Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Menkeu Purbaya Digugat Eks Karyawan Kertas Leces Bayar Rp1.900 di PN Jakpus

    Menkeu Purbaya Digugat Eks Karyawan Kertas Leces Bayar Rp1.900 di PN Jakpus

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 1.900 eks karyawan PT Kertas Leces (Persero) menggugat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

    Dalam gugatan yang teregister dengan nomor perkara 716Pdt.G/2025/PN.JKT.PST itu, Purbaya digugat hanya sebesar Rp1.900. 

    Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Selasa (21/10/2025), gugatan ini dilayangkan Paguyuban Karyawan Aliansi Karyawan Bersatu PT Kertas Leces, mewakili ribuan pekerja yang telah 13 tahun menunggu pembayaran gaji dan pesangon, pascaperusahaan milik negara tersebut dinyatakan pailit. 

    Eko Novriansyah Putra, kuasa hukum para penggugat mengatakan, nilai gugatan yang hanya Rp1 per orang, atau Rp1.900 secara keseluruhan, dimaksudkan bukan untuk nominal, melainkan simbol pertanggungjawaban moral negara terhadap nasib ribuan buruh BUMN pertama yang pailit secara hukum tetap di Indonesia. 

    Eko menjelaskan, PT. Kertas Leces (Persero) yang sempat menjadi perusahaan kertas terbesar di Asia Tenggara, resmi pailit berdasarkan Putusan PN Niaga Surabaya No. 01/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby jo. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby, 25 September 2018. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 pada 28 Maret 2019.

    “Pascaputusan, hakim pengawas dan tim kurator menetapkan 14 sertifikat tanah seluas kurang lebih 74 hektar di Probolinggo sebagai boedel pailit dengan nilai estimasi  sekitar Rp700 miliar. Namun, hingga kini Kementerian Keuangan belum menyerahkan sertifikat tersebut kepada kurator, padahal telah ada penetapan Hakim Pengawas dan surat resmi S-934/KN.5/2019. Keterlambatan ini menyebabkan hak pekerja senilai Rp145,9 miliar tidak dapat dibayarkan,” jelasnya.

    Menurut Eko, tindakan pejabat publik yang menunda pelaksanaan putusan hukum termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, serta bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 21 huruf (b) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

    Selain itu penundaan pelaksanaan putusan hukum juga dinilai berseberangan dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa hak atas upah pekerja harus didahulukan dari tagihan negara 

    “Negara tidak boleh diam ketika pekerjanya sendiri dizalimi oleh birokrasi. Gugatan Rp1 ini adalah simbol bahwa keadilan sosial masih bisa diperjuangkan melalui jalur hukum, dan butuh niat baik dari Menteri Keuangan,” pungkasnya. 

  • Pramono targetkan pembersihan tiang monorel mangkrak selesai pada 2026

    Pramono targetkan pembersihan tiang monorel mangkrak selesai pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan pembersihan tiang monorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan hingga Jalan Asia Afrika bisa selesai pada 2026.

    Pramono di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa dirinya sudah berdiskusi dengan pihak PT Adhi Karya, di mana pembersihan tiang monorel mangkrak itu akan dimulai pada Januari 2026.

    “Untuk monorel, tentunya kami sudah berbicara dengan Adhi Karya, tetapi nanti apa hasil pembicaraannya, silakan tanyakan kepada Adhi Karya. Tetapi, kami sudah merencanakan. Mudah-mudahan Januari segera bisa kita mulai dan tahun 2026 bisa selesai,” ujarnya.

    Apabila tiang-tiang tersebut sudah dibersihkan, dia berharap Jakarta, terutama daerah Rasuna Said bisa menjadi lebih baik dan rapi.

    Atas tekadnya tersebut, Pramono pun menempuh berbagai cara untuk membersihkan tiang monorel yang dinilainya mengganggu keindahan ibu kota.

    Salah satunya adalah dengan datang dan berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jakarta hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Lebih lanjut, Pramono juga menegaskan bahwa ia tak hanya akan merapikan kawasan Jakarta Pusat saja. Daerah-daerah lain di Jakarta juga akan ia perhatikan secara merata.

    “Sekarang di daerah-daerah, kalau dilihat termasuk ketika tadi datang ke tempat ini (Jakarta Timur), kolong-kolong jalan tol, kemudian di bawahnya, saya sudah minta untuk dilakukan perbaikan, termasuk dibuatkan grafiti, mural, taman-taman yang ada,” jelas Pramono.

    Dalam waktu dekat, lanjut Pramono, dirinya akan banyak meresmikan taman-taman kecil sebagai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

    “Memang tidak luas, tetapi sangat berguna bagi masyarakat seperti Taman Bugar yang beberapa waktu lalu kami resmikan,” katanya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Potensi ekonomi baru, KPKP DKI dorong warga budidaya anggrek

    Potensi ekonomi baru, KPKP DKI dorong warga budidaya anggrek

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) mendorong warga Jakarta Timur untuk budidaya tanaman bunga anggrek sebagai potensi ekonomi baru.

    “Tanaman bunga anggrek tidak hanya sekadar hobi, tapi punya nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh warganya,” kata Kepala UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteks Tanaman Dinas KPKP DKI Jakarta Iwan Indriyanto saat Pelatihan Budidaya Tanaman Anggrek yang digelar Sudin KPKP Jakarta Timur di RW 09 Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Selasa.

    Bunga anggrek merupakan salah satu tanaman yang indah dan punya nilai ekonomi. Bahkan, di RW 09 Pondok Kelapa ada kelompok masyarakat yang membudidayakan tanaman hias.

    “Kami men-support kegiatan dari Sudin KPKP Jakarta Timur untuk pengembangan, bisa berkelanjutan menjadi suatu potensi ekonomi, khususnya bagi warga RW 09 dalam berbudidaya tanaman anggrek dendrobium,” jelas Iwan.

    Menurut dia, jika tanaman anggrek dibudidayakan dari bibit sampai berbunga, maka butuh waktu sekitar satu tahun. Kemudian, jika ditanam dari usia remaja sampai berbunga, maka butuh waktu hanya tiga sampai empat bulan saja.

    “Kalau anggrek sampai saat ini potensinya cukup besar karena memang hobi. Khususnya, tanaman anggrek dendrobium yang diminati oleh masyarakat umum sebagai bagian dari perputaran ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat,” jelas Iwan.

    Sementara itu, Ketua RW 09 Farid Subhan mengatakan, Sudin KPKP Jakarta Timur tidak hanya mendukung kegiatan pelatihan saja, tapi juga memberikan bibit tanaman bunga anggrek kepada warganya.

    “Kami bekerja sama dengan Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto. Para penggiat anggrek di RW 09 Pondok Kelapa yang jumlahnya cukup banyak ya, lebih dari 50 orang,” ujar Farid.

    Tanaman bunga anggrek itu akan ditanam di lahan seluas 400 meter persegi dan termasuk di depan balai warga RW 09.

    “Anggrek itu tanaman yang selalu dicintai ya, sampai kapanpun tidak ada matinya. Jadi orang dari kecil sampai tua itu pasti suka tanaman anggrek,” kata Farid.

    Selain itu, Farid menambahkan, jika nanti bunga anggrek itu sudah tumbuh, maka bisa untuk hiasan di rumah maupun dijual kepada masyarakat yang mencarinya.

    Farid menyebut, selama ini warga RW 09 Pondok Kelapa harus membeli tanaman bunga anggrek di kawasan Taman Mini, Ragunan maupun tempat lainnya.

    “Kalau ingin beli anggrek beli di sini, di Balai Warga RW09. Dan kita membantu meningkatkan nilai ekonomis dari KPKP, maupun dari teman-teman penggiat anggrek di RW09 juga memiliki manfaat secara ekonomis,” ucap Farid.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono akan gunakan dana mengendap untuk bangun Jakarta

    Pramono akan gunakan dana mengendap untuk bangun Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji akan memaksimalkan dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar Rp14,6 triliun untuk pembangunan Jakarta.

    Pramono pun mengaku setuju dengan Menteri Keluangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan bahwa uang pemerintah harus digunakan untuk menggerakkan ekonomi.

    “Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir, yang rencananya Rp10 triliun. Pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Timur, Selasa.

    Pramono memastikan dana tersebut tidak akan dibiarkan menganggur, terlebih setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

    Pramono menilai, optimalisasi dana menjadi langkah penting agar ruang fiskal Jakarta tetap terjaga. “Uang-uang yang idle (menganggur), kalau untuk di Jakarta, pasti akan termanfaatkan, apalagi setelah adanya pemotongan DBH,“ ujar Pramono.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah yang menyebabkan dana sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025.

    Dari total tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, yakni mencapai Rp14,6 triliun.

    Purbaya menegaskan lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi di daerah.

    Purbaya juga menjelaskan, rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk.

    “Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata Purbaya.

    Untuk itu, Purbaya mengingatkan agar pemerintah daerah segera mempercepat belanja agar uang tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI siap revitalisasi bangunan lama seiring implementasi TOD Kota Tua

    DKI siap revitalisasi bangunan lama seiring implementasi TOD Kota Tua

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan siap melakukan revitalisasi melalui pembangunan kembali bangunan lama di Kota Tua, Jakarta Barat seiring implementasi kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) di kawasan itu.

    Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan hal itu saat membuka “TOD Forum 2025” di Museum Mandiri Kota Tua, Jakarta Barat, Selasa.

    Selain itu, akan pula diciptakan ruang-ruang kreatif serta diterapkan desain kota yang terintegrasi di sana, sebagai upaya menjadikan Kota Tua sebagai kawasan dinamis yang mendongkrak ekonomi lokal dan industri kreatif.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara tahunan TOD Fair 2025 yang diselenggarakan MRT Jakarta untuk memperkenalkan konsep TOD di Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI janjikan kejutan di luar ekpektasi kota metropolitan di ITB Asia

    DKI janjikan kejutan di luar ekpektasi kota metropolitan di ITB Asia

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji memberikan kejutan di luar ekspektasi kota metropolitan, terutama bagi sektor Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) dalam pameran Internationale Tourismus-Börse (ITB) Asia 2025 yang digelar di Singapura pada 15-17 Oktober 2025.

    Melalui pameran tersebut, delegasi Jakarta dengan mengusung tema “Enjoy More The Unexpected of Jakarta,” juga menunjukkan diri siap mengadakan acara berskala internasional.

    “Jakarta memiliki berbagai infrastruktur dan fasilitas yang sangat mumpuni, menjadikannya kota yang mampu menggelar acara MICE berskala internasional,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Adapun pameran tersebut juga menjadi langkah strategis meningkatkan wisatawan khususnya dari pasar Asia. Karena itu, Pemprov DKI memboyong sebanyak 19 pelaku industri pariwisata termasuk hotel bintang lima, BUMD yang bergerak di bidang pariwisata, penyedia jasa perjalanan, hingga pengelola destinasi unggulan.

    “Kami menawarkan pengalaman berwisata yang komprehensif. Jakarta menawarkan beragam atraksi dinamis bagi para pebisnis maupun pelancong, membuat kunjungan mereka bukan hanya sekedar urusan kantor dan benar-benar ‘Enjoy More The Unexpected of Jakarta’,” tambah Andhika.

    Pimpinan delegasi Jakarta di ITB Asia 2025, Helma Dahlia menyampaikan, keikutsertaan Pemprov DKI dalam pameran diperkuat dengan sinergi aktif bersama Kementerian Pariwisata RI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura.

    “Kami sedang menjajaki berbagai potensi kerja sama program di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif antar kota untuk memastikan Jakarta dan Singapura dapat tumbuh bersama sebagai motor pariwisata regional,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Prabowo Beberkan Proyek Mobil Buatan Indonesia, Dana dan Pabrik Sudah Disiapkan Nasional

    6 Prabowo Beberkan Proyek Mobil Buatan Indonesia, Dana dan Pabrik Sudah Disiapkan Nasional

    Prabowo Beberkan Proyek Mobil Buatan Indonesia, Dana dan Pabrik Sudah Disiapkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tepat pada satu tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa Indonesia akan memiliki mobil buatan dalam negeri.
    Proyek mobil buatan dalam negeri itu diungkapkannya dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, pada Senin (20/10/2025).
    Dalam sidang kabinet paripurna itu tersebut, Prabowo menyebut mobil buatan dalam negeri itu sebagai “jip” buatan Indonesia.
    Dana maupun lahan tempat berdirinya pabrik pembuat mobil itu juga disebut Prabowo sudah dialokasikan dan disiapkan pihaknya.
    “Saya sudah alokasikan dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan jip buatan Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Senin (20/10/2025).
    Targetnya, Indonesia akan memiliki mobil yang dibuat di dalam negeri tiga tahun lagi atau pada 2028.
    “Belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” ujar Prabowo.
    Kehadiran mobil buatan Indonesia itu, kata Prabowo, akan membuat bangga para pejabat dan perwira yang menggunakannya.
    Prabowo sendiri bangga ketika menjadikan Maung MV3 Garuda sebagi kendaraan untuk menopang aktivitas kenegaraannya di dalam negeri.
    Dalam forum tersebut, Prabowo juga berkelakar kepada seluruh menteri di Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero).
    “Sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung semua. Saya enggak mau tahu,” kelakar Prabowo, diikuti tepuk tangan dan tawa dari para menterinya.
    Para menteri disebut Prabowo tetap dibolehkan menggunakan mobil selain Maung, tetapi diizinkan pada hari libur saja.
    “Mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya enggak panggil, kau bolehlah kau pakai mobil itu,” lanjut Prabowo sambil tertawa.
    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyebut bahwa Indonesia akan memiliki mobil buatan sendiri dalam tiga tahun yang akan datang.
    Prabowo menjelaskan, dirinya sudah mengalokasikan dana dan menyiapkan lahan untuk pabrik mobil buatan dalam negeri itu.
    “Belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” ujar Prabowo.
    “Saya sudah alokasikan dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan jip buatan Indonesia,” sambungnya.
    Sebelumnya, Indonesia pernah memiliki kendaraan yang kerap disebut sebagai mobil nasional, yakni Mobil Timor. Pada era 1990-an, Mobil Timor sempat membanjiri jalanan Tanah Air.
    Mobil Timor sendiri merupakan produk dari PT Timor Putra Nasional. Perusahaan beroperasi pada kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2000, dan ikut terhempas krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998.
    Perusahaan yang sahamnya dimiliki Tommy Soeharto ini lahir setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional yang diteken Presiden Soeharto.
    Inpres ini meminta Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk secepatnya mewujudkan industri mobil nasional.
    Saat itu, Mobil Timor bahkan digadang-gadang bisa menghancurkan pamor mobil Jepang di Indonesia. Harga yang jauh lebih murah jadi alasanya.
    Selain sebagai kendaraan pribadi, mobil dengan ciri khas mesin DOHC (Double Over Head Camshaft) dan SOHC (Single Over Head Camshaft) ini juga banyak dipakai oleh armada taksi kala itu.
    Meski diklaim sebagai mobil nasional, Mobil Timor sejatinya adalah KIA Sephia yang diproduksi pabrikan KIA asal Korea yang ketika diimpor di Indonesia kemudian dilakukan rebadge.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sudinhub perbaiki alur masuk kolam labuh Pulau Sabira

    Sudinhub perbaiki alur masuk kolam labuh Pulau Sabira

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Kabupaten Kepulauan Seribu memperbaiki alur masuk kolam labuh dengan membangun “sheet pile” (dinding vertikal penahan air dan tanah) sepanjang 135 meter untuk memudahkan arus lalu lintas kapal di dermaga Pulau Sabira.

    “Kegiatan ini dilakukan untuk menanggulangi area alur yang mengalami longsor dan kerusakan akibat terpaan ombak laut,” kata Kepala Seksi Pembangunan dan Pelayanan Sudinhub Kepulauan Seribu, Ahyus Wanto di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi telah dimulai sejak pertengahan tahun 2025 dan kontrak pekerjaan ditandatangani pada 19 Juni 2025.

    “Sheet pile dilakukan pada Juli hingga Agustus, dan tiba di Pulau Sabira pada akhir Agustus 2025,” kata dia.

    Ia mengatakan pemancangan pertama dilakukan pada 1 September 2025, dilanjutkan dengan pemasangan cetakan sementara dari beton atau bekisting dan pengecoran capping beam mulai Oktober hingga Desember 2025.

    Pihaknya menargetkan penyelesaian pekerjaan pada awal Desember 2025, tapi bisa lebih cepat karena pemancangan “sheet pile” selesai lebih awal dari jadwal yang ditentukan.

    Ia mengatakan bahwa proyek ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang telah disampaikan sejak 2023 dan 2024 dilakukan kajian perencanaan serta Detailed Engineering Design (DED). Pada 2025 masuk tahap pelaksanaan konstruksi.

    Selain pembangunan tanggul, kegiatan juga mencakup pendalaman alur masuk kolam labuh agar kapal nelayan dan transportasi warga dapat bersandar dengan aman.

    Proyek perbaikan alur ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pelayaran, memperlancar aktivitas transportasi laut, serta mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat Pulau Sabira.

    Sementara itu, Ketua RW 03 Pulau Sabira Muhammad Ali Kurniawan mengatakan selama ini longsoran di alur masuk cukup mengganggu aktivitas kapal dan kehadiran “sheet pile” ini menjadi solusi.

    “Sekarang sudah mulai tertata dan lebih aman,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Purbaya Sebut Jual Beli Jabatan di Bekasi, Kasus Apa Itu? Nasional

    3 Purbaya Sebut Jual Beli Jabatan di Bekasi, Kasus Apa Itu? Nasional

    Purbaya Sebut Jual Beli Jabatan di Bekasi, Kasus Apa Itu?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada kasus jual beli jabatan di Bekasi, Jawa Barat. Kasus apa itu?
    Kasus jual beli jabatan disebut Purbaya saat dia mengulas secara umum kasus-kasus yang terjadi selama tiga tahun terakhir di pelbagai daerah.
    “Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus daerah, audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ucap Purbaya dalam Rapat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (20/10/2025).
    Kata Purbaya, masalah korupsi di daerah mengakibatkan kebocoran anggaran dan menghambat pembangunan.
    Lantas, bagaimana sebenarnya kasus jual beli jabatan di Bekasi?
    Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, membantah ada praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya.
    “Ada enggak suara di Kota Bekasi yang jual beli jabatan, sekarang
    lu
    merasakan enggak? Dengar enggak?,” ujar Tri saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Selasa (21/10/2025).
    Tri memastikan bahwa seleksi pegawai di lingkungan Pemkot Bekasi sudah dilakukan dengan terbuka dan transparan.
    Berdasarkan catatan pemberitaan
    Kompas.com
    , kasus jual beli jabatan pernah terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
    Pada 5 Januari 2022, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus proyek dan jual beli jabatan. Salah satu dari 12 orang yang kena OTT adalah Rahmat Effendi yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bekasi.
    Rahmat Effendi didakwa menerima Rp 10 miliar dari persekongkolan pengadaan barang dan jasa.
    Soal jual beli jabatan, dia juga didakwa meraup Rp 7,1 miliar dari setoran para ASN di lingkungan Pemkot Bekasi.
    Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap Rahmat Effendi atau biasa disebut sebagai Pepen karena terbukti bersalah dalam suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
    Rahmat Effendi dijerat dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hak politik Rahmat untuk dipilih turut dicabut selama lima tahun setelah hukuman penjara selesai dilaksanakan.
    Hukuman terhadap eks Wali Kota Bekasi itu kemudian diperberat di tingkat banding menjadi 12 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim mewajibkan Pepen membayar pidana denda senilai Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
    Rahmat Effendi kemudian mengajukan Peninjauan Kembali atau PK. 7 Agustus 2024, MA menolak PK yang diajukan Rahmat Effendi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lo Jual, Gue Beli”, cerita sejarah Jakarta kota dagang tanpa “njelimet

    Lo Jual, Gue Beli”, cerita sejarah Jakarta kota dagang tanpa “njelimet

    Dari zaman kapal jung sampai era ‘checkout online’, kota ini hidup dari jual-beli, negosiasi, tawar-menawar, urusan barang dan selera

    Jakarta (ANTARA) – Jakarta dari dulu emang kota dagang. Dari zaman kapal jung sampai era checkout online, kota ini hidup dari jual-beli, negosiasi, tawar-menawar, urusan barang dan selera. Demikian narasi yang menyambut pengunjung yang memasuki area pameran kearsipan “Lo Jual, Gue Beli” di Galeri Emiria Soenassa, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

    Kurator pameran Rifandi S Nugroho dan Teuku Reza mengajak pengunjung menyelami perdagangan dan konsumerisme yang menjadi benang merah sejarah Jakarta. “Lo Jual, Gue Beli” merupakan bahasa pasar, yang dipakai secara metaforik, untuk membicarakan narasi sejarah lima abad Jakarta sebagai kota dagang.

    Berbeda dengan pameran arsip lainnya, para kurator dan tim keluar dari tradisi pameran akademik, sehingga narasi disampaikan dalam bahasa sehari-hari dan bisa dinikmati semua kalangan. Walau memang terkesan bahasa anak muda, tidak ada intensi sengaja menyasar kalangan tersebut.

    Pilihan bahasa sehari-hari dipilih lantaran arsip sebenarnya terkesan tua, dan sejarah kadang terasa berat untuk semua orang. Karena itu, Rifandi dan Teuku memilih untuk menyampaikan cerita dengan metode yang sederhana, menggunakan istilah sehari-hari.

    Pemilihan diksi ini menjadi satu sorotan menarik. Gubernur Jakarta Pramono Anung bahkan berkomentar bahwa judul pameran tersebut anak muda banget, Betawi banget, dan Jakarta banget.

    Penjelajahan perjalanan Jakarta sebagai kota dagang terbagi ke dalam beberapa bagian berdasarkan karakter transaksi dan pusat jual-beli, dimulai dari Kisah Perebutan Kota Bandar (1527-1900), yakni ketika pelabuhan Sunda Kelapa menjadi rebutan antara raja, saudagar, dan penjajah.

    Kemudian, berlanjut pada Kolonialisme dan Konsumerisme (1900–1942) yakni masa ketika iklan, toko serba ada dan gaya hidup modern mulai mengubah wajah Batavia, diikuti Transaksi di Era Perang (1942–1949), saat semua serba langka namun orang-orang tetap berdagang meskipun di tengah ketakutan dan keterbatasan.

    Era berikutnya, Belanja dan Pembentukan Bangsa (1950–1965) yang memotret nasionalisasi dagang hingga lahirnya Sarinah sebagai simbol kemandirian Indonesia. Lalu, Modernisasi Perbelanjaan dan Booming Mall (1970–1990-an) yang mengisahkan penataan ulang pasar di Jakarta serta kembali masuknya produk impor dengan semangat efisiensi dan gaya hidup baru.

    Era terakhir yakni Transaksi dan Media Kita (2000-an ke atas) yakni perpindahan ruang belanja dari iklan neon atau media promosi menggunakan cahaya atau LED ke push notification atau pesan melalui aplikasi, dan dari uang tunai ke non-tunai.

    Dokumen dan bukti material yang merekam pola perdagangan, jaringan distribusi, serta lokasi-lokasi komersial yang pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi dihadirkan sebagai bukti visual.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.