Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Menteri ATR Sambangi KPK, Minta Petunjuk Proses Bisnis Pertanahan

    Menteri ATR Sambangi KPK, Minta Petunjuk Proses Bisnis Pertanahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Nusron Wahid mengunjungi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (22/10/2025). 

    Nusron mengatakan kunjungan ini untuk meminta petunjuk evaluasi bisnis proses di bidang pertanahan yang masih menggunakan mekanisme lama.

    Dia menyebut bahwa bisnis proses yang telah berlangsung 15 tahun sudah tidak relevan dengan era saat ini dan terlalu berbelit-belit. Menurutnya, harus ada transformasi proses bisnis yang lebih progresif. 

    “Mau minta masukan dalam rangka evaluasi bisnis proses di bidang pertanahan [ke KPK] karena bisnis proses yang ada hari ini usianya sudah 15 tahun. Sudah nggak sesuai dengan konteks hari ini,” ucap Nusron, Rabu (22/10/2025).

    Kunjungannya juga dalam rangka menyusun bisnis proses yang baru dan mengetahui letak-letak celah pungli dalam bisnis pertanahan. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya ATR-BPN telah bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan sertifikasi tanah dan pelayanan publik lainnya 

    Nusron menuturkan upaya ini sebagai langkah mewujudkan langkah strategis nasional dengan menggandeng stakeholder terkait seperti persetujuan KPR dan reformasi agraria.

    “Ini mau kita wujudkan bersama-sama, karena sudah berjalan lama, sudah lebih dari 7 tahun kerja samanya, nah kita mau minta masukan, kita mau ngasih tau pemberitahuan sekaligus kulo nuwun dengan KPK bahwa kita akan ada evaluasi untuk model bisnis prosesnya,” jelas Nusron

  • Akhir Riwayat Kampung Cina Kota Wisata Cibubur: Dulu Ramai, Kini Nyaris Terlupakan Megapolitan 22 Oktober 2025

    Akhir Riwayat Kampung Cina Kota Wisata Cibubur: Dulu Ramai, Kini Nyaris Terlupakan

    Megapolitan

    22 Oktober 2025

  • Bareskrim Tetapkan 51.763 Tersangka dan Sita 197 Ton Barang Bukti Narkoba

    Bareskrim Tetapkan 51.763 Tersangka dan Sita 197 Ton Barang Bukti Narkoba

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan 51.763 tersangka dalam kasus terkait dengan tindak pidana narkoba periode Januari-Oktober 2025.

    Kabareskrim Komjen Syahardiantono mengatakan puluhan ribu tersangka itu bukan hanya dari WNI, namun terdapat juga warga asing alias WNA sebanyak 157 orang.

    “Ada WNI 51.606 dan WNA 157. WNI kita golongkan lagi, ada yang dewasa 51.456 orang dan ada anak-anak, 150 anak,” kata Syahar di Bareskrim Polri, Rabu (22/10/2025).

    Syahar menambahkan dari tersangka itu juga terdapat 150 anak yang terlibat. Sementara sisanya, yaitu orang dewasa sebanyak 51.606 orang.

    “WNI tadi kita golongkan ada yang dewasa dan ada juga yang anak-anak. Total dari 51.606 orang tadi, yang anak-anak ada 150 anak,” tambahnya.

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan puluhan ribu tersangka tersebut berkaitan dengan 38.934 kasus yang ada.

    Selain penetapan tersangka, kepolisian juga telah menyita total barang bukti narkoba seberat 197,71 ton. Perinciannya, sabu 6,95 ton, ganja 184,64 ton, ekstasi 1.458.078 butir, kokain 34,49 kilogram, heroin 6,83 kilogram hingga tembakau gorila 1,87 ton.

    “Menahan tersangka sebanyak 51.763 orang serta 197,7 ton barang bukti narkoba yang telah disita,” tutur Sandi.

    Dalam pengembangannya, Polri juga mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus narkoba ini. Total, terdapat aset Rp221 miliar yang telah disita Bareskrim Januari-Oktober 2025.

  • Saat Klakson Jadi Pemantik Amarah Anggota TNI AL Pukul Ojol di Jakbar Megapolitan 22 Oktober 2025

    Saat Klakson Jadi Pemantik Amarah Anggota TNI AL Pukul Ojol di Jakbar

    Megapolitan

    22 Oktober 2025

  • Usai Konsultasi dengan KPK, Sherly Tjoanda Janji Perbaiki Skor MCSP Maluku Utara

    Usai Konsultasi dengan KPK, Sherly Tjoanda Janji Perbaiki Skor MCSP Maluku Utara

    Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda telah melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyampaikan tengah berupaya meningkatkan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) provinsi yang dipimpinnya berada di level nasional.

    Pasalnya, dia menyebut skor MCSP Maluku Utara berada di bawah level nasional. Dia menjelaskan telah diberi evaluasi dan action plan oleh koordinator wilayah V lembaga antirasuah.

    Sherly juga menyampaikan berdasarkan penilaian Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sejumlah dokumen yang dibutuhkan belum dilaporkan kepada pihak terkait. Konsultasi turut membahas mengenai evaluasi berbagai pelayanan publik.

    “Ya jadi salah satunya itu skor APIP masih rendah, jadi ada dokumen-dokumen dari inspektorat itu yang belum diupload, kemudian monitoring untuk pelayanan publik dari pendidikan, kesehatan, dukcapil, perizinan, ada dokumen-dokumen pun yang belum diupload,” kata Sherly di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

    Sherly menuturkan dari 660 dokumen, provinsi Maluku Utara belum mengirim sekitar 300 dokumen. Dia berjanji akan menyelesaikan tugas tersebut sebelum 30 November 2025.

    Ketika ditanya mengenai apakah ada pembahasan terkait tambang, dia mengatakan tidak ada materi tersebut dan hanya berkonsultasi permasalahan administrasi.

    Lalu, ketika dimintai keterangan terkait isu kepemilikan saham di PT Karya Wijaya, dia menyampaikan bahwa hal itu perlu ditanyakan kepada KPK.

    “Kita komunikasi urusan KPK aja,” pungkasnya.

  • Jakarta masuk tiga besar kasus investasi bodong

    Jakarta masuk tiga besar kasus investasi bodong

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat provinsi DKI Jakarta masuk dalam peringkat tiga besar laporan kasus aktivitas investasi bodong sejak tahun 2017 hingga Juni 2025, dengan 1.107 kasus (12 persen).

    “Walaupun Jakarta dengan akses informasi yang banyak, tinggal search by Google legal atau ilegal, tapi ternyata masih mendominasi dalam peringkat top 3 pengaduan investasi yang ilegal,” kata Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Jabodebek, Andes Novytasary dalam Podcast Rabu Belajar bertema “Pengenalan Produk Investasi dan Waspada Investasi Ilegal” di Jakarta, Rabu,

    Dia menjelaskan, Jawa Barat menduduki peringkat pertama untuk pengaduan layanan investasi ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yakni sebanyak 1.850 kasus (21 persen), diikuti Jawa Timur dengan 1.115 kasus (13 persen).

    Penyebab lainnya, yakni gaya hidup termasuk tak mau ketinggalan saat orang-orang membeli produk investasi tertentu dan khawatir dianggap ketinggalan zaman atau tak masuk lingkaran pertemanan bila tak ikut tren.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DBH dipotong Rp15 triliun, Rano: DKI tak lakukan protes

    DBH dipotong Rp15 triliun, Rano: DKI tak lakukan protes

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan Pemprov DKI tidak melakukan protes kepada pemerintah pusat, meski dana bagi hasil (DBH) dipotong hingga Rp15 triliun lebih.

    “Kami tidak protes ke pemerintah pusat meski uang hilang hampir Rp16 triliun. Kami berupaya mencari sumber anggaran dari sektor ekonomi kreatif,” kata Rano dalam “Policy Discussion -Jakarta Economic Forum” (JEC) 2025 di Hotel Kempinski Jakarta, Rabu.

    Rano mengaku ditugaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung keliling benua Eropa menuju empat negara untuk mencari peluang dalam meningkatkan anggaran daerah melalui kegiatan ekonomi kreatif.

    “Jakarta berupaya angkat industri ekonomi kreatif terutama sub sektor ekonomi kreatif di bidang film,” kata dia.

    Pemprov DKI Jakarta pun berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif dan berkelanjutan. Namun, hal tersebut harus diwujudkan melalui sinergi pemerintah dengan pelaku usaha yang terintegrasi dan mendukung ekosistem ekonomoi kreatif berjalan inovasi.

    “Satu yang menjadi prioritas saat ini adalah sektor di bidang MICE (Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition),” kata dia.

    Apalagi Jakarta sepanjang 2025 telah menggelar tujuh kegiatan kreatif seperti Festival Bandeng Rawa Belong, Jakarta Fashion Week, Jakarta Film Week dan lainnya.

    Selain itu pada triwulan kedua tahun 2025 ekonomi Jakarta ditopang akomodasi, makan, minum di angka 9,71 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

    “Capaian ini yang tertinggi sejak 2021 dan ini tidak hanya sebagai penggerak utama perekonomian tapi juga magnet investasi yang memperkokoh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Rano.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Flyover Soebianto Resmi Dibuka, Warga Bogor Kini Tak Perlu Khawatir Terjebak Rel Bandung

    6 Flyover Soebianto Resmi Dibuka, Warga Bogor Kini Tak Perlu Khawatir Terjebak Rel Bandung

    Flyover Soebianto Resmi Dibuka, Warga Bogor Kini Tak Perlu Khawatir Terjebak Rel
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Akses dan mobilitas warga di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, kini semakin aman dan lancar setelah Flyover Soebianto dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) resmi beroperasi. Infrastruktur baru ini diresmikan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama jajaran Forkopimda pada Selasa (21/10/2025).
    Kedua infrastruktur tersebut dibangun melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan Agung Podomoro Group.
    Rudy mengatakan, pembangunan itu bertujuan mengurai kemacetan serta meningkatkan keselamatan di kawasan padat lalu lintas yang berdekatan dengan Stasiun Tenjo.
    “Flyover tersebut telah melalui proses uji kelaikan dan dinyatakan siap digunakan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah Tenjo dan sekitarnya,” kata Rudy melalui keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).
    Ia menegaskan, keberadaan Flyover Soebianto dan JPO Tenjo menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperlancar aksesibilitas, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
    Menurut Rudy, sejak awal Pemkab Bogor berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa hanya bergantung pada APBD.
    Ia yakin, keberadaan
    flyover
    tersebut akan memperlancar pergerakan warga sekaligus mengurangi potensi kecelakaan di perlintasan rel yang selama ini kerap padat.
    “Ini merupakan sejarah baru dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Bogor. Terima kasih kepada PT KAI dan Agung Podomoro Group atas dukungannya dalam penataan kawasan Stasiun Tenjo serta pembangunan Flyover Soebianto secara non-APBD,” ujar Rudy.
    “Semoga dapat terus meningkatkan aksesibilitas, mendukung mobilitas, dan menjaga keselamatan masyarakat,” tambahnya.
    Executive Vice President (EVP) PT KAI, Yuskal Setiawan, menegaskan bahwa
    flyover
    tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi.
    Ia mencatat, terdapat 57 perlintasan sebidang aktif di Kabupaten Bogor yang membutuhkan penanganan secara bertahap.
    “Pembangunan
    flyover
    ini merupakan titik awal peningkatan keselamatan. Dengan infrastruktur seperti ini, kami berharap risiko bahaya di perlintasan dapat diminimalkan,” kata Yuskal.
    Selain
    flyover
    , Agung Podomoro Group menghibahkan lahan kepada PDAM Tirta Kahuripan untuk memperkuat layanan air bersih di wilayah Tenjo. Sementara itu, kerja sama Pemkab Bogor dan PT KAI akan difokuskan pada penataan lahan di sembilan stasiun aktif, termasuk Stasiun Tenjo.
    Saat ini terdapat sembilan stasiun aktif di wilayah Kabupaten Bogor yang melayani kebutuhan mobilitas masyarakat serta angkutan logistik. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan PT KAI, pengelolaan aset transportasi diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dulu Jadi Destinasi Wisata, Kampung Cina Kini Jadi Tempat Makan Siang Karyawan Megapolitan 22 Oktober 2025

    Dulu Jadi Destinasi Wisata, Kampung Cina Kini Jadi Tempat Makan Siang Karyawan

    Megapolitan

    22 Oktober 2025

  • Kapolda Metro minta anggotanya ubah mindset pengamanan jadi pelayanan

    Kapolda Metro minta anggotanya ubah mindset pengamanan jadi pelayanan

    Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta kepada para anggotanya untuk mengubah mindset atau pola pikir dari pengamanan menjadi pelayanan.

    “Sesuai arahan Kapolri, Wakapolri dan juga arahan dari para Pejabat Utama Mabes Polri, mulai sekarang kita mengubah mindset, mindset yang namanya pengamanan kita ubah jadi pelayanan,” kata Asep saat penyerahan kendaraan Pamapta ke Polres jajaran di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Asep menjelaskan anggota kepolisian harus menganggap masyarakat itu bukan musuh, namun menjadikan masyarakat itu sebagai keluarga dan saudara.

    Ia juga mengaku sedih dan kecewa saat mengetahui banyak anggota kepolisian yang dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) ataupun Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

    “Sedih saya lihatnya, tolong ingatkan anggotanya semua, sudah cukup. Tidak usah terjadi lagi hal-hal yang menyimpang, sudah cukup. Jangan lagi ada anggota yang berbuat negatif, yang menyakiti hati masyarakat,” kata Asep.

    Dia juga meminta anggota Pamapta untuk merespon lebih cepat kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan dari anggota Polri.

    “Berikan pelayanan yang maksimal berikan pelayanan yang prima dan berikan pelayanan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Ingat, masyarakat yang menghubungi kita adalah masyarakat yang sedang kesulitan,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.