Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Pansus KTR sebut aspirasi massa akan terwujud dalam raperda

    Pansus KTR sebut aspirasi massa akan terwujud dalam raperda

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta menyatakan, aspirasi massa yang mendukung KTR di Jakarta akan terwujud dalam raperda yang tengah tahap finalisasi.

    “Aspirasi ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk kita menyukseskan dan juga menjalankan perda KTR,” kata Ketua Pansus Raperda KTR DPRD DKI Jakarta Farah Savira di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, dukungan dari Koalisi Jakarta Sehat yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD DKI menjadi semangat tersendiri bagi semua yang terlibat dalam Pansus KTR.

    Ia menjelaskan bahwa Koalisi Jakarta Sehat yang terdiri dari berbagai unsur, baik Smokefree Jakarta, Ikatan Pelajar Universitas Muhammadiyah, dan lainnya pada intinya adalah mendukung keberhasilan dan kesuksesan dari Raperda KTR.

    “Kami dari Pansus KTR menerima aspirasi dan saran masukan terkait hal-hal teknis seperti tidak adanya ruang, lalu juga ada beberapa masukan lainnya,” ujarnya.

    Farah mengatakan bahwa pembahasan Raperda KTR sesuai dengan rencana dan saat ini telah masuk tahapan finalisasi, sehingga ditargetkan satu atau dua kali rapat dapat diselesaikan.

    Terkait tiga tuntutan massa, Farah menyatakan bahwa semua sudah termasuk dan itu menjadi landasan dari awal adanya naskah Raperda KTR.

    Sebelumnya, Narahubung Koalisi Jakarta Sehat Yun Indriaty menegaskan pihaknya mendesak agar Pansus DPRD DKI Jakarta mempertahankan seluruh ketentuan, isi dan pasal-pasal yang telah ditetapkan di dalam Raperda KTR, yang merupakan rangkuman dan praktik terbaik dari KTR.

    Termasuk, kata dia, mempertahankan tiga butir kebijakan yang merupakan inti dari KTR, yaitu larangan merokok dan tidak ada ruang khusus merokok, kegiatan merokok dilakukan di luar gedung, tidak dekat dengan pintu keluar/masuk, dan berada di udara terbuka.

    “Larangan mengiklankan, mempromosikan, dan melibatkan sponsor rokok di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan larangan memajang bungkus atau kemasan produk rokok di tempat penjualan rokok,” kata orator tersebut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2 Polisi Terluka Saat Bubarkan Tawuran Gengster di Bogor Megapolitan 6 Oktober 2025

    2 Polisi Terluka Saat Bubarkan Tawuran Gengster di Bogor Megapolitan 6 Oktober 2025

    2 Polisi Terluka Saat Bubarkan Tawuran Gengster di Bogor
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Dua orang anggota polisi terluka setelah berusaha membubarkan aksi tawuran yang dilakukan dua kelompok gengster di Kota Bogor, Jawa Barat.
    Korban bernama Bripda Fazril Anugrah, anggota Reserse Mabes Polri, terluka di bagian lengan usai dibacok menggunakan celurit oleh gengster yang mengatasnamakan dari kelompok Mongol Street.
    Sementara, anggota polisi lainnya, yaitu Bripda Fahri Widayadi, yang tergabung dalam Tim Raimas Polresta Bogor Kota terluka di bagian jari akibat sabetan celurit yang dilakukan kelompok gengster bernama Tajur Soft Boys.
    Kasi Humas Polresta Bogor Kota Ipda Eko Agus mengatakan, aksi tawuran terjadi secara bersamaan pada Minggu (5/10/2025) dini hari, namun berbeda lokasi.
    Bripda Fazril terluka setelah berusaha membubarkan kerumunan kelompok gengster Mongol Street yang akan melakukan tawuran di wilayah Kecamatan Bogor Utara.
    Sedangkan Bripda Fahri terluka saat melakukan pengejaran terhadap kelompok gengster Tajur Soft Boys di wilayah Katulampa, Bogor Timur, setelah salah satu anggota kelompok itu melawan.
    “Jadi ada dua anggota polisi yang terluka, waktu kejadiannya sama tapi berbeda TKP,” kata Eko, di Mapolsek Bogor Utara, Senin (6/10/2025).
    Eko menuturkan, polisi langsung merespons peristiwa tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap anggota-anggota kelompok gengster yang menyerang petugas.
    Dua orang pelaku, yakni MR (22) dari kelompok gengster Mongol Street dan MI (18) dari kelompok gengster Tajut Soft Boys ditangkap.
    MR merupakan pelaku yang membacok Bripda Fazril. Sedangkan pelaku MI disebut sebagai pemilik senjata tajam celurit yang melukai Bripda Fahri.
    Selain itu, polisi juga mengamankan tujuh anggota gengster Tajur Soft Boys lainnya yang terlibat dalam aksi tawuran pada Minggu dini hari.
    “Kita kenakan Pasal 351 Ayat 2 KUHP Tentang Penganiayaan serta Undang-undang (UU) Darurat Tentang Kepemilikan Senjata Tajam. Ancamannya lima tahun penjara,” pungkas Eko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Transjakarta Modifikasi Rute Blok M–Pasar Minggu, Ini Titik Pemberhentian Terbarunya Megapolitan 6 Oktober 2025

    Transjakarta Modifikasi Rute Blok M–Pasar Minggu, Ini Titik Pemberhentian Terbarunya Megapolitan 6 Oktober 2025

    Transjakarta Modifikasi Rute Blok M–Pasar Minggu, Ini Titik Pemberhentian Terbarunya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Transjakarta melakukan modifikasi layanan untuk rute 6U yang menghubungkan Blok M dan Pasar Minggu mulai Rabu (8/10/2025).
    Perubahan utama rute ini adalah tidaknya lagi melayani bus stop Pascasarjana UHAMKA.
    Penumpang dapat naik dan turun di bus stop Buncit Indah 2, yang berjarak sekitar 130 meter dari titik pemberhentian sebelumnya.
    Keberangkatan bus rute 6U dari kedua arah dimulai pukul 05.00 WIB dan berakhir pukul 22.00 WIB, dengan tarif Rp 3.500 per perjalanan.
    Berikut pemberhentian rute:
    Pasar Minggu-Rawa Bambu
    Rute Rawa Bambu- Blok M:
    Transjakarta mengimbau penumpang untuk memperhatikan titik pemberhentian terbaru dan memanfaatkan aplikasi TJ:Transjakarta untuk memudahkan perjalanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dikeroyok Anggota Ormas, Pria di Kramat Jati Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi Megapolitan 6 Oktober 2025

    Dikeroyok Anggota Ormas, Pria di Kramat Jati Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi Megapolitan 6 Oktober 2025

    Dikeroyok Anggota Ormas, Pria di Kramat Jati Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rifai (38), mengaku sempat diintimidasi usai dikeroyok anggota ormas di Kramat Jati, Jakarta Timur. 
    Dia diintimidasi agar tidak membalas dan melaporkan aksi pengeroyokan itu ke polisi. Aksi intimidasi itu dilakukan di sebuah posko ormas di Kramat Jati.
    “Nah itu saya dipukuli habis itu, saya dipersekusi juga sama mereka dibawa ke tongkrongan mereka, tongkrongan ormas itu, supaya enggak ngelapor atau enggak ngebales lah,” ungkap Rifai saat dikonfirmasi, Senin (6/10/2025).
    Akibat pengeroyokan itu, Rifai mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Dia mengaku dikeroyok oleh tujuh orang yang diduga anggota ormas di Kramat Jati.
    “Luka jempol kaki sama kepala masih sakit, kepala, leher, pokoknya masih sakit tiba-tiba dan masih benjol juga,” kata Rifai.
    Ia berharap ketujuh pelaku pengeroyokan tersebut segera ditangkap karena meresahkan warga.
    “Orang-orang ormas ini harus segera ditindak sama kepolisian, atau dibinalah, supaya tidak ada arogansi di jalan, jangan sampai ada korban lagi karena masalah sepele diklakson,” ujar dia.
    Sekelompok anggota organisasi masyarakat mengeroyok pengendara motor bernama Rifai (38) karena tidak terima diklakson di Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Sabtu (4/10/2025) malam.
    Peristiwa itu bermula saat Rifai melintas di Jalan Raya Tengah dan melihat seorang pengendara motor berhenti di tengah jalan sambil bermain ponsel.
    “Berhenti main handphone, pokoknya di tengah-tengah jalan aja motor itu, terus arus sebelah kanan itu lumayan ramai, saya klakson saja, terus saya tinggal gitu saja,” ucap Rifai saat dikonfirmasi, Senin.
    Namun, pengendara tersebut langsung mengejar Rifai karena tidak terima diklakson.
    “Terus dikejar dia bilang ‘ngapain lu klakson, klakson,’ saya jelasin ya mau lewat, masalahnya di mana, dia malah bilang ‘kok nantangin sih, gua anak ormas ini’” kata dia.
     
    Rifai kemudian menepi setelah dikejar. Saat itu, pelaku mengadang dengan motornya hingga Rifai terpaksa berhenti.
    “Disuruh minggir, mau-mau enggak mau saya minggir, dia langsung malangin motor lagi tiba-tiba di tengah jalan tuh, berhenti tuh. Warga pada nontonin saya adu mulut, nah itu saya mencium pelaku aroma alkohol,” ujar dia.
    Rifai mengaku sempat hendak dipukul oleh pelaku, namun pukulan tersebut meleset.
    “Dipisahkan, terus saya mau-mau ditampol sama pelaku, mau dipukul tetapi meleset lah, cuma kena pelipis, tetapi dia malah teriak-teriak ‘lu mau nampol gue yak, lu mau nampol gue yak’, itu kalau kena saya balas tapi enggak kena,” ungkap dia.
    Tak lama kemudian, pelaku menarik rambut Rifai dan menyeretnya. Rifai pun berusaha melawan.
    “Pas agak lama dia jenggut rambut saya itu, saya akhirnya melawan pukul dia. Tapi dia malah minta panggilin teman-temannya ke anggota ormas lain ada tujuh orang,” kata dia.
    Rifai sempat mengira orang-orang yang datang adalah warga yang ingin melerai. Namun ternyata mereka justru ikut memukulinya.
    “Ada tiga orang pegangin saya, saya terus lindungi kepala. Terus saya dipisahkan ke seberang sampai ke pojokan saya dikeroyok. Kepala saya jadi sasaran pelaku,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja Megapolitan 6 Oktober 2025

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja Megapolitan 6 Oktober 2025

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa aksi dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW) yang digelar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025), memprotes kondisi tenaga kerja di Indonesia yang dinilai kian tidak menentu.
    Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sunarno (40), menyuarakan keresahan para pekerja yang mayoritas tidak memiliki kepastian kerja.
    “Mayoritas pekerja sekarang ini adalah tidak memiliki jaminan kepastian kerja. Dan itu sama persis filosofis dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
    Easy hiring, easy firing,
    ” kata Sunarno dalam orasinya.
    Ia juga mendesak DPR bersama pemerintah segera menyusun undang-undang yang berpihak pada buruh.
    “Kalau gerakan buruh atau serikat-serikat buruh tidak dilibatkan maka kita pastikan gerakan buruh akan melakukan aksi-aksi besar, bahkan bukan hanya seperti Omnibus Law Cipta Kerja, tapi kami juga merancang pemogokan secara umum,” ujarnya.
    Salman (21), salah seorang peserta aksi, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan buruh.
    “Kenyataannya, kayaknya selama pemerintahan Prabowo-Gibran justru banyak industri-industri ini yang tutup dan dampak terhadap buruh ya jadi mereka di-PHK, enggak bisa kerja lagi dan sebagainya,” ungkapnya.
    Menurut Salman, pemerintah perlu membuat undang-undang baru mengenai perburuhan, khususnya terkait upah dan jam kerja. Ia menilai aturan dalam UU Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 dan 36 Tahun 2021 justru merugikan buruh.
    “Jadi kalau menurut saya, sejauh ini masih sangat diperlukan undang-undang perburuhan yang baru,” katanya.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    orasi politik dalam aksi ini berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Peserta kemudian menutup rangkaian kegiatan dengan menyalakan lilin.
    Sebelumnya, aksi RDPW ini juga melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil.
    Aksi tersebut bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus menjadi bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pendapat Warga Soal Gerakan Rp 1.000 per Hari Gagasan Dedi Mulyadi Megapolitan 6 Oktober 2025

    Pendapat Warga Soal Gerakan Rp 1.000 per Hari Gagasan Dedi Mulyadi Megapolitan 6 Oktober 2025

    Pendapat Warga Soal Gerakan Rp 1.000 per Hari Gagasan Dedi Mulyadi
    Penulis

    KOMPAS.com –
    Wacana gerakan pengumpulan uang Rp 1.000 per hari yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai beragam tanggapan dari sejumlah warga.
    Meski disebut sebagai gerakan sukarela untuk memperkuat solidaritas sosial, sebagian masyarakat menilai ide tersebut perlu dikaji lebih dalam, terutama soal transparansi dan peran pemerintah.
    Abdul (40), warga Depok, menilai usulan pengumpulan uang, meski kecil nominalnya, berpotensi menimbulkan perdebatan di masyarakat.
    “Soal duit orang mah sensitif banget walaupun cuma Rp 1.000 per hari, dan dengan konteks sukarela kayanya berat,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    , Senin (6/10/2025).
    “Mendingan efektifin kas RT/RW aja kalo emang tujuannya buat gotong royong saling bantu, warga juga udah ditarikin iuran-iuran kan ke RT/RW,” tambahnya.
    Abdul menegaskan, bila inisiatif itu benar dijalankan, perlu ada pengawasan yang jelas terkait pengelolaan dana.
    “Kalo jadi diterapin pasti harus ada pengawasan duitnya kemana aja tuh, namanya sensitif soal duit. Mending kalo emang ada yang butuh bantuan, bantu langsung aja,” katanya.
    Aulia (39), warga Bekasi, menilai inisiatif solidaritas memang baik, tetapi pelaksanaannya harus memiliki mekanisme yang jelas.
    “Menjaga kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun pusat,” ujar Aulia kepada
    Kompas.com
    , Senin (6/10/2025).
    “Sebelum diterapkan, seharusnya dipikirkan matang-matang agar tidak menimbulkan potensi kecurangan atau penyalahgunaan dana,” imbuhnya.
    Sementara itu, Akbar (29), warga Depok, yang menilai pemerintah perlu lebih dulu membenahi sistem keuangan publik di tingkat lokal.
    “Daripada buat galang dana, walaupun sukarela, mending tertibkan dulu sistem transparansi keuangan daerah sampai tingkat terendah. ?Kaji ulang soal penggajian/tunjangan pejabat setingkat kecamatan (dan di atasnya),” kata Akbar kepada
    Kompas.com
    , Senin (6/10/2025)
    “Beri insentif ke pos penting seperti layanan kesehatan dan pendidikan, daripada seminar-seminar gak jelas yang boros anggaran, biar nanti surplus yang didapat disalurkan ke yang membutuhkan,” lanjutnya.
    Tamara (34), warga Bogor, justru menolak gagasan tersebut dengan tegas.
    “Saya mah mau seribu atau berapapun tetep gak setuju. Sudah ada pajak ya maksimalin. Pajak itu kan uang gotong royong rakyat,” ujar Tamara kepada
    Kompas.com
    , Senin (6/10/2025)
    “Kalau beliau bilang banyak masyarakat sulit akses, ya sediain fasilitas, bukan nyuruh rakyatnya yang kasih solusi,” tambahnya.
    Menurut Tamara, ajakan seperti itu mengingatkannya pada kebiasaan pemerintah melempar tanggung jawab kepada masyarakat.
    “Ini tuh sama kaya statement yang sudah-sudah seperti misal harga cabe merah mahal, maka silakan rakyat tanam cabe di pekarangan rumah. Padahal tugas pemerintah untuk membuat solusi terbaik buat warga,” ujarnya.
    Menanggapi pro dan kontra di masyarakat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah provinsi yang mewajibkan pengumpulan uang Rp 1.000 dari masyarakat, ASN, atau pelajar.
    “Yang ada adalah gubernur mengajak, menghimbau seluruh jajaran pemerintah untuk sama-sama membangun solidaritas sosial,” kata Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Senin (6/10/2025).
    Menurutnya, gagasan tersebut muncul dari keprihatinan terhadap warga yang masih kesulitan memenuhi biaya pendukung saat berobat, meski layanan rumah sakit telah digratiskan.
    “Banyak orang yang rumah sakitnya gratis tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi,” jelasnya.
    Dedi mendorong agar gerakan gotong royong itu dilakukan di tingkat RT, dengan sistem seperti tradisi jimpitan.
    “Warga bisa menabung seribu rupiah per hari di kotak kecil di depan rumahnya. Dana tersebut kemudian dikelola bendahara lingkungan dan digunakan membantu warga yang kesulitan. Setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Sangat mudah,” ujarnya.
    Ia juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan mengelola atau mengumpulkan dana tersebut.
    “Tidak ada kaitan dengan APBD atau APBN,” kata Dedi.
    Menurutnya, beberapa daerah di Jawa Barat telah lebih dulu menerapkan sistem serupa, dan hasilnya dinilai positif dalam memperkuat budaya tolong-menolong.
    “Bukan kewajiban, hanya ajakan. Bagi yang sudah melaksanakan tinggal dioptimalkan layanannya,” ujar Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pria yang Tusuk Ketua RT dan Warga di Cilandak Ternyata ODGJ Megapolitan 6 Oktober 2025

    Pria yang Tusuk Ketua RT dan Warga di Cilandak Ternyata ODGJ Megapolitan 6 Oktober 2025

    Pria yang Tusuk Ketua RT dan Warga di Cilandak Ternyata ODGJ
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolsek Cilandak, Kompol Febriman Sarlase mengatakan, pria yang mengamuk dan melukai warga di Jalan Cilandak VI, Cilandak, Jakarta Selatan pada Minggu (5/10/2025) siang adalah orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).
    “Ya, memang benar terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 Oktober, lebih kurang pukul 13.30, penusukan oleh ODGJ,” kata Febriman kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
    Febriman menjelaskan, pria itu berinisial Y (45). Dia pernah menjadi pasien di rumah sakit khusus gangguan mental di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
    “Karena yang bersangkutan ini sudah pernah dirawat di Rumah Sakit ketergantungan mental di Dharmawangsa sama keluarganya,” ujar dia.
    Febriman menjelaskan, kejadian bermula dari perseteruan antara Y dan kakak iparnya, Ningsih.
    Y diduga memukul kakak iparnya sehingga menimbulkan memar, dan seorang penjaga di rumah itu pun berusaha melerai keduanya.
    “Awal mulanya yang bersangkutan itu ribut dengan kakaknya, melakukan pemukulan. Nah, terus dibantu sama pembantunya, mau dilerai. Terus tetap pembantunya juga dipukul,” kata Febriman.
    Kemudian, Ningsih berusaha mencari bantuan ke rumah ketua RT. Di sana ia bertemu Meta, anak ketua RT. Ia meminta dipanggilkan petugas keamanan.
    Sebab, Y sudah mulai mengeluarkan senjata tajam berupa pisau lipat.
    Dengan pisau itu, Y menusuk Ketua RT 9 RW 3 Cilandak Barat, Wili dan penjaga di rumahnya, Yanto.
    “Pelaku langsung mengambil senjata semacam kerambit, sehingga Pak RT dan tiga orang lagi yang membantu untuk melerai mengalami luka-luka,” ucap Febriman.
    Keempat korban sudah diberikan penanganan medis dan saat ini kondisinya membaik.
    “Jadi enggak ada yang meninggal ya. Alhamdulillah sudah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, sudah dalam melakukan pengobatan,” ujar Febriman.
    Sementara Y saat ini masih ditahan di Mapolsek Cilandak untuk diperiksa. Y juga akan diberikan konseling di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.
    “Nanti akan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, akan dilakukan konseling secara psikologis,” kata Febriman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekelompok Monyet Masuk ke Permukiman Warga Rawa Buntu Megapolitan 6 Oktober 2025

    Sekelompok Monyet Masuk ke Permukiman Warga Rawa Buntu Megapolitan 6 Oktober 2025

    Sekelompok Monyet Masuk ke Permukiman Warga Rawa Buntu
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Sekelompok monyet liar berkeliaran di kawasan permukiman warga di Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan.
    Kemunculan monyet tersebut membuat warga resah karena khawatir mengganggu anak-anak dan warga sekitar.
    Ketua RT 003/001 Rawa Buntu, Lily (48), mengatakan, monyet-monyet itu pertama kali terlihat pada Sabtu (4/10/2025), sekitar pukul 11.00 WIB.
    “Saya menyaksikan sendiri. Jadi mungkin monyet itu keluaran dari Puspitek (kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), karena di sana tempat mereka. Kampung mereka, ibaratnya sering orang kasih makan,” ujar Lily saat ditemui Kompas.com di lokasi, Senin (6/10/2025).
    Ia menduga, hewan liar itu keluar dari Puspitek lantaran lokasi tersebut tengah dilakukan pembangunan stadion sepak bola.
    “Sekarang terusik karena ada pembangunan stadion bola di Puspitek, di lokasi Brin,” kata dia.
    Menurut Lily, rombongan monyet tersebut sempat berpindah dari satu rumah ke rumah lain melalui atap rumah warga.
    Meskipun tidak sampai turun ke halaman rumah, warga tetap merasa khawatir karena banyak anak-anak yang turut menyaksikan kedatangan sekelompok monyet itu.
    “Inikan termasuk binatang buas juga, takutnya nyerang anak-anak,” ujar dia.
    Saat peristiwa itu terjadi, mereka sempat memanggil petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Tangsel, namun gagal menangkap monyet karena hewan-hewan itu berada di atas pohon yang paling tinggi.
    “Pas Damkar datang, monyetnya enggak mau turun, ada di atas pohon paling tinggi. Setelah Damkar pulang, mereka turun lagi dan masuk ke pemukiman warga,” kata dia.
    Ia menuturkan, ada sekitar 12 ekor monyet yang terlihat berkeliaran di lingkungannya.
    Warga pun diminta untuk tidak mendekat atau memancing perhatian hewan liar tersebut.
    “Saya sudah imbau warga supaya jangan mendekat. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang terluka,” ucap dia.
    Warga lainnya, Ijjo (30), mengatakan monyet-monyet itu sempat terlihat sejak pagi di jalan raya dekat warung soto Boyolali dan minimarket sekitar kawasan tersebut.
    “Dari pagi sekitar jam enam sudah kelihatan di jalan depan Alfa. Terus menjelang siang mereka naik ke pohon-pohon di belakang permukiman,” kata Ijjo.
    Namun, untuk berjaga-jaga, warga sempat banyak yang menyiapkan bambu untuk menghalau monyet agar tidak turun ke bawah.
    “Jadi kami antisipasi saja bawa bambu supaya monyetnya enggak turun,” kata dia.
    Menurut Ijjo, jumlah monyet yang terlihat di kawasan itu baru pertama kali terjadi di sekitaran rumahnya.
    Ia meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) segera mengambil langkah agar kawanan monyet tersebut bisa dikembalikan ke habitatnya
    “Ada yang besar, ada yang kecil. Kayaknya memang dari Puspitek karena baru pertama kali ada kejadian seperti ini,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Halim Kalla, Adik JK jadi Tersangka Kasus Korupsi PLTU di Kalbar

    Profil Halim Kalla, Adik JK jadi Tersangka Kasus Korupsi PLTU di Kalbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha Halim Kalla, yang merupakan Adik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), telah ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kalimantan Barat periode 2008-2018.

    Direktur Penindakan (Dirtindak) Kortas Tipikor Polri, Brigjen Totok Suharyanto mengatakan Halim dijadikan tersangka atas jabatannya sebagai Direktur PT BRN.

    “Jadi tadi yang saya sampaikan memang demikian [Halim Kalla], tapi kalau saya melihat terkait rilis ini memang kami hanya inisial saja,” ujar Totok di Mabes Polri, Senin (6/10/2025).

    Dia menambahkan, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM).

    Pemufakatan jahat itu dilakukan untuk pemenangan lelang proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat. 

    Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Totalnya, mencapai Rp1,35 triliun (jika dihitung dengan kurs Dollar saat ini).

    Lantas, siapa sebenarnya Halim Kalla?

    Profil Halim Kalla 

    Dilansir dalam berbagai sumber, Halim Kalla merupakan pebisnis aktif keluarga Kalla Group. Dia merupakan adik kandung alias saudara laki-laki Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sekaligus pendiri Kalla Group. 

    Perusahaan keluarga Kalla, yang terkenal di Sulawesi Selatan, memiliki usaha di sejumlah sektor, seperti konstruksi, energi hingga otomotif.

    Halim Kalla juga sempat mencoba peruntungan di sektor bisnis energi hijau melalui Haka Motors. Perusahaan itu sempat memamerkan tiga prototipe kendaraan listrik, yaitu Trolis, Erolis dan Smuth EV pada PEVS 2022.

    Pria kelahiran Ujung Pandang, Makassar ini sempat menjabat sebagai anggota komisi VII DPR RI pada 2009. Selain itu, Halim Kalla juga pernah didapuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Hijau di KADIN Indonesia.

    Halim dijadikan tersangka atas jabatannya sebagai Direktur PT BRN yang terlibat dalam proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kalimantan Barat periode 2008-2018.

  • Profil Halim Kalla, Adik JK jadi Tersangka Kasus Korupsi PLTU di Kalbar

    Profil Halim Kalla, Adik JK yang jadi Tersangka Kasus Korupsi PLTU di Kalbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha Halim Kalla, yang merupakan Adik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), telah ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kalimantan Barat periode 2008-2018.

    Direktur Penindakan (Dirtindak) Kortas Tipikor Polri, Brigjen Totok Suharyanto mengatakan Halim dijadikan tersangka atas jabatannya sebagai Direktur PT BRN.

    “Jadi tadi yang saya sampaikan memang demikian [Halim Kalla], tapi kalau saya melihat terkait rilis ini memang kami hanya inisial saja,” ujar Totok di Mabes Polri, Senin (6/10/2025).

    Dia menambahkan, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM).

    Pemufakatan jahat itu dilakukan untuk pemenangan lelang proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat. 

    Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Totalnya, mencapai Rp1,35 triliun (jika dihitung dengan kurs Dollar saat ini).

    Lantas, siapa sebenarnya Halim Kalla?

    Profil Halim Kalla 

    Dilansir dalam berbagai sumber, Halim Kalla merupakan pebisnis aktif keluarga Kalla Group. Dia merupakan adik kandung alias saudara laki-laki Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sekaligus pendiri Kalla Group. 

    Perusahaan keluarga Kalla, yang terkenal di Sulawesi Selatan, memiliki usaha di sejumlah sektor, seperti konstruksi, energi hingga otomotif.

    Halim Kalla juga sempat mencoba peruntungan di sektor bisnis energi hijau melalui Haka Motors. Perusahaan itu sempat memamerkan tiga prototipe kendaraan listrik, yaitu Trolis, Erolis dan Smuth EV pada PEVS 2022.

    Pria kelahiran Ujung Pandang, Makassar ini sempat menjabat sebagai anggota komisi VII DPR RI pada 2009. Selain itu, Halim Kalla juga pernah didapuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Hijau di KADIN Indonesia.

    Halim dijadikan tersangka atas jabatannya sebagai Direktur PT BRN yang terlibat dalam proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kalimantan Barat periode 2008-2018.