Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • SIM Keliling ada di lima lokasi di Jakarta

    SIM Keliling ada di lima lokasi di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi di Jakarta pada Jumat.

    Polda Metro Jaya melalui akun X @tmcpoldametro di Jakarta, Jumat, merinci layanan SIM ini dibuka pukul 08.00-14.00 WIB. Adapun lokasinya adalah sebagai berikut.

    Jakarta Timur : Mal Grand Cakung
    Jakarta Utara : LTC Glodok
    ​​​​​​​Jakarta Selatan : Kampus Trilogi Kalibata
    ​​​​​​​Jakarta Barat : Mal Citraland
    ​​​​​​​Jakarta Pusat : Kantor Pos Lapangan Banteng

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • 3 Truk Tabrak Lari di Tangerang, Saksi: Sopir Kejar-kejaran dan Diteriaki Megapolitan

    3 Truk Tabrak Lari di Tangerang, Saksi: Sopir Kejar-kejaran dan Diteriaki Megapolitan

    Truk Tabrak Lari di Tangerang, Saksi: Sopir Kejar-kejaran dan Diteriaki
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Menurut keterangan saksi, truk boks yang menabrak sejumlah mobil dan motor di Kota Tangerang sebelumnya melaju secara ugal-ugalan sejak dari Perumahan Graha Raya, Bintaro, hingga Tugu Adipura.
    Saat itu, truk dikejar dan diteriaki warga sepanjang perjalanan.
    “Sopir itu kejar-kejaran dari perumahan Graha, Prapatan Pasar Bengkok, Prapatan Polsek Cipondoh, Lampu Merah Banjar Wijaya, Prapatan Flyover PLN, ujungnya di sini, Bundaran Tugu Adipura,” ujar seorang pengamen lampu merah, Aris (36), di lokasi kejadian, Kamis (31/10/2024).
    “Ada yang teriak, ‘Tabrak lari, tabrak lari’, karena korbannya banyak,” tambahnya.
    Aris, yang saat itu sedang mengamen di Bundaran Tugu Adipura sekitar pukul 15.30 WIB, melihat truk boks melaju cepat dari arah Cipondoh.
    “Kebetulan posisinya sedang lampu hijau, jadi enggak banyak kendaraan yang kena,” ujarnya.
    Sopir truk itu kemudian memutar Tugu Adipura, berusaha melarikan diri, tetapi aksinya terhenti karena terhalang kendaraan lain.
    “Dia langsung belok, kayaknya mau balik arah tapi sudah dihalangi sama mobil taksi dan kendaraan lainnya,” kata Aris.
    Sopir truk masih mencoba kabur meski gagal karena ban belakang truknya terjebak di taman bundaran.
    “Pas menghantam pengendara di depannya, dia mau mundur, tapi alhamdulillah, pas dia mundur, ban mobilnya terganjal di taman mini Tugu Adipura,” sambungnya.
    Momen itu dimanfaatkan warga untuk menghentikan aksi sang sopir. Warga menariknya keluar dari truk dan sempat menghakiminya.
    “Akhirnya ditariklah sama warga buat turun dari mobil. Itu juga dia sempat mau lari,” kata Aris.
    Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho menyatakan, identitas sopir truk masih belum diketahui.
    Polisi menemukan dompet di saku pelaku, tetapi tidak ada kartu identitas di dalamnya.
    “Selain itu, kami hanya menemukan faktur pengiriman barang saja,” ujar Zain.
    Polisi kini berkomunikasi dengan perusahaan yang tercantum dalam faktur untuk mengidentifikasi sopir.
    Sementara itu, polisi masih menyusun kronologi lengkap kejadian dan mendata jumlah korban.
    Hingga berita ini ditayangkan, tercatat tiga korban dirawat di rumah sakit. Belum ada kepastian apakah korban selamat atau meninggal.
    Zain mengimbau masyarakat yang menjadi korban atau memiliki informasi terkait aksi sopir truk untuk melapor.
    “Kami membuat posko pengaduan di Unit Laka Polres Metro Tangerang Kota. Silakan, bisa menginformasikan kepada kami di 082211110110,” ujar Zain.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seluruh wilayah Jakarta diguyur hujan pada Jumat sore

    Seluruh wilayah Jakarta diguyur hujan pada Jumat sore

    Jumat, 1 November 2024 06:47 WIB

    Ilustrasi – Warga menggunakan payung saat hujan di kawasan Semanggi Jakarta. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww/aa)

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI kemarin, ada pesan Dewan Pers hingga normalisasi Kali Ciliwung

    DKI kemarin, ada pesan Dewan Pers hingga normalisasi Kali Ciliwung

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa di DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (31/10) masih layak untuk disimak kembali antara lain Dewan Pers minta penyelenggara pemilu tak persulit media yang bertugas.

    Selain itu DKI normalisasi Kali Ciliwung yang melintasi Pengadegan dan Rawajati.

    Berikut rangkumannya:

    Dewan Pers minta penyelenggara pemilu tak persulit media yang bertugas

    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu meminta penyelenggara pemilu tak mempersulit wartawan yang sedang bertugas termasuk dalam mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Media ini kan kerjanya untuk menjalankan hak konstitusional. Masyarakat itu ingin tahu penyelenggaraan pemilu itu seperti apa. Mereka butuh itu, informasi tentang tahapan dan lain-lain. Dan media membantu untuk itu. Oleh karenanya, buka aksesnya ketika mereka bertanya. Jangan dipersulit,” ujar dia di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Disnakertransgi DKI nantikan keputusan MK soal UMP 2025

    Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Cipta Kerja sebelum menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    “Kami lagi menunggu putusan MK kaitan dengan UU Cipta Kerja. Nanti kalau sudah inkrah, di Kementerian akan menyusun aturan main, mekanisme, apakah tetap pakai PP Nomor 51 dengan diskusi atau pakai PP yang baru,” kata Kepala Disnakertransgi Hari Nugroho di Kepulauan Seribu, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Teguh Setyabudi uji coba makan bergizi gratis di Kepulauan Seribu

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri uji coba makan bergizi gratis (MBG) di SMA Negeri 69, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

    “Sambutan yang positif dan Inshaa Allah kita akan lakukan juga penyempurnaan dari berbagai evaluasi yang sudah kita lakukan, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,” kata Teguh saat dijumpai di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Arsip foto – Pekerja menggunakan ekskavator mengeruk lumpur endapan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta, Jumat (13/9/2024). ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/tom.

    DKI normalisasi Kali Ciliwung yang lintasi Pengadegan dan Rawajati

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung yang melintasi Kelurahan Pengadegan dan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, untuk mereduksi luapan air yang menjadi penyebab banjir.

    “Sementara tujuan dari normalisasi tersebut yaitu tersedianya infrastruktur pengendalian banjir berupa pembangunan tanggul Kali Ciliwung sesuai dengan perhitungan rencana tampung saat terjadi debit air maksimal,” kata Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Jaksel kejar 65 kelurahan tidak ada lagi warganya yang BAB sembarangan

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengejar sebanyak 65 kelurahan tidak ada lagi warganya yang buang air besar (BAB) sembarangan atau open defecation free (ODF) pada 2024 untuk mewujudkan sanitasi lingkungan yang bersih.

    “Jakarta Selatan saat ini baru 10 kelurahan atau 15,38 persen dari 65 kelurahan di Jakarta Selatan yang mencapai ODF,” kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin dalam acara pembinaan Kota Sehat Tahun 2024 di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • 8 Mengapa Yasonna Ingatkan Natalius Pigai agar Tak Beda Pendapat dengan Menko Yusril? Nasional

    8 Mengapa Yasonna Ingatkan Natalius Pigai agar Tak Beda Pendapat dengan Menko Yusril? Nasional

    Mengapa Yasonna Ingatkan Natalius Pigai agar Tak Beda Pendapat dengan Menko Yusril?
    Penulis
    Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Yasonna
    Laoly, baru-baru ini mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
    Natalius Pigai
    tentang pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.
    Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Oktober 2024, Yasonna menekankan perlunya kesepakatan dan harmoni dalam kebijakan yang diambil oleh kedua pejabat tersebut.
    Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pernyataan yang berbeda antara Menteri HAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM,
    Yusril Ihza Mahendra
    , dapat mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.
    Dia mengingatkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
    Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna memberikan contoh konkret tentang pentingnya kerja sama antar kementerian dalam penyelesaian pelanggaran HAM.
    Dia mengangkat kasus Talangsari 1989 sebagai contoh sukses penyelesaian nonyudisial yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kasus ini, pemerintah berhasil memulihkan hak-hak individu yang terdampak pelanggaran.
    Penyelesaian nonyudisial dianggap sebagai metode yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi ketegangan sosial.
    Yasonna menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemulihan hak-hak korban tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Ini adalah langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.
    Dalam rapat tersebut, Yasonna menekankan pentingnya bagi Natalius Pigai untuk mencari pendekatan baru dalam menangani 13 pelanggaran HAM yang teridentifikasi.
    Dia mendorong agar Kementerian HAM melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam proses ini, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan, agar upaya penyelesaian lebih komprehensif.
    Yasonna menyarankan agar anggaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga melibatkan kementerian lain yang memiliki relevansi.
    Hal ini mencakup dukungan untuk pendidikan bagi keluarga korban serta bantuan perumahan.
    Dengan pendekatan lintas sektoral, diharapkan anggaran yang diperlukan, yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun, dapat dioptimalkan.
    Dari pembahasan ini, terlihat jelas bahwa koordinasi antar kementerian sangat krusial dalam menangani isu-isu pelanggaran HAM. Yasonna Laoly menekankan bahwa sinergitas dan komunikasi yang baik antara Kementerian HAM dan lembaga lain adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.
    Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan penegakan hak asasi manusia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Kasus Tom Lembong, Kejagung: Status Tersangka Korupsi Tak Harus Terima Uang Nasional

    1 Kasus Tom Lembong, Kejagung: Status Tersangka Korupsi Tak Harus Terima Uang Nasional

    Kasus Tom Lembong, Kejagung: Status Tersangka Korupsi Tak Harus Terima Uang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
    Kejaksaan Agung
    , Abdul Qohar, menegaskan bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana
    korupsi
    tanpa harus terbukti menerima aliran dana.
    Pernyataan ini merespons perkembangan kasus dugaan korupsi kebijakan
    impor gula
    yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias
    Tom Lembong
    .
    “Penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi ini, sesuai Pasal 2 dan Pasal 3, tidak mensyaratkan seseorang harus menerima uang,” kata Abdul Qohar di Kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
    “Ketika perbuatan melawan hukum dilakukan atau kewenangan disalahgunakan untuk menguntungkan pihak lain atau korporasi, hal itu sudah memenuhi unsur pidana,” ujar dia menambahkan.
    Ia melanjutkan, penyidik juga terus mendalami dugaan aliran dana ke Tom Lembong.
    Namun, Qohar menekankan bahwa aliran dana bukan satu-satunya indikator penetapan tersangka.
    “Penyidikan ini masih baru, baru dua hari sejak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka,” kata Qohar.
    “Prosesnya masih panjang, dan fokus kami adalah mengungkap seluruh aspek yang relevan sesuai unsur-unsur dalam pasal korupsi,” ujar dia.
    Ia mengatakan, penyidikan dugaan korupsi kasus impor gula ini sementara berfokus pada periode 2015-2016 ketika Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan.
    Namun, Qohar tidak menutup kemungkinan bahwa penyidik akan memeriksa keterlibatan pejabat lain dari periode selanjutnya.
    “Saat ini, fokus penyidikan ada pada periode 2015-2016. Seiring berjalannya waktu, pemeriksaan terhadap pejabat yang terkait dalam kebijakan impor gula di periode selanjutnya juga mungkin dilakukan. Sabar, kami akan terus mendalami,” kata Qohar.
    Seperti diketahui, Kejagung menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula, yakni Tom Lembong dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.
    Mereka disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
    Kejagung menilai, Tom Lembong bersalah karena membuka keran impor gula kristal putih ketika stok gula di dalam negeri mencukupi.
    Kejagung menyebutkan, izin impor itu diberikan kepada pihak swasta, yakni PT AP, sedangkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 mengatur bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula kristal putih.
    Kejagung menduga, perbuatan Tom Lembong itu menyebabkan kerugian negara senilai Rp 400 miliar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masalah Biaya Bukan Jadi Alasan Pemerintah Biarkan Kabel Semrawut Megapolitan 1 November 2024

    Masalah Biaya Bukan Jadi Alasan Pemerintah Biarkan Kabel Semrawut Megapolitan 1 November 2024

    Masalah Biaya Bukan Jadi Alasan Pemerintah Biarkan Kabel Semrawut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat tata kota, Nirwono Yoga, menilai bahwa masalah biaya tidak seharusnya menjadi alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk membiarkan kabel-
    kabel semrawut
    di jalanan.
    Ia menekankan pentingnya keselamatan warga sebagai prioritas utama.
    “Ya harus bisa, kan tugasnya (pemerintah) memberi perlindungan rakyat di Jakarta. Itu dulu yang harusnya jadi pertimbangan,” ujar Nirwono saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).
    Menurut Nirwono, keselamatan masyarakat harus diutamakan agar tidak ada lagi korban akibat kabel yang tidak tertata.
    “Pertimbangannya bukan lagi biaya, tapi satu nyawa masyarakat Jakarta tidak ternilai harganya,” tegasnya.
    Ia juga mencontohkan kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) yang sudah menerapkan sistem
    kabel bawah tanah
    , meski dibangun oleh pihak swasta.
    “Contoh misal SCBD itu kan milik swasta, kenapa Pemprov Jakarta tidak bisa?” kata Nirwono.
    “Yang notabene seharusnya Pemprov memiliki dana yang lebih besar dari swasta,” tambahnya.
    Nirwono mendesak pemerintah untuk segera menginstruksikan para pemilik jaringan agar mulai memasang kabel di bawah tanah.
    “Tinggal yang dipaksa lokasinya di mana saja, setelah itu bikin space di bawah trotoar. Biar pengerjaannya sekalian, saluran air, trotoar, dan ruang untuk kabel-kabel,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • [POPULER JABODETABEK] Pramono Anung Terima Delapan Tamu Anggota KIM Plus di Kediamannya | Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat Megapolitan 1 November 2024

    [POPULER JABODETABEK] Pramono Anung Terima Delapan Tamu Anggota KIM Plus di Kediamannya | Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat Megapolitan 1 November 2024

    [POPULER JABODETABEK] Pramono Anung Terima Delapan Tamu Anggota KIM Plus di Kediamannya | Pramono-Rano Dapat Limpahan Suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah berita di Jabodetabek mewarnai pemberitaan
    Kompas.com
    sepanjang Kamis (31/10/2024).
    Artikel mengenai Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 dari PDI Perjuangan,
    Pramono Anung
    , menerima kedatangan delapan anggota Koalisi Indonesia Maju Plus (
    KIM Plus
    ) paling ramai dibaca.
    Selanjutnya, artikel tentang polisi tangkap pembunuh wanita tanpa kepala di Muara Baru juga ramai dibaca oleh pembaca
    Kompas.com
    di kanal Megapolitan.
    Sementara itu, berita tentang Pramono-Rano dapat limpahan suara dari PKS, Golkar, Nasdem, dan Demokrat turut menarik perhatian dan banyak dibaca.
    Ketiga berita di atas masuk dalam deretan berita populer Jabodetabek, berikut paparannya:
    Pramono menerima kedatangan delapan anggota Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, tamu yang hadir, yakni Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Kedatangan tamu parpol itu dimulai sekitar pukul 07.34 WIB. Semua tamu hadir secara bersamaan, kecuali Abdul Hakim yang datang pada pukul 07.46 WIB.
    Selama menunggu kedatangan Pramono Anung, mereka berkumpul di dekat garasi kediaman dan berbincang di bawah tenda.
    Kedelapan politisi tersebut mengenakan pakaian khas partai masing-masing, dengan Ahmad Faisal mengenakan baju merah meski tanpa logo PSI.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Polisi menangkap seorang pria berinisial FF terkait penemuan mayat wanita tanpa kepala berinisial SH (40) di Jalan Tuna, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
    FF ditangkap anggota Jatanras Polda Metro Jaya di kawasan Jakarta Utara, beberapa jam setelah jasad korban ditemukan.
    Adapun jasad korban pertama kali ditemukan terbungkus karung di dermaga kapal di belakang SPBU pada Selasa pukul 10.29 WIB.
    Petugas SPBU, Denni Zaelani (34), menyatakan bahwa mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang buruh kapal pencari ikan.
    “(Si buruh) mau bongkaran ikan, mau ngopi terus ngadem di sini melihat ke arah air, (dia lihat) ada buntalan mencurigakan di pinggir, terus lapor ke saya,” ujar Denni saat diwawancarai di lokasi, Selasa.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Pemilih lima partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus tidak kompak mendukung paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada DKI Jakarta.
    Hal itu tecermin dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024).
    “Pasangan Pramono–Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih PKS, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan

    10 Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan

    Pramono Anung “Menggoyang” KIM Plus…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Soliditas partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selaku koalisi pengusung
    Ridwan Kamil
    –
    Suswono
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 patut dipertanyakan.
    Sebab, tidak semua pihak yang berada di barisan
    KIM Plus
    sepenuhnya mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Sebagian dari mereka justru memberikan dukungan untuk
    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    .
    Bahkan, Pramono mengeklaim ada pimpinan partai politik (parpol) di KIM Plus yang mendukung pencalonannya sebagai gubernur Jakarta.
    Dukungan itu diberikan lantaran dirinya dianggap sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan banyak elite parpol di KIM Plus.
    “Ya, yang jelas saya tidak mau mencederai siapa pun. Semua tahu bahwa selama ini saya bisa berkomunikasi, bisa diterima siapa pun,” kata Pramono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
    Kendati demikian, Pramono tidak pernah menyebutkan siapa ketua umum dan partai politik di KIM Plus yang mendukungnya dalam Pilkada Jakarta.
    Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024), pemilih lima parpol di KIM Plus tidak kompak mendukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta.
    “Pasangan Pramono-Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih PKS, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih Pramono Anung-Rano Karno.
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Hal yang sama juga terjadi pada akar rumput dari partai di KIM Plus lainnya, yakni Golkar, PKB, dan Nasdem.
    Untuk Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, sebanyak 44 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 36 persen yang menyatakan memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 16 persen tidak menjawab.
    Untuk Nasdem, angkanya juga tidak terlalu berbeda. Sebanyak 45,5 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 22,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 31,8 persen tidak menjawab.
    Untuk PKB, persentase akar rumput yang memilih Pramono-Rano juga lebih tinggi, yakni 50 persen.
    Hanya 41,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 8,3 persen tidak menjawab.
    Kesolidan KIM Plus kembali dipertanyakan usai delapan eks calon anggota legislatif (caleg) dari enam partai di KIM Plus mendatangi kediaman Pramono Anung di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Kedelapan eks caleg itu adalah Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , delapan mantan caleg itu datang ke rumah Pramono sekitar pukul 07.34 WIB. Hampir semuanya hadir secara bersamaan, kecuali Abdul Hakim yang datang pada pukul 07.46 WIB.
    Setelah itu kedelapan politisi itu masuk ke dalam rumah Pramono untuk melakukan pertemuan.
    Usai melakukan pertemuan, tujuh eks caleg dari partai di KIM Plus terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Pramono-Rano pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketujuh eks caleg itu adalah Muhammad Ishaq, Abdul Hakim, Ahmad Syukri, Okto Fudin, Nafiudin, Ahmad Faisal, dan Riko.
    “Kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya, kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram (Pramono) dan Bang Doel (Rano Karno),” kata Ahmad Syukri, eks caleg dari PKB, di Cipete, Kamis.
    Syukri mengatakan, ia dan keenam eks caleg lainnya memberikan dukungan untuk Pramono-Rano tanpa sepengetahuan partai mereka masing-masing.
    “Begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro dan kontra. Kalau ada sanksinya ya saya kira itu pasti ada. Cuma kan nanti kita pasti dipanggil dan itu akan kami berikan penjelasan,” ujar Syukri.
    Analis Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai pertemuan antara Pramono dengan eks caleg dari sejumlah partai di KIM Plus merupakan ujian soliditas bagi KIM Plus.
    “Pertemuan tersebut bisa menggoyahkan pemilih partai KIM Plus,” ungkap Arif kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Arif berujar, pertemuan Pramono dengan politisi KIM Plus tentu memberi pesan ke publik bahwa dukungan KIM Plus tidak bulat ke Ridwan Kamil-Suswono.
    Apalagi, kata Arif, data beberapa survei menunjukkan Pramono-Rano mulai mengejar, bahkan menyalip Ridwan Kamil-Suswono.
    “Selain itu, dari data survei juga ternyata banyak pemilih parpol
    KIM plus
    justru tidak sedikit yang memilih Pramono-Rano,” jelas Arif.
    Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa KIM Plus harus melakukan konsolidasi berkait banyaknya kader maupun pemilih dari kubu mereka yang membelot.
    “(KIM Plus harus) mengonsolidasikan diri, bukan hanya di level elite, melainkan juga konsolidasi di tingkat
    grassroot
    (akar rumput),” tutur Arif.
    Ketua tim sukses (timses) Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, memastikan KIM Plus tetap solid meski tujuh politisi dari berbagai partai di KIM Plus menyatakan dukungan kepada Pramono-Rano.
    “Partainya semua solid seperti malam ini, memberikan dukungan pada paslon RIDO, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi, tidak ada masalah,” kata Riza di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.
    Riza menganggap ketujuh politisi itu ingin mencari “pelabuhan” baru usai berpindah dukungan.
    Terlebih, mereka merupakan eks calon caleg pada pemilihan legislatif (pileg) 2024 dengan perolehan suara yang sangat kecil.
    “Saya cek ada yang 192, ada yang 532 suara, sehingga memang masih jauh untuk dapat duduk di DPRD. Beberapa teman-teman kita ini mungkin ingin mencari tempat lain sehingga memberikan dukungan,” ujar Riza.
    Riza berujar, fenomena perpindahan dukungan sudah pernah terjadi di tubuh KIM Plus saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    “Ini juga terjadi kemarin di Pilpres juga, ada beberapa juga mantan caleg yang belum berhasil, atau yang belum mendapat kesempatan mungkin, memberikan dukungan pada pasangan lain. Jadi, biasa ya,” kata dia.
    “Dalam setiap Pilpres, setiap Pilkada, setiap Pileg, ada saja satu atau dua orang. Itu tidak signifikan. Itu biasa dalam demokrasi. Itulah demokrasi kita yang harus kita hargai, kita hormati,” pungkas dia.
    (Penulis: Irfan Kamil, I Putu Gede Rama Paramahamsa, Shinta Dwi Ayu | Editor: Icha Rastika, Irfan Maullana, Fabian Januarius Kuwado, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan

    Pramono Anung "Menggoyang" KIM Plus… Megapolitan 1 November 2024

    Pramono Anung “Menggoyang” KIM Plus…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Soliditas partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selaku koalisi pengusung
    Ridwan Kamil
    –
    Suswono
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 patut dipertanyakan.
    Sebab, tidak semua pihak yang berada di barisan
    KIM Plus
    sepenuhnya mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Sebagian dari mereka justru memberikan dukungan untuk
    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    .
    Bahkan, Pramono mengeklaim ada pimpinan partai politik (parpol) di KIM Plus yang mendukung pencalonannya sebagai gubernur Jakarta.
    Dukungan itu diberikan lantaran dirinya dianggap sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan banyak elite parpol di KIM Plus.
    “Ya, yang jelas saya tidak mau mencederai siapa pun. Semua tahu bahwa selama ini saya bisa berkomunikasi, bisa diterima siapa pun,” kata Pramono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
    Kendati demikian, Pramono tidak pernah menyebutkan siapa ketua umum dan partai politik di KIM Plus yang mendukungnya dalam Pilkada Jakarta.
    Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (30/10/2024), pemilih lima parpol di KIM Plus tidak kompak mendukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta.
    “Pasangan Pramono-Rano Karno, selain mendapatkan dukungan dari pemilih PDI-P, juga mendapatkan limpahan dari pemilih PKS, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, dan PPP,” ujar Direktur LSKP-LSI Denny JA Sunarto Ciptoharjono.
    PKS misalnya. Sebanyak 33,3 persen akar rumputnya memilih Pramono Anung-Rano Karno.
    Sebanyak 27,5 persen di antaranya taat pada arahan partai mendukung Ridwan Kamil-Suswono.
    Hal yang sama juga terjadi pada akar rumput dari partai di KIM Plus lainnya, yakni Golkar, PKB, dan Nasdem.
    Untuk Golkar, partai tempat Ridwan Kamil bernaung, sebanyak 44 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 36 persen yang menyatakan memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 16 persen tidak menjawab.
    Untuk Nasdem, angkanya juga tidak terlalu berbeda. Sebanyak 45,5 persen akar rumputnya memilih Pramono-Rano.
    Hanya 22,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 31,8 persen tidak menjawab.
    Untuk PKB, persentase akar rumput yang memilih Pramono-Rano juga lebih tinggi, yakni 50 persen.
    Hanya 41,7 persen yang memilih Ridwan-Suswono. Sebanyak 8,3 persen tidak menjawab.
    Kesolidan KIM Plus kembali dipertanyakan usai delapan eks calon anggota legislatif (caleg) dari enam partai di KIM Plus mendatangi kediaman Pramono Anung di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    Kedelapan eks caleg itu adalah Sulton Mu’minah dari Golkar, Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , delapan mantan caleg itu datang ke rumah Pramono sekitar pukul 07.34 WIB. Hampir semuanya hadir secara bersamaan, kecuali Abdul Hakim yang datang pada pukul 07.46 WIB.
    Setelah itu kedelapan politisi itu masuk ke dalam rumah Pramono untuk melakukan pertemuan.
    Usai melakukan pertemuan, tujuh eks caleg dari partai di KIM Plus terang-terangan menyatakan dukungannya kepada Pramono-Rano pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketujuh eks caleg itu adalah Muhammad Ishaq, Abdul Hakim, Ahmad Syukri, Okto Fudin, Nafiudin, Ahmad Faisal, dan Riko.
    “Kami ini mantan-mantan caleg pada Pileg 2024. Nah, prinsipnya, kami ini meneruskan aspirasi yang pada Pileg kemarin memilih kami. Bahwa sebagian besar itu menitipkan amanat suaranya untuk membantu memenangkan Pak Pram (Pramono) dan Bang Doel (Rano Karno),” kata Ahmad Syukri, eks caleg dari PKB, di Cipete, Kamis.
    Syukri mengatakan, ia dan keenam eks caleg lainnya memberikan dukungan untuk Pramono-Rano tanpa sepengetahuan partai mereka masing-masing.
    “Begini ya, kalau setiap keputusan kan pasti ada pro dan kontra. Kalau ada sanksinya ya saya kira itu pasti ada. Cuma kan nanti kita pasti dipanggil dan itu akan kami berikan penjelasan,” ujar Syukri.
    Analis Politik dan Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai pertemuan antara Pramono dengan eks caleg dari sejumlah partai di KIM Plus merupakan ujian soliditas bagi KIM Plus.
    “Pertemuan tersebut bisa menggoyahkan pemilih partai KIM Plus,” ungkap Arif kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Arif berujar, pertemuan Pramono dengan politisi KIM Plus tentu memberi pesan ke publik bahwa dukungan KIM Plus tidak bulat ke Ridwan Kamil-Suswono.
    Apalagi, kata Arif, data beberapa survei menunjukkan Pramono-Rano mulai mengejar, bahkan menyalip Ridwan Kamil-Suswono.
    “Selain itu, dari data survei juga ternyata banyak pemilih parpol
    KIM plus
    justru tidak sedikit yang memilih Pramono-Rano,” jelas Arif.
    Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa KIM Plus harus melakukan konsolidasi berkait banyaknya kader maupun pemilih dari kubu mereka yang membelot.
    “(KIM Plus harus) mengonsolidasikan diri, bukan hanya di level elite, melainkan juga konsolidasi di tingkat
    grassroot
    (akar rumput),” tutur Arif.
    Ketua tim sukses (timses) Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, memastikan KIM Plus tetap solid meski tujuh politisi dari berbagai partai di KIM Plus menyatakan dukungan kepada Pramono-Rano.
    “Partainya semua solid seperti malam ini, memberikan dukungan pada paslon RIDO, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi, tidak ada masalah,” kata Riza di Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis.
    Riza menganggap ketujuh politisi itu ingin mencari “pelabuhan” baru usai berpindah dukungan.
    Terlebih, mereka merupakan eks calon caleg pada pemilihan legislatif (pileg) 2024 dengan perolehan suara yang sangat kecil.
    “Saya cek ada yang 192, ada yang 532 suara, sehingga memang masih jauh untuk dapat duduk di DPRD. Beberapa teman-teman kita ini mungkin ingin mencari tempat lain sehingga memberikan dukungan,” ujar Riza.
    Riza berujar, fenomena perpindahan dukungan sudah pernah terjadi di tubuh KIM Plus saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
    “Ini juga terjadi kemarin di Pilpres juga, ada beberapa juga mantan caleg yang belum berhasil, atau yang belum mendapat kesempatan mungkin, memberikan dukungan pada pasangan lain. Jadi, biasa ya,” kata dia.
    “Dalam setiap Pilpres, setiap Pilkada, setiap Pileg, ada saja satu atau dua orang. Itu tidak signifikan. Itu biasa dalam demokrasi. Itulah demokrasi kita yang harus kita hargai, kita hormati,” pungkas dia.
    (Penulis: Irfan Kamil, I Putu Gede Rama Paramahamsa, Shinta Dwi Ayu | Editor: Icha Rastika, Irfan Maullana, Fabian Januarius Kuwado, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.