Pengendara Mulai Beralih Usai SPBU Swasta Impor BBM Lewat Pertamina
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah pengendara menanggapi kesepakatan SPBU swasta membeli bahan bakar minyak (BBM) impor melalui PT Pertamina (Persero).
Kesepakatan impor BBM dilakukan lewat skema
business to business
(B2B) dari Pertamina untuk mengisi kekosongan stok BBM di SPBU swasta yang terjadi belakangan ini.
Wati (37), warga Jakarta Pusat, mengaku kebijakan tersebut membuatnya berpikir ulang untuk kembali mengisi BBM di SPBU Shell.
“Mending Pertamina. Kalau stok ada, pasti saya tetap ke Shell. Tapi kalau kosong terus, dan impor dari Pertamina, otomatis pindah,” kata Wati saat ditemui, Jumat (26/9/2025).
Ia menuturkan, dalam beberapa pekan terakhir stok bensin di SPBU swasta sering kosong sehingga ia terpaksa beralih ke SPBU Pertamina.
“Ya mau bagaimana ya, pasti beralih. Saya belinya pertalite di Pertamina karena takut kalau pertamax dioplos,” ujarnya.
Menurut Wati, harga BBM di SPBU swasta memang lebih mahal dibandingkan Pertamina.
Namun, jika pasokan impor tetap berasal dari Pertamina, ia lebih memilih mengisi di SPBU milik BUMN tersebut.
“Kalau harga, pasti mahal yang swasta. Tapi kalau impor satu sumber, kan Pertamina lebih murah. Pasti saya pilih Pertamina saja dengan jenis yang sama, toh bensinnya sama,” tutur Wati.
Sementara itu, Satria (27), pengendara sepeda motor asal Jakarta Selatan, menilai kebijakan impor BBM melalui Pertamina tidak menjadi masalah selama kualitas BBM di SPBU swasta tetap terjaga.
“Kalau kualitasnya sama dengan Pertamina, ya jujur saya pilih isi di Pertamina saja karena lebih murah,” kata Satria.
Senada, Riko (30), pengendara mobil pribadi, juga mengaku memilih Pertamina selama stok BBM di Shell kosong.
“Saya sementara memang pindah dulu ke Pertamina, selama stok dari Shell kosong,” ujarnya.
Namun, Riko menilai kebijakan ini berpotensi memengaruhi harga di pasar.
“Kalau semua lewat Pertamina, harganya bisa dikendalikan oleh satu pihak saja. Kita sebagai konsumen jadi tidak punya pilihan. Menurut saya, pemerintah perlu melakukan pengawasan agar tetap adil,” ungkapnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memastikan akan kembali mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan impor tambahan berasal dari berbagai sumber untuk menyediakan base fuel yang dapat dibeli SPBU swasta.
“Pokoknya kita usahakan dalam satu minggu ke depan ini sudah terpenuhi dan SPBU swasta sudah bisa berjalan normal,” kata Simon dalam keterangan yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/9/2025).
Ia menambahkan, impor tambahan akan dilakukan sesuai kebutuhan hingga akhir 2025, sementara kuota impor pada 2026 masih akan dibahas lebih lanjut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan seluruh SPBU swasta telah sepakat membeli BBM dari Pertamina setelah rapat di Kementerian ESDM pada Jumat (19/9/2025).
Kesepakatan itu diambil untuk mengatasi kelangkaan BBM nonsubsidi yang sempat terjadi di sejumlah SPBU non-Pertamina.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-
/data/photo/2025/09/26/68d65f71b52fa.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengendara Mulai Beralih Usai SPBU Swasta Impor BBM Lewat Pertamina Megapolitan 26 September 2025
-
/data/photo/2025/09/24/68d3c288663b0.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Beri Alamat Fiktif, Somasi ke Pelaku Pencuri Makanan di Restoran Bibi Kelinci Gagal Megapolitan 26 September 2025
Beri Alamat Fiktif, Somasi ke Pelaku Pencuri Makanan di Restoran Bibi Kelinci Gagal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pasangan suami istri (pasutri) berinisial ZK dan ER, yang membawa kabur 14 makanan dan minuman dari restoran Bibi Kelinci di Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Jumat (19/9/2025), diduga memberikan alamat fiktif.
Kuasa hukum restoran, Eisen Simatupang, menjelaskan bahwa alamat tersebut didapat setelah ZK kembali ke restoran sehari pasca insiden.
“Ada hari setelah kejadian di mana yang berinisial Z ini datang ke sini, lalu berbicara-berbicara, sampai pada akhirnya dia meninggalkan nama, alamat, dan nomor
handphone
,” jelas Eisen dalam konferensi pers di Bibi Kelinci, Jumat (26/9/2025).
Pihak kuasa hukum lantas mengirimkan somasi ke alamat yang ditinggalkan ZK. Namun, ketika tim hukum mendatangi lokasi, tidak ditemukan nama ZK maupun ER.
“Kepada tujuan inilah kami mengirimkan somasi. Tapi ketika tim kami berangkat ke lokasi, ternyata alamatnya tidak ada,” kata Eisen.
Menurut Eisen, warga dan perangkat RT setempat juga mengaku tidak mengenal nama dua pelaku tersebut.
“Tidak ada yang kenal yang bernama ZK. Jadi, kami menganggap ini sebagai gestur itikad buruk,” ujarnya.
Karena alamat tidak valid, surat somasi tidak sampai ke tangan pelaku. Eisen menyebut ZK juga tidak menyertakan alamat lain, termasuk tempat kerja.
“Tidak, karena alamat tersebut ditulis sendiri oleh YBS dan diberikan kepada karyawan klien kami, oleh karena itu kami tidak berupaya lain,” ucapnya.
Meski begitu, salinan digital somasi tetap dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang ditinggalkan ZK. Namun, tidak ada tanggapan.
“Sekitar tiga hari kami kasih waktu dari somasi sampai dengan pemenuhan, ternyata reach out pun tidak. Kami kira setidaknya, dia akan kontak, nanya detail, mau teknisnya kayak gimana,“ tutur Eisen.
Karena somasi tidak digubris, pihak restoran akhirnya menempuh jalur hukum dengan melapor ke Polsek Mampang Prapatan.
Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol S. Aba Wahid Key, membenarkan laporan tersebut.
“Kemarin pelapor sudah memberikan keterangan, ke depan kami akan klarifikasi terlapor,” kata Wahid saat dikonfirmasi, Jumat.
Hingga kini,
Kompas.com
masih berusaha menghubungi ZK melalui pesan langsung Instagram,
email
, hingga kontak sekolah musik yang dikaitkan dengannya, namun belum ada jawaban.
Tim juga mendatangi sekolah musik tersebut, tetapi baik ZK maupun ER belum terlihat kembali ke sana.
Kasus ini bermula ketika ZK dan ER datang ke restoran Bibi Kelinci. Mereka disebut tidak puas dengan pelayanan karena pesanan disajikan lebih lama dari harapan.
Pemilik restoran, Nabilah O’Brien, menjelaskan kondisi saat itu memang terjadi lonjakan pesanan.
“Ibu ini masuk ke dalam kitchen, di mana ini dilarang, memaki head kitchen saya dan mengancam mengobrak-abrik restoran saya,” ujar Nabilah dalam unggahan Instagramnya, @
nabobrien
.
Tidak hanya itu, keduanya melakukan pemukulan terhadap kepala dapur dan seorang karyawan yang sedang hamil, sebelum akhirnya meninggalkan restoran dengan membawa 11 porsi makanan dan tiga minuman tanpa membayar.
Kerugian restoran diperkirakan mencapai Rp 530.150 berdasarkan struk yang tercetak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/26/68d5fdb05f414.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sule Jalani Sidang Tilang di PN Jaksel pada 3 Oktober Megapolitan 26 September 2025
Sule Jalani Sidang Tilang di PN Jaksel pada 3 Oktober
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komedian Sule akan menjalani sidang tilang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (3/10/2025) mendatang.
“Surat tilangnya tertulis dijadwal Jumat, 3 Oktober,” kata Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Jakarta Selatan, Bernard Pasaribu, saat dikonfirmasi, Jumat (26/9/2025).
Jadwal sidang sudah disampaikan kepada Sule saat penilangan di Jalan Veteran, Pesanggrahan pada Kamis (25/9/2025)
Bernard mengatakan, sidang tidak mewajibkan Sule untuk hadir langsung. Jika berhalangan, Sule bisa menunjuk kerabatnya untuk mewakili di persidangan.
“Bisa diwakilkan, biasanya tinggal bawa berkasnya,” ujar Bernard.
Sebelumnya diberitakan, mobil double cabin atau kabin ganda milik Sule ditilang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Selatan di Jalan Veteran, Pesanggrahan, Kamis pagi, karena dokumen uji kelayakan kendaraan (kir) sudah habis masa berlakunya.
Bernard Pasaribu menjelaskan, penilangan dilakukan sesuai prosedur karena kendaraan double cabin termasuk kategori kendaraan angkut barang atau niaga.
Kendaraan tersebut wajib melakukan uji kelayakan berkala setiap enam bulan, terlepas dari apakah sedang membawa barang atau tidak.
Sebelum menilang, anggota mengecek kendaraannya secara online dan diketahui bahwa masa berlaku kir-nya sudah habis tanggal 23 Maret 2025.
“Beliau membawa kendaraan double cabin, ketika diperiksa tidak bisa menunjukkan buku uji berkala atau stuk,” kata Bernard saat dikonfirmasi, Jumat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/26/68d6815485afa.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Susunan Lengkap Pengurus DPP PSI 2025-2030, Ada Sosok "J" hingga Eks Waketum Nasdem Ahmad Ali Nasional
Susunan Lengkap Pengurus DPP PSI 2025-2030, Ada Sosok “J” hingga Eks Waketum Nasdem Ahmad Ali
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengumumkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai periode 2025-2030 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Pengumuman ini dilakukan sekaligus pelantikan oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melalui Surat Keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni.
Dalam acara, Kaesang juga menyematkan pin dengan gambar gajah yang merupakan logo partai yang dipimpinnya, kepada Ketua Harian PSI yang baru, Ahmad Ali, hingga Istana Bagoes Oka.
Ahmad Ali hadir sebagai pendatang baru, setelah sebelumnya merupakan politikus Partai Nasdem.
“Ketua Umum Kaesang Pangarep. Ketua Harian, Ahmad Ali,” begitu kata Raja Juli Antoni saat membacakan nama-nama pengurus DPP PSI, Jumat.
Berikut ini susunan lengkap DPP PSI untuk kepengurusan tahun 2025-2030.Dewan Pembina
Mahkamah Partai
Dewan Pertimbangan Nasional
Dewan Pakar Nasional
Dewan Pimpinan Pusat
Ketua Bidang Internal
Sekretaris Jenderal
Bendahara Umum
Direktorat
Direktorat Lanjutan
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/25/68d4e539305de.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemkot Tangerang Panggil Lurah Cipadu dan Camat Larangan Buntut Pemecatan 9 Ketua RT Megapolitan 26 September 2025
Pemkot Tangerang Panggil Lurah Cipadu dan Camat Larangan Buntut Pemecatan 9 Ketua RT
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memanggil Lurah Cipadu dan Camat Larangan usai polemik pemecatan sembilan ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan.
Kepala Bagian Humas Pemkot Tangerang, Mu’alim, mengatakan lurah dan camat sudah dimintai keterangan terkait polemik tersebut.
“Lurah dan camat sudah dipanggil, sudah dimintai keterangan. Terkait pemberhentian ketua RT bisa jadi nanti akan dievaluasi,” ujar Mu’alim saat dikonfirmasi, Jumat (26/9/2025).
Begitupula dengan Wali Kota Tangerang, Sachrudin yang disebut telah menurunkan tim khusus untuk mencari tahu penyebab sembilan RT di Cipadu dipecat.
“Pak wali sudah terjunkan tim khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Mu’alim.
Adapun tim tersebut terdiri dari Asisten Daerah (Asda) I, Inspektorat, Bagian Hukum, dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem).
Sebelumnya, sebanyak sembilan ketua RT di RW 001 Cipadu, Kota Tangerang, dipecat oleh pihak Kelurahan Cipadu, Kamis (18/9/2025).
Sembilan RT tersebut mencakup RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, dan 10.
Pemecatan dilakukan melalui Surat Keputusan Lurah Cipadu Kecamatan Larangan Nomor: 148/KEP-121 Tapem/2025 tentang Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) 001 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.
Namun, pemecatan tersebut menimbulkan protes warga.
Sebab, pemecatan diduga dilakukan sepihak dan tidak melalui musyawarah dengan masyarakat.
“Saya mengetahui pada 18 September 2025 di grup WhatsApp RT, bahwa ketua RT di lingkungan saya dipecat lurah. Padahal RT itu dipilih secara demokratis oleh warga,” ujar salah satu warga RT 02 RW 01, Hari Purwanto (45), kepada
Kompas.com
, Kamis (25/9/2025).
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sembilan ketua RT itu dipecat lantaran ditemukan adanya Pelanggaran Pasal 21 Poin 1 Huruf e Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2015, yang berbunyi “sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat”.
Menurut warga, alasan tersebut tidak mendasar, lantaran Lurah Cipadu, Dady Afiandi, tidak menjelaskan secara perinci norma apa yang dimaksud dan sudah dilanggar oleh para ketua RT itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/09/02/68b653087b127.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polda Metro Lanjutkan Proses Hukum Delpedro Cs Sesuai Atensi Presiden Megapolitan 26 September 2025
Polda Metro Lanjutkan Proses Hukum Delpedro Cs Sesuai Atensi Presiden
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memastikan proses hukum terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dan kawan-kawan tetap berjalan.
Mereka terjerat kasus dugaan penghasutan dalam aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menegaskan, meski ada pertanyaan publik soal kemungkinan penghentian perkara, penyidik masih melanjutkan penanganannya.
“Nanti penyidik yang akan mempertimbangkan (dihentikan atau tidak), (tapi) masih terus berlanjut, memproses ya,” kata Ade Ary, Jumat (26/9/2025).
Ia menambahkan, langkah ini merupakan komitmen pimpinan kepolisian dan sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Arahan Bapak Presiden bahwa terhadap kasus tindak pidana yang terkait dengan kerusuhan beberapa hari yang lalu itu akan diproses tuntas,” tegas Ade Ary.
Ade Ary menyebut, penyidik terus mendalami perkara ini untuk mengungkap siapa aktor yang disebut sebagai dalang kerusuhan dalam demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, 25 Agustus 2025.
Sebelumnya, sejumlah aktivis ditangkap oleh Polda Metro Jaya usai demo berakhir ricuh.
Mereka antara lain Delpedro Marhaen (Direktur Lokataru Foundation), Muzaffar Salim (staf Lokataru), Syahdan Husein (admin Gejayan Memanggil), Khariq Anhar (admin Aliansi Mahasiswa Penggugat), RAP, dan Figha Lesmana.
Polisi menduga mereka terlibat dalam penghasutan aksi anarkis melalui media sosial. Ajakan demonstrasi yang disebarkan dinilai berpotensi memicu kerusuhan.Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
-

Polda Metro bongkar peredaran sabu jaringan Malaysia di Jakut
Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkotika jaringan internasional Malaysia pada sebuah ruang bawah tanah (basement) apartemen kawasan Pluit, Jakarta Utara (Jakut).
“Tersangka berinisial US (39), warga Ciputat, Tangerang Selatan diringkus dengan barang bukti 24,6 kilogram sabu pada Kamis (25/9) pukul 19.15 WIB,” Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Parikhesit di Jakarta, Jumat..
Ia menjelaskan barang haram itu dikemas oleh tersangka dengan kemasan buah durian sebagai kamuflase untuk menyamarkan isinya.
Pengungkapan ini, kata Parikhesit, berawal dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkoba dalam jumlah besar.
“Pemantauan sudah mulai dilakukan dari bulan lalu. Kami berhasil menyita 24 paket kemasan sabu yang dibungkus plastik kemasan durian, total beratnya 24,6 kilogram yang disembunyikan pada mobil di ‘basement’ apartemen pluit Jakarta Utara,” ujar Parikhesit.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku mendapat pasokan sabu dari seorang pria berinisial J di Malaysia. US pun dijanjikan upah Rp250 juta bila berhasil mengedarkan seluruh barang tersebut.
“Saat ini tersangka US ditahan di Polda Metro Jaya untuk dikembangkan dan penyidikan lebih lanjut,” katanya.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2023/08/23/64e550395296c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/09/19/68cd0f7fc2c59.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
