Jenis Media: Metropolitan

Dasco: KUHAP Disahkan Usai Masa Sidang DPR Mendatang

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan disahkan setelah masa reses atau sidang selanjutnya.

Dasco mengatakan sampai saat ini perubahan KUHAP masih menampung aspirasi publik dan tetap dibahas saat masa reses berlangsung.

“Untuk KUHAP sendiri sampai dengan sekarang dan pada saat masa reses nanti kita tetap menerima partisipasi publik,” ujarnya di Komplek Parlemen, Rabu (1/10/2025).

Menurutnya atensi masyarakat terhadap RKUHAP cukup tinggi sehingga memerlukan masukan secara kumulatif dari masyarakat sehingga belum bisa disahkan dalam jangka waktu dekat.

Dia menyebut pengesahan KUHAP direncanakan pada masa sidang selanjutnya atau setelah masa reses selesai.

“Sehingga di waktu reses pimpinan Komisi III juga tetap meminta izin untuk menerima partisipasi publik sebelum kemudian pada batas waktunya yaitu kemungkinan masa sidang depan kita akan putuskan,” ucapnya.

Sebelumnya, pada 29 September 2025, Komisi III menggelar rapat dengan pendapat umum (RDPU) bersama beberapa perwakilan koalisi masyarakat dan pakar hukum seperti Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas, Lokataru Foundation, hingga Aliansi Advokat Pemerhati Keadilan (AAPK).

Di sisi lain, pada Kamis (2/10/2025) atau besok, DPR akan menggelar rapat paripurna ke-6 sekaligus menutup masa sidang ke-1 tahun 2025-2026. Sidang ini juga mengambil keputusan terhadap beberapa RUU menjadi Undang-Undang seperti RUU BUMN, Ekstradisi Indonesia-Rusia, sampai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

02/10/2025 05:00
Kasus Pertamina Segera Diadili, Jaksa Limpahkan Riva Siahaan Cs ke PN Tipikor

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) telah melimpahkan sembilan tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 ke PN Tipikor Jakarta Pusat.

Kepala Kejari Jakarta Pusat Safrianto Zuriat Putra menyampaikan sembilan tersangka lainnya masih dalam proses pemberkasan sebelum dilimpahkan.

“JPU pada Kejari Jakarta Pusat telah melakukan pelimpahan berkas perkara terhadap sembilan terdakwa pada Rabu 1 Oktober 2025 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/10/2025).

Dia mengemukakan bahwa sembilan tersangka itu yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga periode 2023; Sani Dinar Saifudin selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional periode 2022-2025.

Selanjutnya, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping periode 2022-2025; Agus Purwono selaku VP Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional periode 2023-2024; Maya Kusuma selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga periode 2023.

Adapun, Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Niaga periode 2023-2025; Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim; Gading Ramadhan Joedo selaku Direktur PT Orbit Terminal Merak dan Komisaris PT Jenggala Maritim turut dilimpahkan ke PN Tipikor.

Pada intinya, perbuatan para tersangka ini diduga melakukan penyimpangan mulai dari hulu sampai hilir. Penyimpangan itu terdiri atas kegiatan ekspor minyak mentah, impor minyak mentah, impor BBM, pengapalan minyak mentah/BBM, sewa terminal BBM, pemberian kompensasi BBM dan penjualan solar subsidi di bawah harga bottom price yang dilakukan oleh para terdakwa.

“Oleh karena perbuatan terdakwa dan tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp285.185.919.576.620 [Rp285,18 triliun],” pungkasnya.

Adapun, pasal yang disangkakan terhadap Riva Cs yakni Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

02/10/2025 00:30
Dana Bagi Hasil turun, pemborosan anggaran di DKI diminta diberantas

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Justin Adrian Untayana meminta perlu ada pemberantasan pemborosan anggaran, menyusul penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dari Rp26 menjadi Rp11 triliun.

“Jika terjadi pemotongan DBH, maka Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien,” kata Justin di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, mengumumkan bahwa DBH ke Pemprov DKI dipotong hingga Rp15 triliun, dari angka sebelumnya Rp26 triliun menjadi ke angka Rp11 triliun sehingga akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.

Justin menyatakan bahwa pemotongan DBH menjadi kesempatan untuk memangkas pengeluaran yang selama ini sebagai pemborosan terhadap APBD.

“Dengan penurunan proyeksi APBD 2026 secara keseluruhan, jelas kepentingan-kepentingan strategis seperti subsidi transportasi umum, sekolah gratis, peningkatan mutu pendidikan dan sebagainya harus didahulukan,” ujarnya.

Justin menyorot adanya rencana pembelian barang-barang yang patut dinilai sebagai pemborosan, sehingga harus diberantas.

Ia menyatakan, ada beberapa temuan saat menggelar rapat, seperti adanya usulan proyektor jenis “liquid crystal display” (LCD), server, dan lampu jenis “light emitting diode” (LED) yang seluruhnya di atas harga pasar dan sempat diusulkan oleh Dinas dalam rapat APBD Perubahan (APBD-P) 2025 di Komisi E.

“Ada usulan membeli 11 LCD proyektor dengan harga Rp158 juta hingga Rp214 juta per unit, kemudian ada pula yang akan membeli tiga server seharga Rp1,7 miliar per unitnya. Pemborosan belanja ini perlu dihentikan, sekalipun dinas berdalih sesuai E-Katalog,” katanya.

Tidak hanya itu, Justin juga mengingatkan adanya rencana pembelian “mobile planetarium” dengan harga milyaran atau lebih mahal dibanding spek tertinggi yang ada di pasaran.

Menurutnya, belanja “boros” semacam itu perlu dihentikan dan Pemprov DKI fokus belanja secara efisien untuk keperluan-keperluan masyarakat yang lebih mendasar lainnya.

“Jika memang APBD berikutnya harus dipangkas dan jauh dari perkiraan sebelumnya, maka ini merupakan saatnya untuk memberantas pemborosan anggaran belanja,” ujarnya.

Sebelumnya, DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/10/2025 23:30
Keluarga Korban Minta Komnas HAM Tetapkan Tragedi Kanjuruhan Sebagai Pelanggaran HAM Berat Megapolitan 1 Oktober 2025

Keluarga Korban Minta Komnas HAM Tetapkan Tragedi Kanjuruhan Sebagai Pelanggaran HAM Berat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Keluarga korban meminta agar Komnas HAM menetapkan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat.
Hal itu disampaikan massa aksi Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan usai bertemu perwakilan Komnas HAM pada Rabu (1/10/2025).
“Sekarang kan kita menuntut terhadap Komnas HAM agar segera menetapkan status tragedi Kanjuruhan,” ucap Sanuar, salah satu keluarga korban di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Rabu.
Sementara Dermawan selaku pendamping hukum keluarga korban mengaku kecewa tidak ada komisioner Komnas HAM yang hadir dalam audiensi tersebut.
“Entah alasannya apa, komisionernya pada hari ini tidak ada gitu. Jadi pada intinya hari ini tidak ada komisionernya,” jelasnya.
Menurut dia, hasil audiensi tidak ada jawaban dari Komnas HAM. Namun ia meminta Komnas HAM segera menuntaskan Tragedi Kanjuruhan.
“Jadi pada intinya belum-belum ada jawaban konkret gitu ya soal apakah akan dilakukan pro yustisia gitu. Hanya komitmen saja secara lisan dan itu juga masih perlu dipertanyakan apalagi yang kita temui tadi ini ya bukan komisionernya hanya perwakilan saja,” tambah Dermawan.
Dermawan mengatakan bahwa pendamping hukum dan keluarga korban masih berusaha agar Komnas HAM menetapkan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM Berat dan melakukan penyelidikan pro yustisia.
“Tentu langkah yang akan kita lakukan tetap mendorong Komnas HAM agar menetapkan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat dan melakukan proses penyelidikan pro yustisia,” kata dia.
Tragedi Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya.
Kericuhan pecah setelah polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun, sehingga penonton panik dan berdesak-desakan keluar stadion.
Akibatnya, setidaknya 135 orang meninggal dunia, sebagian besar karena sesak napas dan terinjak dalam kepanikan massal. Ratusan lainnya mengalami luka fisik maupun trauma psikologis.
Enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka berasal dari unsur penyelenggara pertandingan maupun kepolisian, termasuk Direktur Utama PT LIB, Ketua Panpel Arema, hingga pejabat kepolisian Polres Malang dan Brimob Polda Jawa Timur.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/10/2025 23:22
Perempuan Buang Bayi di Palmerah Melahirkan Sendiri di Kamar Kos Kekasih Megapolitan 1 Oktober 2025

Perempuan Buang Bayi di Palmerah Melahirkan Sendiri di Kamar Kos Kekasih
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Perempuan inisial LNW (19) membuang bayi di depan Rumah Yatim Kemanggisan, Jalan Kemanggisan Raya RT 04/13, Jakarta Barat, Minggu (21/9/2025).
Wakapolsek Palmerah, Iptu Widodo mengatakan pelaku melahirkan bayi tersebut seorang diri di kamar indekos kekasihnya, ADP (26), kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (20/9/2025) malam.
“Jadi mereka ini melahirkan sendiri, di kamar kos milik cowoknya,” kata Iptu Widodo kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).
Widodo mengatakan tali pusar tersebut diputus sendiri oleh pelaku menggunakan gunting.
Kemudian LNW dan ADP membuang bayi tersebut di kawasan Kemanggisan pada Minggu pagi.
“Setelah malamnya dilahirkan, sekitar jam 4 pagi itu dibuang, di Kemanggisan. Oleh keduanya, bersama-sama,” kata Widodo.
Usai membuang bayi, ADP dan LNW tetap beraktivitas seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan.
“Kedua pelaku ini tetap bekerja seperti biasa. Jadi tidak bersembunyi, jadi kerja seperti biasa,” ucap Widodo.
Motif dua pelaku membuang bayi tersebut karena hubungannya tidak disetujui orangtua.
Setelah menikah secara siri, keduanya juga tidak mendapat restu dari orangtuanya masing-masing.
“Akhirnya mereka pun membuang bayinya, ditelantarkan,” kata Widodo.
Atas perbuatannya, dua pelaku ditahan di Polsek Palmerah. Pelaku juga dijerat Pasal 76B dan 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 305 KUHP.
“Ancaman hukuman 5 tahun penjara,” pungkas Widodo.
Sebelumnya diberitakan, seorang bayi perempuan ditemukan di depan Rumah Yatim Kemanggisan, Jalan Kemanggisan Raya RT 04/13, Jakarta Barat, Sabtu sekitar pukul 07.00 WIB.
Saat ditemukan, tali pusar bayi tersebut sudah lepas, tetapi hanya ditutupi dengan tisu.
Bayi tersebut dibawa ke Puskesmas Palmerah untuk perawatan pertama, sebelum akhirnya dirujuk ke ruang PICU di RSUD Tarakan.
Setelah mendapat perawatan medis, nyawa bayi perempuan tersebut tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada Senin (22/9/2025) sekitar pukul 22.00 WIB.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/10/2025 23:05
Bank Jakarta gandeng Indogrosir hadirkan Toko Mandiri Difabel

Jakarta (ANTARA) – Bank Jakarta menggandeng Indogrosir untuk menghadirkan Toko Mandiri Indogrosir (TMI) Difabel di Bambu Apus, Jakarta Timur, sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas melalui model usaha ritel inklusif.

“Ini akan menjadi simbol kemandirian dan wadah pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna grahita, untuk belajar mengelola usaha ritel modern,” kata Direktur Bisnis & Syariah Bank Jakarta Dipo Nugroho di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan hal ini merupakan komitmen perusahaan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) inklusif.

“Dukungan kami terhadap mereka adalah bagian dari strategi keberlanjutan Bank Jakarta dalam memperluas akses layanan keuangan, sekaligus membangun ekosistem UMKM yang berkeadilan,” kata Dipo.

Dipo menjelaskan, TMI merupakan program pendampingan Indogrosir kepada calon wirausaha dalam bentuk toko atau warung modern.

Dalam implementasinya, Indogrosir bersinergi dengan Bank Jakarta yang berfokus mendukung calon wirausaha sehingga dapat mengembangkan usaha ritel secara modern dan berkelanjutan.

“Model ini kini diadopsi secara inklusif untuk penyandang disabilitas melalui TMI Difabel, dengan skema Indogrosir sebagai penyedia model usaha ritel, komunitas difabel sebagai pengelola usaha, serta Bank Jakarta sebagai penyedia solusi layanan keuangan,” jelas Dipo.

Dengan demikian, Dipo mengatakan hal ini akan lebih memungkinkan pelaku usaha difabel untuk lebih mandiri dalam mengelola usahanya.

Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengatakan melalui TMI Difabel, Bank Jakarta terus mengupayakan mengambil peran sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada layanan finansial, tetapi juga aktif mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Termasuk kelompok difabel, agar dapat tumbuh bersama dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota yang maju, modern dan berkeadilan,” ujar Arie.

Ia mengaku, dibalik inisiatif pembuatan TMI Difabel, ada sosok inspiratif yakni seorang pegawai negeri sipil di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bernama Sukarmi.

Selama lebih dari 25 tahun ia menetap di lingkungan Bambu Apus dan aktif berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

Dengan kepeduliannya, jelas Arie, Sukarmi menghadirkan TMI Difabel sebagai ruang usaha sekaligus sarana pembelajaran, agar penyandang disabilitas khususnya tuna grahita tidak hanya dipandang sebagai penerima bantuan, tetapi juga mampu mengelola usaha, berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat.

“Saya ingin menunjukkan bahwa difabel juga bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak hanya menunggu bantuan, namun bisa berkarya, mengelola usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sukarmi.

Bank Jakarta adalah nama dagang baru (call name) Bank DKI, sejak 22 Juni 2025 atau bertepatan dengan peringatan HUT ke-498 tahun ini. Nama legal masih PT Bank DKI.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

01/10/2025 22:54
Dinas PUPR Depok Perbaiki Trotoar Berlubang di Jalan Dewi Sartika Megapolitan 1 Oktober 2025

Dinas PUPR Depok Perbaiki Trotoar Berlubang di Jalan Dewi Sartika
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com –
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok memperbaiki trotoar berlubang di Jalan Dewi Sartika, Pancoran Mas pada Rabu (1/10/2025).
Pantauan Kompas.com di lokasi, enam petugas berkaos warna kuning dengan label Dinas PUPR Depok tengah memperbaiki dua titik trotoar yang rusak.
Area yang rusak tampak dibatasi oleh cone sebagai pengingat agar tidak dilintasi oleh pengendara atau pejalan kaki.
Diperkirakan, lebar lubang trotoar yang rusak mencapai 50-60 sentimeter. Sementara kedalaman lubang gorong-gorong berkisar 40-50 sentimeter.
Lalu, terlihat jejak bekas pengecoran di titik trotoar yang paling rusak.
Sedangkan beton yang digunakan menutup gorong-gorong masih diletakkan di tepi jalan.
Seorang petugas bernama Budi (47) menjelaskan, perbaikan dilakukan dengan pengecoran ulang di salah satu sisi.
Hal ini perlu dilakukan sebab dinding hebel gorong-gorong hancur dan membuat beton penutup tidak bisa dipasang.
“Dicor dulu baru nanti beton ini kita pasang di atasnya, soalnya tadi hebel rusak dan perlu dibersihkan dulu tadi,” kata Budi di lokasi, Rabu.
Sementara itu, warga setempat bernama Roni (51) menyebut trotoar berlubang karena terlindas truk.
Dia berharap perbaikan trotoar yang dilakukan Dinas PUPR Depok bisa bertahan lama.
“Trotoar ini rusak sudah dari abis Lebaran kemarin, jadi ini kalau diperbaiki semoga lebih kuat (nahan beban truk),” ungkap Roni.
Ia bercerita, trotoar dan jalan di dekat lingkungan rumahnya mulai rusak sejak underpass Dewi Sartika resmi beroperasi pada tahun 2023.
Saat itu, truk bermuatan 1-2 ton kerap singgah ke toko di dekat underpass dan melindas ruas jalan yang kini terlihat penuh tambalan.
Bahkan, sisi trotoar kerap dijadikan landasan putar arah truk menuju jalan raya.
“Truk lewat sini terus, mau enggak mau lama-lama ya rusak,” ujar Roni.
“Pas sekarang saja kelihatan mendingan meski ya tambalan sudah rusak lagi, ya awalnya tuh sampai berlubang,” tambahnya.
Warga sudah berupaya memperbaiki mandiri ruas jalan yang rusak dengan dana lingkungan. Namun, perbaikan hanya bersifat sementara.
“Ya namanya perbaikan pakai dana seadanya, jadi ya rusak lagi rusak lagi. Lihat saja kan bekas tambalannya,” kata Roni.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/10/2025 22:47
Belum Ada Dapur MBG Bersertifikat Higienis di Tangsel Megapolitan 1 Oktober 2025

Belum Ada Dapur MBG Bersertifikat Higienis di Tangsel
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyebut, belum ada satu pun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang secara resmi mengantongi sertifikat higienis.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Tangsel Alin Hendalin Mahdaniar mengatakan, sertifikasi higienis memang belum menjadi persyaratan wajib dalam perizinan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
“Belum ada (yang memiliki sertifikat), karena kan itu awalnya tidak di persyaratan,” ujar Alin dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).
Meski demikian, sejumlah pengelola dapur mulai berkomunikasi dengan Dinkes untuk memproses sertifikasi higenis itu.
Namun, hingga saat ini belum ada permohonan resmi yang masuk ke Dinkes Tangsel.
“Secara resmi belum ada dapur yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat higienis,” kata dia.
Alin menjelaskan, sertifikasi hanya bisa diterbitkan setelah dapur sudah melalui tahapan pemeriksaan.
Pemeriksaan yang dimaksud, yakni mulai dari pemenuhan dokumen administrasi, inspeksi lapangan, hingga pemeriksaan laboratorium.
“Yang pertama pastinya persyaratan administrasi harus dipenuhi. Kedua, kita cek kesesuaian dokumen administrasi dengan kondisi di lapangan. Kita pasti turun langsung untuk memverifikasi,” jelas Alin.
Sedangkan untuk pemeriksaan laboratorium mencakup kualits air, kebersihan peralatan dapur, serta standar kebersihan pribadi pekerja.
“Pemeriksaannya menyeluruh sampai ke orangnya. Pokoknya semua, maksudnya standarisasi sebagai penjamu makanan itu harus seperti apa, mulai dari kebersihan dirinya dan lain-lainnya,” jelas dia.
Pemeriksaan laboratorium tersebut nantinya dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) yang ditunjuk pemerintah daerah.
Terkait waktu, Alin menyebut sertifikat dapat terbit maksimal 14 hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.
Namun, proses seringkali terhambat karena ketidaksiapan pihak dapur saat inspeksi lapangan.
“Biasanya itu lamanya ketika kita turun ada yang kurang harus dilengkapi dan ternyata belum dilengkapi. Setelah dinyatakan lengkap, nah itu ada 14 hari selesai pelayanan publik itu ya harus sudah terbit,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/10/2025 22:34
Dua Siswa SMA di Setu Tangsel Alami Diare Usai Santap MBG Megapolitan 1 Oktober 2025

Dua Siswa SMA di Setu Tangsel Alami Diare Usai Santap MBG
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Dua siswa SMA dikabarkan mengalami diare usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis di Bakti Jaya Setu 2, Kota Tangerang Selatan.
Menu makanan tersebut dari dapur MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bakti Jaya Setu 2.
Warga sekitar, Ella (40), mengatakan ada dua siswa mengalami diare setelah makan dari dapur MBG.
Informasi tersebut ia dengar dari para pekerja yang biasa berada di dalam dapur MBG Setu. Namun ia tidak mengetahui pasti kapan dua siswa mengalami diare usai menyantap MBG.
“Katanya ada yang diare, dua orang. Kalau penyebabnya karena makanan, harusnya rata. Tapi kenapa cuma dua orang,” ujar Ella saat ditemui di lokasi, Rabu (1/10/2025).
Menurut dia, peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran orangtua yang anaknya kerap mendapat makanan dari dapur MBG.
“Ngenes juga, enggak ngerti, apa mungkin sebenarnya masaknya bener tapi pas posisi panas ditutup jadi basi, mungkin anak yang enggak nyium bau basi jadi ya dimakan aja akhirnya daya tahan tubuh kurang, kita enggak tau juga, kita juga enggak ngerti,” kata dia.
Ella berharap pengelola MBG memperhatikan kualitas masakan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Yang penting kualitas masakan dijaga. Terutama dari tukang masaknya, jangan sampai basi,” jelas dia.
Dapur MBG di Bakti Jaya Setu 2 sendiri diketahui sudah berhenti beroperasi sejak Senin (29/9/2025).
Warga setempat, Jiah (bukan nama sebenarnya), mengatakan, kondisi dapur yang biasanya ramai kini tampak sepi tanpa aktivitas.
Tetapi, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab dapur MBG itu berhenti beroperasi.
“Kurang tahu saya, pokoknya sepi aja. Saya enggak tahu. Saya dengar-dengar informasinya mah libur dari Senin,” ucap Jiah.
Kompas.com
masih berupaya menghubungi pihak SPPG Bakti Jaya 2 terkait alasan penutupan maupun dugaan adanya siswa yang mengalami diare.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/10/2025 22:32
Air PDAM Mati Tiga Bulan, Warga Kavling Alinda Antre Air Bersih di Musala Megapolitan 1 Oktober 2025

Air PDAM Mati Tiga Bulan, Warga Kavling Alinda Antre Air Bersih di Musala
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Warga Kavling Alinda Permai, RT 15/03, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi mengeluhkan air PDAM tidak mengalir di rumahnya selama tiga bulan sejak Juli 2025.
Salah satu warga Anwar (55) mengaku harus mengantre air bersih di musala dan tetangga untuk kebutuhan sehari-hari.
“Dari subuh sampai jam 7 pagi, karena kebutuhan air buat mandi anak mau sekolah kan,” ucap Anwar ketika ditemui di lokasi, Rabu (1/10/2025).
Anwar menggunakan galon sebagai tempat menampung air. Dia juga mandi di toilet musala sejak air PDAM mati.
“Kalau saya pribadi pasti di musala, kalau anak-anak sama istri kan perempuan, ya di rumah pakai air yang kita bawa pakai galon itu,” ucapnya.
Dia mengaku sudah mengadu ke PDAM Tirta Patriot namun sampai saat ini belum ada petugas yang mengecek kondisi aliran air di rumahnya.
“Saya udah bikin laporan, saya bikin lewat WA resminya Patriot PDAM, terus ke kantornya juga bikin surat resmi,” ujarnya.
Sementara itu, Halimah (59) mengatakan warga sudah mengantre ambil air di musalah menggunakan galon.
Selain itu, ada sebagian warga yang meminta air dari tetangganya yang memiliki pompa satelit.
“Udah mulai ngantre subuh karena kan pada mau berangkat kerja. Terus juga kalau yang dekat musala, ngambil di situ, kalau tetangganya ada yang punya pompa satelit juga bisa ngambil,” jelasnya.
Menurut dia, warga sudah membayar Rp 200.000 untuk air PDAM per bulan, namun pelayanannya tidak memuaskan.
“Ada kali ini udah tiga bulan begini, airnya kadang keluar cuma antara jam 2 atau jam 3 dini hari gitu, tapi airnya enggak bagus,” tuturnya.
Menurut dia, gangguan air PDAM berdampak kegiatan sehari-hari warga seperti mandi dan mencuci pakaian.
“Jadi kasihan apalagi yang sudah punya bayi ya, punya anak kecil kan kasihan,” tuturnya.
Kompas.com sudah menghubungi Humas Perumda Tirta Patriot Rizki mengenai gangguan air PDAM, namun hingga saat ini belum direspons.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/10/2025 22:14