Jenis Media: Metropolitan

  • Tom Lembong Jadi Tersangka, Surya Paloh Berharap Tidak ada Kriminalisasi

    Tom Lembong Jadi Tersangka, Surya Paloh Berharap Tidak ada Kriminalisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal penetapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Co-Caption Timnas Anies-Muhaimin (Amin), Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. 

    Untuk diketahui, Nasdem merupakan salah satu partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 lalu. 

    Surya mengatakan, hal tersebut amat memprihatinkan. Dia menyoroti bahwa kasus Tom merupakan dugaan korupsi yang terjadi hampir 10 tahun lalu. Kasus itu yakni dugaan korupsi izin impor gula pada saat Tom menjabat Mendag 2015-2016 lalu. 

    Adapun dia mengharapkan penegak hukum menangani kasus-kasus aktual yang terjadi belakangan ini. Dia menyinggung soal penemuan uang hampir Rp1 triliun di rumah salah satu tersangka kasus dugaan suap vonis Ronald Tannur.

    “Katakan lah ada penggerebekan temuan sejumlah dana yang cukup besar hampir Rp1 triliun, penangkapan juga pada dua-tiga hakim yang turut berkonspirasi dalam meloloskan suatu perkara, saya pikir kita apresiasi,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2024). 

    Menurut Surya, penetapan Tom sebagai tersangka cukup mengejutkan berbagai pihak termasuk dirinya. Apalagi, kasus itu terjadi sekitar 2015-2016 lalu. 

    “Enggak ada angin, enggak ada hujan tiba-tiba ada Tom Lembong, kebijakannya salah dianggap, 10 tahun yang lalu. Kita juga terkejut itu,” tutur pengusaha itu. 

    Surya lalu berpesan agar pemerintahan harus membangun kepercayaan diri, bukan pesimisme. Dia menilai mencari kesalahan-kesalahan masa lalu adalah bentuk pesimisme. 

    “Kalau mencari masalah-masalah masa lalu itu barang kali lebih banyak pesimisme bukan optimisme,” katanya. 

    Kendati anggapan tersebut, Surya enggan merespons apabila ada pertanyaan besar di balik kasus yang menjerat Tom saat ini. Dia menyatakan tidak akan mencampuri masalah penegakan hukum. 

    Dia pun berharap agar penanganan kasus impor gula itu bukan suatu bentuk kriminalisasi maupun politisasi terhadap Tom. 

    “Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada apes aja,” kata pemilik Media Group itu.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. 

    Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih. 

    Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan. 

    “Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

  • Keluarkan Instruksi Menteri, Meutya Hafid Bakal Tindak Tegas Pegawai Komdigi yang Terlibat Judi Online

    Keluarkan Instruksi Menteri, Meutya Hafid Bakal Tindak Tegas Pegawai Komdigi yang Terlibat Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 tentang Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). 

    Menurut Meutya, instruksi ini merupakan langkah atau wujud komitmen Kemkomdigi terhadap pemberantasan judi online yang dimulai dari lingkup internal Komdigi.

    Dalam Instruksi Menteri tersebut, Menkomdigi menginstruksikan seluruh pegawai Kemkomdigi untuk melaksanakan dan menaati Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (online).

    Pakta tersebut berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring baik di dalam maupun luar kedinasan yang telah ditandatangani oleh para pegawai sejak Juli 2024. 

    Tak hanya itu, dalam instruksi tersebut ditegaskan larangan pegawai Kemkomdigi untuk berkomunikasi, memengaruhi, dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan perjudian online.

    Menkomdigi Meutya Hafid menekankan kepada seluruh sivitas Kemkomdigi untuk bersinergi dan berkomitmen bersama untuk memberantas judi online. 

    Sebab, Kemkomdigi tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani judi online, diperlukan kolaborasi, sinergi dan komitmen dengan penuh tanggung jawab dari seluruh sivitas Kemkomdigi.

    “Instruksi ini diambil sebagai bentuk nyata dari komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari dampak judi online,” kata Meutya dalam keteranganya, Jumat (1/11/2024).

    Meutya menyebut, Kemkomdigi juga akan terbuka kepada publik terkait perkembangan pemberantasan judi online melalui situs Kemkomdigi dan kanal publik lainnya untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

    Instruksi ini mulai berlaku hari ini 1 November 2024 dan diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam pemberantasan judi online di Indonesia. 

    “Pemerintah bersama masyarakat, akan terus mengawal dan menjaga agar Indonesia bebas dari kegiatan judi online yang merugikan masyarakat,” ujar Meutya.

    Sebelumnya, Polisi mengamankan 11 orang terkait dengan kasus dugaan judi online. Diantara 11 orang tersebut terdapat oknum yang diduga pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam mengatakan tak hanya oknum dari Komdigi, terdapat beberapa warga sipil juga diamankan oleh Kepolisian.

    “ini 11 orang, beberapa orang diantaranya adalah oknum pegawai kemkomdigi, antara lain ada juga staf staf ahli dari Komdigi,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

  • Melihat Lagi Fantastisnya Keuntungan yang Didapat ASN Komdigi saat Terlibat Judol

    Melihat Lagi Fantastisnya Keuntungan yang Didapat ASN Komdigi saat Terlibat Judol

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diduga terlibat kasus judi online di Kota Bekasi mendapatkan keuntungan Rp8,5 juta per situs.

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Wira Satya Triputra saat ditemui di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi, pada Jumat.

    “Dibina seribu situs. Dijaga supaya gak keblokir,” kata pelaku ketika ditanyai oleh Wira saat ditemui di kawasan tersebut.

    Seorang pegawai dari Komdigi yang belum diketahui identitasnya tersebut mengatakan terdapat 1.000 situs judi online yang dijaga olehnya agar tak kena blokir dan 4.000 situs yang dilaporkan ke atasannya untuk diblokir.

    Wira menjelaskan pelaku mengaku mendapatkan senilai Rp8,5 juta dari tiap situs judi online yang tak diblokir. Dari hasil menjaga situasi itu, dia bahkan dapat memberi upah sejumlah pegawai sebagai admin dan operator senilai Rp5 juta tiap bulannya.

    “Para pegawai tersebut bekerja di ruko yang dijadikan semacam ‘kantor satelit’. Mereka bekerja dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB,” katanya.

    Kantor itu didirikan atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan dari atasannya di Kementerian Komdigi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi menyebutkan 11 orang ditangkap terkait kasus judi online. Dari 11 orang yang ditangkap itu, tercatat 10 orang di antaranya adalah pegawai dan staf ahli di Kementerian Komdigi.

    “Ada 10 (pegawai Komdigi),” katanya di kawasan Rose Garden, Kota Bekasi, pada Jumat.

    Ade Ary belum memberi penjelasan lebih lanjut terkait kasus itu. Identitas para pelaku juga belum diungkap.

    Menurut dia, kasus itu masih dalam pengembangan. Polisi bakal menyampaikan keterangan rinci apabila datanya sudah lengkap. “Masih pengembangan ya,” ucapnya.

    Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat.

    “Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Kemkomdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Ade Ary menjelaskan, pegawai Kementerian Komdigi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi online hingga memblokir. Namun mereka menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online.

    Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. “Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan, kalau sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” katanya.

  • Sukseskan Pilkada, Polda Metro Jaya gelar pelatihan komunikasi publik

    Sukseskan Pilkada, Polda Metro Jaya gelar pelatihan komunikasi publik

    Jakarta (ANTARA) – Bidang Humas Polda Metro Jaya menyelenggarakan pelatihan strategi komunikasi publik dalam rangka mengasah kemampuan dan keterampilan personelnya menjelang Pilkada DKI Jakarta.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya yang disampaikan di Jakarta, Jumat, mengatakan, pelatihan ini sebagai inisiatif strategis untuk mengoptimalkan strategi komunikasi publik.

    “Terutama dalam mewujudkan manajemen media yang efektif, teknik penyampaian pesan humas yang akurat serta keterampilan yang mumpuni untuk humas Polri,” katanya.

    Ade Ary menyebutkan, pelatihan ini penting, mengingat peran humas Polri sebagai “counter opinion” yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

    Ade Ary menjelaskan, dengan peningkatan kemampuan yang berkelanjutan, personelnya akan lebih profesional dan dapat mengelola setiap situasi dengan baik.

    Polda Metro Jaya mengemban amanah penting dalam mengelola informasi Kepolisian serta membangun citra positif Polri di mata masyarakat.

    Karena itu, personel humas harus dibekali dengan pengetahuan dan teknik komunikasi publik yang memadai untuk mendukung fungsi tersebut. Pelatihan ini juga merupakan bentuk keseriusan dalam menanggapi dinamika komunikasi era digital yang terus berkembang.

    Terlebih lagi, dengan kompleksitas isu yang berkembang di masyarakat, pelatihan ini sebagai langkah proaktif dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang muncul, khususnya dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.

    Dalam pelatihan tersebut, Polda Metro mengundang narasumber, yakni dosen ilmu komunikasi Bina Nusantara University Jakarta, Rahmat Edy Irawan.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI kawal madrasah untuk jamin mutunya

    DKI kawal madrasah untuk jamin mutunya

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta berkomitmen terus mengawal madrasah-madrasah di Jakarta dengan menggandeng para pegiat pendidikan untuk menjamin mutu di lembaga pendidikan tersebut.

    “Terkait dengan kualitas dan mutu madrasah, kami bersama-sama dengan para penggiat, pemenang (kompetisi) bidang madrasah berupaya terus mengembangkan budaya mutu yang ada di madrasah-madrasah di Jakarta,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag DKI Jakarta Adib di Jakarta, Jumat.

    Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta mengembangkan penjaminan mutu madrasah di DKI Jakarta yang melibatkan para ahli, konsultan dan para penggiat pendidikan. Dengan demikian diharapkan budaya mutu di madrasah-madrasah terus dapat ditingkatkan.

    Kanwil Kemenag DKI, khususnya Bidang Pendidikan Madrasah saat ini fokus pada mutu madrasah. Hal ini merupakan sebuah cikal bakal mengembangkan sebuah penjaminan mutu di madrasah yang ada di Jakarta.

    “Dengan budaya mutu ini kita harapkan madrasah-madrasah di Jakarta baik negeri maupun swastanya adalah menjadi madrasah-madrasah unggul,” tutur dia.

    Adib menambahkan, madrasah saat ini menjadi lembaga pendidikan alternatif pertama di Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan anak-anak mereka ke madrasah saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819, yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta. Dari jumlah ini, sebanyak 22 sekolah merupakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau setara Sekolah Dasar, 42 Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri atau setara Sekolah Menengah Pertama dan 22 Madrasah Aliyah (MA) negeri atau setara SMA.

    Sedangkan untuk Raudhatul Athfal (RA) swasta atau setara jenjang pendidikan anak usia dini akan didorong menjadi RA negeri. Salah satunya RA di Jakarta Selatan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bimtek KPPS untuk cegah pemungutan suara ulang di Pilkada

    Bimtek KPPS untuk cegah pemungutan suara ulang di Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat menekankan pentingnya bimbingan teknis (bimtek) bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mencegah pemungutan suara ulang di Pilkada Jakarta 2024.

    “Pemungutan suara ulang harus diantisipasi dan ditekankan kepada KPPS pada bimbingan teknisnya agar mereka tidak ragu di dalam mengambil keputusan,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma di Jakarta, Jumat.

    Menurut Dhany, pemungutan suara ulang harus menjadi perhatian semua pihak sebagaimana telah disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Hal ini berkaca dari penyelenggaraan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 043, Kelurahan Menteng.

    Baca juga: 5.000 lebih pemilih urus pindah lokasi memilih ke luar Jakarta

    Lokasi TPS tersebut juga berpindah dari sebelumnya yang beralamat di Jalan Taman Suropati Nomor 5, RT 005 RW 005, Menteng, Jakarta Pusat, ke Jalan Purwakarta Nomor 2A RT08/RW 05, Menteng, Jakarta Pusat.

    Pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mendapatkan surat suara tidak sesuai dengan yang seharusnya.

    Dhany berharap tidak ada lagi pemungutan suara ulang di TPS di permukiman elit pada pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024.

    KPU Kota Jakarta Pusat telah menetapkan DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan rincian 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki dan jumlah TPS sebanyak 1.542.

    Sedangkan KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Imigrasi beri layanan percepatan pembuatan paspor di akhir pekan

    Imigrasi beri layanan percepatan pembuatan paspor di akhir pekan

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi TPI Kelas I Jakarta Utara memberikan layanan percepatan pembuatan paspor kepada masyarakat yang membutuhkan layanan pembuatan dokumen perjalanan ke luar negeri di akhir pekan.

    “Kami menyiapkan kuota 30 setiap harinya pada Sabtu dan Minggu di Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3) Pasar Pagi Mangga Dua,” kata Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi TPI Kelas I Jakarta Utara, Rizki di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan, layanan ini diberikan untuk mempermudah masyarakat yang tidak dapat berkunjung untuk membuat paspor di hari kerja.

    “Untuk hari kerja layanan percepatan ini ada setiap harinya dengan kuota 20 orang per harinya,” kata dia.

    Ia menyebutkan, layanan percepatan ini akan memudahkan masyarakat dalam membuat pasport karena bisa siap dalam satu hari.

    Layanan ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti mendadak ingin ke luar negeri tapi masa berlaku paspor mereka habis.
    “Layanan ini dikenakan biaya percepatan sebesar Rp1 juta di luar biaya pembuatan paspor,” kata dia.

    Rizki mengatakan, pihaknya berkomitmen memberikan layanan maksimal kepada masyarakat untuk melayani dokumen perjalanan ke luar negeri.

    “Artinya layanan pembuatan paspor saat ini tidak ada hari libur karena di akhir pekan masyarakat juga mendapatkan layanan pembuatan paspor,” kata dia.

    Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Utara telah membangun wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Qriz Pratama mengatakan, dengan adanya komitmen ini maka warga akan mendapat pelayanan keimigrasian dengan maksimal.

    “Kami melakukan evaluasi dari pencanangan zona integritas yang telah lalu, apa yang menjadi kekurangan segera kita benahi,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Madrasah jadi lembaga pendidikan alternatif pertama di Jakarta

    Madrasah jadi lembaga pendidikan alternatif pertama di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta mengungkapkan bahwa saat ini madrasah menjadi lembaga pendidikan alternatif pertama bagi masyarakat di Jakarta.

    Hal ini dibuktikan dengan jumlah pendaftar melebihi daya tampung dalam setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    “M​​adrasah-madrasah kita mengalami kesulitan untuk menolak siswa-siswi yang tidak tertampung,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta Adib pada Kegiatan Penutupan Jakarta Madrasah Competition (JMC) 2024 di Jakarta, Jumat.

    Adib mencontohkan, Madrasah Aliyah (jenjang setara Sekolah Menengah Atas (SMA) 21 Jakarta di Cilincing, Jakarta Utara, mendapatkan pendaftar hingga 600 orang.

    Padahal, sekolah dengan prestasi 95 persen lulusan diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) tersebut hanya memiliki daya tampung sekitar 150 orang.

    “Dan hampir secara keseluruhan madrasah-madrasah kita sudah seperti itu sehingga tidaklah aneh ketika proses rekrutmen pendaftaran siswa bagi madrasah dibuka, itu masyarakat berbondong-bondong untuk mendaftarkan putra-putri mereka ke madrasah,” ujar Adib.

    Hal ini, kata dia, menjadi bukti madrasah-madrasah di Jakarta sudah menjadi tumpuan sekaligus mendapatkan tempat di tengah masyarakat.

    Adib mencatat, jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819, yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta. Dari jumlah ini, sebanyak 22 sekolah merupakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau setara Sekolah Dasar, 42 Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri atau setara Sekolah Menengah Pertama) dan 22 Madrasah Aliyah (MA) negeri.

    “Untuk Raudhatul Athfal (RA) atau setara jenjang pendidikan anak usia dini, kami akan dorong untuk menjadi RA negeri, di Jakarta Selatan,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polisi: Ada staf ahli Kementerian Komdigi terlibat judi online

    Polisi: Ada staf ahli Kementerian Komdigi terlibat judi online

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kota Bekasi, Jawa Barat.

    “Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Kemkomdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Ade Ary menjelaskan, pegawai Kementerian Komdigi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi online hingga memblokir. Namun mereka menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online.

    Saat ini pihaknya sedang melakukan penggeledahan di sebuah ruko Jalan Rose Garden, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan bahwa penyidik Kepolisian tengah memeriksa pegawai Kementerian Komdigi yang diduga terlibat kasus judi daring (online).

    “Terkait salah satu pegawai pada Kementerian Komdigi masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan,” kata Trunoyudo kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10).

    Namun dia belum merinci detail pegawai Komdigi yang diperiksa terkait kasus judi daring itu. “Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini. Karena itu, tunggu hasilnya dari penyidik,” katanya.

    Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memastikan komitmennya dalam pemberantasan judi online di Indonesia dan menyatakan kooperatif, mendukung dan mengikuti langkah hukum atas pemeriksaan dari Polri terhadap pegawai yang terindikasi terlibat judi online.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan penegak hukum atas pemeriksaan terhadap pegawai yang terindikasi terlibat judi online dan menginstruksikan jajarannya lainnya agar kooperatif apabila dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

    “Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” tegas Meutya dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (31/10).

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakpus rutin cek pasar untuk pastikan harga pangan tetap aman

    Jakpus rutin cek pasar untuk pastikan harga pangan tetap aman

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat rutin melakukan pengecekan ke pasar-pasar tradisional, swalayan dan pasar lokasi binaan di wilayah tersebut untuk memastikan harga pangan aman dan terkendali.

    “Kita rutin melakukan pengawasan pangan di pasar-pasar satu bulan sekali, semua kita cek mulai dari standar keamanan, stok dan juga harganya,” kata Kepala Suku Dinas (Kasudin) Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
    (KPKP) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Penty Yunesi Pudyastuti di Jakarta, Jumat.

    Penty menyebutkan, setiap melakukan pengawasan pangan pihaknya juga memonitor melalui Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) di wilayah ataupun penyuluh dan seksi terkait.

    Menurut Penty, ada beberapa pangan yang memiliki keadaan harga tidak tetap, bisa naik atau turun (fluktuasi). Seperti bawang merah, bawang putih, ayam, telur ayam, minyak goreng, cabai rawit merah, cabai merah keriting dan daging sapi.

    Naik-turunnya harga pangan, kata Penty, bisa disebabkan beberapa faktor. Antara lain permintaan yang lebih tinggi dibandingkan penawaran, beberapa momentum seperti saat bulan Ramadhan, akhir tahun ataupun faktor cuaca.

    Baca juga: Sudin KPKP Jakpus lakukan pengawasan pangan di pusat perbelanjaan

    Setiap minggunya, menurut dia, biasanya yang sering fluktuasi harga bahan pokok tersebut. “Kalau ga naik ya turun, atau bisa juga stabil, tapi semua harga pangan masih masuk kategori aman terkendali,” ujar Penty.

    Penty menyebutkan, harga bawang merah minggu ini berkisar Rp35 ribu per kilogram (kg), bawang putih bonggol Rp40 ribu, ayam ras Rp40 ribu, telur ayam Rp26 ribu per kg.

    Minyak goreng Rp17 ribu per liter (1 botol), cabai rawit merah Rp50 ribu per kg, cabai merah keriting Rp45 ribu dan daging sapi kisaran Rp130-140 ribu per kg.

    “Kalau telur dibandingkan minggu kemarin itu mengalami penurunan harga, dari Rp28 ribu per kg, jadi Rp26 ribu per kg,” katanya.

    Sudin KPKP Jakarta Pusat bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jakarta dan Dinas Kesehatan atau Suku Dinas Kesehatan juga sudah melakukan pengawasan keamanan pangan terpadu di beberapa pasar yang ada di Jakarta Pusat pada Selasa (8/10).

    Kesimpulan dari hasil pengujian dan pemeriksaan bahan pangan usai diuji coba, yakni seluruh sampel layak dikonsumsi 100 persen.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mewaspadai kenaikan harga lima komoditas pangan dengan mengecek langsung harga komoditas di daerah masing-masing.

    Adapun lima komoditas itu, yakni bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, jagung, dan minyak goreng. Langkah mengawasi komoditas tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024