Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Pindahkan IKJ, Pramono ingin hidupkan panggung kesenian di Kota Tua

    Pindahkan IKJ, Pramono ingin hidupkan panggung kesenian di Kota Tua

    Mudah-mudahan ini akan menjadi pemantik atau pun inisiator untuk menghidupkan Kota Tua sebagai tempat yang heritage

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo ingin menghidupkan panggung kesenian di Kota Tua dengan memindahkan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ke kawasan itu.

    “Memang di Kota Tua itu tempatnya bagus banget. Saya sudah beberapa kali melihat dan untuk itu harus ada panggung kesenian yang terus-menerus diadakan. Dan panggung kesenian itu akan sangat mudah diadakan kalau kemudian senimannya juga ada di sana sambil bersekolah,” ujar Pramono saat dijumpai di Jakarta Timur, Selasa.

    Hal itulah yang menjadi alasan dirinya ingin memindahkan IKJ ke Kota Tua, Jakarta Barat.

    Ia berharap dengan berpindahnya IKJ nantinya dapat menjadi pemantik untuk menghidupkan kembali Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya.

    “Mudah-mudahan ini akan menjadi pemantik atau pun inisiator untuk menghidupkan Kota Tua sebagai tempat yang heritage, tempat yang bisa berkembang dengan baik, dan kemudian tentunya menjadi lebih baik, lebih rapi, tapi berkeseniannya tetap bisa dilakukan,” jelas Pramono.

    Sebelumnya, saat meninjau kawasan Kota Tua pada Sabtu (18/10), Pramono menyampaikan bahwa ia berencana memindahkan IKJ ke kawasan Kota Tua.

    Selain memindahkan IKJ, Pramono juga mengatakan akan menata kawasan Kota Tua hingga mengembangkan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan tersebut.

    “Tapi yang penting sebelum IKJ pindah, tempatnya akan kami persiapkan, dan rencananya di tahun 2027 itu MRT yang di atas, tadi yang masih dibangun sampai dengan Kota sebenarnya udah bersih, termasuk jalan-jalannya, semuanya konsentrasi di bawah,” jelas Pramono.

    Ia mengatakan apabila nantinya rencana ini bisa berlangsung lancar sejak 2027 hingga 2029, apa yang direncanakan oleh Pemerintah Jakarta terhadap Kota Tua bisa sesuai dengan yang diharapkan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI luncurkan KJP Try Out untuk siswa kelas XII Jakarta

    DKI luncurkan KJP Try Out untuk siswa kelas XII Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Try Out bagi siswa kelas XII guna memberi kesempatan pelajar mengikuti try out gratis untuk persiapan masuk perguruan tinggi.

    “Harapannya agar para siswa mendapatkan kesempatan yang adil dan setara, yang kemudian membuat mereka lebih percaya diri untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai pilihannya masing-masing,” ujar Pramono saat memberi sambutan peluncuran Program Try Out Siswa Penerima KJP Kelas XII di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa.

    Try Out perdana ini melibatkan 472 siswa kelas XII yang merupakan penerima KJP Plus dari enam SMA Negeri.

    Pramono pun telah menginstruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta agar melanjutkan program ini di wilayah lain.

    “Jakarta Timur ini sebagai inisiator, sebagai pemula. Mudah-mudahan program ini berkelanjutan dan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta yang dilakukan secara creative financing,” kata Pramono.

    Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan dapat mengukur kemampuan akademik dan merasakan simulasi ujian yang sesungguhnya, sekaligus berlatih meningkatkan daya saing dalam seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri.

    Seluruh progres try out dapat dipantau secara langsung, sehingga hasilnya bisa dijadikan bahan evaluasi bagi peningkatan prestasi dan motivasi belajar siswa.

    Try out ini merupakan bagian dari Program Kerja Wali Kota Jakarta Timur Bidang Pendidikan bagi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Untuk 20 siswa terbaik, akan diberi bimbingan intensif dari tim guru Naiju (platform digital edukasi) sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan dedikasi mereka.

    Materi yang diujikan sesuai dengan struktur yaitu Potensi Skolastik (TPS) dan Literasi yang dilakukan sebanyak lima kali dengan periode waktu Oktober 2025-Februari 2026.

    Program ini akan diperluas hingga 40 SMA Negeri lain di Jakarta Timur dengan total peserta 3.304 siswa.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPKP Jaktim gencarkan edukasi pedagang dan warga soal keamanan pangan

    KPKP Jaktim gencarkan edukasi pedagang dan warga soal keamanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur (Jaktim) terus menggencarkan edukasi terhadap pedagang dan warga soal menjaga keamanan pangan.

    “Kami terus mengedukasi kepada para pedagang mengenai kepentingan menjaga kebersihan untuk ketahanan pangan di pasar-pasar tradisional,” kata Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, edukasi juga diberikan terkait rantai dingin dan penyimpanan bahan pangan yang sesuai standar.

    Edukasi sekaligus pengawasan bahan di pasar tradisional untuk memastikan bahan pangan yang dijual di pasar-pasar tradisional aman, layak konsumsi, dan bebas dari bahan kimia berbahaya.

    “Kami tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga pembinaan kepada pedagang. Mereka perlu memahami bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama demi melindungi konsumen,” ucap Taufik.

    Taufik berharap langkah ini mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya demi memperpanjang masa simpan produk.

    Dia juga mengimbau masyarakat untuk memerhatikan kandungan setiap produk yang dibeli agar terhindar dari zat kimia berbahaya seperti boraks, rodhamin, formalin, residu pestisida, klorin, eber dan zat berbahaya lainnya.

    “Masyarakat sekarang harus lebih bijak dalam memilih makanan yang sehat dan layak dikonsumsi untuk keluarga. Kami berharap masyarakat semakin yakin bahwa pangan yang beredar di pasar tradisional Jakarta Timur aman, sehat, dan layak dikonsumsi,” ujar Taufik.

    Adapun Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur (Jaktim) terus berkomitmen menjaga keamanan pangan bagi masyarakat di enam pasar tradisional.

    Pengawasan ini merupakan langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

    Enam pasar yang menjadi lokasi pemeriksaan, antara lain Pasar Ciracas, Pasar Cibubur, Pasar Kramat Jati, Pasar Jambul, Pasar Cijantung, dan Pasar Lokbin Makasar.

    Berbagai jenis uji yang dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya zat berbahaya dalam bahan pangan, meliputi uji residu pestisida, formalin, klorin, dan eber.

    Uji residu pestisida bertujuan mengetahui kandungan zat kimia yang mungkin tersisa pada produk pertanian, sementara uji formalin dan klorin memastikan tidak ada bahan pengawet berbahaya yang digunakan dalam pengolahan dan penyimpanan pangan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejagung Persilakan Sandra Dewi Gugat Aset yang Dirampas Negara

    Kejagung Persilakan Sandra Dewi Gugat Aset yang Dirampas Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons terkait dengan gugatan terkait keberatan penyitaan aset kasus korupsi timah dari istri Harvey Moeis, Sandra Dewi.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengaku dirinya tak terlalu ambil pusing dengan gugatan dari Sandra Dewi.

    Pasalnya, pengajuan keberatan pihak ke-3 terkait putusan perampasan aset ini sudah diatur dalam Pasal 19 Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

    Di samping itu, menurut Anang, jaksa sendiri siap menyampaikan argumen serta barang bukti untuk merespons gugatan dari Sandra Dewi tersebut.

    “Yang jelas untuk pihak ketiga yang beritikad baik silakan ajukan kan diatur dalam pasal 19 UU Tipikor dan Jaksa tentunya akan menjawab dan mempunyai argumen dan bukti yang akan disampaikan dipersidangan,” kata Anang saat dikonfirmasi, Selasa (21/10/2025).

    Di samping itu, Anang juga memastikan bahwa pihaknya bakal menghormati keputusan yang ada dari pengadilan terkait penyitaan aset itu.

    “Tentunya apapun keputusannya pengadilan yang akan memutuskan dan kami pasti menghormati,” pungkasnya.

    Sebelumnya, kabar gugatan terkait perampasan Sandra Dewi dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra. Gugatan Sandra Dewi itu teregister dalam nomor 7/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

    “Benar, saat ini sedang berlangsung sidang keberatan penyitaan aset yang diajukan Sandra Dewi dalam kasus korupsi Harvey Moeis. Adapun duduk sebagai termohon adalah Kejaksaan Agung,” tutur Andi.

    Dalam catatan Bisnis, Sandra Dewi sempat dihadirkan menjadi saksi dalam persidangan suaminya di PN Tipikor. Kala itu, Sandra Dewi mengaku dari sejumlah aset yang disita di kasus suaminya itu terdapat barang pribadi miliknya.

    Aset itu yakni sejumlah perhiasan, 88 tas branded, rumah di Jakarta Selatan hingga deposito Rp33 miliar. Sandra mengklaim sejumlah aset yang disita ini merupakan hasil dari pekerjaannya sebagai artis hingga brand ambassador.

  • 10 Bantah Purbaya, Walkot Bekasi: Enggak Ada Jual Beli Jabatan Megapolitan

    10 Bantah Purbaya, Walkot Bekasi: Enggak Ada Jual Beli Jabatan Megapolitan

    Bantah Purbaya, Walkot Bekasi: Enggak Ada Jual Beli Jabatan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membantah adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi.
    Hal ini diungkapkan Tri Adhianto untuk membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut ada praktik jual beli jabatan di Bekasi.
    “Ada enggak suara di Kota Bekasi yang jual beli jabatan, sekarang lu merasakan enggak? Dengar enggak?,” ujar Tri saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Selasa (21/10/2025).
    Tri memastikan, seleksi pegawai dilingkungan Pemkot Bekasi sudah dilakukan dengan terbuka dan transparan.
    “Lebih baik masyarakat yang menilai. Kita kan sudah melakukan open bidding itu mulai dari pertama pada waktu kita membuka tentang jabatan direksi di BUMD, itu kan
    clear
    tahapannya,” kata dia.
    “Kemudian pada saat kita melakukan asesmen terkait dengan perputaran yang dilakukan di eselon 2 itu sudah selesai,” lanjut dia.
    Ia mengatakan, pelaksanaan seleksi terbuka bagi golongan eselon 2 juga turut melibatkan asesmen dari Mabes Polri.
    “Saya kira juga kita sajikan dengan data dan administrasi dengan progres yang sama. Dan hari ini kan sedang berproses nih yang di asesmen Polri, eselon 2. Jadi saya kira rasanya sih jauh dari itulah (jual beli jabatan),” ucap dia.
    Tri tetap berkomitmen agar tidak ada penyelewengan di daerahnya, termasuk pungutan liar (pungli).
    “Kalau memang ada pungli yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kota Bekasi, saya ganti dua kali lipat. kemudian oknum itu akan kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar dia.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa masih ada jual beli jabatan yang terjadi di daerah, yang menyebabkan bocornya anggaran pembangunan.
    Hal tersebut berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir.
    “Data KPK juga mengingatkan kita bahwa dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola (pemda) ini belum selesai,” ujar Purbaya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPKP Jaktim rutin awasi keamanan pangan di enam pasar tradisional

    KPKP Jaktim rutin awasi keamanan pangan di enam pasar tradisional

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur terus berkomitmen menjaga keamanan pangan bagi masyarakat di enam pasar tradisional.

    “Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengawasan keamanan pangan terpadu yang dilaksanakan di enam pasar tradisional wilayah Jakarta Timur,” kata Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Taufik menyebut, kegiatan ini bertujuan memastikan bahan pangan yang dijual di pasar-pasar tradisional aman, layak konsumsi, dan bebas dari bahan kimia berbahaya.

    Selain itu, pengawasan ini merupakan langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

    “Kami ingin memastikan bahwa produk pertanian maupun peternakan yang beredar benar-benar aman dikonsumsi,” ujar Taufik.

    Enam pasar yang menjadi lokasi pemeriksaan, antara lain Pasar Ciracas, Pasar Cibubur, Pasar Kramat Jati, Pasar Jambul, Pasar Cijantung, dan Pasar Lokbin Makasar.

    “Jadi kegiatan di Pasar Ciracas juga disertai pemeriksaan langsung di tempat (on the spot) oleh petugas teknis di lapangan,” jelas Taufik.

    Dari seluruh lokasi tersebut, tim gabungan mengambil total 78 sampel pangan, yang terdiri dari komoditas pertanian dan peternakan.

    Setiap pasar diambil 13 sampel, terdiri dari 11 komoditas pertanian seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, serta dua komoditas peternakan berupa daging ayam dan daging sapi.

    Berbagai jenis uji yang dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya zat berbahaya dalam bahan pangan, meliputi uji residu pestisida, formalin, klorin, dan eber.

    Uji residu pestisida bertujuan mengetahui kandungan zat kimia yang mungkin tersisa pada produk pertanian, sementara uji formalin dan klorin memastikan tidak ada bahan pengawet berbahaya yang digunakan dalam pengolahan dan penyimpanan pangan.

    “Hasil pengujian ini menjadi dasar kami dalam mengambil langkah tindak lanjut, termasuk pembinaan atau tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran,” ucap Taufik.

    Adapun pelaksanaan pengawasan pangan terpadu ini melibatkan sejumlah instansi lintas sektor. Selain Sudin KPKP Jakarta Timur, kegiatan juga diikuti oleh Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Korwas PPNS Polda Metro Jaya.

    Lalu, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kantor Wali Kota Jakarta Timur, unsur Kecamatan Ciracas dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait seperti PPUPKM, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup.

    Taufik berharap sinergi berbagai pihak ini mampu memperkuat sistem pengawasan pangan di wilayah Jakarta Timur, khususnya pada jalur distribusi bahan pangan segar yang berasal dari petani, pedagang grosir, hingga pengecer di pasar tradisional.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pentingnya kehadiran alam untuk tumbuh kembang anak Jakarta

    Pentingnya kehadiran alam untuk tumbuh kembang anak Jakarta

    Dengan segala keterbatasan yang dimiliki Jakarta, kota ini mampu menunjukkan prestasinya dengan menjadi kota bahagia ke-18 di dunia menurut survei internasional Time Out.

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah modernnya ibu kota dengan deretan gedung-gedung yang menjulang, tawa anak-anak yang berlarian di bawah rindangnya pepohonan menjadi pemandangan langka di Jakarta.

    Di kota metropolitan ini, pohon bukan lagi tempat bermain yang mengasyikan bagi anak-anak, melainkan sekadar pemandangan di pinggir jalan.

    Padahal, kehadiran alam bukan tempat bermain semata, tetapi juga ruang untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, empati, dan kebahagiaan anak-anak ibu kota.

    Dari tanah dan udara segar itulah imajinasi tumbuh, dan jiwa belajar hidup berdampingan dengan alam tercipta. Namun, hal ini seolah perlahan hilang di tengah kehidupan Jakarta yang digadang-gadang sebagai kota global.

    Pentingnya stimulasi

    Kesibukan warga kota dengan layar gawai yang tak pernah redup membuat banyak anak yang lahir diperkotaan tumbuh dengan stimulasi yang serba terbatas.

    Banyak orang tua yang akhirnya menyerahkan gawai kepada anak-anaknya demi bisa mengelola waktu mengasuh anak sambil mengerjakan hal lainnya.

    Padahal, sentuhan, percakapan, dan eksplorasi alam menjadi kebutuhan dasar yang tak bisa digantikan teknologi.

    Dokter Spesialis Anak Prof DR Rini Sekartini menjelaskan, stimulasi merupakan salah satu kebutuhan dasar anak yang wajib dipenuhi orang tua. Salah satu stimulasi yang dapat dilakukan adalah bermain.

    “Bermain juga merupakan kebutuhan dasar anak. Selain bermanfaat untuk sosialisasi dengan anak sebaya atau orang lain, bermain dapat meningkatkan kemampuan dan perkembangan anak baik aspek motor kasar, motor halus, bicara bahasa, kemandirian dan kecerdasan,” kata Rini.

    Itulah sebabnya, bermain di alam akan memungkinkan anak mendapat kesempatan untuk mendengar suara binatang, suara angin, teriakan ataupun candaan sesama anak. Hal ini sangat baik untuk merangsang proses perkembangan bicara.

    Selain itu, dengan bermain di alam, tanpa alas kaki dan bertelanjang tangan, dapat melatih sensori anak terutama perabaan.

    Upaya pemerintah

    Meski tampaknya Jakarta sudah penuh sesak dengan berbagai bangunan, namun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tetap bertekad menghadirkan ruang terbuka hijau untuk masyarakat khususnya anak-anak.

    Salah satunya, Pemerintah Jakarta kini sedang dalam proses pembangunan Taman Bendera Pusaka yang menyatukan tiga taman sekaligus yakni Taman Ayodya, Taman Leuser dan Taman Langsat.

    Untuk itu, DKI memutuskan untuk membuka beberapa taman selama 24 jam. Beberapa taman juga dibuka hingga malam hari misalnya Tebet Eco Park yang bisa dikunjungi masyarakat hingga pukul 22.00 WIB.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Duga Saksi Kasus CSR BI Terima Rp2 Miliar dari Tersangka Heri Gunawan

    KPK Duga Saksi Kasus CSR BI Terima Rp2 Miliar dari Tersangka Heri Gunawan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga saksi berinisial Fitri Assiddikk (FA) yang bekerja sebagai wiraswasta menerima aliran dana Rp2 miliar dari tersangka kasus CSR BI-OJK Heri Gunawan (HG). 

    Dari uang tersebut, FA membelikan mobil seharga Rp1 miliar, KPK juga telah menyita mobil itu. Hal tersebut terungkap usai FA menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (20/10/2025).

    “Dari Sdr. HG, FA diduga menerima uang lebih dari Rp2 miliar dan dibelikan satu unit kendaraan roda empat senilai sekitar Rp1 miliar. Adapun, hari ini Penyidik telah mengamankan kendaraan tersebut untuk dilakukan penyitaan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    Budi mengungkap bahwa Heri Gunawan juga memberikan sejumlah uang dolar AS dan/atau dolar Singapura senilai ratusan juta rupiah kepada FA yang diketahui ditukar di money changer.

    Sekadar informasi, Heri Gunawan adalah anggota Komisi XI DPR RI periode 2019—2023. Dia ditetapkan tersangka dalam kasus ini bersama rekannya Satori yang juga bekas anggota komisi tersebut.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

  • Bongkar Korupsi Bansos, KPK Usut Distribusi 5 Juta Paket Bansos Beras pada 2020

    Bongkar Korupsi Bansos, KPK Usut Distribusi 5 Juta Paket Bansos Beras pada 2020

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi terkait kasus korupsi penyaluran Bantuan Sosial atau korupsi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) 2020, yang terjadi di lingkungan Kementerian Sosial. KPK mendalami mekanisme pendistribusian 5 juta bansos yang tersebar di 15 provinsi.

    Para saksi adalah Direktur PT Amanat Perkasa Speed, Joseph Sulistijo; Warehouse Manager PT Amanat Perkasa Speed/Total Logistik 2013—2022, Rully Firmansyah; dan General Affair (GA) Manager PT Dosni Roha, Paulus Moroopun Hayon. Adapun satu saksi Kepala Subdivisi Pelayanan Publik Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Dedy Rahman meminta penjadwalan ulang. 

    “Jadi didalami dari pihak-pihak subkonnya terkait dengan mekanisme dan bagaimana cara mendapatkan proyek pengadaan pendistribusian bansos beras tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

    Budi mengatakan bahwa pendalaman tersebut dapat memberikan petunjuk pihak-pihak lainnya yang diduga mengetahui sehingga dapat melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia menjelaskan pendistribusian 5 juta paket bansos merupakan bagian dari total 10 juta paket bansos di 34 provinsi. 

    “Pendistribusian tersebut sebagian dari total 10 juta paket bansos untuk keluarga penerima yang tersebar di 34 provinsi. Pendistribusian dilakukan pada September hingga November 2020,” ujar Budi. 

    Pendalaman materi juga terkait harga paket dalam pendistribusian paket bantuan sosial. Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka,” ungkap Budi Prasetyo, Kamis (21/8/2025). 

    Salah satu tersangka adalah Rudijanto Tanoesoedibjo. Selain itu, tersangka lain yakni Edi Suharto (ES), Direktur Utama PT DNR Logistics periode 2018—2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), serta dua korporasi: PT Dos Ni Roha Indonesia Tbk (DNR Corporation) dan anak usahanya, PT Dos Ni Roha Logistik.

    KPK juga mencegah tiga tersangka tersebut, termasuk Direktur Operasional PT DNR Logistics periode 2021—2024, Herry Tho (HT) untuk bepergian ke luar negeri hingga 12 Februari 2026.

    Menurut Budi, potensi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp336 miliar.

    “Di mana penghitungan awal oleh penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp200 miliar,” ucap Budi.

    Dalam kasus ini juga menjerat mantan Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), Muhammad Kuncoro Wibowo, bersama sejumlah pihak lain.

    Kuncoro divonis enam tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam penyaluran bansos beras. Dia dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Dalam perkara itu, Kuncoro terbukti merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan PT BGR dalam penyaluran bansos beras Kemensos, yang merugikan negara Rp127,14 miliar. Selain Kuncoro, dua petinggi PT BGR lainnya juga ikut didakwa, yakni Budi Susanto (Direktur Komersial periode Juni 2020—Desember 2021) serta April Churniawan (Vice President Operation and Support periode Agustus 2020—Maret 2021).

  • Viral Video Oknum TNI AL Diduga Pukul Pengemudi Ojol di Grogol Megapolitan 20 Oktober 2025

    Viral Video Oknum TNI AL Diduga Pukul Pengemudi Ojol di Grogol Megapolitan 20 Oktober 2025

    Viral Video Oknum TNI AL Diduga Pukul Pengemudi Ojol di Grogol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebuah video yang memperlihatkan seorang oknum yang diduga anggota TNI Angkatan Laut (AL) memukul pengemudi ojek
    online
    (ojol) viral di media sosial.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram @info_jakartabarat, peristiwa tersebut disebut terjadi di Jalan Letjen S Parman, Grogol, Jakarta Barat, tepatnya di depan Kampus 2 Universitas Tarumanegara, Senin (20/10/2025) pukul 13.00 WIB.
    ”
    Anggota TNI AL memukul driver ojek online setelah tak terima diklakson karena anggota TNI AL memotong jalan dengan kecepatan tinggi dari jalur Transjakarta langsung belok ke kiri hingga hampir tertabrak oleh driver ojek online,”
    demikian keterangan dalam video yang diunggah akun Instagram
    @
    info_jakartabarat.
    Dalam video yang beredar, terdengar suara seorang pengemudi ojol yang mengatakan bahwa oknum TNI AL tersebut mengendarai sepeda motornya secara sembarangan.
    “Nih, oknum TNI nih, dari kanan, dia ngambil ke kiri nih ya. Terus dia mepet-mepet saya nih. Mepet-mepet mau nabrak, terus dia malah marah-marah ngatain saya bangs*t,” kata pria dalam video itu.
    Kemudian, oknum anggota TNI AL tersebut tampak naik pitam dan tak terima dirinya divideokan oleh si pengemudi ojol hingga terjadi pertikaian.
    Sebuah kiriman dibagikan oleh INFO JAKARTA BARAT (@info_jakartabarat)
    Pertikaian itu menarik perhatian warga maupun pengguna jalan setempat. Banyak pengendara yang menghentikan lajunya untuk menghentikan pertikaian yang terjadi.
    Bahkan, seorang sekuriti dari turut ikut memisahkan keduanya dari keributan.
    Belum diketahui secara pasti identitas oknum TNI AL tersebut.
    Saat ditanya mengenai video yang beredar, pihak TNI AL belum memberikan keterangan resmi dan meminta waktu untuk penyelidikan.
    “Mohon waktu ya,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Tunggul saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Senin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.