Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • KPK Buat Kajian Pencegahan Korupsi Program MBG Buntut Dugaan Laporan Fiktif

    KPK Buat Kajian Pencegahan Korupsi Program MBG Buntut Dugaan Laporan Fiktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan isu laporan fiktif pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membuat kajian pencegahan korupsi.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan kajian dilakukan oleh Direktorat Monitoring Pencegahan KPK. Outputnya, KPK akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada stakeholder terkait.

    “Saat ini KPK sedang melakukan kajian di Direktorat Monitoring Pencegahan KPK. Dari kajian itu nanti KPK akan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan kepada para stakeholder terkait,” kata KPK kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/10/2025).

    Pasalnya, dalam program MBG melibatkan banyak pihak sehingga diharapkan melalui kajian monitoring dapat memperbaiki tata kelola, mekanisme, dan proses yang lebih efektif serta efisien.

    Teknis kajiannya, kata Budi, melalui pengambilan sampling, observasi dan analisis fakta lainnya yang ditemukan di lapangan untuk menghasilkan laporan yang komprehensif. Ketika ditanya mengenai peluang penyelidikan, Budi menjelaskan kajian ditujukan untuk pencegahan korupsi.

    “Kajian, ini kajian. Kajian itu ranahnya pencegahan,” tuturnya.

    Budi menyebut proses kajian melibatkan berbagai aparat penegak hukum (APH) lainnya.

    “Nah, dalam proses kajian ini banyak pihak yang dilibatkan. Jadi stakeholder-stakeholder yang terlibat dalam MBG tentu nanti akan diobservasi,” terangnya.

    Dalam catatan Bisnis, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya menemukan adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan, di samping pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis).

    “Masalah itu tidak hanya tidak mengikuti SOP, juga [ada] tidak memberikan laporan keuangan yang benar,” kata Tigor dalam acara bertajuk Membangun Ekosistem Pangan dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Tigor mengungkap BGN menemukan kasus SPPI tergoda oleh pihak ketiga seperti yayasan atau vendor untuk membeli bahan pangan berkualitas rendah demi keuntungan pribadi.

    BGN juga telah menghentikan sementara operasional sekitar 40 dapur SPPG yang terbukti melanggar SOP dan juknis. Adapun, penghentian itu dilakukan sembari melakukan investigasi, termasuk pemberian peringatan keras kepada kepala SPPG.

    Selain itu, tambah dia, dapur SPPG tersebut juga terancam dihentikan permanen. Hal ini sesuai dengan isi perjanjian kontrak.

  • Cerita Gen Z Melamar Jadi Pencuci Ompreng MBG karena Tak Dapat Kerja Formal Megapolitan 14 Oktober 2025

    Cerita Gen Z Melamar Jadi Pencuci Ompreng MBG karena Tak Dapat Kerja Formal Megapolitan 14 Oktober 2025

    Cerita Gen Z Melamar Jadi Pencuci Ompreng MBG karena Tak Dapat Kerja Formal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
     
    Sejumlah anak muda dari kalangan Generasi Z turut bergabung sebagai tim dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Palmerah, Jakarta Barat.
    Salah satunya adalah Najwa (18), remaja yang baru lulus SMA pada awal 2025.
    Ia memutuskan mendaftar sebagai tenaga kerja di SPPG karena belum juga mendapat pekerjaan setelah berbulan-bulan melamar ke berbagai tempat.
    “Semenjak lulus belum dapat kerja, jadi mau cari pengalaman kerja dulu aja gitu. Makanya ikut daftar MBG (Makan Bergizi Gratis) ini,” kata Najwa kepada
    Kompas.com
    , Selasa (14/10/2025).
    Meski masih berusia muda, Najwa tak merasa malu melamar kerja sebagai petugas pencuci ompreng
    .
    “Kemarin itu aku memang daftarnya jadi pencuci alat makan,” ucap Najwa.
    Warga Palmerah itu memutuskan mendaftar sebagai petugas pencuci ompreng usai mengetahui informasi lowongan pekerjaan di SPPG dari grup WhatsApp warga RW 04.
    Meski begitu, Najwa mengatakan tidak akan menjadikan pekerjaan di SPPG sebagai pekerjaan tetap.
    “Aku sambil nyari-nyari kerja yang lain juga, kayaknya sih enggak menetap di sini,” kata dia.
    Najwa tak menampik kehadiran dapur SPPG dapat membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya dan anak-anak muda lain yang membutuhkan pekerjaan.
    Sementara itu, Kepala SPPG Polri Palmerah, Mustaqim, mengonfirmasi bahwa mayoritas pendaftar merupakan kalangan Gen Z dan anak muda usia 18 hingga 30 tahun.
    Ia mengatakan, pihaknya berinisiatif menyesuaikan sistem kerja karena banyaknya anak muda yang bergabung sebagai pekerja.
    Mustaqim menyadari beratnya beban kerja di dapur SPPG, yang kerap membuat semangat relawan menurun hingga akhirnya memilih mengundurkan diri.
    “Kalau yang saya lihat dari kejadian-kejadian di SPPG lain, relawan biasanya banyak yang nggak sanggup. Di awal itu, banyak yang merasa capek banget, yang nggak kuat, jadi dia pasti keluar,” jelasnya.
    Karena itu, ia menggagas sistem kerja
    work life balance
    agar beban kerja relawan tidak terlalu berat.
    “Jujur kalau untuk pengkondisian upah kan memang sudah standar. Paling kalau kebijakan saya, saya bakal menerapkan jam kerja yang
    work life balance
    . Tiap divisi saya buat maksimal kerja delapan jam. Jadi jangan lebih daripada itu, jangan sampai lembur,” ucapnya.
    Menurut dia, dengan jam kerja yang terukur, upah yang diterima akan terasa lebih sepadan.

    Adapun, relawan di SPPG Polsek Palmerah akan menerima gaji Rp 100.000 per hari, uang tunjangan makan, serta jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satgas PKH Sita 4.610 Kubik Kayu Ilegal di Gresik, Kerugian Negara Capai Rp239 Miliar

    Satgas PKH Sita 4.610 Kubik Kayu Ilegal di Gresik, Kerugian Negara Capai Rp239 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menyita 4.610 meter kubik kayu dari kapal tongkang di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur (Jatim) hari ini, Selasa (14/10/2025).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengatakan ribuan kubik kayu itu berasal dari pembalakan liar hutan Sipora di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

    “Tim Satgas PKH, sudah melakukan kegiatan operasi terhadap penyitaan terhadap ilegal logging kayu, kurang lebih jumlahnya 4.600 meter kubik kayu bulat ilegal yang tertangkap basah di daerah Gresik, Jawa Timur,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (14/10/2025).

    Dia menjelaskan pembalakan liar ini diduga diorganisir oleh PT Berkah Rimba Nusantara dan sosok berinisial IM. Dua pihak itu kemudian telah menjadi tersangka dalam tindak pidana pembalakan liar ini.

    “Satu tersangka perorangan, satu tersangka korporasi,” imbuhnya.

    Adapun, kegiatan pembalakan liar kawasan hutan ini sudah dilakukan sejak Juli lalu. Jika ditotal sudah hampir mencapai 12.000 meter kubik. Kayu hasil pembalakan liar ini pun dijual ke PT Hutan Lestari Mukti Perkasa.

    Modusnya, para pelaku ini menggunakan dokumen asli untuk melakukan pembalakan. Namun, dari izin hak atas tanah sebesar 140 hektare, pelaku telah melakukan pembalakan di kawasan hutan Sipora sebanyak 730 hektare.

    “Ternyata dari hasil ini hampir dari tanah hutan Sipora, hampir 730 hektare itu menebang di wilayah yang tidak ada izinnya. Nah ini diduga berasal dari kawasan itu,” tutur Anang.

    Atas perbuatan pembalakan liar itu, kata Anang, negara telah mengalami kerugian hampir senilai Rp240 miliar. Hal tersebut dihitung dengan kerugian lingkungan Rp198 miliar dan nilai ekonomis dari ribuan kubik kayu yang diambil sebesar Rp41 miliar.

    “Dan dari hasil penghitungan, kerugian kurang lebih hampir Rp 240 miliar. Itu dihitung bahwa itu kerugian ekosistemnya juga, juga dari nilai ekonomi kayunya tersendiri,” pungkasnya.

  • BRIN Sebut Alihkan Jalan Puspitek karena Masuk Kawasan Objek Vital Nasional Megapolitan 14 Oktober 2025

    BRIN Sebut Alihkan Jalan Puspitek karena Masuk Kawasan Objek Vital Nasional Megapolitan 14 Oktober 2025

    BRIN Sebut Alihkan Jalan Puspitek karena Masuk Kawasan Objek Vital Nasional
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjelaskan, pengalihan Jalan Puspitek di Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan (Tangsel), dilakukan karena kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai objek vital nasional (obvitnas).
    Penetapan itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 dan Keputusan Kepala BRIN Nomor 191/I/HK/2024.
    “Pengalihan akses jalan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan KST B.J. Habibie sebagai Obvitnas,” ujar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Selasa (14/10/2025).
    Handoko menegaskan, BRIN tidak menutup jalan yang melintasi kawasan riset tersebut, melainkan mengalihkan arus kendaraan ke jalur baru yang sudah disiapkan.
    “Jalan lingkar luar telah kami siapkan sebagai jalur alternatif yang memenuhi standar jalan tingkat provinsi,” katanya.
    Menurut Handoko, pengalihan dilakukan karena Jalan Puspitek harus steril dari aktivitas masyarakat umum untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran operasional fasilitas teknologi serta nuklir di kawasan itu.
    “Pengalihan ini sangat penting untuk memastikan integrasi kawasan dan mencegah risiko akses ilegal yang dapat membahayakan fasilitas vital negara,” jelasnya.
    BRIN juga mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kepolisian, terkait pelaksanaan pengalihan jalan tersebut.
    Koordinasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan marka jalan, lampu penerangan umum, dan rambu peringatan di jalur baru.
    Selain alasan keamanan, Handoko menyebut pengalihan jalan juga menjadi bagian dari rencana pengembangan kawasan riset BRIN. Mulai 2026, BRIN berencana membangun reaktor baru dan fasilitas siklotron di area tersebut.
    “Sosialisasi kepada masyarakat akan terus dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, untuk memastikan pemahaman yang merata dan dukungan dari seluruh pihak terkait,” ujarnya.
    Namun, langkah BRIN menuai penolakan dari sejumlah warga. Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    spanduk-spanduk penolakan terlihat terpasang di sepanjang Jalan Puspitek dan dekat gerbang masuk kawasan BRIN Tangsel.
    Dalam spanduk itu, warga menolak penutupan akses jalan yang selama ini menjadi jalur penghubung utama antara Tangsel dan Bogor.
    Beberapa spanduk bertuliskan, “Tolak dan Lawan Penutupan Jalan Provinsi Banten–Jawa Barat oleh BRIN” dan “Ayo Kita Lawan Kesombongan dan Kesewenang-wenangan BRIN, Tolak Penutupan Jalan Serpong–Muncul–Parung oleh BRIN.”
    Ada pula spanduk yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam kebijakan tersebut.
    Salah satu spanduk berbunyi, “KKN Tolong Usut!! Apakah penutupan jalan oleh BRIN sepihak ada unsur KKN?”
    Kuasa hukum warga sekaligus Ketua LBH Ansor Tangsel, Suhendar, menilai alasan BRIN yang menyebut kawasan Puspitek sebagai objek vital nasional tidak masuk akal, karena di dalam area tersebut masih ada aktivitas komersial.
    “Katanya objek vital, tapi di dalam banyak tempat disewakan, ada lapangan sepak bola, gedung serbaguna, sampai guest house yang dikomersialkan. Jadi alasan itu kontradiktif,” kata Suhendar.
    Suhendar juga menilai penutupan jalan bertentangan dengan sejumlah aturan daerah yang menetapkan Jalan Serpong–Muncul–Parung sebagai jalan provinsi milik Pemerintah Provinsi Banten.
    Hal itu tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-HUK/2023 dan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Banten, yang menyebut ruas tersebut termasuk jalan provinsi.
    “Kalau dasar hukumnya masih hidup, artinya itu aset daerah. Tapi BRIN menutup jalan tanpa mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
    Selain itu, ketentuan serupa juga termuat dalam Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Tangsel 2011–2031.
    Menurut Suhendar, langkah BRIN yang hanya berkoordinasi dengan polisi tanpa melibatkan DPRD maupun Pemprov Banten menunjukkan bentuk arogansi kelembagaan.
    “Ini bentuk arogansi. Mereka mengabaikan proses hukum dan politik daerah. Kalau memang mau ubah status jalan, harus dibahas dengan DPRD,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peci Bung Karno dan Bung Hatta Jadi Koleksi Baru Museum Perumusan Naskah Proklamasi Megapolitan 14 Oktober 2025

    Peci Bung Karno dan Bung Hatta Jadi Koleksi Baru Museum Perumusan Naskah Proklamasi Megapolitan 14 Oktober 2025

    Peci Bung Karno dan Bung Hatta Jadi Koleksi Baru Museum Perumusan Naskah Proklamasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dua peci milik dua proklamator Indonesia, Sukarno dan Mohammad Hatta, akan menjadi koleksi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat.
    Hal ini disampaikan oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dalam sesi jumpa pers di Museum Perumusan Proklamasi, Selasa (14/10/2025).
    “Salah satu bagian yang penting adalah menghadirkan juga memorabilia yang penting dari proklamator,” ujarnya.
    Fadli menjelaskan, 
    saat ini baru peci milik Bung Hatta yang sudah diletakkan di museum.
    Peci milik Wakil Presiden pertama Republik Indonesia itu sebelumnya telah diserahkan langsung oleh pihak keluarga kepada pengelola museum.
    “Hari ini baru datang kopiah Bung Hatta yang telah diberikan dan diserahkan dari keluarga Bung Hatta, dari Ibu Halida Hatta,” jelasnya.
    Sementara itu, peci milik Bung Karno masih dalam proses pengiriman dan diperkirakan akan tiba dalam beberapa hari ke depan.
    “Ada proses ya, karena itu kan bagaimanapun bagian dari artefak yang sangat penting bagi keluarga besar Bung Karno,” ucap Fadli Zon.
    Ia berharap penambahan koleksi bersejarah dari para tokoh proklamator dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, untuk datang ke museum yang menjadi saksi perumusan naskah kemerdekaan Indonesia tersebut.
    “Kami harapkan museum ini juga semakin banyak dikunjungi,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Diperiksa KPK, Eks Ketua Koperasi Amphuri Mengaku Tak Tahu Kasus Kuota Haji

    Usai Diperiksa KPK, Eks Ketua Koperasi Amphuri Mengaku Tak Tahu Kasus Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Eks Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro mengaku tidak mengetahui banyak perihal kondisi penyelenggaraan haji di Indonesia, salah satunya kebijakan pembagian kuota haji khusus 2024.

    Penyataan itu dia sampaikan usai diperiksa sejak pukul 09.52 WIB hingga 15.02 WIB. Dia diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. 

    Berdasarkan laman amphuri.org, Joko Asmoro terpilih menjadi menjadi Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani periode 2022-2027 dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar di Bandung, pada Rabu-Kamis, 30-31 Maret 2022.

    Kendati, Joko mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui banyak mengenai penyelenggaraan haji di Indonesia karena sudah lama tak masuk dalam pengurusan Amphuri.

    “Saya pengurus lama di 2013-2022,” kata dia kepada wartawan setelah pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

    Dia juga mengaku tidak mengetahui mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. “Saya tidak kenal dengan Pak Menteri [Yaqut] kan bukan era saya. Saya kan sudah era lama,” katanya.

    Selain karena sudah lama tak menjabat sebagai ketua, dia mengatakan telah lama tinggal di Arab Saudi sehingga kurang memahami kondisi haji di Tanah Air.

    Joko menyebut, selama pemeriksaan dia hanya mengobrol bersama penyidik. Dia enggan mendetailkan apa saja yang menjadi materi pemeriksaan. Joko mengaku hanya dimintai keterangan saat dirinya menjabat sebagai ketua koperasi Amphuri.

    “Oh enggak, cuma dimintai keterangan sebagai ketua koperasi Amphuri, mantan,” sebutnya.

    Sekadar informasi, KPK tengah mengusut aliran dana dan penerbitan Surat Keputusan (SK) pembagian kuota haji. KPK menduga terjadi pengkondisian antara oknum di Kementerian Agama, asosiasi dan biro travel haji.

    Pasalnya, pembagian kuota haji seharusnya 92% kuota haji reguler dan kuota haji khusus sebesar 8%, tetapi dalam realisasinya menjadi 50%:50%.

    KPK mengendus adanya praktik jual-beli kuota haji. Kuota haji khusus dibanderol hingga Rp300 juta, sedangkan kuota haji furoda dijual dengan harga mencapai Rp1 miliar.

    “Informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dikutip Selasa (14/10/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kementerian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke oknum di Kementerian Agama,” jelasnya. 

    Lembaga antirasuah itu menemukan salah satu juru simpan yang menghimpun dana jual-beli kuota haji. Di samping itu, belakangan ini KPK sedang gencar memeriksa biro travel yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara era Presiden ke-7 Jokowi. 

    Dari hasil pemeriksaan, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian uang hampir Rp100 miliar dari asosiasi dan biro travel haji terkait kasus dugaan korupsi kita haji 2024. 

    “Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus ada, gitu,” kata Setyo kepada wartawan, Senin (6/10/2025). 

    Kendati meski telah menemukan bukti-bukti yang melimpah, KPK hingga saat ini belum menetapkan tersangka, walaupun beberapa kali sempat berjanji mengumumkan tersangka dalam jangka waktu dekat.

  • Ayah Eks Menpora Dito Kembali Diperiksa jadi Saksi, KPK Dalami Kasus Korupsi Antam

    Ayah Eks Menpora Dito Kembali Diperiksa jadi Saksi, KPK Dalami Kasus Korupsi Antam

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Arie Prabowo Ariotedjo (APA) setelah sebelumnya juga diperiksa pada Selasa, 7 Oktober 2025 terkait dugaan kasus korupsi pengolahan anoda logam antata PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. dengan PT Loco Montrado. 

    Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dan Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero), Tbk. Periode Mei 2017- Desember 2019. Ayah dari mantan Menpora Dito itu tiba pukul 10.00 WIB. 

    “Pemeriksaan terhadap saksi Sdr. APA, yang merupakan Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Periode Mei 2017—Desember 2019, telah dilakukan pada Selasa (7/10) lalu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).

    Budi menjelaskan, Arie seharusnya diperiksa hari ini, tetapi jadwal pemeriksaan dipercepat pada Selasa pekan lalu. Adapun dalam pemeriksaan tersebut, Arie dimintai keterangan mengenai kerja sama PT Antam dengan PT Loco.

    “Dalam pemeriksaan tersebut, Penyidik mendalami proses kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Antam dengan PT Loco Montrado, yang merugikan negara hingga lebih dari Rp100 miliar tersebut,” tutur Budi.

    Sekadar informasi, pada hari ini KPK memanggil Agus Zamzam Jamaluddin sebagaiWiraswasta / Bertani (Direktur Operasi PT Antam, Tbk. (Maret 2015 – Mei 2017); Ariyanto Budi Santoso Pegawai BUMN / Business Management Lead Specialist PT Aneka Tambang, Tbk. / Mantan Vice President Operation UBPP LM PT Aneka Tambang, Tbk. Tahun 2017; dan Arum Rachmanti Product Inventory Control Work Unit Head UBPP LM PT ANTAM, Tbk.

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan General Mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Aneka Tambang (AT) Tbk, Dody Martimbang (DM), sebagai tersangka.

    Dia disebut langsung memilih PT Loco Montrado (LM) untuk meneken kerja sama pengolahan anoda logam tersebut.

    Pada 30 Januari 2024, Pengadilan Tinggi Jakarta memvonis Dody 6,5 tahun penjara.

    Dody dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengolahan anoda logam yang melibatkan PT Antam dan PT Loco Montrado pada 2017 yang merugikan negara Rp 100,7 miliar.

    Selain itu, KPK juga telah menetapkan Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar sebagai tersangka. Kendati sudah ditetapkan tersangka, Siman belum ditahan. 

  • Menteri Haji Akui Kesulitan Alihkan Aset dari Kemenag ke Kemenhaj

    Menteri Haji Akui Kesulitan Alihkan Aset dari Kemenag ke Kemenhaj

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Irfan Yusuf menyampaikan kesulitan terkait peralihan aset dari kementerian sebelumnya, yakni Kementerian Agama (Kemenag).

    Pria yang akrab disapa Gus Irfan ini mengakui kesulitan itu berkaitan dengan data aset terkait Haji dan Umrah di Kemenag untuk dialihkan ke Kemenhaj.

    “Sedikit agak sulit tapi insyaallah kita sedang berbicara dengan teman-teman dari Kemenag, dan insyaallah dalam waktu dekat akan segera clear semuanya,” ujar Irfan di Kejagung, Selasa (14/10/2025).

    Dia juga telah meminta pendampingan ke Kejagung melalui Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin terkait persolan ini. Sebab, aset yang sudah berpindah dari Kemenag ke Kemenhaj harus jelas. Dengan begitu,  peralihan aset ini bisa dipastikan terhindar dari sengketa di kemudian hari.

    “Kami meminta pendampingan agar bahwa aset-aset yang akan kami terima nanti bener-benar aset yang bersih, clean, dan tidak ada permasalahan di kemudian hari,” pungkasnya.

    Permintaan itu kemudian disambut baik oleh Burhanuddin. Dia menegaskan bahwa korps Adhyaksa siap membantu untuk memberikan pendampingan terhadap Kementerian yang dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto ini.

    Di samping itu, Burhanuddin juga sependapat dengan Gus Irfan bahwa kementerian anyar ini harus memiliki aset yang benar-benar bersih untuk menjalankan program Haji dan Umrah nantinya.

    “Dan tentunya ini adalah dalam rangka kebersihan. Bukan bersihnya bersih-bersih kotor-kotoran, tapi hal-hal yang menghindarkan dan menjadi perbuatan-perbuatan yang adanya korup,” ujar Burhanuddin.

  • 7 Pernah Jadi Simbol Gaya Hidup Urban, Grand Paragon Mall Mulai Kehilangan Daya Tarik Megapolitan

    7 Pernah Jadi Simbol Gaya Hidup Urban, Grand Paragon Mall Mulai Kehilangan Daya Tarik Megapolitan

    Pernah Jadi Simbol Gaya Hidup Urban, Grand Paragon Mall Mulai Kehilangan Daya Tarik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Dari luar, Grand Paragon Mall di Jalan Keamanan, Taman Sari, Jakarta Barat, masih tampak megah dan kokoh.
    Fasadnya yang modern berdiri diapit deretan pohon palem, dengan kendaraan terparkir rapi di tepi jalan. Namun, kesan itu perlahan memudar begitu kaki melangkah ke dalam.
    Bangunan yang berdiri sejak 2010 ini merupakan satu kompleks dengan Grand Paragon Hotel, hotel berbintang tiga yang langsung menempel di sisi mal. Tapi, di balik tampilannya yang masih terawat, denyut kehidupan pusat perbelanjaan ini kian melemah.
    Begitu memasuki lobi utama, suasana senyap langsung menyergap. Ruang besar itu terasa dingin, seolah menelan gema langkah kaki sendiri.
    Meja resepsionis hotel di sisi kanan tampak kosong tanpa petugas. Di tengah lobi, vas bunga merah artifisial berdiri di atas meja kaca, memantulkan kilau lantai marmer yang mengilap namun terasa dingin.
    Eskalator utama yang seharusnya menghubungkan lantai atas dan bawah tak berfungsi. Sebagian ditutup rantai kuning dan papan larangan. Hanya satu eskalator di lantai bawah (LG) yang masih menyala.
    Menuruni beberapa anak tangga ke area bawah, suasana sunyi tetap mendominasi. Restoran seperti Amano Steakhouse, Warisan Indonesia Soul Food, hingga Excelso tampak berdiri berjajar, namun hanya terlihat beberapa pelayan yang mondar-mandir di dalam.
    Di sekitarnya, banyak ruko kaca yang kosong. Beberapa toko yang masih bertahan, seperti penjual perlengkapan rumah tangga dan pakaian olahraga, tampak memasang label besar “Diskon 50 Persen” di etalase depan.
    Arena bermain anak “Playmania” pun tampak gelap dan tertutup. Lantai atas nyaris tanpa aktivitas.
    Satu-satunya titik kehidupan datang dari Grand Lucky Superstore di sudut mal. Di sinilah suara mesin pemindai
    barcode
    di kasir menjadi satu-satunya dentuman ritmis yang memecah kesunyian.
    “Sejak 2020, sudah lima tahun saya kerja di sini. Sepi banget. Dulu sebelum Covid, omzet kotor bisa di atas Rp 50 juta per bulan, sekarang paling Rp 30 juta, bahkan kadang cuma Rp 25 juta,” ujar Jatman (25), karyawan toko pakaian olahraga, kepada
    Kompas.com
    , Selasa (14/10/2025).
    Ia mengaku, sebagian besar pengunjung kini hanyalah pelanggan lama. Penjualan daring melalui aplikasi ojek online pun tidak banyak membantu.
    “Orang datang cuma lihat-lihat, bandingin harga
    online
    , terus enggak beli,” katanya sambil tersenyum pahit.
    Hal serupa disampaikan Syifa (17), penjaga stan makanan dan minuman di lantai bawah.
    “Sehari paling ada lima pembeli. Paling ramai itu kalau ada tamu hotel. Kadang rasanya kayak jualan di
    private mall
    ,” ucapnya lirih.
    Meski begitu, ia tetap bertahan karena bosnya masih memberi dukungan, sementara penghasilannya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
    Petugas keamanan bernama Budi (bukan nama sebenarnya) menuturkan, penurunan jumlah pengunjung terasa drastis sejak pandemi.
    “Dulu sebelum Covid bisa sampai 1.000–2.000 orang per hari. Sekarang paling 200–300 orang, itu pun biasanya sore jam lima ke atas, pas orang mau nonton bioskop di lantai tiga,” ujarnya.
    Menurut dia, lantai satu masih diisi beberapa toko, supermarket, dan toko perabotan. Namun lantai atas sebagian besar kosong, kecuali area karaoke dan bioskop.
    Beberapa pengunjung mengaku enggan datang karena mal ini dinilai tak lagi menawarkan hal baru.
    “Kalau belanja
    online
    lebih praktis. Mal-nya juga sepi, kurang nyaman buat jalan-jalan,” ujar Alfan (26).
    Faktor pencahayaan dan tampilan interior yang monoton juga membuat suasana terasa suram.
    “Mal lain sekarang banyak spot foto, acara komunitas, atau tenant baru. Di sini nggak ada,” tambah Alfan.
    Dulu, Grand Paragon Mall dikenal sebagai simbol gaya hidup urban warga Jakarta Barat—tempat bersantai, makan malam, dan menonton film bagi warga sekitar Mangga Besar.
    Kini, bangunan megah itu seolah menjadi monumen ritel lama yang kalah oleh perubahan zaman.
    Sepinya pengunjung dan minimnya pembaruan membuat mal ini terasa seperti ruang privat: tenang, bersih, namun nyaris tanpa kehidupan.
    “Mungkin bisa dibilang begitu, kayak
    private mall
    ,” kata Alfan sambil tersenyum tipis.
    Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Grand Paragon Mall masih berdiri gagah. Namun di balik lantai marmernya yang berkilau, hanya suara “beep” mesin kasir yang menjadi tanda bahwa tempat ini masih bernafas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Haji Temui Jaksa Agung, Minta Pendampingan Peralihan Aset hingga Seleksi Karyawan

    Menteri Haji Temui Jaksa Agung, Minta Pendampingan Peralihan Aset hingga Seleksi Karyawan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan menyambangi Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

    Gus Irfan menyampaikan audiensi dengan JA Burhanuddin ini dalam rangka untuk pendampingan hukum terkait aktivitas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang bersih dari penyimpangan.

    “Minta pendampingan dari Kejaksaan Agung dan juga kemarin kita ketemu dengan KPK sama dalam rangka mewujudkan amanah presiden bahwa proses haji harus transparan dan akuntabel,” ujar Irfan di Kejagung, Selasa (14/10/2025).

    Dia menambahkan, Kementerian Haji dan Umrah juga meminta pendampingan terkait peralihan aset dari kementerian sebelumnya, yakni Kementerian Agama agar berjalan lancar tanpa sengketa.

    Selanjutnya, pendampingan terkait dengan seleksi karyawan pada Kemenhaj. Total, karyawan yang akan bergabung ke kementerian ini mencapai 400 orang.

    “Kami meminta masukan terkait beberapa nama sekitar 300 – 400 orang yang akan masuk ke Kementrian Haji untuk di-tracking, di-tracing oleh Kejaksaan Agung untuk bisa memastikan bahwa mereka orang bersih dan bisa bergabung dengan kami di kementerian haji,” pungkasnya.

    Sementara itu, JA Burhanuddin menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan maupun permintaan dari Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun demikian, Burhanuddin tetap berharap agar Kementerian yang dibentuk di era pemerintahan Prabowo Subianto ini bisa menjalankan amanah terkait pelaksanaan Haji maupun Umrah sebaik-baiknya.

    “Jadi intinya teman-teman bahwa kejaksaan akan mensupport penuh apa yang diharapkan dan Diminta oleh kementerian haji,” tutur Burhanuddin.