Mendagri: Anggaran Perjalanan Dinas, Rapat, hingga Makan Berlebihan, Harus Dikurangi!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menegaskan bahwa anggaran daerah untuk melakukan rapat, perjalanan dinas, hingga makan dan minum terlalu berlebihan.
Tito menegaskan, anggaran tersebut harus dikurangi, apalagi dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dipangkas.
“Tadi saya sudah menyampaikan tips-tips menghadapi tahun depan, di antaranya adalah efisiensi belanja semua daerah. Karena menghadapi dinamika transfer keuangan daerah yang beralih ke pusat, maka satu tipsnya, rekan-rekan di daerah harus melakukan efisiensi belanja, terutama belanja yang birokrasi,” ujar Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
“Rapat-rapat, perjalanan dinas, segala macam, makanan, minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang, mohon maaf, berlebihan. Ini harus dikurangi. Banyak daerah yang melakukan itu bisa,” sambungnya.
Tito mengatakan, pada masa Covid-19 beberapa tahun lalu, Kemendagri juga mengalami pengurangan anggaran yang nominalnya jauh sekali.
Dia mengeklaim, mereka tetap bisa bertahan dengan anggaran terbatas tersebut.
Lalu, Tito mengingatkan bahwa setiap program di daerah betul-betul harus terlaksana.
Jika tidak, mereka bisa berurusan dengan masalah hukum.
“Program-program juga harus betul-betul, anggaran untuk program harus betul-betul bisa menjadi barangnya. Jangan dijadikan bancakan, kena masalah hukum nanti,” kata Tito.
Tips selanjutnya, Tito meminta para gubernur untuk bekerja cerdas dan inovatif dalam mencari pendapatan tambahan.
Dia menyampaikan, yang terpenting adalah mereka tidak memberatkan rakyat kecil saat mencari dana tambahan.
“Ya misalnya ya, yang sudah ada saja, restoran, hotel misalnya. Silakan datang ke restoran-restoran, hotel kan umumnya dipajakin itu. Mungkin yang
customer
-nya enggak baca, di
bill
itu ada pajaknya,
lho
. Itu belum tentu, pajaknya artinya di-
collect
oleh restoran, hotel. Pertanyaannya apakah ini semua akan disampaikan kepada Dispenda daerah? Belum tentu,” jelasnya.
“Parkir, misalnya. Ini harus dibuat sistem supaya pajak yang memang sudah ada ini, yang tadinya bocor, bisa masuk ke kas pemerintah daerah,” imbuh Tito.
Diketahui, pemerintah telah menambah alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun.
Namun, walau sudah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-
/data/photo/2025/10/09/68e72761b7fb5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Mendagri: Anggaran Perjalanan Dinas, Rapat, hingga Makan Berlebihan, Harus Dikurangi! Nasional
-

Kerugian akibat kebakaran restoran di Mal Klender capai Rp50 juta
Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengungkapkan, kerugian akibat kebakaran salah satu restoran Mal Ciplaz Klender, Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, mencapai Rp50 juta.
“Objek yang terbakar dapur restoran Solaria dengan luas area terbakar 50 meter persegi, penanggung jawab Ibu Erna Sari. Total kerugian sebesar Rp50 juta,” kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada mesin pendingin (chiller). Informasi kebakaran disampaikan oleh salah satu warga sekitar melalui pusat panggilan (call center) Dinas Gulkarmat Jakarta pada pukul 08.20 WIB.
Pihak Solaria dihubungi oleh pihak manajemen gedung, bahwa di Solaria terlihat asap di bagian belakang ruangan.
Lalu, pihak manajemen ke lokasi dan mengoperasikan sistem penyiraman air (sprinkler) gedung yang berfungsi baik.
Petugas Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Timur langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) bersama satu unit pemadam kebakaran untuk pengerahan awal.
“Kami terima kabar pukul 08.20 WIB, terus tiba di lokasi sekitar pukul 08.22 WIB. Awal pemadaman kami lakukan pukul 08.30 WIB,” ujar Abdul.
Sebanyak tujuh unit mobil pemadam kebakaran dengan 35 personel Sudin Gulkarmat Jakarta Timur (Jaktim) dikerahkan untuk memadamkan kebakaran tersebut.
“Salah satu unit yang di luncurkan adalah unit penyedot asap (smoke removal) untuk operasi ventilasi yang salah satu hasilnya adalah mengurangi atau mengusir asap di lokasi kejadian kebakaran,” katanya.
Status kebakaran saat ini proses pendinginan, api berhasil dilokalisir pukul 08.40 WIB dan sudah masuk proses pendinginan pukul 08.43 WIB.
Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut karena restoran masih tutup alias belum masuk jam operasional.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Restoran di Mal Ciplaz Klender terbakar
Jakarta (ANTARA) – Kebakaran terjadi di salah satu restoran di Mal Ciplaz Klender, Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur, diduga akibat arus pendek listrik (korsleting) pada mesin pendingin (chiller).
“Objek yang terbakar dapur restoran Solaria yang berada di Mal Ciplaz Klender, Jakarta Timur akibat korsleting mesin chiller yang berada di dapur,” kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Abdul Wahid saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Informasi kebakaran disampaikan oleh salah satu warga sekitar melalui pusat panggilan (call center) Dinas Gulkarmat Jakarta pada pukul 08.20 WIB.
“Pihak Solaria dihubungi oleh pihak manajemen gedung bahwa di Solaria terlihat asap di bagian belakang ruangan, lalu manajemen ke lokasi, sprinkler gedung berfungsi baik namun asap terlihat sangat pekat lalu menghubungi damkar,” katanya.
Sprinkler merupakan sistem penyiraman air otomatis yang terdiri dari jaringan perpipaan berisi air bertekanan dan bekerja dengan menyemprotkan air ketika terdeteksi suhu tinggi seperti saat kebakaran.
Lalu, petugas Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Timur langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) bersama satu unit pemadam kebakaran untuk pengerahan awal.
“Kami terima kabar pukul 08.20 WIB, terus tiba di lokasi sekitar pukul 08.22 WIB. Awal pemadaman kami lakukan pukul 08.30 WIB,” ujar Abdul.
Abdul menyebutkan, upaya pemadaman difokuskan agar api tak semakin merambat ke restoran lainnya, sekaligus meminimalkan kerugian. Sebanyak tujuh unit pemadam kebakaran dengan 35 personel dikerahkan untuk memadamkan api.
“Status kebakaran saat ini proses pendinginan, api dilokalisir pukul 08.40 WIB, sudah proses pendinginan pukul 08.43 WIB,” katanya.
Hingga saat ini, petugas masih melakukan pengamanan, menghitung total kerugian, dan berupaya mengurai asap akibat kebakaran tersebut.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

APPSI keberatan dengan pasal larangan berjualan rokok pada Raperda KTR
Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) keberatan dengan pasal pelarangan penjualan rokok pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Menurut Sekretaris Jenderal APPSI Mujiburohman, pemerintah seharusnya fokus pada pengaturan kawasan tanpa rokok, bukan pada pelarangan, misalnya, larangan berjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
“Bagaimana mungkin aturan seperti itu diterapkan? Kami tidak setuju. Pemerintah seharusnya fokus pada pengaturan, bukan pelarangan,” kata Mujiburohman di Jakarta, Kamis.
Ia menekankan, pemerintah seharusnya mengatur tempat merokok seadil mungkin.
Sebab, jika menerapkan aturan pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, Mujiburohman khawatir hal ini dapat mempengaruhi pendapatan para pedagang.
“Ini menyangkut penghidupan pedagang dan keluarganya,” kata Mujiburohman.
Untuk itu, ia meminta perlindungan kepada pemerintah agar aturan tersebut tak mengancam nasib para pedagang kecil, penjual keliling dan warung-warung.
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) KTR tak akan bebani pedagang.
Johnny menyatakan bahwa saat ini proses pembahasan Raperda KTR memang telah selesai di Pansus KTR namun masih bergulir di Bapemperda.
“Kami memahami kondisi ekonomi saat ini berat buat teman-teman di lapangan. Kami berupaya mencari jalan tengah yang win-win solution,” kata Jhonny.
Dalam hal ini, Johnny menegaskan bahwa Bapemperda menjunjung tinggi partisipasi publik yang inklusif, adil dan berimbang. Karena itu, aspirasi dari pedagang akan diserap sebaik-baiknya dalam rancangan peraturan tersebut.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Hewan penular rabies divaksinasi rabies di Kramat Jati
Jakarta (ANTARA) – Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, melakukan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan warga di wilayah tersebut.
“Layanan ini dilakukan dengan sistem jemput bola untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan vaksinasi rabies bagi hewan penular rabies (HPR) peliharaan secara gratis,” kata Kepala Satuan Pelaksana (Satpel) KPKP Kecamatan Kramat Jati, Norman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Sebanyak 37 HPR mendapatkan layanan vaksinasi rabies gratis di aula Kantor Sekretariat RW 04, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati.
“Total ada 37 HPR yang divaksin, seluruhnya adalah kucing milik warga RW 04, Kelurahan Balekambang,” ujar Norman.
Norman menjelaskan, layanan vaksinasi ini bertujuan menekan penyebaran penyakit rabies, terutama pada kucing yang banyak dipelihara masyarakat.
Layanan vaksinasi ini gratis untuk warga Jakarta. “Kami mengimbau warga yang belum mengetahui jadwal vaksinasi dapat memantau melalui akun Instagram @sudinkpkp.jaktim, khusus bagi warga yang ber-KTP DKI dan sesuai domisilinya,” katanya.
Layanan jemput bola vaksinasi rabies ini melibatkan empat petugas kesehatan hewan, dibantu unsur kelurahan, kecamatan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), RT, RW, Bhabinkamtibmas serta kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Kegiatan vaksinasi rabies gratis yang diselenggarakan Satpel KPKP Kecamatan Kramat Jati ini mendapat sambutan positif dari warga.
“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara rutin dengan lokasi yang berpindah-pindah agar semakin banyak hewan peliharaan yang terjangkau vaksin rabies,” kata Lurah Balekambang, Herman Triono.
Sebelumnya, Suku Dinas (Sudin) KPKP Jakarta Timur menggencarkan layanan jemput bola vaksinasi rabies gratis bagi HPR peliharaan warga.
“Layanan vaksinasi lebih banyak dilakukan dengan sistem jemput bola, secara gratis bagi warga yang punya peliharaan hewan penular rabies di Jakarta Timur,” kata Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur, Taufik Yulianto saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/10).
Taufik menyebutkan, vaksinasi itu sangat penting untuk mencegah penyakit rabies yang dapat menjangkiti hewan maupun manusia.
Karena itu, dia mengajak seluruh warga pemilik HPR agar membawa hewan peliharaan mereka ke lokasi layanan vaksinasi dengan sistem jemput bola yang diadakan secara berkala, khususnya di lingkungan permukiman.
Sudin KPKP Jakarta Timur (Jaktim) menargetkan vaksinasi rabies terhadap 13.112 ekor HPR sepanjang 2025.
Sepanjang 2024, Sudin KPKP Jaktim telah memberikan layanan vaksinasi rabies terhadap 14.645 ekor HPR yang merupakan hewan peliharaan warga.
Sebanyak 14.645 ekor hewan yang divaksin itu terdiri dari 2.363 ekor anjing, 12.126 ekor kucing, 104 ekor kera dan 52 ekor musang.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Pansus nilai masukan Koalisi Jakarta Sehat dapat sukseskan KTR di DKI
Jakarta (ANTARA) – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta menilai masukan dari Koalisi Jakarta Sehat yang beberapa waktu lalu menyuarakan aspirasi bisa menjadi dasar untuk semakin menyukseskan peraturan tersebut.
Masukannya terkait hal-hal teknis seperti tidak adanya ruang merokok serta beberapa masukan lainnya.
“Ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk menyukseskan dan menjalankan Perda KTR,” ujar Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) KTR DPRD DKI Jakarta, Farah Savira Farah di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, pada Senin (6/10), Koalisi Jakarta Sehat mendesak Pansus DPRD DKI Jakarta untuk mempertahankan seluruh ketentuan, isi dan pasal-pasal yang telah ditetapkan di dalam Raperda KTR yang merupakan rangkuman dan praktik terbaik dari KTR.
Termasuk mempertahankan tiga butir kebijakan yang merupakan inti dari KTR, yaitu larangan merokok dan tidak ada ruang khusus merokok. Kegiatan merokok dilakukan di luar gedung, tidak dekat dengan pintu keluar-masuk dan di udara terbuka.
Menanggapi hal tersebut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburohman menyampaikan keberatan atas rencana perluasan KTR yang mencakup pasar tradisional.
“Dari sisi pedagang, anggota kami keberatan jika pasar tradisional dimasukkan dalam perluasan KTR. Ini jelas akan mengurangi pendapatan pedagang,” kata Mujiburohman.
Ia juga mengeluhkan sampai saat ini pihaknya belum diundang untuk berdiskusi dan dimintai masukan oleh anggota legislatif dan eksekutif.
APPSI juga menyoroti pasal penerapan zonasi pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
Menurut Mujiburohman, aturan tersebut berpotensi mengancam mata pencaharian 12 juta pedagang yang tersebar di 38 provinsi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu berpikir komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang dan membuka lapangan kerja, bukan justru mematikan mata pencaharian.
“Tolong lindungi pedagang kecil, penjual keliling, dan warung-warung. Raperda KTR jangan mempersulit aturan berjualan karena ini berdampak langsung pada omzet,” kata Mujiburohman.
Meski demikian, APPSI menegaskan komitmennya untuk tidak menjual rokok kepada anak di bawah umur.
Mujiburohman berharap pemerintah lebih fokus pada edukasi dan kampanye positif kepada anak usia sekolah. “Mari bersama-sama kita tingkatkan edukasi, bukan fokus pada pelarangan penjualan produk legal yang bercukai,” katanya.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Biaya perpanjangan masa berlaku SIM di Gerai SIM Keliling
Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka lokasi layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku syarat legal berkendara tersebut di Jakarta pada Kamis.
Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, diinformasikan layanan ini buka pukul 08.00-14.00 WIB.
Jaktim : Lobby depan Mall Grand Cakung
Jakut : Lobby Utama LTC Glodok
Jaksel : Area parkir samping Universitas Trilogi
Jakbar : Lobby Selatan Mall Ciputra
Jakpus : Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng
Adapun dokumen yang harus dibawa ke SIM Keliling antara lain KTP dan SIM asli beserta fotokopi, formulir permohonan dan mengikuti tes kesehatan di lokasi gerai.
Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis harus mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.
Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/10/08/68e6591432f3e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Peristiwa Robohnya Mushala Ponpes Al Khoziny, Kapolda Jatim Janji Transparan dan Tak Tebang Pilih Surabaya
Peristiwa Robohnya Mushala Ponpes Al Khoziny, Kapolda Jatim Janji Transparan dan Tak Tebang Pilih
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto menegaskan bahwa tidak akan ada tebang pilih dalam proses hukum terkait peristiwa ambruknya mushala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo.
Ia berjanji menjaga transparansi selama proses hukum berlangsung.
“Semua warga negara sama hak dan kedudukannya di mata hukum, apa pun jabatannya kita lepaskan dulu untuk mendukung proses hukum,” ungkapnya kepada wartawan pada Rabu (8/10/2025) sore.
Kapolda juga menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan berharap semua pihak akan mematuhi proses hukum yang ada.
“Proses hukum akan dijalankan dengan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Semua progres akan kita sampaikan kepada publik,” terangnya.
Hingga saat ini, proses hukum terkait ambruknya mushala di Ponpes Al Khoziny masih dalam tahap penyelidikan.
Sebanyak 17 orang saksi telah diperiksa, mencakup santri, pengurus ponpes, serta tim ahli konstruksi dan bangunan, juga ahli pidana untuk menentukan adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.
“Hasil pemeriksaan akan dibawa di tahap gelar perkara untuk menentukan status hukum dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Kapolda.
Polda Jatim juga telah membentuk tim khusus untuk menangani laporan tersebut, yang terdiri dari unsur Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Reserse Kriminal, serta Polres Sidoarjo.
Peristiwa ambruknya bangunan lantai empat mushala Ponpes Al Khoziny yang terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, terjadi pada Senin (29/10/2025) sore.
Badan SAR Nasional (Basarnas) mencatat bahwa insiden tersebut mengakibatkan 171 korban, di mana 104 orang berhasil selamat, sedangkan 67 orang lainnya meninggal dunia.
Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi semua korban pada hari ke-9 operasi SAR.
Hingga Selasa (7/10/2025) malam, baru 34 jenazah yang berhasil diidentifikasi.
Tim Disaster Victim Identification (DVI) gabungan bekerja 24 jam di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim untuk melakukan identifikasi terhadap semua korban yang meninggal dunia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/08/68e654bc83f62.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya Nasional
Siapa Saja Pejabat dan Dubes yang Dilantik Prabowo? Ini Daftarnya Lengkapnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto kembali melantik pejabat di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
Pelantikan pejabat baru ini untuk mengisi jabatan yang masih kosong, sekaligus mengawal program kerja pemerintah dengan membentuk Komite.
Adapun para pejabat yang dilantik meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, dua Wakil Menteri, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di negara-negara sahabat.
Mereka dilantik dalam dua sesi, dengan empat sumpah jabatan yang berbeda.
Secara rinci, berikut ini pejabat dan dubes yang dilantik Prabowo, kemarin:
Pertama, Kepala Negara melantik Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030.
Pelantikan ini dapat terlaksana setelah keduanya dinyatakan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Papua terpilih, usai Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Februari 2025.
Pelantikan kepala daerah di Papua ini cenderung lebih lambat dibandingkan kepala daerah lain. Pada Februari awal tahun ini, Prabowo telah lebih dulu melantik ratusan kepala daerah di halaman tengah Istana Negara dan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
Tak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Prabowo juga melantik dua Wakil Menteri (Wamen) baru.
Mereka adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus yang merupakan dokter spesialis paru.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan, Prabowo memiliki alasan untuk menambah Wakil Menteri.
Penambahan Wakil Menteri Dalam Negeri, salah satunya, ditujukan untuk memastikan agar pembinaan dan pembangunan di setiap daerah berjalan baik. Hal ini mengingat besarnya Indonesia yang terdiri dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
“Memastikan pembangunan di setiap daerah baik provinsi-provinsi kabupaten kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat satu Wakil Menteri Dalam Negeri,” ucap dia.
Sementara penambahan Wamenkes diperlukan mengingat tugas Kemenkes begitu berat. Penambahan juga ditujukan untuk menanggulangi berbagai masalah, tidak terkecuali di Badan Gizi Nasional (BGN).
“(Alasannya) sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah satu Wakil Menteri di Kementerian Kesehatan,” jelas Prasetyo.
Kemudian, Presiden Prabowo melantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Ada 10 orang yang dilantik dalam komite tersebut, beberapa di antaranya pernah berkiprah di pemerintahan pusat.
Komite ini dipimpin oleh Velix Vernando Wanggai yang pernah menjadi staf khusus bagi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan deputi di Sekretariat Wakil Presiden era Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
Berikut ini daftar 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilantik Prabowo:
1. Velix Vernando Wanggai (ketua)
2. John Wempi Wetipo
3. Ignatius Yogo Triyono
4. Paulus Waterpauw
5. Ribka Haluk
6. Ali Hamdan Bogra
7. Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
8. Yani
9. John Gluba Gebze
10. Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale
Selanjutnya, Prabowo juga melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN.
Dony Oskaria ditunjuk menjadi Kepala BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata sebagai Wakil Kepala Badan.
Diketahui, BP BUMN merupakan nomenklatur baru dari Kementerian BUMN. Perubahan nomenklatur ini sudah disahkan melalui revisi UU BUMN di rapat paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025 lalu.
Usai pelantikan, Prasetyo juga mengungkapkan nasib Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, menyusul tidak disebutnya nama tersebut saat pelantikan.
Menurut Prasetyo,Tiko sudah berhenti tugas. Ia pun menolak anggapan bahwa Tiko dicopot.
“Ya bukan dicopot, sudah berhenti tugas,” jelas Prasetyo.
Di kesempatan yang sama, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga melantik 6 orang anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Berbeda dengan pejabat lain, Prabowo hanya menyaksikan pengucapan sumpah jabatan yang dibaca oleh 6 orang tersebut di hadapannya.
Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner LPS.
Berikut ini 6 anggota Dewan Komisioner LPS masa jabatan 2025-2030 yang dilantik:
Ketua merangkap anggota
: Anggito Abimanyu
Wakil Ketua merangkap anggota
: Farid Azhar Nasution
Anggota
Presiden Prabowo juga melantik 10 orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk sejumlah negara sahabat. Mereka merupakan bagian dari 24 orang duta besar yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Tak hanya itu, Prabowo juga melantik Irene sebagai Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China. Irene diketahui sempat maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan dari Partai Gerindra.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 112/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia; dan Keppres Nomor 113/P Tahun 2025 tentang Penugasan Wakil Duta besar Republik Indonesia.
Berikut ini daftar 10 Duta Besar LBBP yang dilantik di Istana Kepresidenan, kemarin:
1. Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo – Dubes RI untuk Malaysia
2. Hotmangaradja Pandjaitan – Dubes RI untuk Singapura
3. Kuncoro Giri Waseso – Dubes RI untuk Mesir
4. Syahda Guruh Langkah Samudera – Dubes RI untuk Qatar (Doha)
5. Berlian Helmy, Dubes untuk Azerbaijan
6. Andy Rachmianto, Dubes RI untuk Belgia (Brussel) merangkap Luksemburg, dan Uni Eropa
7. Listyowati, Dubes RI untuk Bangladesh dan Nepal
8. Adam Mulawarman Tugio, Dubes RI untuk Vietnam (Hanoi)
9. Laurentius Amrih Jinangkung, Dubes RI untuk Belanda (Den Haag)
10. Lukman Hakim Siregar, Dubes RI untuk Suriah berkedudukan di Damaskus
Wakil Duta Besar
1. Irene – Wakil Duta Besar untuk Perwakilan RI di Beijing, China.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
