Istri yang Dibakar Suaminya di Jatinegara Dirujuk ke RSCM
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– CAU (24), seorang istri yang dibakar suaminya, Y (26), dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kamis (17/10/2025).
CAU mengalami luka pada wajah dan bagian tubuh lainnya akibat dibakar oleh suaminya sendiri di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur.
“Iya di rujuk ke RSCM dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dari RS Hermina sudah menghubungi Jaminan Kesehatan Jakarta (Jamkesjak),” ucap Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Timur, Herwin Meifendy saat dikonfirmasi, Jumat (17/10/2025).
Herwin menjelaskan, seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh Jamkesjak. Program tersebut memang mencakup jaminan kesehatan bagi korban tindak pidana.
Namun, korban tetap harus melengkapi sejumlah persyaratan agar bisa mendapatkan pembebasan biaya perawatan.
“Dengan syarat ada surat keterangan kepolisian yang menjelaskan kronologis bahwa ini kejadian kekerasan dan pasien adalah korban,” kata Herwin
Sebelumnya, Y diduga membakar istrinya, CAU, di rumah mereka di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (14/10/2025) siang. Aksi tersebut diduga dipicu oleh rasa cemburu.
Seorang warga bernama Paulo (bukan nama sebenarnya) mengatakan, Y diketahui sudah lama tidak tinggal di rumah sebelum peristiwa itu terjadi.
“Dia semenjak kasus (penganiayaan) tukang bubur tidak pernah tinggal lagi. Kemarin jenguk oma, ketemu istri ngobrol di kamar, diduga cemburu,” ungkap Paulo
Menurut Paulo, peristiwa itu terjadi saat pasangan tersebut sedang berbincang di kamar. Y diduga emosi dan langsung menyiramkan cairan mudah terbakar ke tubuh istrinya.
“Setahu saya lagi di kamar curhat-curhat, dia marah emosi langsung disiram minyak tanah atau apa dibakar. Luka di bagian wajah. Langsung dibawa ke RS Hermina,” ujar dia.
Korban disebut sempat diselamatkan oleh saudaranya yang datang dan langsung menyiramkan air ke tubuh korban untuk memadamkan api.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-
/data/photo/2025/10/14/68ee38234b71d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Istri yang Dibakar Suaminya di Jatinegara Dirujuk ke RSCM Megapolitan 17 Oktober 2025
-
/data/photo/2025/09/02/68b653087b127.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sidang Gugatan Praperadilan Delpedro Cs Digelar Hari Ini Megapolitan 17 Oktober 2025
Sidang Gugatan Praperadilan Delpedro Cs Digelar Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– CEO Lokataru, Delpedro Marhaen akan menjalani sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Jumat (17/10/2025).
Perkara sidang ini teregistrasi dalam nomor 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dengan jenis perkara sah tidaknya penetapan Delpedro sebagai tersangka dalam dugaan penghasutan massa aksi pada demonstrasi akhir Agustus lalu.
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya menjadi pihak termohon dalam perkara ini.
“Jenis perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka, dengan Terdakwa Kapolri cq Direskrimum Polda Metro Jaya,” tulis laman SIPPN Jaksel, dikutip Jumat.
Berdasarkan rincian yang tercantum pada laman tersebut, sidang dijadwalkan pukul 09.05 WIB di ruang sidang 4.
Selain Delpedro, rekan sesama aktivis lainnya juga akan menjalani sidang gugatan dengan agenda sidang pertama di ruang terpisah.
Perkara Muzaffar Salim teregistrasi dalam nomor 129/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sidangnya dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di ruang sidang 6.
Sementara Syahdan Husein didaftarkan dalam perkara nomor 130/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sidang pertamanya dilaksanakan pada waktu yang sama di ruang sidang 5.
Sebelum ketiganya, aktivis mahasiswa Khariq Anhar sudah lebih dulu menjalani sidang gugatan praperadilan pada Senin (13/10/2025).
Saat itu, pihak Polda Metro Jaya tak memenuhi panggilan majelis hakim sehingga persidangan ditunda.
Sebelumnya, TAUD mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat.
Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan ditahan di Polda Metro Jayat usai ditetapkan sebagai tersangka penghasutan pelajar untuk ikut aksi unjuk rasa berakhir ricuh pada akhir Agustus 2025.
Diketahui, polisi menetapkan enam orang admin media sosial sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkistis di Jakarta lewat media sosial. Enam orang tersebut, yakni DMR, MS, SH, KA, RAP, dan FL.
Keenam orang itu diduga membuat konten yang menghasut dan mengajak para pelajar dan anak di bawah umur untuk melakukan tindakan anarkistis di Jakarta, termasuk Gedung DPR/MPR RI.
Selain itu, keenamnya juga disebut melakukan siaran langsung saat aksi anarkistis itu dilakukan.
“Menyuarakan aksi anarkis dan ada yang melakukan live di media sosial inisial T sehingga memancing pelajar untuk datang ke gedung DPR/MPR RI sehingga beberapa di antaranya melakukan aksi anarkis dan merusak beberapa fasilitas umum,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (2/9/2025) malam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/17/68f1a44a3cd63.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Jokowi Hadiri Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, Rektor UGM Memuji Yogyakarta
Jokowi Hadiri Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, Rektor UGM Memuji
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menghadiri rapat senat terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (17/10/2025).
Acara ini digelar di Auditorium Fakultas Kehutanan UGM, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com,
Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 08.22 WIB, didampingi Rektor UGM Prof Ova Emilia dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Jokowi tampak mengenakan baju batik lengan panjang berpadu dengan celana hitam.
Kehadirannya disambut hangat oleh sivitas akademika, alumni, serta tamu undangan yang hadir di auditorium.
Dalam sambutannya, Rektor UGM Prof Ova Emilia menyapa secara khusus Joko Widodo sebagai alumnus yang membanggakan.
“Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumnus Fakultas Kehutanan tahun 1980 kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM,” ujar Ova Emilia, Jumat (17/10/2025).
Ia juga menyambut kehadiran Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta para undangan lain dalam rapat senat terbuka tersebut.
“Pagi hari ini mengikuti acara penting rapat terbuka senat Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM,” ucapnya.
Rapat senat terbuka dimulai pukul 08.30 WIB dan berlangsung secara khidmat.
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, yang memiliki sejarah panjang dalam mencetak tokoh-tokoh penting di bidang kehutanan dan pemerintahan Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/16/68f0769cd591a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mengenal Speed Table yang Dibangun di Lampu Merah Fatmawati Megapolitan 17 Oktober 2025
Mengenal Speed Table yang Dibangun di Lampu Merah Fatmawati
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Aktivitas pembangunan
speed table
di sekitar lampu merah Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, membuat arus kendaraan tersendat dalam beberapa hari terakhir.
Meski menyebabkan kemacetan, proyek ini disebut sebagai langkah untuk meningkatkan keselamatan dan aksesibilitas bagi seluruh pengguna jalan ke depannya.
Kasudin Bina Marga Jakarta Selatan Rifki Rismal mengatakan, fasilitas
speed table
dirancang agar ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas dan pejalan kaki lanjut usia.
“Fasilitas ini memiliki elevasi sejajar dengan trotoar sehingga ramah bagi pengguna kursi roda dan pejalan kaki lanjut usia,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Dari empat titik pembangunan di kawasan Fatmawati, tiga telah rampung dan kembali dibuka untuk kendaraan.
Titik terakhir mulai dikerjakan Kamis (16/10/2025) dan ditargetkan selesai pada Minggu, dengan pembukaan untuk umum pada pekan depan.
Proyek ini merupakan bagian dari konsep
complete street
yang tengah diterapkan Pemprov DKI Jakarta.
Konsep tersebut menata ruang jalan agar dapat digunakan secara aman dan inklusif, baik oleh pengendara, pesepeda, maupun pejalan kaki.
Bentuknya lebih lebar dan datar, berfungsi memperlambat kendaraan sekaligus menjadi penyeberangan aman bagi pejalan kaki.
Spesifikasinya antara lain tinggi 8–9 sentimeter, lebar bagian atas 660 sentimeter, dan kelandaian maksimal 15 persen.
Terbuat dari bahan beton mutu setara K-300,
speed table
juga diberi kombinasi warna kuning (20 cm) dan hitam (30 cm) agar mudah dikenali pengendara.
Sebagian warga menilai pembangunan
speed table
menambah kemacetan, terutama di jam sibuk.
“Sekarang makin sempit jalannya, apalagi pas jam pulang kerja macet banget,” kata Eka Saputra (25), pengendara yang rutin melintas di kawasan tersebut.
Namun, ada juga yang melihat manfaatnya. Yusuf (28) menilai fasilitas itu penting untuk mengendalikan kecepatan kendaraan di area yang berdekatan dengan rumah sakit.
“Efektif sih, soalnya di sini dekat rumah sakit. Bahaya kalau pengendara ngebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepadatan hanya terjadi di sekitar lampu merah dan tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas secara keseluruhan.
Melalui pembangunan
speed table
ini, Dinas Bina Marga berharap kawasan Fatmawati dapat menjadi contoh penerapan jalan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh pengguna di Jakarta.
(Reporter: Omarali Dharmakrisna Soedirman | Editor: Muhammad Isa Bustomi)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/16/68f0f42f31294.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Selundupkan Inex, Warga Binaan Rutan Cipinang Dipindah ke Sel Isolasi Megapolitan 17 Oktober 2025
Selundupkan Inex, Warga Binaan Rutan Cipinang Dipindah ke Sel Isolasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Warga binaan Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, berinisial B, dipindahkan ke sel isolasi setelah diduga terlibat dalam upaya penyelundupan 785 butir narkotika jenis Inex Transformer.
“B sekarang di sel isolasi dan akan dilakukan proses hukum selanjutnya,” kata Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Nugroho Dwi Wahyu saat dikonfirmasi, Jumat (17/10/2025).
Sementara itu, dua pengunjung yang berupaya menyelundupkan 785 butir Inex Transformer telah ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Jakarta Timur.
“Warga binaan insial B perkara narkotika, sudah dilakukan pemeriksaan di Rutan, yang dibawa ke Polres dua orang luar yaitu FE dan E yang kita temukan barang bukti,” ujar Nugroho.
Sebelumnya, Dua pengunjung Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, ditangkap petugas rutan karena kedapatan hendak menyelundupkan narkotika pada Rabu (15/10/2025) malam.
“785 butir obatan-obatan terlarang jenis Inex Transformer berhasil digagalkan masuk ke dalam Rutan Cipinang,” ucap Kepala Rutan Kelas I Cipinang Nugroho Dwi Wahyu dalam keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).
Nugroho menjelaskan, kedua pelaku berinisial FF dan E membawa Inex Transformer yang rencananya akan diberikan kepada warga binaan berinisial B.
”Petugas kami mencurigai gerak -gerak pengunjung tersebut dan terbukti setelah dilakukan pemeriksaan barang bawaan ditemukan barang terlarang tersebut terbungkus dalam salah satu snack (chiki),” kata Nugroho.
Ia menambahkan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Metro Jakarta Timur.
“Kami berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Timur dan melakukan serah terima orang dan barang untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut,” lanjut Nugroho.
Nugroho menambahkan, warga binaan berinisial B telah diperiksa oleh pihak kepolisian di rutan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/16/68f0cb75bfeaf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Apakah Uang Rp 10.000 Bisa Makan Nasi Padang dan Warteg di Jakarta? Megapolitan 17 Oktober 2025
Apakah Uang Rp 10.000 Bisa Makan Nasi Padang dan Warteg di Jakarta?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Uang Rp 10.000, ternyata masih bisa mendapatkan satu porsi makanan di Jakarta.
Dengan nominal uang itu, warga di beberapa wilayah Jakarta bisa menyantap nasi padang atau juga nasi rames di warteg.
Biasanya, menu paket Rp 10.000 menjadi pilihan warga, terutama menjelang akhir bulan, atau ketika mereka perlu lebih berhemat dalam mengatur pengeluaran.
Salah satunya adalah Jefri (37), penjual nasi padang di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sudah tiga tahun Jefri berjualan di lokasi tersebut.
Ia mengatakan, dengan uang Rp 10.000 pelanggannya bisa menikmati nasi dan dengan lauk ayam.
“Untuk harga Rp 10.000 masih banyaklah, sebenarnya bukan di sini aja, warteg pun masih ada, tapi kan beda lauk aja,” ujar Jefri saat diwawancarai di warung makannya, Kamis (16/10/2025).
Jefri menjelaskan, menu nasi padang seharga Rp 10.000 biasanya terdiri dari nasi, sayur, sambal, dan lauk.Namun, untuk menu rendang, ia mematok harga sedikit lebih tinggi, yakni Rp 15.000.
“Untung masih ada tapi ya tipis, kami akali dari belanja bahan baku di pasar. Kami cari murah dan bagus. Untuk nasi paket itu Rp 10.000 bisa pakai ayam, tapi kalau rendang agak beda ya,” kata dia.
Yanto (46), mengaku kerap membeli makan di rumah makan milik Jefri karena murah dan porsinya lebih mengenyangkan dibandingkan menu di warung Tegal (warteg).
“Saya lebih beli di sini dibandingkan beli di warteg, karena kalau warteg Rp 10.000 dapat nasi, tempe orek sama ikan seiris,” ucap Yanto
Meski awalnya sempat ragu, Yanto menilai cita rasa nasi padang Rp 10.000 itu cukup enak dan pas di lidah.
“Kalau lagi enggak ada masakan di rumah ya beli di sini saja, murah. Rasanya juga lumayan untuk harga Rp 10.000, tapi awal-awal ya ragu,” ungkap dia.
Siti Maryani (48), pemilik Warteg Bu Siti di Jalan RP Soeroso, mengaku masih menjual menu dengan harga Rp 10.000.
Dengan nominal itu, pelanggannya bisa menikmati menu yang berisi nasi, sayur asem, dan lauk sederhana seperti tempe atau telur kecil.
“Kalau mau lauk ayam, paling sedikit Rp 15.000. Kalau telur saja sekarang juga minimal Rp 12.000,” kata dia.
Rendi (27), karyawan swasta di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, mengaku makan di warteg hampir setiap hari kerja dengan porsi Rp 10.000.
Ia memilih warteg bukan hanya karena murah, tetapi juga karena porsinya bisa disesuaikan dengan isi dompet.
“Kalau uang lagi mepet, cukup nasi, sayur asem, sama tempe orek. Rp 10.000 sudah kenyang,” ujar Rendi
Dalam sebulan, Rendi mengalokasikan sekitar Rp 900.000 hingga Rp 1 juta untuk makan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2025, rata-rata garis kemiskinan nasional sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan atau sekitar Rp 20.305 per hari.
Artinya, rumah tangga miskin dengan rata-rata 4,72 anggota hanya memiliki pengeluaran di bawah Rp 2.875.235 per bulan.
Angka ini menjadi standar kemiskinan menurut BPS 2025, dan menjadi dasar dalam menetapkan kategori miskin serta angka kemiskinan di Indonesia 2025.
Berdasarkan standar tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total populasi.
Angka ini menunjukkan penurunan dari 8,57 persen pada September 2024.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/15/68ef69e75e18d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jurus Pramono Ubah Pola "Kejar Setoran" Proyek di Jakarta Jelang Akhir Tahun Megapolitan 17 Oktober 2025
Jurus Pramono Ubah Pola “Kejar Setoran” Proyek di Jakarta Jelang Akhir Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di Ibu Kota masih sering menumpuk di penghujung tahun.
Pola itu, menurut dia, seperti sistem “kejar setoran” yang harus segera diubah agar pengerjaan proyek lebih efisien dan terencana.
“Saya juga harus mengatakan apa adanya, memang pola pemanfaatan keuangan kita, APBD kita, itu masih sering kali di ujung itu kayak ngejar setoran,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (16/10/2025).
Pramono mengatakan, realisasi anggaran di Pemprov DKI masih kerap dilakukan secara terburu-buru menjelang penutupan tahun anggaran.
Ia mencontohkan, sejumlah proyek galian yang dilakukan secara bersamaan di berbagai titik Jakarta, seperti di kawasan Fatmawati yang tengah menjadi sorotan publik.
“Yang pertama, memang perencanaannya sudah cukup lama, termasuk yang disebut dengan
table trap
yang di Fatmawati yang sekarang lagi mendapatkan sorotan publik. Itu bukan sesuatu yang baru,” kata Pramono.
Mantan Sekretaris Kabinet itu berencana memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar proyek-proyek di Jakarta tak lagi menumpuk di akhir tahun.
Ia ingin meniru pola yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah pimpinan Basuki Hadimuljono.
Di kementerian tersebut, proses pelelangan proyek dilakukan sejak awal tahun, sehingga waktu pengerjaan lebih panjang dan penyerapan anggaran lebih merata.
“Tetapi di balai kota sendiri saya sudah menyampaikan dari awal bahwa nanti untuk APBD di tahun 2026, dari awal kalau perlu bahkan sebelumnya, sudah dilakukan lelang, seperti yang dulu pernah kami lakukan ketika pemerintah pusat, menterinya pada waktu itu Pak Basuki (Menteri PUPR),” ungkap Pramono.
Dengan sistem baru itu, Pramono berharap pelaksanaan proyek di Jakarta bisa lebih terjadwal dan tidak berbarengan pada waktu yang sama.
“Maka dengan pola yang sama, saya akan dorong supaya enggak semuanya kejar-kejaran di akhir tahun,” ungkap Pramono.
Saat ini sejumlah proyek galian sedang dikerjakan bersamaan di beberapa titik Jakarta.
Di Jalan Pesanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat, misalnya, terdapat proyek relokasi kabel udara ke bawah tanah.
“Betul, sedang relokasi, penataan untuk kabel bawah tanah,” kata Kepala Sudin Bina Marga Jakarta Barat, saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (14/10/2025).
Proyek ini ditargetkan rampung dalam empat bulan dan kini menyebabkan kepadatan lalu lintas dari arah Puri Kembangan menuju Jalan Meruya Ilir Raya.
Selain itu, Jalan Arjuna Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ditutup total mulai pukul 09.00 WIB karena ada proyek galian pada Selasa (14/10/2024).
Di Simpang Fatmawati–TB Simatupang, Jakarta Selatan, kemacetan yang terjadi bukan karena galian, melainkan pembangunan
speed table
atau pembatas kecepatan.
Di Jalan TB Simatupang juga jadi lokasi langganan kemacetan karena beberapa galian seperti proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
Dari simpang Pasar Minggu hingga Ampera, sedang ada pembangunan pipanisasi PAM Jaya. Lalu, dari Ampera hingga mendekati SPBU Fatmawati, ada proyek milik PAL Jaya.
“Di Simpang Fatmawati ini kami sedang melakukan pembuatan speed bump. Speed bump ini mendirikan trotoar di posisi di simpang supaya itu buat fasilitas pejalan kaki,” ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, saat ditemui di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

MK: Lembaga Pengawas Independen Bagi ASN Harus Dibentuk
Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materiil terhadap aturan pengawasan sistem merit sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
Gugatan tersebut diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Melalui putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024, MK mengharuskan pembentukan lembaga pengawas independen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk di dalamnya pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku.
“Menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: Penerapan pengawasan Sistem Merit, termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh suatu lembaga independen,” kata Ketua MK Suhartoyo, dilansir dari laman resmi MK, Kamis (16/10/2025).
Dalam amar putusan lembaga independen harus dibentuk paling lama 2 tahun setelah pembacaan putusan.
Menurut pandangan Mahkamah pembentukan lembaga independen tidak lepas dari banyaknya intervensi kepentingan politik maupun pribadi kepada pegawai ASN yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas para pegawai.
Lembaga independen juga diperuntukkan sebagai penyeimbang pengawas di luar pembuat pelaksana kebijakan untuk memastikan sistem merit berjalan optimal.
“Guna memastikan Sistem Merit berjalan dengan baik, akuntabel, dan transparan, sehingga mampu menciptakan birokrasi yang profesional, efisien, dan bebas dari intervensi politik serta mampu melindungi karier ASN,” ujar Hakim MK, Guntur.
Perintah pembentukan ini sekaligus mewujudkan undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan akintabel. Selain itu, menjaga kemandirian ASN serta melindungi karir pegawai ASN.
Dia menuturkan adanya lembaga independen turut membantu manajemen dan tata kelola ASN menjadi lebih baik.
-

Modus PT ANTAM-Loco Montrado, KPK: 1 Kilogram Anoda Logam Ditukar 3 Gram Emas
Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik KPK mengungkapkan modus dalam perkara pengolahan anoda logam antara PT ANTAM dengan PT Loco Montrado pada 2017, di mana 1 kilogram anoda logam ditukar 3 gram emas.
Budi menjelaskan setiap pengolahan anoda logam menghasilkan emas dan perak. Namun dalam temuan KPK hasil anoda hanya berupa emas.
“Jadi dalam modus kerja sama pengolahan itu, setiap 1 kilogram anoda logam yang diolah oleh PT LCM ini ditukar dengan emas sekitar 3 gram. Padahal dalam pengolahan setiap kilogram emas ini, harusnya hasilnya itu ada emas dan perak. Tapi dalam proses pengolahan yang dilakukan oleh PT LCM ini, outputnya tidak ada peraknya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada jurnalis, Kamis (16/10/2025).
Budi menjelaskan modus tersebut merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp100 miliar.
Budi menegaskan penyidik masih mendalami perkara ini untuk mengamankan pihak lainnya yang diduga terlibat. Sebelumnya, KPK telah memeriksa beberapa saksi, salah satunya Arie Prabowo Ariotedjo saat menjabat Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. periode Mei 2017-Desember 2019.
Pemeriksaan dilakukan pada hari Selasa (7/10/2025). Arie didalami pengetahuannya terkait kerja sama antara PT ANTAM dengan PT Loco Montrado.
Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Aneka Tambang (AT) Tbk, Dody Martimbang (DM), sebagai tersangka.
Dia disebut langsung memilih PT Loco Montrado (LM) untuk meneken kerja sama pengolahan anoda logam tersebut. Pada 30 Januari 2024, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memvonis Dody 6,5 tahun penjara
Dody dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengolahan anoda logam yang melibatkan PT ANTAM dan PT Loco Montrado pada 2017 yang merugikan negara Rp100,7 miliar.
Selain itu, KPK juga telah menetapkan Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar sebagai tersangka. Kendati sudah ditetapkan tersangka, Siman belum ditahan.
