutip
Kompas.com
, Rabu (24/9/2025).
Adu argumen sempat terjadi antara rombongan wisatawan dengan juru parkir itu.
Kepala Polsek Bogor Tengah Kompol Waluyo mengatakan, polisi telah mengamankan juru parkir itu.
Dari hasil pemeriksaan diketahui yang bersangkutan merupakan tenaga sukarela Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor berinisial RM (29).
RM disebut memiliki lampiran Surat Perintah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Nomor : 800.1.111.1/ 831 Lalin Tanggal 4 September 2025.
“Kejadian hari Minggu. Saat ini petugas parkir sudah kita amankan,” kata Waluyo, saat ditemui di Mapolsek Bogor Utara.
“Sehari-hari dia memang tugas di situ. Resmi, ada surat tugasnya,” tambahnya.
Waluyo menyampaikan, awalnya bus yang membawa rombongan wisatawan tersebut parkir di depan salah satu kafe di Jalan Suryakencana.
Namun, pemilik kafe memprotes sehingga juru parkir meminta bus untuk berpindah. Sopir bus kemudian menyuruh juru parkir tersebut menagih uang parkir kepada ketua rombongan wisatawan.
“Karena sudah ada instruksi dari sopir bus, maka juru parkir ini meminta uang kepada ketua rombongan wisatawan. Mungkin ada
miss
komunikasi di situ, maka terjadi cekcok,” sebutnya.
Waluyo menuturkan, polisi masih mendalami apakah ada unsur pidana terkait pungutan tarif parkir yang tak wajar tersebut.
“Masih kita periksa, dalami,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-
/data/photo/2022/12/08/6391724abdf87.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bamus Betawi Minta Warga Siap Hadapi Transformasi Jakarta Jadi Kota Global Megapolitan 24 September 2025
Bamus Betawi Minta Warga Siap Hadapi Transformasi Jakarta Jadi Kota Global
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Badan Musyawarah (Bamus) Betawi mengajak warga Jakarta untuk bersiap menghadapi perubahan setelah Jakarta tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara.
Ketua Umum Bamus Betawi, Riano P. Ahmad, menegaskan bahwa masyarakat Betawi harus siap menyongsong era baru saat Jakarta bertransformasi menjadi kota global dan berbudaya.
“Kami mengajak warga Jakarta untuk bersiap memasuki era baru pasca Jakarta yang tidak lagi menjadi Ibu Kota. Masyarakat Betawi harus lebih siap dalam menghadapi Jakarta sebagai kota global,” ujar Riano dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/9/2025).
Riano mengatakan, perubahan status kota Jakarta yang tidak lagi sebagai Ibu Kota akan berdampak kepada perubahan regulasi, salah satunya revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.
“Untuk itu, diharapkan dari kajian diskusi hari ini, bisa menjadi wadah menampung masukan untuk ke depan. Tentu kami butuh partisifasi aktif dari seluruh komponen masyarakat Betawi,” ujar Riano.
Tokoh Betawi, Beky Mardani, menilai kebudayaan Betawi masih menghadapi tantangan, khususnya dalam mengangkat ekonomi masyarakat.
“Pembangunan kebudayaan sejauh ini belum cukup mengangkat ekonomi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari indeks kebudayaan yang menurun, khususnya di bidang ekspresi kebudayaan dan ekonomi kebudayaan,” kata Beky.
Sementara itu, perwakilan Bappeda Pemprov DKI Ahmad Ansory Wahdy menegaskan, meski Jakarta masih berstatus Ibu Kota, pemerintah provinsi sudah menyiapkan langkah menuju kota global dan berbudaya.
“Pak Gubernur DKI (pramono Anung) sangat
concern
menjadikan Jakarta sebagai kota global sekaligus kota yang berbudaya,” kata Ansory.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/24/68d3f6f27e50f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Terjebak Macet Parah, Pemotor Butuh Waktu 1,5 Jam Tempuh Cideng-Petamburan Megapolitan 24 September 2025
Terjebak Macet Parah, Pemotor Butuh Waktu 1,5 Jam Tempuh Cideng-Petamburan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Seorang pengemudi ojol bernama Zaki (33) mengeluhkan kemacetan parah yang terjadi di wilayah Slipi, Jakarta Barat, hingga Semanggi, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/9/2025) malam.
Zaki mengatakan, kemacetan tersebut meluas hingga ke Palmerah, Petamburan, Cideng, dan Tanah Abang.
Ia mengaku butuh waktu sekitar 1,5 jam untuk menempuh jarak tiga kilometer dari Cideng menuju Halte Grogol Petamburan.
“Parah, macet banget pokoknya. Sampe keringetan di jalan ini saya. Enggak bergerak sama sekali, motor aja enggak bisa nyelip,” kata Zaki kepada K
ompas.com
, Rabu.
Kemacetan, lanjut Zaki, tidak hanya terjadi di jalan utama, tetapi juga merembet ke jalan perkampungan.
“Di Petamburan mah nyampe ke dalem gang macetnya. Jadi, alternatif juga udah enggak bisa. Mati semua jalan,” ucapnya.
Ia bahkan melihat sejumlah mobil dan bus mogok di sepanjang Jalan K.S. Tubun akibat terlalu lama terjebak macet.
“Mobil sama bus tuh kejebak enggak tau tuh berapa lama, dua kali lipatnya motor kali. Sampe beberapa pada mogok,” imbuhnya.
Senada, Pras, pengendara yang melintas dari Jalan Panjang, Kebon Jeruk juga mengaku membutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk menuju Palmerah.
“Kayaknya jaraknya juga enggak seberapa, biasanya paling 10 atau 15 menit. Ini saya udah dua jam di jalan, mau pulang kerja,” ucap Pras yang tengah berhenti di lampu merah.
Pras mengatakan sudah mencoba jalur alternatif, tetapi tidak ada yang bisa digunakan karena semua jalan mengalami macet.
“Apalagi di jalan kecil ada mobil-mobil yang nyari jalan, bikin makin ruwet. GPS saya sampai bingung ngarahin. Ini macet hari kerja kayak macet lebaran,” ucapnya.
“Dari info temen saya, dari jam 4 tadi udah macet parah. Saya sengaja pulang agak malem, tapi ternyata malah makin parah,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, kemacetan parah melanda sejumlah wilayah Jakarta pada Rabu (24/9/2025) sore menuju malam.
Kepadatan lalu lintas paling parah terjadi di sepanjang Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, hingga Jalan Gatot Subroto dari arah Grogol menuju Pancoran, Jakarta Selatan.
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menjelaskan, kemacetan parah ini dipicu oleh beberapa faktor yang terjadi bersamaan.
Faktor utama adalah penutupan Gerbang Tol (GT) Semanggi 1 yang masih dalam perbaikan setelah insiden pembakaran oleh orang tidak dikenal saat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu.
“Dampak kemacetan ini karena Gerbang Tol Semanggi 1 saat ini ditutup untuk beberapa hari ke depan,” ujar Komarudin kepada
Kompas.com
, Rabu
Akibat penutupan tersebut, seluruh kendaraan yang hendak masuk tol dialihkan ke GT Semanggi 2.
Namun, GT Semanggi 2 juga tidak beroperasi secara penuh karena hanya terdapat satu gardu yang bisa digunakan pengendara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pansus DPRD temukan parkir liar di lahan Pemprov DKI Jakarta
Jakarta (ANTARA) – Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI menemukan parkir liar di lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengakibatkan kerugian pemerintah mencapai Rp37,8 miliar selama lebih dua dekade.
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengungkapkan lahan milik Pemprov DKI seluas 4.300 meter persegi (m2) telah dikuasai pihak tidak bertanggung jawab dan dijadikan kantong parkir selama lebih dari dua dekade tanpa menyetor pajak.
“Bayangkan, sudah 21 tahun dikelola tanpa izin resmi dan tanpa bayar pajak. Hitungan kasar kami, potensi kerugian pendapatan daerah mencapai Rp37,8 miliar,” ujar Jupiter di Jakarta Selatan, Rabu.
Jupiter memaparkan, perhitungan itu didasarkan pada estimasi omzet parkir sekitar Rp50 juta per hari atau Rp1,5 miliar per bulan.
Dari jumlah tersebut, kewajiban pajak yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah sekitar Rp150 juta per bulan. “Kalau dikalikan 21 tahun, ya hilang Rp37,8 miliar. Itu jelas penggelapan pajak,” ujarnya.
Pada Rabu sore tadi, Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik di Jakarta Selatan.
Sidak itu dihadiri Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Kasatpol PP, Kasudin Perhubungan, UPT Parkir, TNI-Polri, Suku Badan Aset Daerah Jakarta Selatan hingga perwakilan Bapenda DKI Jakarta.
Jupiter menilai, praktik ilegal itu bisa berlangsung lama lantaran adanya pembiaran. “Kalau lahan pemprov dikuasai tanpa kontrak resmi, tanpa sewa, itu rawan diserobot permanen,” katanya.
Dia khawatir ada keterlibatan oknum dari dalam. “Karena itu kami dorong gubernur berani mengevaluasi dan mengganti pejabat yang lalai,” ujar Jupiter.
Karena itu, Jupiter mendesak pihak eksekutif untuk segera menindaklanjuti dengan langkah hukum.
Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal agar tata kelola parkir di Jakarta transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan publik.
Menurut Jupiter, dampak parkir liar tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga menimbulkan keresahan masyarakat, hilangnya potensi pungutan liar (pungli) hingga kebocoran pajak parkir.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/09/24/68d3c288663b0.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Disomasi, Penggondol Makanan Restoran Bubur Kemang Diminta Minta Maaf hingga Kamis Megapolitan 24 September 2025
Disomasi, Penggondol Makanan Restoran Bubur Kemang Diminta Minta Maaf hingga Kamis
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kasus penggondolan 14 makanan dan minuman dari sebuah restoran bubur di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada Jumat (19/9/2025) berbuntut panjang.
Pihak restoran melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada dua pelaku berinisial ER dan ZK.
“Nah, oleh karena itu, yang kami minta di somasi, itu pertama, kita minta dia untuk menyampaikan permintaan maaf publik di media sosialnya,” kata kuasa hukum restoran, Jason Sembiring, saat dihubungi, Rabu (24/9/2025).
Selain itu, ER dan ZK juga diminta meminta maaf secara langsung kepada karyawan yang menjadi korban tindakan mereka.
“Juga kepada karyawan kami yang dia pukul, tapi juga yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah kita minta dia mencabut secara publik ucapan kutukannya kepada janin dari kepada karyawan kami,” tambah Jason.
Jason menegaskan pihaknya tidak menitikberatkan perkara ini pada ganti rugi. Namun, kedua pelaku diberikan tenggat hingga Kamis (25/9/2025) untuk memenuhi permintaan tersebut.
“Dalam hal permintaan tersebut tidak dipenuhi sesuai dengan kurun waktu yang telah diberikan, maka kami akan mengajukan upaya hukum,” pungkasnya.
Kasus bermula saat ER dan ZK mendatangi restoran bubur tersebut dan merasa kesal karena pesanannya datang terlambat.
Pemilik restoran, Nabilah O’brien, menjelaskan bahwa pada saat itu terjadi lonjakan pesanan yang membuat pelayanan memerlukan waktu lebih lama.
“Ibu ini masuk ke dalam kitchen, di mana ini dilarang, memaki head kitchen saya dan mengancam mengobrak abrik restoran saya,” ujar Nabilah.
Kedua pelaku kemudian memukul kepala dapur dan melontarkan perkataan negatif kepada seorang karyawan yang sedang hamil.
Setelah itu, mereka langsung pergi membawa 11 makanan dan 3 minuman tanpa melakukan pembayaran.
Berdasarkan struk yang sudah dicetak, kerugian restoran ditaksir mencapai Rp 530.150.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Jadi contoh nasional, Legislator minta Transjakarta terus berbenah
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mengungkapkan bahwa Transjakarta merupakan contoh transportasi publik nasional sehingga perlu terus berbenah setelah adanya kecelakaan beruntun.
“Kecelakaan ini kan dampaknya sangat tidak bagus. Jadi betul-betul harus menjadi perhatian jajaran Direksi Transjakarta,” kata Wa Ode di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, kecelakaan beruntun yang terjadi pada transportasi umum tersebut perlu dicermati kembali karena Transjakarta merupakan barometer transportasi publik nasional.
Wa Ode menyarankan agar pimpinan perusahaan daerah itu turun ke lapangan dan mengecek kondisi armada, baik yang dimiliki secara langsung maupun milik operator.
“Soal pemeliharaannya harus mumpuni. Transjakarta benar-benar harus turun ke operator,” ujarnya.
Selain itu, kesehatan atau keadaan para pengemudi juga perlu diperhatikan karena kecelakaan itu banyak faktor yang melatarbelakanginya. “Harus benar-benar diperhatikan kesehatan dan kebugaran pramudi,” katanya.
Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menjalankan asesmen psikologi yang lebih mendalam kepada seluruh sopir atau pramudi bus Transjakarta demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna.
Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya berdiskusi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai evaluasi layanan Transjakarta yang pada September 2025 beberapa kali mengalami kecelakaan.
“Kemarin juga ada beberapa masukan dari psikolog yang ada di KNKT untuk kita bisa memperkuat mulai dari proses rekrutmennya,” kata Welfizon di Jakarta, Selasa (23/9).
Dari hasil diskusi dengan KNKT, pihaknya perlu menyusun standarisasi modul keselamatan pramudi yang tidak hanya meliputi aspek teknik, tetapi juga aspek mental kepada lebih dari 11 ribu pramudi Transjakarta.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, dua dari tiga kecelakaan Transjakarta yang menabrak bangunan serta kendaraan selama September 2025 disebabkan oleh kesalahan manusia (human error) dan kondisi psikologis pramudi.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/09/24/68d3e3f193afe.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/24/68d4063247422.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/23/68d2cc2c6ec26.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/24/68d3f6cbc8a0e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
