Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • DPR Minta Kejagung Transparan Soal Kasus Tom Lembong

    DPR Minta Kejagung Transparan Soal Kasus Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi 3 DPR meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. 

    Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni berpesan agar penanganan kasus tersebut dilakukan secara terang benderang, dan tidak membuat publik menduga-duga. Salah satu tujuannya agar tidak muncul kesan adanya indikasi intervensi pada proses penegakan hukum. 

    “Kasihan nanti pemerintah dianggapnya, wah, ini ada main-main misalnya gitu. Kan kita enggak berharap begitu. Kasian kalau pemerintah dituduh-tuduh yang belum pasti dengan kepastiannya. Ya kita tunggu nanti proses selanjutnya,” ujar Sahroni saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Pria yang juga Bendahara Umum Partai Nasdem itu lalu menyebut semua akan tergantung dengan langkah yang ditempuh penegak hukum. Dia mendorong agar penyidik Jampidsus Kejagung transparan dalam menindaklanjuti proses hukum terhadap Tom. 

    “Kita berharap transparansi yang dilakukan oleh penegak hukum ini adalah menindaklanjuti prosesnya. Kan jangan sampai menduga-duga. Kan kalau nanti orang udah dijadiin tersangka tiba-tiba dugaan yang terjadi gak ada misalnya,” kata Sahroni. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, penyidik pada Jampidsus Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar. 

    Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih. 

    Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan. 

    “Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

  • Pemkab Kepulauan Seribu nyatakan wilayahnya tak ada lagi yang BABS

    Pemkab Kepulauan Seribu nyatakan wilayahnya tak ada lagi yang BABS

    Program Stop BABS ini akan dibantu melalui Baznas (Bazis) untuk pembangunan MCK senilai Rp25 juta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu menyatakan wilayahnya sudah tidak ada lagi yang melakukan aktivitas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang akan dideklarasikan di Pulau Kelapa pada Kamis (7/11).

    “Kami tengah mematangkan rencana deklarasi ‘Stop Buang Air Besar Sembarangan’ (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) bertempat di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Nyiur Melambai, Pulau Kelapa,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kepulauan Seribu, Alawi di Jakarta, Rabu.

    Pemkab juga membahas rencana kelanjutan pembangunan tambahan mandi cuci kakus (MCK) di Kelurahan Pulau Kelapa untuk 78 kepala keluarga (KK).

    Menurut dia hingga saat ini hasil laporan 57 kepala keluarga belum memiliki toilet di rumah tapi sudah ada MCK umum yang dapat digunakan semua warga.

    “Program Stop BABS ini akan dibantu melalui Baznas (Bazis) untuk pembangunan MCK senilai Rp25 juta,” kata dia.

    Sementara Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu dr Murni Hutapea mengatakan saat ini semua warga sudah memiliki akses sanitasi yang baik.

    “Apabila di rumahnya belum toilet ada maka akses ke jamban komunal lebih dekat dan bisa berbagi (sharing) dengan tetangga,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jaktim telah petakan daerah rawan banjir antisipasi TPS terendam

    KPU Jaktim telah petakan daerah rawan banjir antisipasi TPS terendam

    Kami juga gencar berkoordinasi dengan Pemkot Jaktim dan Polres Metro Jaktim terkait kerawanan pilkada dan banjir

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur telah memetakan daerah yang rawan banjir memasuki musim penghujan, sehingga pendirian tempat pemungutan suara (TPS) diharapkan tidak berada di lokasi banjir.

    Berdasarkan hasil pemetaannya, kata dia, daerah yang rawan banjir berada di Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

    Di lokasi itu, TPS terpaksa dipindahkan ke lokasi yang lebih tinggi saat Pemilu pada Februari 2024.

    Dia pun tidak menyangka wilayah yang menjadi prioritas penanganan banjir pada Pemilu 2024 di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, malah terjadi banjir.

    “Jatinegara itu kan memang lokasi rawan banjir ya, sehingga 2024 sudah kita petakan. Kami tak menyangka Rawa Terate terjadi banjir, sehingga kita lost (kehilangan) di situ. Pada hari H saat hujan deras kita putuskan dipindah,” tuturnya.

    Ditemui terpisah, Wali Kota Jaktim M Anwar menyebutkan sudah memetakan daerah-daerah yang rawan banjir saat pelaksanaan Pilkada Jakarta yang berlangsung pada 27 November 2024.

    Baca juga: KPU Jaktim temukan 343 surat suara rusak

    “Alhamdulillah waktu Pilpres 2024 tidak ada masalah, meski TPS di daerah Cakung sempat terdampak banjir. Warga sekitar sadar bila terjadi banjir, TPS digeser. Mereka pun telah sepakat,” kata Anwar.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Jakpus tingkatkan pelayanan publik dan SDM di jajaran kelurahan

    Pemkot Jakpus tingkatkan pelayanan publik dan SDM di jajaran kelurahan

    Kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai tugasnyaJakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) meningkatkan pelayanan publik termasuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran kelurahan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev).

    “Monev ini bertujuan memperkuat layanan publik pada jajaran pemerintahan mulai dari administrasi, kondisi SDM, termasuk inovasi,” kata Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Denny Ramdany di Kelurahan Johar Baru, Rabu.

    “Kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai tugasnya atau on the track. Lalu dalam pelaksanaannya jangan sampai merasa sendiri tidak ada yang mendampingi,” ujar Denny.

    Kegiatan monev ini membahas berbagai aspek mulai dari administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian, kondisi bangunan dan inovasi dari pihak kelurahan.

    Secara umum, Denny menilai pelayanan publik di Kelurahan Johar Baru sudah berjalan baik.

    Menurut Denny, selama ini penilaian ombudsman terhadap kinerja layanan publik di Jakarta Pusat sudah cukup baik. Namun, penilaian itu baru berbasis unit dan diharapkan ke depannya penilaian ini bisa berbasis kewilayahan.

    Denny berharap jajaran di Kelurahan Johar Baru bisa terus fokus, profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugas layanan publik, mencegah potensi pelanggaran aturan, dan melakukan pembinaan demi mewujudkan Jakarta Pusat kuat yang dimulai dari tingkat kelurahan.

    “Kalau mengenai perbaikan bangunan dan adanya kekosongan jabatan, akan kami rekomendasikan di tingkat kota agar bisa ditindaklanjuti,” ucap Denny.

    “Seperti tadi mengenai penanganan manajemen hubungan pelanggan (CRM) kami akan perkuat dengan membentuk tim khusus yang menindaklanjuti CRM agar lebih maksimal,” kata Siswanto.

    Sebelumnya, Pemkot Jakarta Pusat sudah menggelar monev di Kantor Lurah Kampung Bali, Tanah Abang, Rabu (28/8). Monev tersebut mengarah pada pengecekan absensi, administrasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan keuangan kelurahan, kondisi bangunan, kerapian ruangan dan kondisi toilet.

    Lalu, pada Senin (27/5) Pemkot Jakpus menggelar monev penanggulangan kemiskinan tahun 2024 yang dihadiri seluruh seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di 8 kecamatan dan 44 kelurahan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dinas SDA siagakan pompa bergerak di lima wilayah antisipasi genangan

    Dinas SDA siagakan pompa bergerak di lima wilayah antisipasi genangan

    Adapun penyebarannya menyesuaikan dengan titik rawan kejadian genangan di masing-masing wilayah tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyiagakan pompa-pompa bergerak (mobile) di lima wilayah administrasi Jakarta guna mengantisipasi genangan selama memasuki musim hujan.

    “Seluruh persiapan sudah dilakukan. Kami siagakan pompa-pompa mobile di titik-titik yang menjadi potensi genangan di lima wilayah DKI Jakarta,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum di Jakarta, Rabu.

    Terkait jumlah unit pompa yang disiagakan, berdasarkan data pada 25 Oktober 2024 yakni sebanyak 557 unit yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta.

    Adapun penyebarannya menyesuaikan dengan titik rawan kejadian genangan di masing-masing wilayah tersebut.

    Tak hanya pompa, Dinas SDA DKI, kata Ika, juga menyiapkan saluran, kali, waduk, situ, dan embung agar dapat menampung air hujan yang berlebih.

    “Kaitannya dengan infrastruktur yang telah ada di DKI Jakarta baik itu saluran, kali, waduk, situ, embung, sudah siap operasi semuanya. Sekarang ini tinggal menangani permukiman-permukiman padat,” kata dia.

    Selain itu, pengerukan juga dilakukan di waduk, saluran penghubung (PHB), dan sungai sebagai bagian dari upaya memaksimalkan penanganan banjir di Jakarta.

    Data pada Oktober 2024, DKI sudah mengeruk sekitar 838.912 meter kubik sedimen (endapan lumpur) di lokasi-lokasi tersebut.

    “Pengurasan tetap kami lakukan kemudian dikoneksikan dengan pembangunan saluran baik itu ukuran 50 cm sampai dua meter tetap kita laksanakan. Semua masih berjalan paralel dengan menyongsong datangnya musim hujan,” ujar Ika.

    Dia menambahkan merujuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan terjadi pada November ini, dan puncaknya diprediksi terjadi pada Januari hingga pertengahan Februari 2025.

    “Tadi malam adalah hujan awal. Kami sudah cek kanal-kanal sehingga kalau ada kemacetan yang terjadi akibat genangan, kita bisa tau lokasinya,” ucap Ika.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bareskrim Tetapkan Eks Direktur Pertamina Luhur Budi Sebagai Tersangka

    Bareskrim Tetapkan Eks Direktur Pertamina Luhur Budi Sebagai Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri menetapkan eks Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko (LBD) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pembelian tanah di Jakarta Selatan.

    Wadirtipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa mengatakan tanah yang dibeli itu milik PT SP dan PT BSU seluas 48.279 m2 pada tahun 2013 sampai dengan 2014.

    “Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri telah menetapkan saudara LBD selaku Direktur Umum PT Pertamina tahun 2012-2014 sebagai tersangka,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

    Arief menjelaskan, kasus ini bermula saat penyusunan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pertamina tahun 2013 dengan nilai sebesar Rp 2 triliun.

    RKAP itu disusun untuk untuk pembangunan Gedung Pertamina Energy Tower (PET) sebagai perkantoran PT Pertamina serta seluruh anak perusahaannya. 

    Pembelian tanah di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan itu dilakukan sebanyak empat kali dalam kurun Juni 2013 – Februari 2014.

    Harga tanah seluas Rp48.279 m3 itu ditaksir mencapai Rp35.000.000 per m2 diluar pajak. Sementara untuk membayar jasa Notaris-PPAT Rp1,6 miliar. 

    Hanya saja, penyidik Bareskrim menduga terdapat perbuatan melawan hukum dalam praktik pembelian tanah ini.

    “Bahwa dalam proses pembelian tanah yang dilakukan oleh PT Pertamina, diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Bareskrim Polri dan BPK RI telah berkoordinasi bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari kegiatan dugaan korupsi itu mencapai Rp348 miliar.

    Kerugian negara itu didasari oleh pemahalan harga dan pembayaran yang tidak seharusnya berupa jalan milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta seluas 2.553 m2.

    “Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana yang  diterbitkan oleh BPK RI adalah berjumlah Rp. 348.691.016.976,” jelasnya.

    Sementara itu VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengemukakan Pertamina menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Bareskrim POLRI.

    Perseroan memaparkan bahwa kasus yang menjerat salah satu bekas petingginya itu terjadi pada tahun 2012-2104 yang lalu. Pertamina berharap proses hukum dapat berjalan sesuai aturan berlaku.

    “Dalam menjalankan operasional perusahaan Pertamina senantiasa berkomitmen untuk mengelola bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG).”

  • 1 Bareskrim Tetapkan Eks Direktur Umum Pertamina Tersangka Pembelian Tanah Rasuna Epicentrum Nasional

    1 Bareskrim Tetapkan Eks Direktur Umum Pertamina Tersangka Pembelian Tanah Rasuna Epicentrum Nasional

    Bareskrim Tetapkan Eks Direktur Umum Pertamina Tersangka Pembelian Tanah Rasuna Epicentrum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    —
    Bareskrim
    Polri menetapkan mantan Direktur Umum PT
    Pertamina
    (Persero) periode 2012-2014,
    Luhur Budi Djatmiko
    (LBD), sebagai tersangka dalam kasus dugaan
    korupsi
    pembelian 4,8 hektare tanah yang terdiri atas 23 bidang, di Kompleks Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.
    Berdasarkan hasil gelar perkara pada Selasa (5/11/2024) kemarin, Luhur diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam proses pembelian tanah tersebut.
    “Kepolisian menetapkan tersangka LBD selaku Direktur Umum PT Pertamina (Persero) tahun 2012 sampai dengan 2014 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah oleh PT Pertamina (Persero) di Komplek Rasuna Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan,” kata Wadir Tipidkor Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa dalam keterangan resmi, Rabu (6/1/2024).
    Kasus ini bermula dari laporan yang diterima Bareskrim pada 19 Februari 2018 yang tercatat dengan Nomor Laporan LP/250/II/2018/Bareskrim.
    Saat itu dilaporkan bahwa perusahaan energi pelat merah itu menyusun anggaran pembelian tanah senilai Rp 2,07 triliun di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina Tahun 2013, yang tujuannya untuk membangun Pertamina Energy Tower (PET).
    Namun, dalam proses pembelian tanah seluas 48.279 meter persegi yang berlangsung antara Juni 2013 hingga Februari 2014, diduga terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 348,6 miliar.
    Nilai kerugian negara ini berdasarkan surat Ketua dan Wakil Ketua BPK RI Nomor: 13/ST/II/01/2024 tanggal 12 Januari 2024, dan Surat Tugas Tortama Investigasi BPK RI Nomor: 28/ST/XXI/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024, bahwa telah dilakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan investigatif Kerugian Keuangan Negara dari Auditor BPK RI tertanggal 15 Oktober 2024, kepada Dittipidkor Bareskrim Polri.
    Arief mengatakan, penyimpangan tersebut dikaitkan dengan harga pembelian yang dinilai terlalu tinggi dan aset jalan milik Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya tidak diperjualbelikan.
    “Ini didasari atas terjadinya pemahalan harga (pengeluaran yang lebih besar dari yang seharusnya) dan pengeluaran atau pembayaran yang tidak seharusnya,” tegas dia
    Selain itu, pihak Bareskrim Polri menemukan adanya pelanggaran terhadap berbagai aturan, termasuk Undang-Undang BUMN, Peraturan Menteri BUMN, serta pedoman internal Pertamina mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa.
    “Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 84 saksi, 5 ahli, serta penyitaan 612 dokumen,” ujarnya.
    “Investigasi forensik dan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turut mengungkapkan besarnya kerugian negara,” tegas dia.
    Terpisah, VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Bareskrim terhadap Luhur Budi.
    “Pertamina berharap proses hukum dapat berjalan sesuai aturan berlaku dengan tetap mengedepankan azas hukum praduga tak bersalah,” kata dia.
    Ia menekankan, dalam menjalankan operasional perusahaan Pertamina senantiasa berkomitmen untuk mengelola bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawaslu DKI perkuat sinergi dengan polisi dan jaksa untuk pilkada aman

    Bawaslu DKI perkuat sinergi dengan polisi dan jaksa untuk pilkada aman

    Pilkada 2024

    Rabu, 6 November 2024 17:41 WIB

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo dalam Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Poin utama adalah membangun ikatan emosional

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu petakan lokasi rawan banjir di Jakut antisipasi TPS terendam

    Bawaslu petakan lokasi rawan banjir di Jakut antisipasi TPS terendam

    kami akan memberikan rekomendasi kepada KPU Jakarta Utara agar tidak ada lagi TPS yang terendam

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara memetakan lokasi-lokasi rawan banjir untuk mengantisipasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terendam seperti saat Pemilu Presiden dan Legislatif Februari 2024.

    “Kami sudah menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) memetakan TPS rawan mulai dari bencana banjir, politik uang, kecurangan, dan kerawanan lain,” kata Anggota Bawaslu Jakarta Utara Muhamad Shobirin di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia saat ini seluruh data sedang dilengkapi dan jika telah terkumpul akan dilakukan upaya mitigasi sehingga penyelenggaraan pilkada bisa berjalan lancar tanpa gangguan.

    “Termasuk rawan banjir kami akan memberikan rekomendasi kepada KPU Jakarta Utara agar tidak ada lagi TPS yang terendam,” kata dia

    Ia mengatakan berdasarkan pengalaman pada Pemilu Serentak Februari2024, KPU meminta izin kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memakai fasilitas kelas dan halaman sekolah untuk digunakan menjadi lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggantikan lokasi yang kebanjiran.

    “Kami mengingatkan KPU agar segera menyelesaikan pemetaan TPS rawan terutama rawan banjir agar hal serupa tidak terulang kembali,” kata dia.

    Selain itu, Bawaslu mengimbau KPU Jakut agar segera melaksanakan rapat koordinasi dengan Bawaslu dan semua pemangku kepentingan (stake holder) dalam pelaksanaan pilkada.

    “Kami meminta KPU Jakarta Utara melibatkan seluruh instansi agar dapat menyukseskan pilkada ini,” kata dia.

    Ia mencontohkan seperti Suku Dinas Jakarta Utara nantinya dapat memberikan bantuan secara cepat jika terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pilkada serentak.

    “Jangan ada lagi surat suara yang terendam air banjir atau pelaksanaan pilkada yang gagal akibat kebanjiran,” kata dia.

    Sebelumnya pada Pemilu Serentak Februari 2024, KPU Jakarta Utara menggelar pemilu lanjutan di 18 tempat pemungutan suara (TPS) daerah setempat pada Sabtu (24/2), setelah gagal dilaksanakan Rabu (14/2) karena banjir.

    Ia mengatakan pemilu lanjutan Sabtu karena hari itu merupakan batas akhir menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

    PSU atau PSL ini paling lambat digelar 10 hari setelah pemilu dilaksanakan dan batas akhir itu adalah Sabtu (24/2)

    Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah menetapkan DPT Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 orang.

    Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur. Yaitu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kecelakaan truk di Tangerang, Polisi bakal panggil perusahaan jasa

    Kecelakaan truk di Tangerang, Polisi bakal panggil perusahaan jasa

    siapapun yang terlibat akan diusut tuntas

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya bakal memanggil perusahaan jasa yang menaungi truk kontainer yang menjadi penyebab utama kecelakaan di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang pada Kamis (31/10).

    Ade Ary juga menjelaskan perusahaan truk tersebut akan ditanya soal Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemilihan pengemudi.

    Ade Ary juga meminta agar semua pihak khususnya di perusahaan jasa angkutan untuk memperketat SOP.

    “Beberapa kali bersama pihak terkait kami melakukan tes urine kepada pengemudi angkutan umum, truk, dan bus, ” ucapnya.

    Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut juga meminta kerja sama kepada perusahaan layanan jasa pengiriman untuk mengawasi seluruh armada.

    Sebelumnya sopir truk kontainer yang menabrak sejumlah pengendara dan pejalan kaki di Kota Tangerang, Banten, dinyatakan positif narkoba jenis amfetamin setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium

    “Hasil laboratorium positif, sehingga ini sangat membahayakan, bila sopir wing box (truk boks besar) dalam mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh narkoba” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (1/11).

    Kombes Zain mengatakan sopir bernama JFN ini masih dalam penanganan medis akibat luka karena diamuk massa yang marah dengan ulahnya tersebut.

    Kondisinya saat ini sudah sadar, dan sudah dipindahkan ke ruang perawatan, namun masih dalam pemantauan petugas medis RSUD Kabupaten Tangerang.

    Sementara jumlah Korban luka-luka berdasarkan data sementara, unit Lakalantas Polres Metro Tangerang Kota disebutkan total ada tujuh orang dengan rincian empat pengendara sepeda motor, satu pengemudi mobil, dan satu orang pejalan kaki. Termasuk sopir JFN yang luka akibat amukan massa di Tugu Adipura.

    “Terkait kerugian material dari laporan sementara, jumlah kendaraan yang mengalami kerusakan, ada 10 unit mobil dan enam sepeda motor,” papar Zain.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024