Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • “Jakarta Urban Farming Projects” untuk perkuat ketahanan pangan

    “Jakarta Urban Farming Projects” untuk perkuat ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) –

    Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Suswono menyebutkan bahwa pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) bakal memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan ruang terbuka di kota melalui “Jakarta Urban Farming Projects”.

     

    “Melalui ‘Jakarta Urban Farming Projects’, dengan memanfaatkan lahan kosong, atap gedung dan fasilitas umum untuk mengurangi ketergantungan Jakarta pada pasokan pangan dari luar kota,” katanya saat melakukan kunjungan ke Kelompok Tanti Taruna Jaya, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Jumat.

     

    Dalam kunjungan tersebut, Suswono menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif warga Karet yang konsisten mengembangkan kebun perkotaan di lingkungan mereka.

     

    “Apa yang dilakukan warga Karet ini adalah wujud nyata dari komitmen terhadap ketahanan pangan lokal. Inisiatif ‘urban farming’ ini sangat inspiratif dan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Jakarta,” katanya.

     

    Suswono menekankan bahwa keberhasilan program ini sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 yang mengedepankan pengembangan pertanian perkotaan di rumah susun, RPTRA, sekolah dan kelompok tani.

     

     

    Dengan adanya proyek ini,  kata dia, Jakarta bisa menjadi lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat bagi warganya.

     

    Data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa program pertanian perkotaan (urban farming) di Jakarta telah menghasilkan lebih dari 80.000 ton tanaman hortikultura pada 2023.

     

    Angka ini menunjukkan tren peningkatan produktivitas yang terus berjalan dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi ketahanan pangan ibu kota di masa mendatang.

     

    “Program ‘Jakarta Urban Farming Projects’ diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi upaya Jakarta menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, dan memperkuat ekonomi lokal,” katanya.

     

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polres Jakbar gandeng P3A tangani anak korban penculikan dan pelecehan

    Polres Jakbar gandeng P3A tangani anak korban penculikan dan pelecehan

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menggandeng Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) DKI Jakarta untuk menangani kondisi psikologi anak wanita berusia 12 tahun yang menjadi korban penculikan dan pencabulan oleh pria berinisial SPS (22).

    “Untuk membantu korban kembali beraktivitas normal pasca-trauma,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi di Jakarta pada Jumat.

    Selain itu, penanganan kasus tersebut juga telah dialihkan ke unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Metro Jakarta Barat untuk memastikan penanganan yang maksimal.

    “Pihak kami akan terus mendalami modus kasus predator anak ini agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” kata Syahduddi.

    Syahduddi menambahkan bahwa predator anak memiliki banyak modus untuk memperdaya korban sehingga korban mau menuruti keinginan pelaku. “Hal ini yang harus kita waspadai,” katanya.

    Baca juga: Kasus pelecehan, belasan pelajar SMKN 56 Jakarta jalani visum
    Baca juga: Polisi tangkap tukang sampah karena lecehkan pelajar SMP di Koja

    Kepolisian juga meminta masyarakat khususnya para orang tua untuk bisa mengawasi dan mengedukasi anak-anak terkait berbagai modus kejahatan terhadap anak. “Jangan sampai anak kita terjebak bujuk rayu dari predator anak,” katanya.

    Sebelumnya, seorang pria di Jakarta Barat berinisial SPS (22) mencabuli anak perempuan berusia 12 tahun dengan modus berkenalan lewat aplikasi kencan daring.

    Pelaku dan korban yang awalnya berkenalan secara daring pada 15 September 2024, langsung membuat janji untuk bertemu di Taman Bulak Teko, Jalan Peta Selatan, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta.

    Kemudian dari lokasi tersebut, pelaku membawa kabur korban menuju sebuah gudang kosong di daerah Pejagalan, Tambora, Jakarta Barat. “Di gudang kosong tersebut, korban disetubuhi oleh terlapor,” kata Syahduddi.

    Selanjutnya pada 16 September, pelaku kembali membawa korban menuju lapak barang bekas tempat kerja pelaku di wilayah Pekojan, Jakarta Barat. “Di tempat tersebut, korban kembali disetubuhi oleh tersangka berkali-kali,” kata Syahduddi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkab uji emisi kendaraan tekan pencemaran udara di Kepulauan Seribu

    Pemkab uji emisi kendaraan tekan pencemaran udara di Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu menggelar uji emisi kendaraan bermotor sebagai upaya dalam menekan pencemaran dan polusi udara di kabupaten satu-satunya di Provinsi DKI Jakarta itu.

    “Jadi setiap pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan uji emisi setahun sekali. Kami juga melakukan uji emisi di wilayah Kepulauan Seribu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Seribu, Dadang Cahya Rusdiana di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan kegiatan uji emisi berlangsung sejak 17-18 Oktober yang dilakukan di dua pulau berpenduduk, yaitu Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. 

    Ia menyebutkan untuk di Pulau Panggang, terdapat 12 kendaraan bermotor roda dua yang melakukan uji emisi. Sedangkan di Pulau Pramuka, lanjutnya total 12 kendaraan bermotor roda dua yang melakukan uji emisi.

    Baca juga: Kepulauan Seribu gelar uji emisi untuk tekan pencemaran udara
    Baca juga: Kendaraan Kepulauan Seribu ikut uji emisi demi perbaiki kualitas udara

    Ia mengatakan, kegiatan uji emisi ini dilakukan sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

    “Kami berharap semua kendaraan bermotor yang ada di wilayah Kepulauan Seribu ini sudah lulus uji emisi,” kata dia.

    Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Suku Dinas (Sudin) LH Kepulauan Seribu, Sri Hayyu menambahkan, kegiatan ini dilakukan setiap triwulan di Kepulauan Seribu secara gratis dan ini pelaksanaan yang terakhir dengan sasaran utamanya untuk masyarakat.

    “Untuk informasi saat ini di Kelurahan Pulau Panggang lebih banyak pengguna sepeda listrik, tercatat jumlah pengguna sepeda listrik di Kelurahan Pulau Panggang sebanyak 283 dan tentunya ini lebih ramah lingkungan,” kata dia.
     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kasus pengunjung tewas, Disparekraf rampungkan pemeriksaan Hawaii

    Kasus pengunjung tewas, Disparekraf rampungkan pemeriksaan Hawaii

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta merampungkan pemeriksaan terhadap manajemen The Escape Hawaii terkait tewasnya wanita IA (18) usai minum minuman keras di tempat hiburan tersebut.

    “Pihak manajemen Hawaii sudah diundang untuk diminta keterangan ke Dinas Parwisata, itu Selasa (15/10) kemarin,” kata Kepala Seksi Industri Pariwisata Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat, Sanyoto saat dihubungi di Jakarta pada Jumat.

    Namun, Sanyoto menyebutkan bahwa pihaknya belum dapat membeberkan hasil pemeriksaan terhadap manajemen Hawaii lantaran pemeriksaan dilakukan pada tingkat dinas.

    “Soal hasil pemeriksaan pihak Hawaii itu dari pihak dinas. Kalau saya sampaikan, simpang siur lagi. Makanya harus dari dinas. Nanti saya minta keterangan yang lengkap (ke Dinas), supaya enggak simpang siur,” tutur Sanyoto.

    Setelah pemeriksaan terhadap manajemen Hawaii, Dinas Parekraf DKI Jakarta melayangkan surat ke Polsek Tamansari untuk meminta hasil penyelidikan lebih lanjut.

    “Setelah itu baru dinas bersurat ke Polsek Tamansari untuk meminta keterangan lebih lanjut. Nah dari Polsek belum ada balasannya,” ungkap Sanyoto.

    Baca juga: Disparekraf periksa tempat hiburan Hawaii terkait tewasnya wanita
    Baca juga: Wanita di Tamansari tewas usai minum miras dari orang tak dikenal

    Pemanggilan terhadap manajemen Hawaii  salah satunya dilakukan untuk mengonfirmasi mengapa korban yang berusia 18 tahun dibolehkan masuk dan minum minuman keras di tempat tersebut, padahal hanya pengunjung berusia 21 tahun ke atas yang dibolehkan.

    Dari data yang dihimpun, Pergub DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2018, khususnya pada pasal 38 ayat (2) bagian (g) menyatakan bahwa penyelenggara usaha pariwisata wajib mencegah pengunjung di bawah umur 21 tahun membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol di lingkungan tempat usahanya.

    Seorang wanita berinisial IA (18) tewas usai minum minuman keras yang diberikan oleh seorang wanita tak dikenal di salah satu tempat hiburan malam di Maphar, Tamansari, Jakarta Barat, Jumat (11/10) dini hari.

    Kapolsek Metro Tamansari, Kompol Adhi Wananda menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi, korban sempat mengeluarkan busa dari mulutnya setelah meminum minuman keras tersebut.
    Baca juga: Wanita tewas, Disparekraf panggil tempat hiburan Hawaii

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI sosialisasikan pentingnya LKPM kepada pelaku usaha

    DKI sosialisasikan pentingnya LKPM kepada pelaku usaha

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta​​​​​​ menyosialisasikan pentingnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKMP) kepada para pelaku usaha sebagai salah satu dasar untuk menentukan kebijakan terkait investasi ke depan.

    “Kesadaran masyarakat (pelaku usaha) itu masih sangat kurang,” kata Ketua Subkelompok Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Rahmalia Hidayati di Jakarta, Jumat.

    Dia mengungkapkan bahwa sosialisasi LKPM juga kurang. “Rupanya memang sosialisasinya yang kurang sehingga masyarakat enggak tahu bahwa LKPM itu adalah salah satu kewajiban yang harus mereka lakukan,” katanya.

     

    Di sisi lain, ada kekhawatiran dari pelaku usaha bahwa mereka dikenai pajak usai menyampaikan LKPM. Padahal LKPM tak ada kaitannya dengan pajak namun terkait dengan realisasi investasi pelaku usaha.

     

     

    Menurut Rahmalia, pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah maupun besar harus menyampaikan LKPM bahkan bila belum ada realisasi investasi.

     

    “Melaporkan itu bukan hanya pada saat sudah ada realisasi, tapi kalau memang dia belum ada realisasi, dia harus tetap melaporkan. Jadi nol, bisa saja melaporkannya nol,” kata dia.

     

    Bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM dalam tiga periode berturut-turut, maka akan diberikan surat peringatan secara bertahap dengan saksi paling berat berupa pembekuan Nomor Izin Berusaha (NIB).

     

    “Untuk saat ini masih bertahap untuk menerapkan sanksi itu, karena fokusnya kami sebenarnya ke pembinaan. Kalau setiap pelaku usaha langsung seketat itu, khawatir mengganggu jalannya perekonomian di Indonesia,” katanya.

    Baca juga: DKI berkomitmen terus dorong pertumbuhan investasi 

     

    Lalu, guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melapor maka sosialisasi terus dilakukan di periode pelaporan.

     

    Tahun ini, DPMPTSP DKI menyelenggarakan tiga kali sosialisasi, yakni April, Juli dan Oktober dengan melibatkan total sekitar 590 pelaku usaha.

     

    Selain itu dinas juga melakukan pendampingan dan membuka loket LKPM di Mal Pelayanan Publik (MPP).

     

    “Kami juga bisa membantu mereka di MPP bisa lewat MPP digital juga. Di sisi lain, di kelurahan dan kecamatan, meningkatkan kesadaran pelaku usaha itu dengan monitoring, mana-mana yang belum melapor,” kata Rahmalia.

     

    LKPM menjadi salah satu bentuk kontrol pemerintah pada pelaku usaha yang sudah mendapatkan NIB. Di sisi lain, melalui LKPM, pemerintah dapat mengetahui sektor-sektor usaha mana yang sedang berkembang dan yang perlu ditingkatkan investasinya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kepulauan Seribu tanam mangrove untuk kurangi pemanasan global

    Kepulauan Seribu tanam mangrove untuk kurangi pemanasan global

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menaman mangrove atau bakau di Pulau Tidung Kecil, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan untuk mengurangi pemanasan global.

    Hal itu dilakukan bersama berbagai pihak ​​​​​termasuk perusahaan asal Korea Selatan, Water and Life.

    “Hari ini kami menggelar kunjungan ini guna kerja sama untuk mengembangkan penanaman pohon mangrove di Kepulauan Seribu,” kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan, Water and Life adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Korea yang didedikasikan untuk mengurangi pemanasan global.

    Kemudian perusahaan ini juga fokus meningkatkan kehidupan masyarakat terpinggirkan melalui inisiatif lingkungan yang berkelanjutan.

    Baca juga: Pemerintah terus jaga keberlangsungan ekosistem laut Kepulauan Seribu
    Baca juga: DKI genjot penanaman mangrove untuk kendalikan rob di pesisir Jakarta

    Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan didampingi Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kepulauan Seribu dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta CEO Water and Life melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang dijadikan lokasi penanaman.

    Wakil Bupati Kepulauan Seribu turut menjelaskan kepada CEO Water and Life, Dr Anna Ryu tentang pertumbuhan pohon mangrove di Kepulauan Seribu.

    Selain itu dia menjelaskan manfaat mangrove yang bisa mencegah abrasi, menyerap emisi CO2, habitatnya hewan sekitar, menjaga kualitas air, sumber daya perikanan, objek wisata dan pendidikan

    “Penanaman ini juga sebagai bagian dari upaya berkelanjutan mereka tertarik untuk menjajaki peluang kolaborasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Seribu untuk kerja sama pengembangan proyek mangrove,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bison minta Prabowo-Gibran lanjutkan pembangunan infrastruktur

    Bison minta Prabowo-Gibran lanjutkan pembangunan infrastruktur

    Jakarta (ANTARA) – Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (Bison) meminta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM).

     

    Hal itu diungkapkan Ketua Koordinator Nasional Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (Bison), Ginka Febriyanti Ginting dalam Aksi Kongres Rakyat Indonesia di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Jumat.

     

    “Tentunya kita berharap Pak Prabowo terus melanjutkan program-program berkelanjutan dari Joko Widodo. Yang paling utama pembangunan infrastruktur, yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM),” katanya.

     

     

    Selain itu, Ginka menyebutkan, kongres rakyat ini sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah menjabat selama sepuluh tahun dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama lima tahun.

     

    “Kami juga menyambut pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kami menyampaikan harapan-harapan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran,” ujar Ginka.

     

    Selain orasi, terdapat panggung yang juga diisi dengan pertunjukan musik angklung dan kesenian daerah lainnya.

     

    Ruas jalan yang mengarah ke Balai Kota DKI Jakarta dari arah Istana Negara sempat ditutup pihak Kepolisian lantaran adanya aksi tersebut.

     

     

    Ketua Koordinator Nasional Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (BISON), Ginka Febriyanti Ginting di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Massa Aksi Kongres Rakyat Indonesia itu mulai tiba di kawasan Patung Kuda, Monas, sekitar pukul 15.40 WIB.

    Sementara sejumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan sisa sampah yang tercecer di kawasan itu.

     

    Setelah steril, petugas Kepolisian pun kembali membuka arus lalu lintas dari arah Istana Negara menuju Balai Kota DKI Jakarta. Arus lalu lintas pun kembali normal dan lancar.

     

    Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10) mendatang.

     

    Setelah itu, Prabowo dan Gibran direncanakan ke Istana Kepresidenan untuk mengikuti prosesi pisah sambut dengan Presiden 2014-2019 dan 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI imbau pelaku usaha sampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

    DKI imbau pelaku usaha sampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau para pelaku usaha terutama skala menengah dan besar di Jakarta untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk gambaran pertumbuhan ekonomi kota sekaligus penentu kebijakan investasi di Indonesia.

    Hal ini disampaikan Ketua Subkelompok Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Rahmalia Hidayati dalam kegiatan “Workshop Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (KPM)” di Jakarta, Jumat.

    “Kalau, misalnya, tidak laporkan, kita enggak bisa men-capture pertumbuhan ekonomi kita seperti apa, realisasi investasinya berapa? Kemudian di LKPM itu kan juga ada jumlah penyerapan tenaga kerja, kita bisa lihat dari situ sebenarnya,” ujar dia.

    Rahmalia mengingatkan penyampaian LKPM merupakan salah satu kewajiban bagi para pelaku usaha baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar dengan periode pelaporan terbagi dua.

    Baca juga: DKI berkomitmen terus dorong pertumbuhan investasi 

    Khusus untuk pelaku usaha skala mikro dan kecil, pelaporan dilakukan setiap semester. Sementara bagi pelaku usaha menengah dan besar, pelaporan dilakukan setiap tiga bulan atau triwulan.

    Adapun pelaporan setiap semester, yakni Juli dan Januari. Lalu, pelaporan setiap tiga bulan, yakni Triwulan 1 pada Januari sampai Maret disampaikan tanggal 1 sampai 10 April.

    Kemudian Triwulan 2 pada April-Juni disampaikan tanggal 1 sampai 10 Juli di bulan berikutnya. Kemudian Triwulan 3, yakni Juli-September disampaikan tanggal 1 sampai 10 Oktober.

    Baca juga: DKI catat realisasi investasi tertinggi se-Indonesia tahun 2024

    Sedangkan Triwulan 4 pada Oktober sampai Desember disampaikan tanggal 1 sampai 10 Januari di tahun berikutnya.

    “Setelah pelaku usaha menerima NIB (nomor induk berusaha), itu tiga bulan berikutnya. Begitu periode pelaporan dia harus lapor. Nanti di laporannya, akan ada yang namanya nilai realisasi investasi,” kata Rahmalia.

    Lalu, bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM dalam tiga periode berturut-turut, maka akan diberikan surat peringatan secara bertahap dengan saksi paling berat berupa pembekuan NIB.

    Untuk saat ini masih bertahap untuk menerapkan sanksi itu karena fokusnya
    sebenarnya ke pembinaan. “Kalau setiap pelaku usaha langsung seketat itu, dikhawatirkan 
    mengganggu jalannya perekonomian di Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jaksel beri kemudahan pelayanan kepada pasien disabilitas

    Jaksel beri kemudahan pelayanan kepada pasien disabilitas

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan memberi kemudahan pelayanan kepada pasien disabilitas dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi. 

     

    “Puskesmas Cilandak ada inovasi pelayanan untuk anak-anak disabilitas namanya Musikalitas,” kata Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Jhonson Hotsar saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

     

    Jhonson mengatakan Musikalitas merupakan kepanjangan dari “Mulai Beraksi Untuk Anak Disabilitas” yang diharapkan bisa menjadi inovasi pelayanan puskesmas. Salah satunya melalui “jemput bola” atau mendatangi langsung rumah pasien.

     

    Dia berharap inovasi ini bisa menjadi percontohan pelayanan Puskesmas ramah disabilitas di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel).

     

     

    Selain pelayanan, Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Selatan memastikan setiap Puskesmas yang ada di wilayah tersebut memiliki sarana dan prasarana ramah bagi disabilitas.

     

    “Semua Puskesmas Kecamatan sudah memiliki sarana seperti jalur pemandu tuna netra atau “guiding block”, kamar mandi disabilitas, lift dengan suara untuk tuna netra dan sebagainya,” katanya.

     

    Kepala Satuan Pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Cilandak, Tri Novia Maulani mengatakan Program Musikalitas memudahkan pasien disabilitas mendapatkan layanan dengan mengakses tautan (link).

     

    “Namun sebelum mendapatkan link, seluruh pasien akan diperiksa dahulu oleh petugas kesehatan, apakah mengalami disabilitas atau tidak,” kata Novia.

     

    Jika pasien sudah didiagnosis disabilitas, maka pasien akan diberikan tautan untuk akses khusus disabilitas.

     

    Sejumlah kemudahan tersedia bagi pasien yang terdaftar, yakni pelayanan kesehatan, rujukan ke rumah sakit dan pelayanan lintas sektor yang dibutuhkan.

     

     

    Sedangkan jika harus datang ke puskesmas, pasien anak disabilitas memiliki jalur khusus mulai dari pendaftaran sampai dengan pengambilan obat sehingga memudahkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

     

    Program Musikalitas ini juga meliputi pelayanan lainnya dari lintas sektoral lainnya, seperti Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Selatan dan Sudin Pencatatan dan Kependudukan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan.

     

    Untuk Sudinsos ada layanan pengecekan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan kartu disabilitas.

    “Kemudian layanan Dukcapil berupa pembuatan akte lahir, kartu KIA (Kartu Identitas Anak) dan IKD (Identitas Kependudukan Digital) untuk anak dan orang tua disabilitas,” katanya.

     

    Dalam pelaksanaan program ini tercatat 20 anak disabilitas terdaftar dan akan mendapatkan layanan kesehatan seperti pengecekan tinggi dan berat badan hingga deteksi kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sanitasi berbasis masyarakat di Jaktim baru mencapai 33,8 persen

    Sanitasi berbasis masyarakat di Jaktim baru mencapai 33,8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menyebutkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah tersebut baru mencapai 33,8 persen dari 65 kelurahan yang ada.

     

    “Dari 65 kelurahan yang ada di Jakarta Timur, baru 22 kelurahan yang sudah mendeklarasikan STBM. Jadi, baru 33,8 persen kelurahan yang sudah STBM,” kata Wali Kota Jaktim M Anwar saat menghadiri Deklarasi STBM di Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat.

    Menurut dia, masih ada 43 kelurahan atau sekitar 60 persen yang belum STBM.

     

    Dia pun mendorong camat dan lurah untuk segera melakukan STBM, sehingga tidak ada lagi warga yang buang air besar (BAB) sembarangan dengan sanitasinya dibuang ke kali yang dapat menimbulkan pencemaran air.

     

    Dia mengingatkan bahwa salah satu persyaratan sebagai kota sehat, maka STBM di tingkat kelurahan harus mencapai 100 persen. Ini sebagai upaya menghentikan perilaku BAB sembarangan.

    “Kita harus hati-hati agar penghargaan yang telah diperoleh jangan sampai diambil. Kata kuncinya, STBM dipastikan 100 persen di Jaktim,” katanya.

    Baca juga: Jakarta Timur deklarasikan 324 sanitasi berbasis masyarakat

     

    Untuk mendukung upaya percepatan perilaku stop buang air besar sembarangan itu, Anwar telah mengeluarkan instruksi Nomor E-002 tahun 2003 tentang percepatan capaian kelurahan bebas dari buang air besar sembarangan.

     

    Hal ini dilakukan agar setiap kelurahan yang belum mencapai 100 persen, warganya menerapkan perilaku Stop BAB sembarangan. “Targetnya, minimal 2 RW dalam satu bulan dan melaporkan perkembangannya ke tingkat kota,” tuturnya.

     

    Karena itu, Anwar meminta kepada camat dan lurah serta masyarakat bekerja sama untuk menciptakan Jakarta Timur bebas dari BAB sembarangan dan sebagai langkah awal untuk mewujudkan Jakarta Timur sebagai kota sehat.

     

    Dia mengapresiasi Kecamatan Duren Sawit yang telah melakukan deklarasi STBM di enam kelurahan dari tujuh kelurahan yang ada di kecamatan itu.

    Baca juga: Pemkot minta kelurahan deklarasi “Stop Buang Air Besar Sembarangan”
     

    Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M Anwar saat memberikan sambutan pada kegiatan Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (18/10/2024). ANTARA/Syaiful Hakim

    “Tersisa satu kelurahan lagi yang warganya belum 100 persen menerapkan prilaku stop BAB sembarangan, yaitu Kelurahan Klender,” katanya.

    Karena itu, optimalkan terus agar Kecamatan Duren Sawit sebagai kecamatan yang 100 persen warganya sudah menerapkan prilaku stop BAB sembarangan.

     

    Keberhasilan itu ​​​​merupakan wujud kolaborasi masyarakat, kecamatan, puskesmas, kelurahan, sektor swasta serta berbagai pihak yang peduli dengan kesehatan di lingkungan Kecamatan Duren Sawit.

     

    Pada kesempatan itu, Anwar menuturkan deklarasi STBM sebagai upaya untuk mencegah dan menekan angka stunting di Jakarta Timur.

     

    Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, tinggi dan berat badannya tidak sesuai dengan seusianya serta terganggu perkembangan otak.

     

    “Anak akan mengalami penurunan kecerdasan sejak dini dan berpengaruh pada proses akademik. Sehingga mereka tidak akan bisa menatap masa depan secara ideal,” kata dia.

     

    Selain itu, jika tidak ditangani dengan baik, maka beresiko mudah terjangkit penyakit seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker dan stroke.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024