Jenis Media: Metropolitan

  • Respons Beragam dari Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung soal Survei Litbang Kompas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    Respons Beragam dari Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung soal Survei Litbang Kompas Megapolitan 6 November 2024

    Respons Beragam dari Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung soal Survei Litbang Kompas
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga calon gubernur Jakarta, yaitu
    Ridwan Kamil
    ,
    Dharma Pongrekun
    , dan
    Pramono Anung
    , memberikan respons terhadap hasil survei Litbang
    Kompas
    mengenai elektabilitas pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta.
    Diketahui, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno lebih unggul dibandingkan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 dan 2, Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    “Ridwan Kamil-Suswono 34,6 persen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,3 persen, Pramono Anung-Rano Karno 38,3 persen,” demikian hasil survei Litbang
    Kompas
    , dikutip
    Kompas.com
    , Selasa (5/11/2024).
    Berkait hasil survei elektabilitas cagub-cawagub Jakarta yang dikeluarkan Litbang Kompas, Ridwan Kamil mengaku masih sulit untuk membaca hasil survei.
    “Karena tiap survei beda-beda, di Kompas undicidenya 25 persen kalau enggak salah. Yang lain cuma 4 persen coba. Jadi susah membacanya,” jelas Ridwan Kamil dikutip dari video YouTube
    Kompas TV
    , Rabu (6/11/2024).
    Ridwan Kamil berujar, dirinya tak bisa merespons terlalu detail berkait hasil survei yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei.
    “Yang penting bagi kami survei itu menjadi evaluasi. Mau baik mau kurang baik jawabannya sama, teruslah berkampanye, mensosialisasikan sampai akhir waktu,” tuturnya.
    Dharma Pongrekun mengaku meragukan hasil survei yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei.
    Dia merasa dianaktirikan oleh lembaga survei yang menempatkan dirinya dan Kun Wardana di posisi rendah.
    “Kami memang dianaktirikan, karena apa? Kami tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi lembaga survei untuk menaikkan angka yang ditulisnya, karena ini angka kan hanya dituliskan,” kata Dharma Pongrekun di Gang Saimih, RT 02/06, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).
    Dharma menilai, survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga tidak dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
    “Tetapi sampel yang disurvei tidak dibuka, kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga tidak dibuka, tidak mengerti. Terus si pendananya, pendanaannya juga tidak dibuka. Jadi biarlah mereka melakukan, ini kan semacam penggiringan opini,” ungkapnya.
    Meski demikian, Dharma meyakinkan rakyat Jakarta bahwa mereka sudah cerdas dalam melihat hasil survei dari sejumlah lembaga.
    “Karena dari lembaga survei yang satu dengan yang lain, itu tergantung siapa yang ada di belakang. Kita bisa melihat, makanya kan mereka ada yang kena kode etik,” ucapnya.
    Di lain sisi, Dharma mengaku tak terpengaruh dengan hasil survei sejumlah lembaga survei.
    “Saya hanya ingin berusaha bekerja semaksimal mungkin dan hasilnya bukan ditentukan oleh lembaga survei, tetapi ditentukan pilihan hati rakyat yang merasakan dan meyakini bahwa yang hadir di hadapannya itu akan dapat melindungi masa depan rakyat, supaya ekonominya bisa naik, pulih ke level layak,” tuturnya.
    Pramono Anung menilai, hasil survei Litbang Kompas menandakan bahwa dia dan Rano Karno telah dalam jalur yang benar dalam memenangkan
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Pramono berujar, pihaknya bakal tetap berkampanye sesuai dengan rencana awal, dengan tetap bekerja keras dalam setiap kampanyenya.
    “Saya tetap
    fight
    , saya tetap akan konsolidasi ke bawah, jadwal saya tidak akan berkurang. Tetapi yang jelas dari hasil survei itu, terlihat bahwa apa yang kami lakukan, saya dan Bang Doel (Rano Karno) itu, sudah
    on the right track
    ,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).
    Pramono juga menyebut, kendati telah unggul dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam survei Litbang Kompas, pihaknya tidak akan berusaha menjelek-jelekkan lawannya dalam pilkada.
    Terlebih lagi, pihaknya tidak ingin ikut campur perdebatan pasangan calon lain dalam perhelatan Pilkada Jakarta.
    “Saya enggak mau sama sekali di tim saya, misalnya statement urusan hal-hal yang sedang menjadi debatable di pasangan nomor 1 atau nomor 2. Sama sekali saya enggak mau,” tambah dia.
    Sebagai informasi, elektabilitas pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, bersaing ketat dengan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, menurut hasil survei Litbang
    Kompas
    periode 20-25 Oktober 2024.
    Menurut survei tersebut, elektabilitas Pramono-Rano berada di angka 38,3 persen. Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono meraih 34,6 persen.
    Sementara, tingkat keterpilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, sebesar 3,3 persen.
    Survei juga memperlihatkan responden yang belum menjawab atau menjawab rahasia sebesar 3,2 persen.
    Lalu, responden yang menjawab “tidak tahu” atau “belum menentukan pilihan” sebesar 23.8 persen.
    Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jakarta.
    (Penulis: Febryan Kevin Candra Kurniawan I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Irfan Maullana, Jessi Carina)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Disdik: Ada Bantuan Beli Seragam dan Sepatu
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Disdik: Ada Bantuan Beli Seragam dan Sepatu Megapolitan 6 November 2024

    Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Disdik: Ada Bantuan Beli Seragam dan Sepatu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta Purwosusilo mengatakan, ada bantuan biaya personal dalam program
    sekolah swasta gratis
    yang dimulai tahun depan.
    Dalam program tersebut, Pemprov ingin memastikan anak-anak kurang mampu di Jakarta mendapat fasilitas sekolah melalui bantuan sosial.
    “Biaya personalnya untuk beli baju, seragam, sepatu, tas, alat tulis, kami akan berikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu yang menerima KJP,” ucap Purwo saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).
    Purwo menuturkan, fakta di lapangan, banyak anak kurang mampu di sekolah swasta yang tidak bisa menebus ijazah karena menunggak bayaran.
    “Biaya pendidikan yang ada di KJP itu lebih besar dari biaya sekolahnya sehingga mengakibatkan kurang-kurang numpuk terus saat lulus ijazah tidak bisa diambil,” ucap dia.
    Oleh karena itu, itu, di konsep sekolah swasta gratis, selain ada biaya personal, ada biaya pendidikan di mana sekolah dilarang memungut biaya sepeserpun terhadap siswa.
    “Berarti kan bermasalah, konsep sekolah swasta gratis itu biaya pendidikannya ditanggung. Sekolah tidak boleh memungut biaya apapun dari siswa,” ucap dia.
    Pemprov bakal mengajak kerja sama sekolah swasta di Jakarta yang menerima dana bantuan opersional sekolah (BOS) selama tiga tahun ke belakang.
    “Kalau sekolah yang sudah mahal-mahal itu kan enggak teruma BOS. Maka syaratnya harus sekolah itu menerima BOS selama tiga tahun terakhir berturut-turut,” ucap Purwo.
    Sekolah swasta dengan
    grade
    tinggi tidak ikut dalam kerja sama ini. Pemprov akan menggaet sekolah dari kelas menengah.
    “Sekolah gratis itu kita bagi nih menjadi klaster-klaster. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5. Klaster 4 dan 5 itu sekolah-sekolah yang
    high class
    , sekolah yang muridnya dari keluarga mampu,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, DPRD Jakarta dan Pemprov telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
    Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mengatakan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, menjadi prioritas.
    “Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah,” ujar Khoirudin di gedung DPRD Jakarta, Jumat (1/11/2024).
    Dengan penandatanganan Mou, tegas dia, program sekolah gratis dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan terealisasi pada Juli 2025.
    “Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta,” tutur Khoirudin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kompolnas Desak Pemeriksaan Etik terhadap Polisi Pukul Sopir Taksi "Online"
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    Kompolnas Desak Pemeriksaan Etik terhadap Polisi Pukul Sopir Taksi "Online" Megapolitan 6 November 2024

    Kompolnas Desak Pemeriksaan Etik terhadap Polisi Pukul Sopir Taksi “Online”
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak agar dilakukan pemeriksaan etik kepada anggota Polri, Kompol Bambang Surya Wiharga, terkait kasus pemukulan terhadap sopir taksi
    online
    , RF (37).
    Kasus penganiayaan yang mengarah pada pencopotan Kompol Bambang dari jabatannya sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).
    “Kompolnas berharap Kompol Bambang dapat diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik,” ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dihubungi
    Kompas.com
    , Selasa (5/11/2024).
    Poengky mengatakan bahwa sanksi etik terhadap Kompol Bambang tetap diperlukan untuk memberi efek jera dan menjadi langkah awal dalam memperbaiki citra Polri.
    “Kami berharap pencopotan Kompol Bambang dari jabatannya dan dilakukannya proses etik akan memberikan efek jera kepada yang bersangkutan,” kata Poengky.
    Menurut Poengky, apa pun masalah yang muncul, seharusnya dapat diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik, tanpa perlu melibatkan emosi dan kekerasan.
    “Seharusnya masalah apa pun bisa diselesaikan dengan komunikasi. Jangan sampai emosi menguasai, menunjukkan kekuatan, lalu memukul orang yang dianggap lemah,” ucap Poengky.
    Sementara itu, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, sebelumnya berujar bahwa perdebatan antara Kompol Bambang dan RF dimulai ketika pelaku ingin mengubah rute perjalanan.
    RF, yang merasa terganggu oleh perubahan rute tersebut, akhirnya kehilangan konsentrasi hingga menabrak kendaraan lain.
    Perdebatan pun semakin memanas, hingga pelaku yang merasa kesal melayangkan pukulan ke pipi kanan RF.
    “Terjadilah perdebatan sengit sampai pelaku memukul korban,” ujar Nurma lewat keterangan tertulis yang diterima.
    Usai memukul RF, pelaku langsung keluar dari kendaraan. Tindakan kekerasan itu terekam oleh RF melalui ponsel pribadinya.
    Rekaman tersebut menjadi bukti saat RF melapor kejadian yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu (2/11/2024).
    Saat ditanya mengenai identitas pelaku, AKP Nurma Dewi membenarkan bahwa pelaku adalah seorang anggota kepolisian.
    “Ya betul (anggota kepolisian). Saat ini masih dalam penyelidikan,” ujar Nurma singkat.
    Kapolda Maluku telah mencopot jabatan Bambang. Pencopotan tersebut terkait aksi penganiayaan Bambang terhadap seorang sopir taksi
    online
    yang viral di media sosial.
    Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminullah, membenarkan bahwa Bambang telah dicopot dari jabatannya.
    “Baru saja dicopot sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku,” kata Aries kepada
    Kompas.com
    via telepon, Senin sore.
    Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini non-job dan dipindahkan ke Yanma.
    “Dijadikan pamen Yanma,” ujarnya.
    Aries menegaskan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya merupakan komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran.
    “Itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda bahwa siapa pun anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas, tidak ada kompromi,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Supian-Chandra Tawarkan 4 Solusi untuk Atasi Permasalahan Sampah di Depok
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    Supian-Chandra Tawarkan 4 Solusi untuk Atasi Permasalahan Sampah di Depok Megapolitan 6 November 2024

    Supian-Chandra Tawarkan 4 Solusi untuk Atasi Permasalahan Sampah di Depok
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Calon Wali Kota (Walkot)
    Depok
    ,
    Supian Suri
    , menyoroti persoalan sampah di daerah yang semakin kompleks.
    Sejumlah solusi ia tawarkan untuk mengatasi masalah ini, termasuk menjanjikan hasil ekonomi sirkuler.
    “Masalah sampah ini sudah sangat
    urgent
    ,” tegas Supian melalui siaran persnya, Selasa (5/11/2024).
    Setiap hari, sebut Supian, Kota Depok menghasilkan sekitar 1.200 ton sampah. Sementara itu, tempat pembuangan akhir (
    TPA
    ) di Cipayung sudah kelebihan beban.
    “Kita tidak bisa pakai pola (pengolahan sampah) yang sama. Kita harus pakai beragam cara, termasuk menggunakan teknologi,” ujar Supian.
    Demi mendapatkan solusi
    permasalahan sampah
    di Kota Depok, Supian sampai bertandang ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
    Di sana, dia melihat langsung cara pengolahan yang pada akhirnya mampu mengubah sampah menjadi dana segar.
    “Di Banyumas, mereka punya slogan, Sumpah Beruang, yaitu Sulap Sampah Berubah Menjadi Uang,” tutur Supian.
    Saat ini, kata Suaian, program di Banyumas tersebut telah menghasilkan pendapatan sekitar Rp 30 juta per bulan untuk tiap rukun warga (RW) yang terlibat dalam pola pengolahan sampah melalui “Sumpah Beruang” dengan kapasitas sampah harian 400 ton.
    “Kita masih punya potensi besar untuk pengelolaan sampah bila dilakukan dengan tepat dan memanfaatkan teknologi,” tegas dia.
    Supian yang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok 2024 berpasangan dengan Chandra Rahmansyah berkomitmen mengurangi volume sampah di TPA Cipayung.
    Pasangan ini menilai, mengurangi volume sampah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga Kota Depok.
    Dalam visi-misinya,
    Supian-Chandra
    menekankan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat, sebagai fondasi untuk kesejahteraan warga Kota Depok.
    Supian-Chandra berkeyakinan, ketika Depok menjadi kota yang lebih bersih dan sehat, daya saingnya pun bakal meningkat.
    Supian menyatakan, sampah, ketika dimanfaatkan dengan tepat dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi.
    “Melalui program ekonomi sirkuler, kami berharap dapat mengubah sampah menjadi produk yang bernilai, seperti pupuk kompos dan energi alternatif,” sebut dia.
    Dengan membangun industri pengolahan sampah, lanjut Supian, dia dan Chandra ingin mengembangkan pula peluang bisnis berbasis usaha yang sekaligus dapat membuka lapangan kerja bagi warga Kota Depok.
    “Ekonomi Sirkuler tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga memberikan peluang pendapatan tambahan bagi masyarakat,” tegas Supian.
    Supian berjanji, pelaksanaan program Ekonomi Sirkuler akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Depok yang berkecimpung di bidang sampah.
    Pelibatan mereka diperlukan agar mereka  dapat menghasilkan produk yang bisa dipasarkan, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor.
    Dari beragam referensi bahkan pengalaman melihat langsung cara pengolahan sampah itu, Supian menawarkan sejumlah solusi paripurna bagi warga Depok untuk mengatasi persoalan sampah, seperti berikut ini:
    1. Infrastruktur pengolahan sampah terpadu
    Bersama Chandra Rahmansyah yang menjadi calon pasangannnya di Pilkada Depok 2024, Supian berencana membangun infrastruktur sampah terpadu dari hulu ke hilir.
    “Ini melibatkan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah organik di tiap kecamatan dan penggunaan
    incinerator
    ramah lingkungan untuk sampah anorganik,” sebut Supian.
    Dia menambahkan,
    incinerator
    akan meminimalkan sampah yang masuk ke TPA sekaligus mengurangi risiko polusi yang timbul ketika sampah ditangani dengan pembakaran terbuka.
    2. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
    Menurut Supian, pengelolaan sampah yang paripurna haruslah melibatkan masyarakat sejak awal. Dia dan pasangannya pun akan fokus pada gerakan
    reduce
    ,
    reuse
    , dan
    recycle (3R)
    yang melibatkan masyarakat untuk memilah sampah masing-masing.
    “Gerakan ini akan diperkuat dengan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan mendukung operasional bank sampah,” tegas Supian.
    Supian berharap pula, gerakan ini akan memperkokoh kolaborasi dengan kelompok masyarakat, baik yang sudah aktif menangani sampah maupun yang akan terbentuk nanti, dalam membangun kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah.
    3. TPA sampah organik dan industri pengolahan sampah
    Supian menuturkan, berdasarkan data bahwa 50 persen sampah di Kota Depok adalah sampah organik.
    “(Karenanya), untuk sampah jenis ini, kami berencana membangun TPA khusus sampah organik,” tegas dia.
    TPA khusus ini, terang Supian, akan berfungsi mengolah sampah organik menjadi kompos atau pakan ternak.
    “(Misal), dengan teknologi maggot yang saat ini mulai populer sebagai solusi pengolahan sampah organik yang ramah lingkungan,” ungkap Supian.
    4. Optimalisasi infrastruktur
    Dalam misinya, Supian-Chandra juga akan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur layanan kebersihan kota, termasuk penambahan kontainer dan gerobak sampah serta penyediaan armada pengangkutan yang lebih memadai.
    “Dengan penambahan ini, diharapkan cakupan layanan persampahan dapat meningkat hingga ke kawasan yang sebelumnya belum terlayani,” kata Supian.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa dan Puskapol UI gandeng PWI Jaga integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Depok

    Mahasiswa dan Puskapol UI gandeng PWI Jaga integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Depok

    Serangkaian kegiatan bertajuk `Muda Kawal Pilkada 2024` digelar satu bulan sebelum hari pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024. (foto

    Mahasiswa dan Puskapol UI gandeng PWI Jaga integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Depok
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Rabu, 06 November 2024 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – KotaDepok – Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), berpartisipasi aktif menyukseskan ajang Pilkada Kota Depok 2024.

    Bersama Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, serangkaian kegiatan bertajuk “Muda Kawal Pilkada 2024” digelar satu bulan sebelum hari pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024.

    Peneliti Puskapol UI, Muhammad Imam, menjelaskan hal itu pada konferensi pers di Sekretariat PWI Kota Depok, Jalan Melati Raya No. 3, Selasa (5/11/2024).  

    Turut hadir dalam jumpa pers Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto dan perwakilan mahasiswa UI.

    “Project Muda Kawal Pilkada 2024 melibatkan mahasiswa bersama Puskapol UI. Kegiatan ini diinisiasi sepenuhnya oleh mahasiswa FISIP dan kami yang sehari-hari melakukan kajian politik,” ujar Muhammad Imam,  memberi penjelasan via zoom disela-sela tim Puskapol UI memberi pelatihan kepada unsur KPU Jawa Barat di Sukabumi.

    Ditegaskan, rangkaian ajang Muda Kawal Pilkada 2024 digelar dalam semangat upaya kampus turut terlibat aktif dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi.

    Khususnya, menurut Imam, sebagai sumbangsih UI dalam mengawal integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Depok.

    “Tentu kami tidak ingin bila Pilkada berjalan dengan cacat di sana-sini. Harapan kita semua, misalnya, tingkat partisipasi pemilih maksimal. Lebih tinggi dibanding sebelumnya, sesuai target,” ulas Imam lagi.

    Diungkapkan pula, program Muda Kawal Pilkada 2024 terdiri atas kegiatan perlombaan video edukasi bertema “Muda Jaga Suara”, yang disosialisasikan melalui media sosial memakai tagar MudaJagaSuara.

    Kalangan muda di Depok, diharapkan Imam ikut menjaga integritas Pilkada di kota ini. Terutama dalam mengantisipasi terjadinya money politics.

    “Mahasiswa dan Puskapol UI juga menggelar survei aspirasi warga Kota Depok, focus group discussion atau FGD membedah isu kota yang ada di tengah masyarakat, serta puncaknya adalah townhall meeting yang menghadirkan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota,” papar Imam, salah seorang dosen muda FISIP UI.

    Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto menegaskan, prinsip pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), termasuk Pilkada di dalamnya. 

    “Semua warga negara tanpa kecuali berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Prof. Aji, sapaan akrab Dekan FISIP UI.

    Atas dasar hal tersebut, FISIP UI menggelar beberapa kegiatan yang dijelaskan sebelumnya.

    “Melalui teman-teman pers, saya menggaris bawahi semangat mahasiswa dan segenap peneliti di Puskapol yang diutarakan tadi, untuk turut menjaga integritas pelaksanaan Pilkada agar nantinya terpilih pemimpin terbaik, yang mampu mewujudkan harapan warganya,” papar Dekan FISIP UI.

    Kegiatan mahasiswa dan Puskapol UI tersebut, lanjut Prof. Aji, sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

    Tiga kewajiban universitas dimaksud adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah menambahkan kolaborasi pihaknya dengan UI bagian perwujudan posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi.

    Selain itu, urai Rusdy, PWI menerima amanah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui surat edarannya pada Mei lalu agar pers berpartipasi maksimal dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

    “Surat edaran Mendagri meminta agar PWI di seluruh wilayah Indonesia menyosialisasikan Pilkada 2024 secara maksimal. Tujuannya agar partisipasi pemilih meningkat sehingga legitimasi hasil Pilkada tinggi,” urai Rusdy. *

    Sumber : Sumber Lain

  • TPS Liar Limo Disegel Usai Belasan Tahun Beroperasi, Angin Segar bagi Warga
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    TPS Liar Limo Disegel Usai Belasan Tahun Beroperasi, Angin Segar bagi Warga Megapolitan 6 November 2024

    TPS Liar Limo Disegel Usai Belasan Tahun Beroperasi, Angin Segar bagi Warga
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Setelah lebih dari 10 tahun beroperasi secara ilegal, tempat penampungan sementara (TPS) sampah liar di Limo, Kota Depok, disegel pemerintah pusat, Senin (4/11/2024).
    Sehari usai penyegelan, ratusan penghuni yang sebelumnya menempati puluhan rumah di sekitar TPS kini sudah meninggalkan lokasi.
    Aktivitas pemilahan sampah oleh pemulung yang sempat dilihat
    Kompas.com
    pada Agustus 2024 juga kini tidak tampak sama sekali.
    Capain ini menjadi buah jerih payah seluruh
    stakeholder
    termasuk pemilik lahan yaitu PT Megapolitan, warga sekitar yang terdampak, hingga Pemerintah Kota Depok.
    Dayat, warga sekaligus penjaga lahan menuturkan, pemandangan ini menjadi yang pertama kalinya setelah belasan tahun TPS liar itu terus aktif.
    “Ini pertama kalinya bisa sampai kosong (setelah belasan tahun), sebelumnya kan ditutup sama Pemda, eh tiga hari kemudian gerak (beraktivitas) lagi,” kata Dayat di dekat lokasi, Selasa (5/11/2024).
    Angin segar semakin terasa ketika oknum pengelola TPS berinisial J ditahan oleh Gakkum KLHK pada Jumat (1/11/2024) malam.
    J merupakan penanggungjawab atau “penguasa” aktivitas TPS liar selama 2-3 tahun terakhir, yang membuat
    volume
    sampah masuk kian masif dan tak terkendali.
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman menyebutkan, J bisa dijerat pidana karena tindakannya telah menimbulkan dampak berat pada lingkungan, terutama polusi udara.
    “Jadi awal pertama kenapa ditangkap itu karena mereka melakukan pembakaran secara terbuka, ini kan melanggar UU Lingkungan Hidup,” ujar Abra.
    Penyegelan
    TPS liar Limo
    melalui proses panjang, termasuk upaya Pemkot bersama Satpol PP yang sudah berulang kali menjegal aktivitas ilegal TPS.
    Abra sempat menyebutkan, pihaknya terus bertindak penutupan hingga tujuh kali selama TPS liar tersebut beroperasi.
    “Kita sudah melakukan penindakan, ada tujuh kali kita pernah melakukan penutupan ya tetapi ada pelanggaran. Jadi ditutup, (lalu) ada pelanggaran,” ujar Abra.
    Namun, hal itu tak digubris dengan berbagai dalih. Warga TPS masih bebal dan kembali beraktivitas di sana.
    Kondisi itu serupa dengan protes warga sekitar yang tegas memasang portal jalan demi memutus akses mobil pengangkut sampah ke titik TPS pada akhir Agustus 2024.
    Namun, portal pun tidak mempan melawan kegigihan penghuni TPS untuk mematikan aktivitas ilegal di sana.
    Oleh sebab itu, DLHK Depok terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar adanya kolaborasi tingkat lanjut dalam menutup permanen TPS liar Limo.
    “Kemudian kita juga sudah lapor sehingga pemerintah pusat turun tangan melakukan upaya tambahan, upaya bantuan,” tutur Abra.
    Hal ini yang akhirnya menghasilkan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq turun ke lokasi untuk menyegel TPS sampah liar di Limo, Depok, pada Senin (4/11/2024).
    Penyegelan dilakukan di lokasi bersama Dirjen Penegakan Hukum (Dirgakkum) LH Rasio Ridho Sani.
    “Tentu ini tidak hanya respons, kmi bersama tim Gakkum, saya sudah menginstruksikan untuk penanganan secara serius terhadap TPS di Cinere ini,” ujar Hanif.
    Setelah penyegelan, Abra berujar, masih ada langkah pemulihan yang perlu dilakukan DLHK bersama pemilik lahan.
    Pertama, usulan pengolahan sampah di TPS menggunakan Refuse Derived Fuel (RDF).
    Kedua, mengupayakan penanganan sampah yang diuruk dengan tanah atau
    cover soil.
    “Kita juga akan rencana akan panggil pihak-pihak yang mengeklaim tanah tersebut, kita juga sudah sampaikan upaya pemulihannya. Kami koordinasi terus dengan KLHK,” jelas Abra.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angkot yang "Nyemplung" di Kali Grogol Ternyata Keluar Trayek, Sopir Akan Diberi Sanksi Tegas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    Angkot yang "Nyemplung" di Kali Grogol Ternyata Keluar Trayek, Sopir Akan Diberi Sanksi Tegas Megapolitan 6 November 2024

    Angkot yang “Nyemplung” di Kali Grogol Ternyata Keluar Trayek, Sopir Akan Diberi Sanksi Tegas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan akan memberikan sanksi tegas kepada sopir yang mengemudikan angkot sampai tercebur di Kali Grogol, Selasa (5/11/2024). 
    Sanksi diberikan karena sang sopir diduga keluar dari trayek semestinya. 
    “Kami akan menindak tegas angkot-angkot yang memang menyalahi aturan trayek. Akan kami lihat juga SIM dan kondisi sopir,” ujar Kasiops Sudinhub Jakarta Selatan Emiral, Selasa. 
    Hingga Selasa malam, pihaknya belum bisa menemukan sopir itu. Diduga sopir angkot tersebut melarikan diri setelah panik angkotnya tercebur ke kali. 
    Meski demikian, pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa angkot itu semestinya berada pada trayek Kebayoran Lama-Ciputat. 
    Namun, karena diadang kemacetan, sopir memutuskan memotong jalur melalui Jalan Jatayu. 
    “Karena dia enggak tahu jalur, enggak tahu medan, main terobos
    aja. Kirain
    ini jalur lurus. Kali ini enggak kelihatan karena tergenang air,” tambah dia. 
    Informasi tambahan yang didapat, rupanya warga sebenarnya sudah menutup Jalan Jatayu karena sedang tergenang air setinggi sekitar 30 sentimeter, tetapi sopir menerobosnya. 
    “Sebelum dia masuk ke sini, sudah diperingati oleh warga dengan ditutup palang. Warga sudah melarang, tapi si sopir itu nerobos. Dia enggak tahu di sini ada kali.
    Nyeburlah
    ke kali,” tambah Emiral.
    Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait penindakan atas angkot nakal itu.
    Diberitakan sebelumnya, sebuah angkot jurusan Kebayoran Lama-Ciputat tercebur ke Kali Grogol di Jalan Jatayu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024) sore. 
    Angkot tersebut tercebur di aliran kali yang terletak di sebelah kiri jalan. Tidak ada tembok pembatas antara jalan raya dan aliran kali tersebut.
    Setelah kejadian itu,
    Kompas.com 
    sempat menemui sopir tersebut.
    Sahad (51), sopir angkot yang tercebur, menyebut dirinya kebingungan karena mengira Jalan Jatayu terdiri dari dua lajur.
    Dia akhirnya mengambil lajur kiri yang ternyata adalah aliran sungai. Pasalnya, saat itu, Jalan Jatayu sedang direndam banjir sehingga menyulitkan warga mengidentifikasi jalan dan kali.
    “Arah dari sini ke sana, itu kalau enggak ada apartemen, mungkin saya belok kanan. Karena ada apartemen, saya belok kiri,” kata Sahad. 
    Namun, setelah pembicaraan itu, sopir tersebut diduga melarikan diri.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Heri Koswara Soroti Jual Beli Jabatan di Pemkot Bekasi dan Janjikan Reformasi Birokrasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    Heri Koswara Soroti Jual Beli Jabatan di Pemkot Bekasi dan Janjikan Reformasi Birokrasi Megapolitan 6 November 2024

    Heri Koswara Soroti Jual Beli Jabatan di Pemkot Bekasi dan Janjikan Reformasi Birokrasi
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1,
    Heri Koswara
    , menyoroti adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Menurut Heri, kondisi tersebut menghambat efektivitas birokrasi dan perlu segera diperbaiki.
    “Perbaikan birokrasi akan mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien,” kata Heri di Kota Bekasi, Selasa (5/11/2024).
    Heri berjanji menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan jika terpilih menjadi pemimpin Kota Bekasi. Salah satu prioritas utamanya adalah menyelesaikan masalah tersebut dalam 100 hari pertama masa jabatannya.
    “Ini adalah tentang melayani dengan kejujuran dan ketulusan. Kami harus menghormati amanat warga Kota Bekasi,” ujarnya.
    Heri menegaskan, birokrasi yang bersih merupakan kunci agar pelayanan publik dapat berjalan optimal.
    “Kami bertekad untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance dalam tata kelola pemerintahan,” tambah Heri.
    Sebagai bagian dari 17 komitmen yang diusung, ia berjanji menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta fokus membangun pemerintahan yang berintegritas.
    Bersama calon wakilnya, Sholihin, Heri menekankan akan memprioritaskan reformasi birokrasi pada awal kepemimpinan mereka.
    “Insya Allah, jika kami diberi amanah, kami akan bekerja keras untuk menata birokrasi di Kota Bekasi dengan sebaik-baiknya,” pungkas Heri.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 persen pompa pengendali banjir di Jakbar rusak akibat sampah celana

    10 persen pompa pengendali banjir di Jakbar rusak akibat sampah celana

    Arsip foto – Salah satu mesin pompa air pengendalian banjir di Mangga Raya, Jakarta Barat, yang dipenuhi sampah, Selasa (6/2/2024). ANTARA/HO-Sudin SDA Jakbar

    10 persen pompa pengendali banjir di Jakbar rusak akibat sampah celana
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 08:40 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 10 persen dari jumlah pompa permanen (stasioner) untuk pengendalian banjir di wilayah Jakarta Barat rusak akibat sampah celana jins.

    Sampah jins itu sering kali masuk ke bagian dalam partitur pompa stasioner, melilit hingga merusak bagian baling-baling atau impeller pompa.

    “Yang paling sering itu kena lilitan celana jins, terus lilitan ban atau juga lilitan tali,” kata Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Kasudin SDA) Jakarta Barat Purwanti Suryandari saat dihubungi di Jakarta pada Rabu.

    ​​​​​Dia menjelaskan bahwa di bagian dalam pompa stasioner ada komponen berbentuk kipas (baling-baling pompa) yang modelnya seperti impeller. “Lilitan celana jins merusak bagian itu,” katanya.

    Partitur utama pompa stasioner, dalam hal ini impeller tersendat dan rusak akibat sampah celana jins atau ban dapat menghambat upaya penanganan banjir di Jakarta Barat.

    “Misalnya, di darat tiba-tiba hujan kan air hujan ke bawah (ke kali) semua. Itu biasanya sampah banyak, nah itu mengganggu kinerja pompa kita juga,” katanya.

    Setiap tahun bisa 10 persen pompa stasioner pengendalian banjir yang rusak akibat sampah-sampah tersebut.

    Sejak Januari 2024, sejumlah pompa stasioner dinyatakan rusak akibat terlilit sampah seperti celana jins atau ban kendaraan.

    “(Tahun 2024) Misalnya pompa stasioner di Rawa Buaya, Cengkareng, terus di Perumnas, Cengkareng,” kata Purwanti.

    Namun demikian, Sudin SDA Jakarta Barat (Jakbar) langsung bergerak memperbaiki jika menemukan kerusakan pompa sehingga upaya antisipasi banjir tidak terhalang. “Langsung diperbaiki. Setiap pompa itu rusak, kita perbaiki,” kata Purwanti.

    Terkait perbaikan pompa stasioner, Sudin SDA Jakbar juga memiliki Petugas Mekanikal dan Elektrikal Bengkel (PMEB) yang bersiaga mengantisipasi kerusakan pompa.

    “Kita ada yang siaga. Kadang-kadang kalau bukan oleh penyedia, kita punya tenaga PMEB yang urus bagian ini,” katanya.

    Dengan personel tersebut maka pihaknya bisa angkat pompa yang tersendat dan rusak. “Kita lihat, kita bersihin. Tapi kalau rusaknya sudah parah, baru kita ke vendor (penyedia pompa),” ungkap Purwanti.
     

    Hingga kini, Sudin SDA Jakbar menyiagakan 148 pompa stasioner, 70 pompa bergerak (mobile) serta 50 pompa apung untuk mengantisipasi banjir di wilayah setempat.

    Pompa-pompa tersebut difungsikan sesuai dengan tipe masing-masing. Pompa stasioner menyatu dengan rumah pompa yang terdapat di kali-kali besar wilayah setempat.

    Pompa jenis itu berfungsi untuk memindahkan banjir ke sistem drainase yang lebih besar. Kemudian dengan fungsi yang sama, pompa bergerak diturunkan secara insidental dan berpindah sesuai titik genangan air atau banjir.

    Sementara pompa apung spesifik digunakan untuk mengatasi genangan di jalan-jalan lingkungan, jalan raya ataupun pemukiman warga yang sempit.

    Sumber : Antara

  • 5 Tersangka Judi "Online" Ditangkap di Depok, Sudah 2 Tahun Beroperasi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        6 November 2024

    5 Tersangka Judi "Online" Ditangkap di Depok, Sudah 2 Tahun Beroperasi Megapolitan 6 November 2024

    5 Tersangka Judi “Online” Ditangkap di Depok, Sudah 2 Tahun Beroperasi
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok menangkap lima orang terkait situs judi
    online
    (judol) di wilayah Sukmajaya, Kota Depok.
    Sindikat tersebut telah aktif beroperasi selama dua tahun.
    “Sebenarnya ada delapan yang kita amankan, tetapi yang tiga orang kita jadikan saksi karena tidak terlalu mengetahui kejadiannya,” kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana dalam jumpa pers, Selasa (5/11/2024).
    Kelima tersangka berinisial TZ, CP, MK, HI, dan R. Mereka memiliki tugas dan perannya masing-masing.
    “Ada yang berperan sebagai bandar pemegang situs
    link
    -nya yaitu TZ. Lalu sebagai promotor ini ada tiga orang, yaitu CP, juga MK dan HI. Dan yang memegang situsnya serta yang membuat
    link
    -nya adalah R,” jelas Arya.
    Modus awal yang dilakukan dalam aktivitas judol ini berawal dari promosi melalui media sosial Facebook dan Instagram.
    Setelah bertukar pesan melalui
    direct message
    (DM) atau
    inbox,
    para pemain menerima tautan menuju situs judol.
    “Link
    ini nanti begitu diklik akan muncul tautan seperti ini (tampilan
    website),
    lalu nanti orang-orang akan bermain sesuai dengan permainan yang diinginkan,” ujar Arya.
    Setelahnya, orang-orang yang masuk ke tautan akan diminta memasukkan sejumlah uang deposit agar bisa bermain.
    Polisi menyita delapan ponsel yang dipakai tersangka untuk mengoperasikan judol dan
    e-banking
    (dompet digital).
    “Semua pembayarannya itu tidak dilakukan dengan
    cash
    atau transfer, tetapi dilakukan dengan Go-Pay, LinkAja, atau dengan OVO,” ujar Arya.
    Kelimanya dikenakan Pasa 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Atau Pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 10 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.