Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Korupsi Kuota Haji, KPK Mulai Geledah Biro Travel di Yogyakarta

    Korupsi Kuota Haji, KPK Mulai Geledah Biro Travel di Yogyakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Kini penyidik mulai bergerak memeriksa biro travel di Yogyakarta .

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, menyampaikan perluasan pemeriksaan biro travel usai penyidik lembaga antirasuah menyisir wilayah Jawa Timur.

    “Jadi secara simultan ya, minggu sebelumnya itu kami memeriksa di Jawa Timur ya, Surabaya dan sekitarnya, kemudian minggu ini juga di Jogja, termasuk juga minggu kemarin, dan itu akan terus berlangsung,” kata Asep, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Penyidik KPK juga bergerak bersama tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Asep menjelaskan tujuannya adalah menghitung nilai kerugian negara secara langsung.

    “Tujuannya adalah kita akan benar-benar ya, melakukan perhitungan terhadap berapa sebetulnya nilai kerugian keuangan negaranya, jadi cek on the spot ya, seperti itu,” ujar Asep.

    Hal ini tidak lepas dari diskresi pembagian kuota haji tambahan 2024 yang dibagi menjadi 50%-50%. Terlebih pembagian kuota dilakukan oleh biro travel yang berada di sejumlah daerah seperti Jakarta dan Jawa Barat.

    KPK telah memeriksa sejumlah biro travel di Jakarta dan Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan, KPK telah menerima dana mendekati Rp100 miliar dari berbagai asosiasi dan biro travel haji yang diduga terlibat dalam perkara ini.

    “Kalau ratusan miliar mungkin belum, tapi kalau puluhan miliar sudah. Mendekati Rp100 miliar, ada,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

    Pasalnya, KPK mendeteksi adanya praktik jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan furoda dijual Rp1 miliar. Keuntungan penjualan diduga diberikan kepada oknum di Kementerian Agama (Kemenag) yang disebut sebagai juru simpan.

    Meski telah memeriksa puluhan saksi dan menyita sejumlah aset, KPK belum menetapkan satu pun tersangka. Setyo menyebut, penetapan tersangka hanya tinggal menunggu waktu.

  • 4 Kampung Cina Kota Wisata Cibubur Nyaris Mati, Warga Minta Direvitalisasi Megapolitan

    4 Kampung Cina Kota Wisata Cibubur Nyaris Mati, Warga Minta Direvitalisasi Megapolitan

    Kampung Cina Kota Wisata Cibubur Nyaris Mati, Warga Minta Direvitalisasi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Pengunjung dan pekerja di kawasan Kampung Cina, Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor, berharap kawasan tersebut direnovasi dan direvitalisasi agar kembali ramai dan hidup seperti masa jayanya.
    “Kalau bisa direnovasi lagi, diperbaiki, mungkin ditambah acara atau pertunjukan barongsai, pasti bakal ramai lagi. Orang-orang pasti senang,” kata Rani (44), salah seorang pengunjung, Selasa (21/10/2025).
    Rani mengaku sedih melihat perubahan drastis kawasan yang dulu menjadi salah satu ikon wisata Cibubur.
    Menurut dia, kawasan yang semula ramai untuk berburu pernak-pernik Tiongkok dan berfoto bersama keluarga kini hanya menyisakan kenangan.
    “Saya sih berharap Kampung Cina bisa seperti dulu. Banyak toko buka, pengunjung ramai lagi. Jadi orang bisa datang buat wisata,” tambahnya.
    Ia juga menekankan pentingnya penyelenggaraan acara rutin untuk menarik pengunjung kembali.
    “Kalau ada
    event
    rutin, mungkin orang-orang bakal datang lagi. Jadi misal Imlek nanti bisa juga jadi hiburan untuk keluarga,” ujar Rani.
    Harapan yang sama disampaikan Dito (41), seorang karyawan sekitar lokasi. Ia ingin kawasan itu tidak hanya menjadi tempat makan siang pekerja, tetapi kembali berfungsi sebagai destinasi wisata.
    “Harapan saya sih Kampung Cina bisa kembali ramai, enggak cuma jadi tempat makan siang, jadi ada kehidupan di sini, enggak sepi kayak sekarang,” kata Dito.
    Pantauan
    Kompas.com,
    Selasa (21/10/2025), suasana kawasan tampak sepi dan jauh dari kesibukan masa lalu.
    Dari ratusan kios yang dulu beroperasi, kini hanya tersisa empat, tiga di antaranya warung makan yang menjadi tempat istirahat pekerja sekitar.
    Kondisi fisik bangunan juga memprihatinkan. Banyak atap bocor, cat dinding mengelupas, dan dedaunan kering menumpuk di berbagai sudut. Beberapa toko di area belakang bahkan sudah diratakan karena lama tidak digunakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Kunjungan Presiden Afrika Selatan dan Brasil, Beberapa Jalan Jakarta Akan Ditutup Megapolitan 22 Oktober 2025

    Ada Kunjungan Presiden Afrika Selatan dan Brasil, Beberapa Jalan Jakarta Akan Ditutup Megapolitan 22 Oktober 2025

    Ada Kunjungan Presiden Afrika Selatan dan Brasil, Beberapa Jalan Jakarta Akan Ditutup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah ruas jalan di Jakarta akan ditutup sehubungan dengan kunjungan kenegaraan hari ini, Rabu (22/10/2025).
    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komaruddi, mengatakan, terdapat dua kunjungan dari dua negara berbeda, yaitu Presiden Afrika Selatan dan Presiden Brasil beserta istrinya.
    Komaruddin menegaskan, ruas jalan hanya akan ditutup saat tamu negara tengah melintas di jalan tertentu.
    “Penutupan hanya dilakukan saat rangkaian kebesaran melintas di persimpangan ataupun pertemuan jalur. Saat ini, tamu negara sudah sampai di akomodasi, persiapan ke Istana Negara,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu.
    Ruas jalan juga akan ditutup di sore hari ini untuk menyambut kedatangan Presiden Brasil dan istrinya.
    “Demikian juga nanti sore kedatangan Presiden Brasil beserta istri, penutupan dilakukan hanya saat rangkaian kebesaran melintas di persimpangan atau pertemuan jalur,” tutur dia.
    Komaruddin menyebutkan adanya potensi keterlambatan jalan pada saat-saat tertentu.
    “Mohon maklum kepada seluruh pengguna jalan, petugas kami tergelar untuk melakukan pengaturan agar seluruh aktivitas masyarakat tetap berjalan, walaupun dimungkinkan akan ada perlambatan,” katanya.
    Perlambatan pada waktu tertentu ini akan berlangsung hingga Jumat mendatang.
    “Untuk Presiden Afrika Selatan, kegiatannya sampai besok, dan untuk Brasil, kegiatannya sampai dengan Jumat,” kata Komaruddin.
    Adapun ruas jalan yang akan dilintasi tamu negara Presiden Afrika Selatan meliputi:
    Sementara Presiden Brazil dan istri akan melintasi ruas jalan sebagai berikut;
    Sebuah kiriman dibagikan oleh TMC Polda Metro Jaya (@tmcpoldametro)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Sebut Dana APBD DKI Rp 14,6 Triliun Mengendap, Pramono: Betul 1.000 Persen Megapolitan 22 Oktober 2025

    Purbaya Sebut Dana APBD DKI Rp 14,6 Triliun Mengendap, Pramono: Betul 1.000 Persen Megapolitan 22 Oktober 2025

    Purbaya Sebut Dana APBD DKI Rp 14,6 Triliun Mengendap, Pramono: Betul 1.000 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank sebesar Rp14,6 triliun.
    “Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta, itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen,” ucap Pramono saat ditemui di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Pramono menjelaskan hal itu terjadi karena pola pembayaran belanja APBD DKI Jakarta memang cenderung meningkat di akhir tahun. Menurut Pramono, hal ini bukan kali pertama terjadi.
    “Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir 2023 itu sekitar Rp 16 triliun, di tahun 2024, Rp 18 triliun,” kata dia.
    Pramono memastikan, dana Rp14,6 triliun nantinya akan digunakan untuk keperluan belanja pada November dan Desember mendatang yang nominalnya diperkirakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni berkisar antara Rp16 triliun hingga Rp18 triliun.
    Ia juga memastikan kondisi keuangan DKI Jakarta dalam keadaan sehat, dengan realisasi pajak yang melampaui target.
    “
    Alhamdulillah
    pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target,” ungkap Pramono.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah yang menyebabkan dana sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025.
    Dari total tersebut, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, yakni mencapai Rp 14,6 triliun.
    Purbaya menegaskan lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi di daerah.
    “Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Ia menambahkan, rendahnya serapan anggaran membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk.
    “Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” kata dia.
    Purbaya mengingatkan agar pemerintah daerah segera mempercepat belanja agar uang tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
    “Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Setor Duit Korupsi Rp15 Triliun ke Negara, Wilmar Kontribusi Terbesar

    Kejagung Setor Duit Korupsi Rp15 Triliun ke Negara, Wilmar Kontribusi Terbesar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah menyetor uang dari pengusutan perkara sebesar Rp15,2 triliun ke negara sepanjang 2025.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan jumlah itu lebih besar dari tahun sebelumnya.

    “Jadi kalau di total kurang lebih hampir Rp15.248.520.451.328. Jadi Rp15 triliun lebih yang sudah kejaksaan serahkan sampai saat ini ya. Artinya, sudah lebih tinggi daripada pengembalian tahun lalu,” ujar Anang di kantornya, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Dia merincikan sumber dana paling besar ini berasal dari perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO tiga korporasi yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup.

    Dalam hal ini, Wilmar menjadi korporasi paling banyak membayar kewajiban uang pengganti dari perkara tersebut sebesar Rp11,8 triliun. Disusul, Musim Mas Group Rp1,18 triliun dan Permata Hijau Group Rp186 miliar.

    Oleh karena itu, total uang hasil pengusutan dari perkara ini mencapai Rp13,2 triliun. Namun demikian, jumlah itu belum melunasi total dari kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp17,7 triliun.

    Adapun, sisa pembayaran sebesar Rp4,4 triliun itu harus dilunasi oleh Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Jika tidak sanggup melunasi pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, maka aset dari dua korporasi itu bakal disita korps Adhyaksa.

    Di samping uang Rp13,2 triliun, kata Anang, pihaknya juga telah mengembalikan uang dari pengusutan perkara lain sebesar Rp1,9 triliun. 

    “Seperti kemarin kan kita juga sudah mengembalikan dan total, dari data yang kita ketahui bahwa, di samping yang Rp 13,25 triliun. Kami juga di tahun ini sudah mengembalikan dari uang perkara lain itu totalnya Rp1,9 triliun,” pungkasnya.

  • 10 Hadiah Hari Santri, Prabowo Perintahkan Bentuk Ditjen Pesantren di Kemenag Nasional

    10 Hadiah Hari Santri, Prabowo Perintahkan Bentuk Ditjen Pesantren di Kemenag Nasional

    Hadiah Hari Santri, Prabowo Perintahkan Bentuk Ditjen Pesantren di Kemenag
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Agama RI untuk membentuk Direktorat Jenderal Pesantren.
    Wakil Menteri Agama RI Muhammad Syafi’i mengaku telah mendapatkan informasi dari Kementerian Sekretariat Negara terkait perintah tersebut.
    “Bapak Presiden melalui Mensesneg memerintahkan untuk segera mendirikan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia,” ujar Syafi’i  seusai Apel Peringatan Hari Santri 2025 di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Dia menjelaskan, perintah tersebut telah diterbitkan melalui surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
    “Jadi dengan surat ini saya ingin menyatakan bahwa Presiden telah menyetujui untuk segera dibentuknya Dirjen Pesantren di lingkungan Kemenag untuk lebih bisa memberikan perhatian baik secara personel maupun pendanaan, dan tentu program untuk pemerintah lebih hadir untuk melayani perkembangan pesantren,” kata Syafi’i.
    Di tempat yang sama, Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, sempat menyinggung terkait pembentukan Dirjen Pesantren tersebut dalam amanatnya saat Apel Peringatan Hari Santri 2025.
    “Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo memberikan hadiah pada hari santri ini dalam bentuk penandatanganan Kepres (pembentukan) Dirjen ini. Tentu ini hal yang membahagiakan untuk kita semua,” kata Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bakal Ada Taman di Kolong Tol Jakarta Utara, Warga Harap Ada Pagar dan Sekuriti Megapolitan 22 Oktober 2025

    Bakal Ada Taman di Kolong Tol Jakarta Utara, Warga Harap Ada Pagar dan Sekuriti Megapolitan 22 Oktober 2025

    Bakal Ada Taman di Kolong Tol Jakarta Utara, Warga Harap Ada Pagar dan Sekuriti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencanamemanfaatkan area yang selama ini tidak digunakan di bawah jalan tol yang ada di Jakarta menjadi ruang publik yang ramah anak.
    Menanggapi rencana itu, warga Koja, Jakarta Utara, berharap taman-taman yang akan dibangun di kolong tol Jakarta Utara dilengkapi dengan fasilitas keamanan.
    Menurut mereka, fasilitas keamanan itu nantinya harus memadai, termasuk pagar besi dan pengawasan sekuriti, agar area tersebut tetap terjaga dan aman digunakan masyarakat.
    Darto (48) menilai, jika taman di sekeliling tol tidak dipasangi pagar besi, fasilitas tersebut berpotensi rusak dan menjadi tempat berkumpul para gelandangan.
    “Biasanya taman di pinggir jalan harusnya dikasih pagar besi, dikasih pintu masuk cuma sedikit aja,” ujar Darto saat diwawancarai
    Kompas.com,
    Selasa (21/10/2025).
    Selain pagar, Darto berharap taman-taman itu dijaga oleh sekuriti agar fasilitasnya tetap terawat dan tidak dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
    Warga lain, Arum (36), menekankan pentingnya menjaga kebersihan taman agar fasilitas dapat digunakan dengan nyaman, terutama oleh keluarga dan anak-anak.
    “Harus dijaga kebersihannya juga, kaya kita harus sama-sama menjaga lah supaya awet,” ungkap Arum.
    Pasalnya, menurut dia, taman menjadi salah satu pilihan bagi orangtua untuk mengajak anak bermain tanpa harus mengeluarkan biaya.
    Adapun rencana pembangunan taman di kolong tol ini diinisiasi oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. 
    “Sekarang ini tiang-tiang penyangga tol, saya minta untuk di bawahnya dibuatkan taman,” kata Pramono saat ditemui di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (18/10/2025).
    Pemanfaatan kolong tol menjadi taman atau RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta memperluas ruang hijau di kawasan padat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Ungkap Kaitan Tersangka Korupsi Pengadaan Katalis dengan Riza Chalid

    KPK Ungkap Kaitan Tersangka Korupsi Pengadaan Katalis dengan Riza Chalid

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya kaitan antara tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero) tahun anggaran 2012–2014 Chrisna Damayanto (CD) dengan pemilik manfaat PT Orbit Terminal Merak Mohammad Riza Chalid (MRC).

    “Jadi, berdasarkan informasi yang kami terima, terkait dengan skema bisnisnya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dikutip dari Antara, Rabu (22/10/2025).

    Asep menjelaskan Direktur Pengolahan Pertamina tahun 2012-2014 Chrisna Damayanto diduga memiliki kaitan dengan Riza Chalid ketika yang bersangkutan bekerja di anak atau cucu perusahaan Pertamina yang bergerak di sektor tata niaga minyak, dan beroperasi di Singapura.

    “Dari skema yang kami lihat, itu memang ada bisnis (antara perusahaan Chrisna Damayanto dengan perusahaan-perusahaan yang ada nama saudara MRC di perusahaan tersebut,” katanya.

    Oleh sebab itu, kata dia, KPK sedang mendalami skema bisnis yang dilakukan Chrisna Damayanto saat menjadi direksi pada anak atau cucu Pertamina yang berlokasi di Singapura dengan perusahaan Riza Chalid.

    Sebelumnya, pada 6 November 2023, KPK mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam bentuk gratifikasi terkait tender pengadaan katalis di Pertamina, dan belum dapat mengumumkan identitas para tersangka.

    Walaupun demikian, KPK mengatakan bukti permulaan awal perkara tersebut berjumlah belasan miliar rupiah.

    KPK pada 17 Juli 2025, mengumumkan penetapan empat tersangka kasus tersebut.

    Penetapan dilakukan setelah KPK menggeledah rumah Chrisna Damayanto (CD) dan anaknya, Alvin Pradipta Adiyota (APA) pada 8 Juli 2025, serta rumah Direktur PT Melanton Pratama Gunardi Wantjik (GW) dan Manajer Operasi PT Melanton Pratama Frederick Aldo Gunardi (FAG) pada 15 Juli 2025.

    Pada 9 September 2025, KPK menahan Alvin Pradipta, Gunardi Wantjik, dan Frederick Gunardi. Adapun Chrisna Damayanto belum ditahan karena alasan kesehatan.

    Sementara Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah oleh Kejaksaan Agung.

  • Sisa Uang Rp4,4 Triliun Kasus CPO, Kejagung Bakal Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau

    Sisa Uang Rp4,4 Triliun Kasus CPO, Kejagung Bakal Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bakal menyita aset dua grup korporasi terkait dengan sisa pembayaran uang pengganti (UP) dari kasus pemberian fasilitas ekspor CPO korporasi.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan dua sisa pembayaran uang UP itu berasal dari Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.

    “Sedangkan untuk masih Musim Mas Group dan grup perusahaan Permata Hijau ada kekurangan,” ujar Anang di Kejagung, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Anang menambahkan, kekurangan bayar dari dua grup korporasi ini mencapai Rp4,4 triliun. Dalam hal ini, Musim Mas dan Permata Hijau telah meminta untuk menunda kewajiban pembayaran itu karena berkaitan dengan kondisi ekonomi.

    Kemudian, korps Adhyaksa memang mengabulkan permintaan dari dua group tersebut. Namun, Kejaksaan RI juga telah mematok batas waktu untuk pembayaran Rp4,4 triliun itu.

    *Dalam hal ini Kejaksaan sudah akan meminta nantinya batas waktu untuk segera dilunasi untuk kerugian negaranya,” tambah Ananh.

    Dengan demikian, kata Anang, pihaknya bakal menyita aset dari dua group korporasi itu untuk melunasi sisa pembayaran UP. Aset itu misalnya berupa kebun sawit. Nantinya, aset tersebut bakal dilelang untuk melunasi sisa pembayaran UP.

    “Nanti apabila sudah dikasih batas waktu belum juga, ya aset yang kita sita akan kita lelang nantinya,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kerugian negara dari perkara ekspor CPO ini mencapai Rp17,7 triliun. Terkait hal ini, setidaknya ada tiga grup korporasi yang diwajibkan untuk melunasi kerugian negara itu melalui pembayaran UP.

    Wilmar Group merupakan korporasi paling besar yang telah menyetor UP sebesar Rp11,8 triliun. Sementara sisanya, Musim Mas Group Rp1,8 triliun dan Permata Hijau Group Rp186 miliar. Dengan demikian, total UP yang telah disetor ke negara mencapai Rp13,2 triliun.

  • Demo 22 Oktober 2025 di Gambir, 615 Personel Polisi Dikerahkan Megapolitan 22 Oktober 2025

    Demo 22 Oktober 2025 di Gambir, 615 Personel Polisi Dikerahkan Megapolitan 22 Oktober 2025

    Demo 22 Oktober 2025 di Gambir, 615 Personel Polisi Dikerahkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 615 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan demo yang berlangsung di wilayah Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, pengamanan dimulai sejak pagi melalui kegiatan
    Tactical Wall Game
    (TWG) dan apel pasukan.
    “Pengamanan dimulai pukul 09.00 WIB, diawali dengan TWG dan apel di Pospol Merdeka Barat. Total ada 615 personel yang dikerahkan untuk pengamanan di wilayah Jakarta Pusat,” ujar Ruslan dalam keterangannya, Rabu.
    Aksi unjuk rasa hari ini digelar oleh Aliansi Pemuda Mahasiswa Muslim dan Muslimat Nusantara, bersama beberapa elemen masyarakat lainnya. Titik kumpul massa diperkirakan berada di kawasan Merdeka Barat, tidak jauh dari Kompleks Istana Negara.
    Ruslan mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Gambir dan Merdeka Barat apabila tidak memiliki keperluan mendesak.
    “Arus lalu lintas bisa saja dialihkan sewaktu-waktu melihat situasi di lapangan,” ujarnya.
    Polisi memastikan pengamanan dilakukan secara maksimal untuk menjamin keselamatan peserta aksi maupun masyarakat sekitar, sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di kawasan Ibu Kota.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.