Polda Metro Jaya Kirim Berkas Perkara Delpedro Cs ke Kejati DKI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menyerahkan berkas perkara terkait kasus penghasutan dalam unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Brigjen Pol Wira Satya Triputra membenarkan pihaknya telah menyerahkan berkas perkara Delpedro Marhaen cs ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
“Sudah (tahap I),” kata Wira Satya, Jumat (10/10/2025).
Namun, Wira tidak mengungkapkan waktu pasti pelimpahan berkas tahap pertama tersebut.
Penyidik saat ini masih menantikan hasil pemeriksaan dari jaksa. Jika berkas perkara dinyatakan lengkap, proses akan berlanjut ke pelimpahan tahap II berupa penyerahan tersangka beserta barang bukti.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan kesiapan menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka Delpedro Marhaen dan rekan-rekannya terkait dugaan penghasutan dalam aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Ary Syam Indradi, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati upaya hukum yang ditempuh Delpedro dan kawan-kawan.
Ia memandang gugatan praperadilan sebagai hak tersangka dalam menjalankan proses hukum secara konstitusional.
“Praperadilan itu merupakan hak. Jadi kami sangat menghormati kepada para pihak yang ingin mengajukan praperadilan terhadap proses penegakan hukum yang kami lakukan. Polda Metro Jaya lakukan, beserta jajaran. Itu sangat kami hormati,” kata Ade Ary, Kamis (9/10/2025).
Sementara, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) telah mendaftarkan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (3/10/2025).
Perwakilan TAUD, Afif Abdul Qoyim menjelaskan bahwa pendaftaran praperadilan ini menjadi langkah awal untuk menegaskan hak-hak hukum para aktivis yang dirasa dirugikan selama proses penyidikan.
“Empat tersangka yang sudah didaftarkan saat ini sudah diregister oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami tinggal menunggu panggilan dari pengadilan untuk menguji keabsahan penangkapan, termasuk juga persoalan mengenai penggeledahan yang miskin pengawasan dari institusi yudisial,” kata Afif.
Adapun sidang praperadilan Delpedro Marhaen dan kawan-kawan terkait penetapan tersangka dalam dugaan kasus penghasutan demo dijadwalkan digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (17/10/2025).
“Delpedro Marhaen Rismansyah dijadwalkan sidang pada Jumat, 17 Oktober 2025 pukul 09.00 di ruang sidang empat,” kata Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Rio Barten saat dikonfirmasi, Senin (6/10/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-
/data/photo/2024/11/04/6728baa271089.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Polda Metro Jaya Kirim Berkas Perkara Delpedro Cs ke Kejati DKI Megapolitan 10 Oktober 2025
-

Kemendikbudristek dan Vendor Kembalikan Uang Kasus Chromebook ke Kejagung
Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengemukakan telah menerima pengembalian uang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook periode 2019-2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pengembalian uang itu berasal dari Kemendikbudristek dan vendor terkait.
“Dari pihak-pihak yang baik itu dari vendor atau dari pihak kementerian,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (10/10/2025).
Dia menambahkan, pengembalian uang itu dilakukan lantaran pihak kementerian maupun vendor diduga menerima keuntungan yang tidak sah dari proyek digitalisasi pendidikan ini.
“Karena mereka memiliki keuntungan yang tidak sah, ya kan. Itu mereka ada, ada mengembalikan informasinya, ada pengembalian,” imbuhnya.
Namun, Anang tidak bisa mengungkap soal nominal dari uang yang telah dikembalikan tersebut. Dia hanya menyatakan uang tersebut dikembalikan dalam bentuk dollar dan rupiah.
Anang juga menyatakan bahwa nantinya seluruh aliran dana nantinya bakal terungkap di sidang, termasuk dengan pengembalian uang tersebut.
“Nominalnya saya tidak, mungkin nanti di persidangan nanti kan ungkap,” pungkasnya.
Sekadar informasi, Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022.
Satu dari empat tersangka itu adalah Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim. Tersangka lainnya yakni, Jurist Tan selaku Stafsus Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan Ibrahim Arief (IBAM) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.
Kemudian, Sri Wahyuningsih (SW) selaku eks Direktur SD di Kemendikbudristek dan Mulyatsyah selaku eks Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kemendikbudristek.
Sri dan Mulyatsyah merupakan KPA dalam proyek pengadaan pendidikan ini. Sementara itu, Kejagung juga telah menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,9 triliun.
-

Satu ODGJ tewas dalam kebakaran rumah di Tambora Jakbar
Jakarta (ANTARA) – Satu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berinisial AS (41) tewas dalam kebakaran rumah di Jalan Pengeran Tubagus Angke, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat.
“Jadi korban (pria) ini tidak terselamatkan. Dia terkunci dalam kamar, terjebak enggak bisa keluar. Ketika ditemukan sudah meninggal,” kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin di lokasi, Jumat.
Syarif menuturkan, ada lima unit rumah yang ludes terbakar dalam insiden itu.
“Jadi ada lima rumah, terus penghuninya ada 11 orang. Satu orang tewas dan ada beberapa luka lecet sedikit,” kata Syarif.
Hingga kini, penyebab pasti kebakaran itu masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. “Masih dalam penyelidikan,” katanya.
Sudin Gulkarmat Jakbar menerjunkan 21 unit kendaraan pemadam dengan 105 personel untuk mengatasi kebakaran itu.
“Info awal kebakaran tadi pukul 09.30 WIB dan sekarang sudah selesai proses pemadaman,” ujarnya.
Pantauan ANTARA di lokasi pada pukul 15.00 WIB, empat dari lima unit rumah yang terbakar rata dengan tanah, sementara satu rumah lainnya terkena dampak yang cukup parah.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2024/08/07/66b341d6add67.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Copot Sekretaris Lurah Petojo Selatan yang Flexing, Inspektorat DKI: Kami Tegakkan Aturan! Megapolitan 10 Oktober 2025
Copot Sekretaris Lurah Petojo Selatan yang Flexing, Inspektorat DKI: Kami Tegakkan Aturan!
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
— Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencopot sementara Sekretaris Kelurahan (Sekel) Petojo Selatan, Febriwaldi, usai foto-fotonya yang menampilkan gaya hidup mewah atau flexing viral di media sosial.
Inspektur Provinsi Jakarta, Dhany Sukma, menegaskan pencopotan Febriwaldi dilakukan sebagai bagian dari penegakan disiplin ASN.
“Kami menegakkan aturan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai prosedur,” ujar Dhany dalam keterangannya, Jumat (10/10/2025).
Pembebasan sementara terhadap Febriwaldi tersebut dilakukan untuk menjaga integritas pelayanan publik sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.
Dhany menjelaskan, Febriwaldi diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin ASN.
Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan etika, perilaku hidup sederhana, dan citra ASN di mata publik.
“Kami langsung berkoordinasi dengan Wali Kota Jakarta Pusat dan Inspektur Pembantu Kota untuk segera mengambil tindakan. Pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan sanksi yang akan diberikan,” kata Dhany.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah foto Febriwaldi beredar di media sosial.
Dalam unggahan itu, ia tampak menikmati liburan ke luar negeri pada 2015–2016 saat masih bertugas di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), membeli sepeda motor pada 2020, serta memamerkan sepeda mahal pada 2022.
Perilaku tersebut dinilai tidak mencerminkan gaya hidup sederhana yang diatur oleh Pemprov DKI bagi para ASN.
Dhany menambahkan, pihaknya berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh ASN agar tetap profesional dan menjaga citra sebagai pelayan publik.
“Kami menghormati seluruh proses pemeriksaan yang sedang berjalan. Prinsipnya, setiap ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat, baik dalam kinerja maupun perilaku sehari-hari,” ujar Dhany.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/10/68e8bd542a956.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mengintip Pasar Cipluk di Jakut: Dibangun di Bawah Tol dan Buka 24 Jam Megapolitan 10 Oktober 2025
Mengintip Pasar Cipluk di Jakut: Dibangun di Bawah Tol dan Buka 24 Jam
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kondisi Pasar Cipluk di Penjaringan, Jakarta Utara, selalu ramai setiap harinya karena buka selama 24 jam.
Pengamatan
Kompas.com
di lokasi, pasar ini berada persis di bawah Tol Wiyoto Wiyono. Ratusan pedagang menggantungkan nasibnya di pasar ini sudah sejak puluhan tahun lalu.
Sebagian toko ada yang berada persis di kolong tol, sehingga atapnya benar-benar beton tol.
Sedangkan sebagian lagi menjajakan dagangannya di depan kolong tol, persis di pinggir jalan dengan meja-meja kayu.
Tak heran bila di sore dan pagi hari, area pasar ini selalu macet karena pembeli dan orang yang mau melintas untuk beraktivitas.
Berbagai jenis kebutuhan pokok dijajakan di Pasar Cipluk, mulai dari ayam, ikan, telur, aneka sayuran, buah-buahan, hingga perabot rumah tangga dan mainan anak pun tersedia.
Ketua RW 11, Penjaringan, Jakarta Utara, Deni (43) mengatakan, Pasar Cipluk tersebut berada di empat RT wilayahnya.
“Pasar Cipuk, dia banyak. Ada yang berbatasan sama RT 9, RT 12 ada RT 14 ada RT 21,” kelas Deni saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Jumat (10/10/2025).
Setidaknya, kata Deni, ada sekitar 200 lapak pedagang yang berada di 4 RT wilayahnya.
Deni menceritakan, Pasar Cipluk bisa berdiri karena warga sekitar memanfaatkan lahan kosong sisa pembangunan jalan tol.
“Kalau sejarahnya mungkin dulunya karena ini sisa dari pembangunan jalan tol, akhirnya dari tokoh masyarakat inisiatif memanfaatkan sisa lahan tol biar tidak terbengkalai gitu,” kata Deni.
Tokoh masyarakat tersebut meminta izin ke kecamatan dan kelurahan setempat agar warga bisa berdagang di lahan kosong itu.
Akhirnya, pihak kecamatan dan kelurahan pun memberikan izin karena tak ingin area di bawah tol terbengkalai dan justru digunakan untuk kegiatan yang negatif.
Seiring berjalannya waktu, Pasar Cipluk makin dimintai oleh para pedagang dan pembeli.
Sampai akhirnya, di tahun 2025 ini, ada sekitar 200 pedagang yang menggantungkan nasibnya di Pasar Cipluk.
Deni mengatakan, ratusan pedagang tersebut justru kebanyakan bukan warganya dan berasal dari daerah lain.
Meski tak resmi secara administrasi, para pedagang di Pasar Cipluk juga sudah menjadi binaan UMKM kelurahan dan kecamatan.
“Tapi tetap, di bawah UMKM ya, kita bingung kan kalau bicara yang resmi enggak resmi, tapi di bawah UMK kan kita bingung nih,” ujar Deni.
Deni mengatakan, pemerintah memang tidak bisa meresmikan Pasar Cipluk secara administrasi karena tanahnya merupakan milik tol.
Meski begitu, Pasar Cipluk masih terus eksis sampai saat ini dan selalu padat setiap harinya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/10/68e8c5073ee5b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono: Tarif Transportasi Umum di Jakarta Paling Murah Dibanding Daerah Lain Megapolitan 10 Oktober 2025
Pramono: Tarif Transportasi Umum di Jakarta Paling Murah Dibanding Daerah Lain
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, tarif transportasi umum di ibu kota saat ini masih tergolong paling murah dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Ia mencontohkan, masyarakat hanya membayar Rp3.500 untuk naik Transjakarta, padahal biaya operasional sebenarnya jauh lebih besar.
“Tetapi perlu diketahui, tarif di Jakarta ini hampir semua angkutan dibandingkan dengan kota-kota di tetangga, kita jauh lebih murah,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
Menurut Pramono, murahnya tarif ini karena pemerintah provinsi menanggung sebagian besar biayanya melalui subsidi.
Besaran subsidi untuk transportasi di Jakarta bahkan mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang.
Untuk itu, Pemprov DKI sedang mengkaji kemungkinan kenaikan tarif Transjakarta dan transportasi umum lainnya.
Kajian ini dilakukan setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta dipangkas sebesar Rp15 triliun.
“Mengenai kenaikan, itu kan saya sampaikan sebelum DBH-nya dipotong. Nah, sekarang ini kami belum memutuskan apa pun, akan melakukan kajian,” ucap Pramono.
Mesi begitu, Pramono memastikan belum ada keputusan untuk menaikkan tarif. Pemerintah masih menghitung kondisi keuangan daerah dan dampaknya bagi masyarakat.
“Karena bagaimanapun nanti pada saatnya tentunya kami akan melihat apakah perlu ada penyesuaian atau enggak,” kata dia.
Sebelumnya, Pramono juga mengatakan subsidi transportasi di Jakarta sangat besar, bahkan mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang.
Karena itu, pemerintah daerah akan meninjau kembali besarnya subsidi agar sesuai dengan kemampuan keuangan setelah DBH dipangkas.
“Apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp 15.000, sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
Ia menegaskan, kajian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tertekan akibat pemangkasan DBH.
“Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” lanjut Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/06/23/6858abb4a6ada.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/10/10/68e8ab4ac0506.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/10/10/68e890a8524d2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)