Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • 2 Fokus Utama Kementerian Hukum yang Jadi Pecahan Kemenkumhan

    2 Fokus Utama Kementerian Hukum yang Jadi Pecahan Kemenkumhan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebutkan pihaknya tengah fokus terhadap dua hal utama seusai Kemenkumham dipecah menjadi tiga kementerian. Dua hal tersebut berkaitan dengan kepegawaian karena harus segera rampung pada Juni 2025.

    Hal tersebut disampaikan oleh Supratman kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI guna membahas hubungan mitra kerja, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

    Adapun yang pertama, ujar Supratman adalah memastikan berjalannya rekrutmen penerimaan pekerjaan negeri sipil yang saat ini memang sedang berlangsung.

    “Ini adalah bagian awal untuk menentukan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembangunan SDM itu akan menentukan keberhasilan satu institusi ataupun kelembagaan kenegaraan yang kita miliki,” tuturnya.

    Supratman menambahkan, yang kedua pihaknya akan berfokus pada sistem merit (kebijakan dan manajemen ASN) dalam upaya untuk promosi seperti kenaikan pangkat dan lainnya. 

    Oleh sebab itu, lanjut dia, saat ini tim yang dimpimpin oleh Sektetaris Jenderal sedang berupaya mengintergarsikan seluruh sistem yang ada di Kemenkumham.

    “Di semua Direktorat Jeneral maupun Badan untuk bisa diakses oleh publik dan ini akan kita lakukan secara terbuka. Itu saya pikir yang perlu kami sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian,” pungkasnya.

    Sementara itu di sisi regulasi, kata Supratman, pihaknya diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan upaya review terhadap seluruh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Peraturan Menteri.

    “Agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya satu langkah dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045,” tandasnya.

    Lebih lanjut, walaupun dalam masa transisi saat ini, Supratman mengatakan semua layanan publik tetap berjalan sebagaimana adanya. Sebab itu, dia berharap bisa bersinergi dengan Komisi XIII DPR RI agar Kementerian Hukum bisa menjadi kementerian yang lebih transparan dan akuntabel.

    “Dan semua tenaga-tenaga yang akan bekerja bersama-sama dalam rangka mendukung program-program pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, itu bisa berjalan,” katanya.

    Sebagai informasi, Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) saat ini telah dipecah menjadi tiga kementerian menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

  • Polisi kerahkan 1.994 personel untuk amankan reuni 411 di Jakarta

    Polisi kerahkan 1.994 personel untuk amankan reuni 411 di Jakarta

    Ilustrasi pengamanan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Pusat.

    Polisi kerahkan 1.994 personel untuk amankan reuni 411 di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 04 November 2024 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian mengerahkan sebanyak 1.994 personel gabungan guna mengamankan reuni aksi 411 dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam termasuk Front Persaudaraan Islam (FPI) di Masjid Istiqlal menuju depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

    “Dalam rangka pengamanan aksi reuni 411 dari ormas Islam dan lain-lain yang bergerak dari Masjid Istiqlal, Istana Negara dan sekitarnya, kami melibatkan 1.994 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin.

     

    Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara. Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan Istana Negara.

    Polisi memfokuskan pengamanan di kawasan silang Monas Barat Daya sebanyak 450 personel, lalu di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat 342 personel, kawasan Istana Negara 283 personel dan di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) 184 personel.

    Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional. Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan. 

    Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan. Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain,” ucap Susatyo.

    Lebih lanjut, Susatyo menyebut personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya. Aksi ini dijadwalkan melibatkan berbagai ormas diantaranya dari Persada 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Jawara se-Jabodetabek, serta ormas dan komunitas lainnya termasuk para aktivis, pemuda dan mahasiswa.

    Tuntutan yang dibawa antara lain, adili Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dan tangkap sosok terduga pemilik akun Fufufafa. Aksi disebut dimulai pukul 13.00 WIB dengan titik kumpul di depan Masjid Istiqlal kemudian berjalan menuju Istana Negara.

    Sumber : Antara

  • 2 Soal Harga Jam Tangannya, Dirdik Jampidsus Kejagung Angkat Bicara Nasional

    2 Soal Harga Jam Tangannya, Dirdik Jampidsus Kejagung Angkat Bicara Nasional

    Soal Harga Jam Tangannya, Dirdik Jampidsus Kejagung Angkat Bicara
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung
    Abdul Qohar
    angkat bicara mengenai harga jam tangannya yang saat ini menjadi polemik di masyarakat.
    “Ini jam tangan saya, yang saya pakai ini, sudah saya beli sejak lima tahun yang lalu dan selalu saya pakai, termasuk kawan-kawan (awak media) selalu meliput konferensi pers dengan saya, lihat juga ‘kan? Saya juga bertanya, kenapa baru sekarang ditanya? ‘Kan gitu,” kata Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Minggu (4/11/2024).
    Qohar mengungkapkan bahwa dirinya membeli jam tangan analog itu seharga Rp 4 juta di pasar sebelum dirinya menjabat sebagai Dirdik Jampidsus.
    Ia juga mengaku tidak tahu merek jam tangannya.
    “Saya tidak pernah punya jam tangan mahal, apalagi jam mewah. Ini saya enggak tahu mereknya apa,” ucapnya.
    Qohar pun menyayangkan bahwa jam tangannya menjadi polemik di tengah masyarakat lantaran disebut mirip dengan jam tangan mewah dengan harga mencapai miliaran rupiah.
    “Saya bisa luruskan, ya. Jadi, jam tangan saya ini lima tahun yang lalu harganya Rp 4 juta. Kalau kurang yakin, panggil ahli jam, periksa bersama-sama,” ujarnya.
    Adapun jam tangan yang dikenakan oleh Dirdik Abdul Qohar pada beberapa konferensi pers menjadi perdebatan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial.
    Warganet menduga bahwa jam tangan yang dikenakan Qohar bermerek Audemars Piguet dan diperkirakan harganya mencapai Rp 1 miliar.
    Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Qohar pun jadi sorotan.
    Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan terakhir per tanggal 31 Januari 2024, total harta kekayaan Qohar adalah sebesar Rp 5,6 miliar dan jam tangan tersebut tidak dimasukkan daftar harta kekayaannya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Ironi Skandal Judi Online di Komdigi Nasional

    9 Ironi Skandal Judi Online di Komdigi Nasional

    Ironi Skandal Judi Online di Komdigi
    Penyuluh Antikorupsi Sertifikasi | edukasi dan advokasi antikorupsi. Berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya integritas dan transparansi di berbagai sektor
    PEPATAH
    “tangan yang seharusnya melindungi, malah mengambil keuntungan” menggambarkan ironi mendalam dalam skandal
    judi online
    terbaru.
    Pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terlibat dalam praktik yang mencederai kepercayaan publik.
    Dalam era reformasi yang seharusnya membawa perubahan positif dan transparansi, kejadian ini menjadi pukulan telak terhadap upaya memperbaiki integritas institusi pemerintah.
    Ketika masyarakat mengharapkan pelayan publik untuk menjadi teladan dalam etika dan tanggung jawab, justru mereka yang ditugaskan untuk melindungi nilai-nilai tersebut malah terjerat dalam skandal judi online.
    Situasi ini tidak hanya merugikan citra Komdigi, tetapi juga mempertegas perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem dan mekanisme yang ada, agar reformasi yang diusung tidak sekadar menjadi jargon, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
    Di saat masyarakat mengharapkan perlindungan, mereka malah menciptakan jaringan kerugian yang merugikan banyak orang.
    Situasi ini tidak hanya menunjukkan kegagalan moral, tetapi juga mengingatkan kita bahwa dalam dunia digital yang semakin rumit, integritas dan akuntabilitas adalah hal yang tidak bisa ditawar.
    Skandal judi online yang terungkap baru-baru ini menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai etika sebagai tanggung jawab bersama, terutama bagi mereka yang berperan sebagai pelayan publik.
    Tindakan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh institusi pemerintah dalam mempertahankan integritas dan kepercayaan masyarakat.
    Dalam konteks ini, kasus yang melibatkan oknum pegawai Komdigi menjadi sorotan utama.
    Pada Jumat, 1 November 2024, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa dari 11 orang yang ditangkap, 10 orang di antaranya adalah pegawai Komdigi.
    Dalam keterangan persnya, Ade juga menyoroti bahwa salah satu yang terlibat adalah staf ahli dari kementerian tersebut.
    Penangkapan ini semakin menambah kekhawatiran tentang integritas dan transparansi di institusi pemerintah, di tengah berbagai isu yang tengah berkembang di masyarakat saat ini.
    Seharusnya, Komdigi berperan aktif dalam melindungi masyarakat dari konten negatif seperti judi online.
    Namun, dalam konteks perkembangan teknologi yang seharusnya membawa inovasi dan kemajuan, kasus ini justru memperlihatkan sisi gelap yang sangat mengkhawatirkan. Beberapa oknum di dalam kementerian ini terlibat dalam praktik ilegal yang merugikan.
    Dalam pengakuan yang mengejutkan, salah satu pegawai menyatakan bahwa mereka bisa meraup keuntungan hingga Rp 8,5 juta per situs judi online yang berhasil mereka “jaga” dari pemblokiran.
    Dengan lebih dari 1.000 situs yang dikelola, iming-iming uang yang menggiurkan ini menjadi magnet yang sulit ditolak.
    Praktik judi online yang seharusnya dibasmi malah diperlakukan sebagai peluang bisnis yang menguntungkan.
    Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika di kalangan pegawai publik, khususnya pejabat di Komdigi, yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
    Menariknya, para pegawai ini tidak bekerja di kantor resmi kementerian, melainkan dari ruko di Bekasi yang disulap menjadi “kantor satelit.”
    Praktik judi online ini menambah nuansa komedi dalam tragedi yang menggelisahkan, di mana mereka menjalankan aktivitas yang jelas bertentangan dengan tugas utama kementerian untuk melindungi masyarakat dari konten negatif.
    Pertanyaan pun muncul, di mana moralitas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara?
    Dengan jam kerja yang teratur, aktivitas ini jelas bukan sekadar pekerjaan sambilan, melainkan jaringan terorganisir yang mencerminkan betapa jauh mereka menyimpang dari tugas pokoknya.
    Dalam situasi ini, nilai-nilai etika seolah terabaikan demi keuntungan finansial, mencerminkan betapa jauh mereka melenceng dari tanggung jawab sebagai pelayan publik.
    Di tengah kesibukan mereka menjaga situs judi online, moralitas pegawai ini patut dipertanyakan. Di mana tanggung jawab mereka sebagai abdi negara yang seharusnya melindungi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat?
    Apakah keuntungan materi dapat menghapus rasa bersalah atau bahkan tanggung jawab sosial mereka?
    Dengan terlibat dalam menjaga situs judi online, mereka secara langsung berkontribusi pada kerugian masyarakat, yang berdampak tidak hanya secara finansial, tetapi juga psikologis, menciptakan siklus penderitaan yang dapat merusak kehidupan individu dan keluarga.
    Skandal judi online ini menegaskan bahwa menjaga nilai-nilai etika adalah tanggung jawab kita bersama, terutama bagi mereka yang berperan sebagai pelayan publik.
    Hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dan pentingnya integritas dalam pelayanan publik. Praktik judi online berpotensi merusak kehidupan banyak orang, meninggalkan dampak negatif yang berkepanjangan, dan menambah beban sosial yang sudah ada.
    Kasus judi online yang terungkap di tubuh Komdigi juga menggarisbawahi perlunya reformasi dalam pengawasan internal di kementerian.
    Para pemimpin dan pengambil keputusan di Komdigi harus memberikan perhatian serius untuk memastikan setiap pegawai memahami dan mematuhi kode etik serta prinsip integritas yang berlaku.
    Dengan langkah tepat, diharapkan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan praktik ilegal lainnya dapat diminimalkan.
    Pendidikan dan penegakan etika kerja dan integritas harus menjadi prioritas utama agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.
    Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang bersih dan bebas dari praktik ilegal semacam ini, sehingga kepercayaan terhadap institusi pemerintah dapat terjaga.
    Pentingnya sistem pelaporan yang transparan juga tidak bisa diabaikan. Membangun mekanisme yang aman bagi pegawai untuk melaporkan praktik-praktik mencurigakan akan sangat membantu.
    Pegawai harus merasa dilindungi saat melaporkan tindakan tidak etis tanpa takut akan pembalasan. Ini menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berintegritas.
    Lebih jauh lagi, pengawasan internal yang efektif di Komdigi tidak hanya akan mencegah kasus judi online, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
    Melakukan audit rutin terhadap kegiatan dan proyek yang dijalankan oleh pegawai dapat membantu mendeteksi anomali dan mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang.
    Selain itu, kerja sama yang erat dengan pihak kepolisian dan instansi penegak hukum lainnya sangatlah penting. Dengan kolaborasi ini, setiap indikasi pelanggaran hukum dapat segera ditindaklanjuti dan diinvestigasi.
    Penulis yakin bahwa bukan hanya kasus ini yang terungkap, tetapi masih banyak kasus besar lainnya yang melibatkan pegawai pemerintah di kementerian maupun daerah yang melakukan hal serupa.
    Inilah saatnya untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh di level kementerian dan lembaga pemerintah.
    Kasus judi online ini juga menjadi panggilan bagi masyarakat untuk lebih peka terhadap praktik-praktik yang merugikan.
    Dalam era digital saat ini, kita harus berani mengambil tindakan untuk melawan ketidakadilan. Kesadaran kolektif masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik ilegal.
    Reformasi internal di Komdigi dan lembaga pemerintah lainnya harus menjadi prioritas utama, agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.
    Mari kita dorong transparansi, akuntabilitas, dan keberanian untuk melaporkan tindakan yang merugikan. Kesadaran kolektif kita adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang berarti.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas… Megapolitan

    5 Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas… Megapolitan

    Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pertarungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 semakin menarik karena masih sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang.
    Hasil rilis dari tiga lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI), Parameter Politik Indonesia (PPI), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menunjukkan bahwa elektabilitas ketiga pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang bertarung pada
    Pilkada Jakarta 2024
    belum menyentuh angka di atas 50 persen.
    Hal ini membuat peluang Pilkada Jakarta 2024 berlangsung satu putaran seperti yang diharapkan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 dan 3,
    Ridwan Kamil
    -Suswono dan
    Pramono Anung
    -Rano Karno, tampaknya tak akan terealisasi.
    Berdasarkan hasil survei LSI, elektabilitas Pramono-Rano sebesar 41,6 persen, Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen, dan 6,6 persen untuk pasangan cagub-cawagub nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Sementara itu, survei PPI memperlihatkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono 47,8 Persen, Pramono-Rano 38 Persen, dan Dharma-Kun 4,3 Persen.
    Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen, Pramono-Rano 37,1 persen, dan Dharma-Kun 4,0 persen.
    Dari hasil survei ketiga lembaga survei tersebut, ini membuktikan bahwa cagub-cawagub yang disokong kekuatan politik raksasa seperti Ridwan Kamil-Suswono belum tentu bisa menguasai pertandingan.
    Pramono Anung pernah menyampaikan bahwa pertarungan dalam pilkada adalah tentang sosok atau figur, bukan partai politik.
    “Karena pertarungan dalam Pilgub (Pilkada Jakarta) ini bukan pertarungan partai politik, bukan pertarungan seperti legislatif, tapi ini pertarungan figur,” kata Pramono Anung di Cipete, Rabu (16/10/2024).
    Di tengah masa kampanye Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada kesempatan berbeda, tetapi dalam waktu yang berdekatan.
    Ridwan Kamil bertemu Prabowo
    untuk makan malam bersama di Rumah Makan Garuda, Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/11/2024) malam.
    Sehari berselang, Jumat (1/11/2024) sekitar pukul 14.30 WIB, Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
    Ridwan Kamil tak menampik bahwa pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi berkaitan dengan Pilkada 2024 Jakarta.
    “Ya, sebenarnya intinya membahas hal-hal yang sifatnya umum. Tapi kan, karena itu perhelatan pilkada, ya tentunya itu juga, simbol ya bahwa ada dukungan,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/11/2024).
    Ridwan Kamil mendapat pesan langsung dari pertemuannya dengan Prabowo. Pesan tersebut masih berkaitan dengan Pilkada 2024 Jakarta.
    “Dengan ajak makan malam, ya memberi pesan, memang Pak Prabowo sangat-sangat mendukung kita (pada Pilkada Jakarta),” kata Ridwan Kamil.
    Pesan dan nasihat juga diterima Ridwan Kamil saat bertemu Jokowi. Salah satu nasihat yang diberikan Jokowi kepadanya adalah mengenai pembangunan Jakarta di masa depan.
    “Pak Jokowi juga sama. Kita diberi kesempatan dan diberi nasihat. Kebetulan beliau kan mantan gubernur Jakarta ya. Sehingga, nasihat-nasihatnya nanti memperkuat bagaimana membangun Jakarta ke depan,” ucap dia.
    Berkait pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi, Pramono enggan untuk berkomentar.
    “Terhadap pasangan lain saya enggak mau komentar,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).
    Ditemui di lain kesempatan, Pramono juga enggan memberikan tanggapannya soal pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi.
    Ia hanya mendoakan agar kondisi seluruh kandidat pada Pilkada Jakarta 2024 baik-baik saja.
    “Kalau saya ya, Alhamdulillah, kita doakan semuanya sehat,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Minggu.
    Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai langkah Ridwan Kamil bertemu dengan Prabowo Jokowi merupakan upaya untuk meningkatkan elektabilitasnya yang stagnan.
    “Saya kira jawaban yang tersedia dari pertemuan itu (pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi) tidak lain dan tidak bukan ya memang (untuk menaikkan elektabilitas),” ungkap Ray dalam program Sapa Indonesia Akhir Pekan Kompas TV, dikutip dari video YouTube
    Kompas TV
    , Sabtu.
    Ray berpandangan bahwa pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi menjadi cara bagi Ridwan Kamil untuk lebih banyak mendulang suara pemilih di Jakarta.
    “Saya kira salah satu faktor yang paling utama mengapa Ridwan Kamil sekarang seperti (berupaya) mendulang suara dari dua tokoh ini (Prabowo dan Jokowi) adalah karena kelihatan elektabilitas beliau itu relatif stagnan di Jakarta akhir-akhir ini,” kata Ray.
    Ray menyampaikan, stagnannya elektabilitas Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta menjelang hari pencoblosan yang tinggal beberapa minggu ke depan sangat berisiko.
    Karena itu, pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi dilakukan guna meningkatkan suara dukungan.
    “Ya beliau (Ridwan Kamil) membutuhkan semacam
    support
    baru, dulangan suara baru dari dua tokoh ini (Prabowo dan Jokowi),” imbuhnya.
    Namun, Ridwan Kamil menepis spekulasi soal pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi karena elektabilitasnya yang stagnan dan cenderung turun.
    Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengeklaim, tingkat elektabilitasnya masih lebih tinggi dibandingkan Pramono Anung.
    “Tidak, elektabilitas saya kan lebih tinggi dari Mas Pram (Pramono Anung). Tidak ada masalah,” ujar Ridwan Kamil di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.
    Ridwan Kamil menyampaikan, pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi merupakan sinyal kuat bahwa dirinya didukung oleh dua elite politik tersebut.
    “Pertemuan itu artinya, dua presiden itu mendukung pasangan Rido (Ridwan Kamil-Suswono). Udah itu aja, jangan ditafsir macam-macam. Kalau tidak mendukung, ngapain diterima, diberi waktu eksklusif. Ngapain di-posting di IG-nya masing-masing,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengingatkan agar pihak-pihak lain tidak mengeklaim dukungan dari Prabowo dan Jokowi tanpa dasar.
    “Itu menunjukkan secara tersirat, dua presiden itu mendukung, ya kira-kira begitu. Kenapa? Untuk menutupi seolah-olah ada klaim dari yang lain-lain, bahwa yang didukung adalah yang lain-lain gitu. Makanya saya balikin, jangan suka ngeklaim,” ungkap dia.
    Berdasarkan survei yang dirilis oleh Charta Politika Indonesia akhir September 2024 lalu, dukungan Prabowo maupun Jokowi memiliki pengaruh bagi pemilih di Jakarta, tetapi tidak terlalu signifikan.
    Responden yang menyatakan akan memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta 2024 yang didukung Prabowo berjumlah 21,7 persen.
    Sebanyak 59,1 persen responden tidak memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Prabowo, sedangkan 19,3 persen responden tidak menjawab.
    Sementara itu, 16,8 persen responden menyatakan akan memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Jokowi.
    Namun, 64,4 persen responden tidak memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Jokowi, dan 18,8 persen responden menyatakan tidak tahu.
    Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan Ridwan Kamil untuk menaikkan elektabilitasnya yang dianggap stagnan.
    “Untuk menaikkan elektabilitas, tidak ada lagi selain mendapatkan dukungan dan simpati publik dengan turun langsung, dengan membangun ikatan emosional dengan warga Jakarta dan komunitas-komunitas pemilih, itu harus dilakukan,” ungkap Ujang kepada
    Kompas.com
    , Minggu.
    Ujang menyampaikan, ada empat hal yang harus dimiliki seseorang ketika hendak maju pada Pilkada Jakarta, yakni popularitas, elektabilitas, visibilitas, dan akseptabilitas.
    Menurut Ujang, faktor akseptabilitas atau penerimaan dari warga Jakarta saat ini begitu penting bagi Ridwan Kamil.
    “Penerimaan dari warga Jakarta ke Ridwan Kamil menjadi penting. Makanya ada penolakan-penolakan dari warga itu kan enggak bagus, memengaruhi elektabilitas Ridwan Kamil sehingga tidak naik-naik, di saat yang sama Pramono-Rano terus naik elektabilitasnya,” kata Ujang.
    Di lain sisi, Ujang menyampaikan bahwa Ridwan Kamil juga harus menawarkan visi dan misi serta gagasan dan program terbaik yang bisa menjadi solusi atas permasalahan warga Jakarta.
    Namun, apa yang ditawarkan ke warga harus lebih realistis dan rasional, serta lebih terukur.
    “(Visi, misi, program, dan gagasan yang ditawarkan Ridwan Kamil) harus beda, yang unggul dari kandidat-kandidat lain sehingga warga Jakarta melihat ide, gagasan, program, visi, misi Ridwan Kamil itu berbeda dan disambut baik oleh warga, menjadi kebutuhan bagi warga untuk menjadi solusi bagi warga Jakarta,” tuturnya.
    (Penulis: Shela Octavia, Achmad Nasrudin Yahya, Ruby Rachmadina, I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Irfan Maullana, Jessi Carina, Fitria Chusna Farisa, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Ardito Ramadhan)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Jokowi Masih Berpengaruh dalam Menentukan Pilihan Warga Jateng Regional

    3 Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Jokowi Masih Berpengaruh dalam Menentukan Pilihan Warga Jateng Regional

    Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Jokowi Masih Berpengaruh dalam Menentukan Pilihan Warga Jateng
    Editor
    KOMPAS.com
    – Survei
    Litbang Kompas
    untuk Pemilihan Kepala Daerah atau
    Pilkada Jawa Tengah 2024
    menunjukan bahwa sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) masih berpengaruh dalam menentukan pilihan warga Jawa Tengah.
    Berdasarkan survei yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober-20 Oktober 2024 itu, ada 43,9 persen responden yang mempertimbangkan memilih calon kepala daerah (gubernur) Jawa Tengah yang didukung Jokowi.
    Di sisi lain, 42,4 persen responden menyatakan tidak mempertimbangkan faktor ini, sementara 13,7 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
    Selain itu, survei ini juga mengungkap bahwa mayoritas publik Jawa Tengah puas terhadap kinerja Jokowi selama dua periode masa jabatannya.
    Sebanyak 79,1 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi, sementara 17,9 persen mengaku tidak puas, dan 3,0 persen sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
    Tidak hanya Jokowi, sosok presiden terpilih Prabowo Subianto juga memiliki pengaruh di Pilkada Jawa Tengah.
    Sebanyak 41,2 persen responden menyatakan akan mempertimbangkan memilih calon yang didukung Prabowo, sementara 44,7 persen lainnya tidak menjadikannya sebagai pertimbangan, dan 14,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
    Peneliti Litbang Kompas M Toto Suryaningtyas mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat dukungan dari tokoh-tokoh nasional seperti Jokowi dan Prabowo tetap dipertimbangkan oleh pemilih.
    Misalnya, kata Toto, peristiwa-peristiwa menjelang Pemilihan Presiden 2024, termasuk terjadinya keretakan hubungan antara PDI-P dan Jokowi.
    “Faktor resistensi ke PDI-P dan Mega lebih besar daripada Jokowi-Prabowo. Itu dampak peristiwa pra Pemilu 2024 yang lalu. Intinya beberapa peristiwa jelang Pilpres saat pecah kongsi PDI-P-Jokowi, (yang) masih berdampak hingga kini,” kata Toto, kepada Kompas.com, saat dihubungi, pada Minggu (3/11/2024).
    Selain Jokowi dan Prabowo, tokoh lain yang memengaruhi pilihan pemilih adalah Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
    Survei ini mencatat bahwa 35,2 persen responden mempertimbangkan calon yang didukung oleh Gibran, sementara 47,7 persen tidak mempertimbangkannya, dan 17,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
    Di sisi lain, dukungan Ganjar Pranowo dipertimbangkan oleh 34,7 persen responden, dengan 50,0 persen responden tidak mempertimbangkan faktor tersebut, dan 15,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
    Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki tingkat dukungan yang lebih rendah dalam memengaruhi pilihan pemilih.
    Hanya 26,5 persen responden yang menyatakan akan mempertimbangkan calon yang didukung Megawati, sedangkan 57,1 persen tidak mempertimbangkannya, dan 16,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
    Survei ini melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Tengah.
    Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan
    margin of error
    lebih kurang 3,1 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Diduga Terima Uang Rp2,6 Miliar

    Eks Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Diduga Terima Uang Rp2,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA–Kejaksaan Agung mengungkap bahwa tersangka eks Dirjen Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahyono diduga menerima uang gratifikasi Rp2,6 miliar.

    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan bahwa tersangka Prasetyo Boeditjahyono terima uang Rp2,6 miliar melalui dua tahapan.

    Dia menjelaskan tahap pertama, tersangka Prasetyo Boeditjahjono menerima fee lewat pejabat pembuat komitmen (PPK) terdakwa Nur Setiawan Sidik sebesar Rp1,2 miliar dan tahap kedua sebesar Rp1,4 miliar dari PT WTJ.

    “Jadi total dia menerima uang yaitu sebesar Rp2,6 miliar,” tuturnya di Kejaksaan Agung Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Qohar mengemukakan akibat perbuatan tersangka Prasetyo Boeditjahjono tersebut, pembangunan jalan kereta api Besitang-Langsa kini tidak dapat difungsikan lagi.

    “Jalur tersebut mengalami amblas atau penurunan daya tanah dan tidak dapat teruji,” katanya.

    Menurutnya, berdasarkan hasil audit BPKP, negara telah mengalami kerugian sebesar Rp1.157.087.853.322. Dia juga menjelaskan bahwa tersangka Prasetyo Boeditjahjono kini telah ditahan selama 20 hari ke depan setelah diringkus di Hotel Arti Sumedang Jl Mayor Andurrahman Nomor 225 Kotakaler, Kecamatan Sumadang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

    “Tersangka ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan,” ujarnya.

  • 3 Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Jokowi Masih Berpengaruh dalam Menentukan Pilihan Warga Jateng Regional

    1 Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Elektabilitas Andika-Hendi 28,8 Persen, Luthfi-Yasin 28,1 Persen Regional

    Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Elektabilitas Andika-Hendi 28,8 Persen, Luthfi-Yasin 28,1 Persen
    Editor

    KOMPAS.com
    – Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru untuk Pemilihan Kepala Daerah atau
    Pilkada Jawa Tengah 2024
    .
    Hasil survei menunjukkan bahwa dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa–Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) dan Ahmad Luthfi–Taj Yasin (Luthfi-Yasin), bersaing ketat dalam perolehan elektabilitas.
    Berdasarkan survei yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober-20 Oktober 2024 itu, pasangan Andika-Hendi memperoleh elektabilitas 28,8 persen, sementara Luthfi-Yasin memperoleh elektabilitas 28,1 persen.
    Dengan hasil tersebut, elektabilitas kedua pasangan calon gubernur ini bisa dikatakan seimbang.
    “Hasil survei, elektabilitas kedua pasangan calon berimbang,” kata Peneliti Litbang Kompas M Toto Suryaningtyas, saat dihubungi
    Kompas.com
    , pada Minggu (3/11/2024).
    Toto mengungkapkan, dalam survei itu, ada 1 persen responden yang tidak memilih kedua pasangan calon.
    Selain itu, sebanyak 43,1 persen responden menyatakan masih belum menentukan pilihan atau tidak tahu akan mendukung siapa.
    Ia mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihan.
    Sebanyak 42,9 persen responden menyatakan masih menunggu proses kampanye dan atau debat
    Pilkada Jateng
    selesai.
    Hal ini menunjukkan bahwa kampanye dan debat publik akan menjadi momen penting dalam menentukan arah suara publik Jawa Tengah menjelang hari pemilihan.
    “Orang kan masih nunggu kan, memang mereka selama ini sudah dikenali sama Ahmad Luthfi, tapi kayaknya belum mantep banget. Karena tadinya mereka pikir (Luthfi) bareng Kaesang toh, tapi ternyata enggak,” ujar dia.
    Selain itu, ada 11,6 persen responden yang masih menunggu rekomendasi atau saran dari orang-orang yang mereka percayai.
    Sebanyak 4,1 persen lainnya belum cukup mengetahui latar belakang atau rekam jejak kedua pasangan calon.
    Survei ini melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di provinsi Jawa Tengah.
    Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan
    margin of error
    lebih kurang 3,1 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenko Perekonomian usul perpanjangan sejumlah insentif pada 2025

    Kemenko Perekonomian usul perpanjangan sejumlah insentif pada 2025

    salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

    “Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu.

    Ia menuturkan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

    Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.

    “Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujarnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketum IDI: Modal atasi masalah kesehatan adalah kolaborasi

    Ketum IDI: Modal atasi masalah kesehatan adalah kolaborasi

    Modal yang seharusnya kita bangun di dalam permasalahan kesehatan itu adalah membangun kolaborasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (Ketum IDI) Dr. dr. M. Adib Khumaidi Sp.OT menyampaikan modal yang harus dibangun bangsa Indonesia dalam mengatasi beragam persoalan kesehatan adalah kolaborasi.

    “Modal yang seharusnya kita bangun di dalam permasalahan kesehatan itu adalah membangun kolaborasi,” kata Adib saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Isu-Isu Krusial yang Dihadapi Pemerintahan Prabowo Subianto: Bidang Kesehatan”, sebagaimana dipantau di Jakarta, Minggu malam.

    Menurut dia, pemerintah saja tidak akan dapat mengatasi beragam persoalan kesehatan di tanah air, mulai dari pendistribusian tenaga kesehatan hingga penurunan kasus tuberkulosis.

    “Pemerintah pusat tidak akan mampu kalau tanpa kolaborasi, pemerintah daerah tidak akan mampu juga kalau tanpa kolaborasi,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Adib mencontohkan nilai penting dari peran kolaborasi itu dapat dilihat dari penanganan kasus COVID-19. Adib menyampaikan keberhasilan dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air dapat digapai karena adanya kolaborasi, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pihak swasta.

    “Kunci di dalam kita mengatasi COVID-19, itu bukan karena peran pemerintah saja, peran para dokter saja, tetapi itu peran kolaborasi sehingga modal yang seharusnya dibangun adalah kolaborasi,” ucap dia menegaskan.

    Dalam kesempatan yang sama, Adib pun mengingatkan seluruh pihak bahwa kesehatan bukan hanya menjadi domain tugas dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Masalah-masalah dalam kesehatan, kata dia melanjutkan, tidak hanya muncul karena faktor kesehatan tetapi juga dapat dipengaruhi sektor lain seperti lingkungan dan pendidikan.

    Berikutnya, Adib pun memaparkan sejumlah masalah kesehatan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di antaranya adalah angka kematian ibu yang masih belum mencapai target. Diketahui target angka kematian ibu di Indonesia untuk tahun 2024 adalah 189 per 100.000 kelahiran hidup.

    Lalu, ada pula target angka kematian bayi sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup yang belum tercapai.

    Pewarta: Tri Meilani Ameliya
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024