Jika Terpilih di Pilkada Jakarta, RK-Suswono Akan Kembangkan Sistem Peringatan Dini untuk Deteksi Gempa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pasangan cagub-cawagub nomor urut 1,
Ridwan Kamil-Suswono
(RIDO), berencana mengembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi gempa jika terpilih di
Pilkada Jakarta
2024.
Suswono menuturkan, RIDO berkomitmen untuk membangun kota Jakarta yang berketahanan terhadap bencana, termasuk gempa.
“Dalam visi dan misi kami, kami berencana mengembangkan sistem peringatan dini
(Integrated Early Warning System for Disaster)
,” ujar Suswono kepada
Kompas.com
melalui keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).
Sistem peringatan dini tersebut akan mencakup deteksi risiko gempa untuk memperingatkan masyarakat.
“Sistem ini juga mencakup alat untuk memonitor kondisi bangunan setelah gempa. Sistem dirancang untuk memberikan respons cepat dan meningkatkan keselamatan masyarakat,” tutur dia.
RIDO akan mengalokasikan dana khusus dari angggaran yang ada untuk memperkuat mitigasi bencana di Jakarta.
“Kami mengalokasikan dana khusus untuk memperkuat mitigasi bencana, termasuk gempa, melalui pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur mitigasi yang ada,” ucap Suswono.
Pasangan yang diusung partai gabungan KIM Plus ini akan memberikan pelatihan sumber daya manusia dan pemasangan alat deteksi dini di berbagai titik.
“Jika terpilih, kami juga akan mengevaluasi apakah anggaran yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan mitigasi bencana,” imbuh dia.
Jika dimungkinkan, RK-Suswono juga berencana untuk menambah anggaran sesuai kebutuhan agar sistem mitigasi lebih efektif.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Metropolitan
-
/data/photo/2024/11/05/6729e2e90f0e4.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jika Terpilih di Pilkada Jakarta, RK-Suswono Akan Kembangkan Sistem Peringatan Dini untuk Deteksi Gempa Megapolitan 7 November 2024
-

Kemenko Polhukam Dipisah, Penegakan Hukum Era Prabowo Dikoordinasikan Budi Gunawan
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengubah nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Berdasarkan dua Peraturan Presiden (Perpres) yang diteken Prabowo belum lama ini, kini ada Kemenko Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kedua kemenko masing-masing dipimpin oleh Budi Gunawan dan Yusril Ihza Mahendra.
Perpres yang mengatur soal Kemenko Polkam yakni Perpres No.141/2024, sedangkan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan diatur dalam Perpres No.142/2024.
Dalam Pepres No.141/2024, Kemenko yang dipimpin Budi Gunawan membawahi setidaknya tujuh kementerian/lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung (Kejagung), TNI dan Polri.
Sebelumnya, Kemenko Polhukam yang diatur dalam Perpres No.73/2020 turut membawahi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kemmenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
Kini, Kemenkumham pun dipecah menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiganya, berdasarkan Perpres No.142/2024 dikoordinasikan oleh Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibawahi Yusril Ihza Mahendra.
Adapun merujuk pada Perpres No.141/2024, aset, anggaran dan dokumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kementerian-kementerian urusan politik serta keamanan dalam maupun luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informasi dilaksanakan Kemenko Polkam, dari sebelumnya Kemenko Polhukam.
Sementara itu, aset, anggaran dan dokumen urusan kementerian di bidang hukum dan HAM dilaihkan ke Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Namun, penegakan hukum bakal diurus oleh Kemenko Polkam.
“Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dialihkan menjadi aset, anggaran, dan dokumen Kementerian Koordinator [Polkam],” demikian dikutip dari Perpres No.141/2024 pasal 51 ayat (1) huruf c.
-

Polisi Tetapkan 2 DPO di Kasus Judi Online Oknum Komdigi
Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka berinisial A dan M masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO dalam perkara kasus dugaan judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi.
Kepala Bidang Humas Polda Metro, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan kedua orang itu tengah dalam pengejaran Subdit Jatanras.
“Ada tersangka yang ditetapkan sebagai DPO berinisial A. Penyidik telah identifikasi DPO lain dengan inisial M. Terhadap tersangka DPO A dan M,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Rabu (6/11/2024).
Hanya saja, Ade belum dapat mengungkap dua DPO yang telah ditetapkan menjadi tersangka tersebut. Namun demikian, Ade menekankan pihaknya bakal mengusut tuntas kasus judi online ini.
Selain itu, dia juga tidak menutup kemungkinan bahwa dari 15 tersangka di kasus ini bakal diterapkan juga pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Baik sisi oknum internal komdigi, bandar dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan menerapkan tindak pidana perjudian atau TPPU,” pungkasnya.
Sekadar informasi, polisi menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini. 11 dari 15 tersangka itu merupakan 11 oknum pegawai Komdigi RI.
Dalam pengakuan salah satu tersangka, sindikat ini telah “menjaga” 1.000 situs judi online agar tidak diblokir. Sementara itu, terdapat 4.000 situs telah diblokir lantaran tidak melakukan setor kepada sindikat ini.
Dalam kasus ini, pelaku juga mengaku mendapatkan keuntungan senilai Rp8,5 juta lantaran telah mengamankan situs judi online agar tidak diblokir diblokir.
-

Polisi tangkap lima pelaku pemasaran website judi online di Depok
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Polisi tangkap lima pelaku pemasaran website judi online di Depok
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Rabu, 06 November 2024 – 16:43 WIBElshinta.com – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Metro Depok menangkap lima orang yang diduga terlibat dalam pemasaran website perjudian online.
“Para pelaku, yang merupakan jaringan judi online (judol), diamankan di dua lokasi berbeda di Sukmajaya, Depok,” kata Kapolres Metro Depok, Kombes Polisi Arya Perdana dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (6/11).
Kelima pelaku yang ditangkap adalah CP (22), TZHN (20), MK (21), R (21) dan HIR (20).
Arya menjelaskan para pelaku bertugas menyediakan dan mempromosikan informasi elektronik atau dokumen yang memuat konten perjudian online melalui perangkat ponsel.
“Modus yang digunakan oleh para pelaku adalah menyediakan dan mempromosikan informasi elektronik serta dokumen yang bermuatan perjudian atau judi online,” katanya.
Menurut Arya, setiap pelaku memiliki peran masing-masing dalam sindikat ini, mulai dari pemegang situs link hingga admin dan promotor.
TZ bertindak sebagai bandar dan pemegang situs tautan (link), sementara tiga pelaku lainnya yaitu CP, MK dan HI bertindak sebagai promotor. “Adapun pemegang situs serta pembuat link adalah R,” katanya.
Arya menjelaskan bahwa sindikat ini telah beroperasi selama dua tahun terakhir dan menjadikan sebuah rumah di Sukmajaya sebagai markas operasional mereka.
“Saat ini, kami masih mendalami omzet pastinya karena perlu adanya pengecekan rekening bank terkait. Namun, pendapatan mereka diduga mencapai Rp 10 hingga Rp 15 juta per hari,” katanya.
Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui sumber keuangan serta jejaring pelaku lainnya yang mungkin terlibat.
Arya Perdana juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus menindak tegas segala bentuk aktivitas perjudian yang melanggar hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Depok.
Sumber : Antara
-
Dituding Korupsi, Tri Adhianto: Tak Berdasar, Cenderung Fitnah Megapolitan 6 November 2024
Dituding Korupsi, Tri Adhianto: Tak Berdasar, Cenderung Fitnah
Megapolitan
6 November 2024
-

Ketum Kadin DKI harap kebijakan Pemprov DKI dirumuskan bersama stakeholder terkait
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
Ketum Kadin DKI harap kebijakan Pemprov DKI dirumuskan bersama stakeholder terkait
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Rabu, 06 November 2024 – 19:24 WIBElshinta.com – Dalam menyelaraskan visi misi calon gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta masa bakti 2024-2029 dengan program kerja para pengusaha yang bernaung dibawah organisasi Kadin, Ketua umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menggelar acara pemaparan visi misi cagub/cawagub DKI. Dengan tema ‘Mencari Pemimpin Baru Jakarta’, acara tersebut digelar di Menara Bank Mega, Jakarta dengan moderator Diana Dewi sendiri.
Usai mendengarkan pemaparan para calon gubernur maupun calon wakil gubernur (cagub/cawagub) DKI yang dihadiri oleh Ridwan Kamil, Kun Wardana dan Pramono Anung, Diana Dewi menegaskan bahwa sebagai pengusaha pihaknya menginginkan kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta harus dirumuskan bersama-sama dengan sejumlah stakeholder terkait.
“Jakarta yang akan menjadi kota global untuk mewujudkannya tentu tidak mudah. Jika semua stakeholder terkait dilibatkan untuk merumuskan kebijakan Pemprov DKI, saya rasa kebijakannya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta yang heterogen,” jelas Diana Dewi, Rabu (6/11).
Jakarta yang minim akan Sumber Daya Alam (SDM) dengan masyarakat yang datang dari berbagai suku bangsa atau heterogen, lanjut Diana, Jakarta yang nantinya bukan lagi sebagai ibu kota lebih mudah diwujudkan menjadi kota global ketika berbagai stakeholder terkait dilibatkan untuk merumuskan kebijakan yang dihasilkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Sebagai salah seorang pengusaha nasional, dengan digelarnya talk show ‘Mencari Pemimpin Baru Jakarta’, Diana juga berharap akan lahir pemimpin baru di Jakarta yang bisa menaikan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan pertambahan lapangan pekerjaan.
Bagi Diana, Jakarta jangan hanya dinilai yang berada di kawasan Sudirman, Thamrin atau di kawasan elit lainnya tetapi Jakarta harus dilihat secara menyeluruh bahwa masih terdapat perkampungan kumuh yang masih harus dibenahi.
“Harus lahir pemimpin Jakarta yang bisa menghapuskan kemiskinan. Saat ini di Jakarta ternyata masih ada seorang anak yang ingin membawa pulang makanan bagi neneknya dari program makan siang gratis yang digelar untuk anak sekolah dasar,” tandas Diana.
Sementara itu Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Kang Emil menuturkan bahwa jika dirinya terpilih sebagai DKI-1, Kang Emil akan menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan. “1 juta lapangan pekerjaan tersebut terdiri dari 600 pekerja kantoran, 300 ribu pekerja UMKM dan 100 ribu padat karya,” ujar Kang Emil.
Kang Emil juga berencana akan menjadikan Jakarta kota global atau kota festival dengan standar dunia. Jika ada konser di Jakarta maka konser-konser tersebut akan dibuat konser berkelas internasional.
Emil mencontohkan ada konser yang digelar di Singapura dengan modal 6 juta dollar tetapi bisa menghasilkan income 50 kali lipat atau sebesar 300 juta dollar. “Jika Indonesia bisa memperbaiki konser menjadi berskala internasional, aksesnya bagus, luas dan memadai, lima tahun kedepan Jakarta akan menjadi pilihan tempat festival berskala dunia,” jelas Kang Emil lagi.
Untuk membuat kota global dan menyelenggarakan konser-konser berkelas dunia, Kang Emil akan memulainya dengan menyediakan infrastruktur yang memadai. Hal-hal seperti ruas jalan yang sempit serta parkir yang sempit akan diperbaiki.
Efek domino dari festival internasional lanjut Kang Emil tentu besar seperti menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menaikkan kegiatan ekonomi. Adapun giat ekonomi di Jakarta lanjut Kang Emil bukan berlandaskan ekonomi kapitalis tetapi ekonomi Pancasila terutama sila kelima.
Usaha yang kecil tandas Kang Emil harus dibesarkan dan usaha yang sudah besar harus diluaskan. Kedepan Kang Emil akan membuat kredit tanpa bunga serta mendorong kewajiban pengelola mall yang harus memberikan keuntungan sebesar 30 persen bagi pelaku UMKM.
Sumber : Elshinta.Com
-
/data/photo/2024/10/27/671da26c3428c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Budi Arie: Pegawai Komdigi yang Bekingi Situs Judol Khianati Negara, Isap Darah Rakyat! Megapolitan
Budi Arie: Pegawai Komdigi yang Bekingi Situs Judol Khianati Negara, Isap Darah Rakyat!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
Budi Arie
Setiadi mengecam perilaku pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi (dulu Kementerian Komunikasi dan Informatika) yang terlibat kasus membekingi situs judi
online
(judol).
“Mereka telah mengkhianati negara. Mereka turut mengisap darah rakyat,” ujar Budi Arie kepada
Kompas.com,
Rabu (6/11/2024).
Budi Arie yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi itu menekankan, dirinya mendukung langkah Polri mengusut tuntas kasus tersebut.
“Kami mendukung pemberantasan judi
online
. Judi
online
menyengsarakan rakyat kecil, sangat merugikan rakyat kecil,” lanjut dia.
Budi Arie melanjutkan, aktivitas para pegawai Komdigi melindungi situs judi
online
itu sebenarnya sudah sempat tercium pada saat dirinya menjabat sebagai Menteri Kominfo.
Tetapi, saat itu bukti keterlibatan mereka dianggap kurang, sehingga ia lebih memilih mengambil langkah preventif dengan memindahkan beberapa pegawai menjadi
nonjob
.
Sebelum itu, beberapa kali Budi Arie juga mengaku pernah bertemu dengan pegawai nakal tersebut.
“Sebagian pegawai Komdigi (yang terlibat kasus melindungi situs judol) saya kenal karena mereka pernah dibawa oleh dirjen dan direktur, ya untuk berdiskusi dengan saya,” ujar dia.
Oleh sebab itu, ketika pegawai Kementerian Komdigi itu ditangkap, semakin membuat terang akan tindak pidana yang mereka lakukan. Menurut Budi Arie, mereka pantas mendapatkan hukuman.
“Mereka mencederai kepercayaan saya sebagai atasan mereka saat itu,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi
online
yang 11 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi
online
ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).
Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.
Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya “diamankan” agar tetap aktif.
Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi
online
yang diamankan. Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan “memelihara” 1.000 situs judi
online
tersebut.
Polda Metro Jaya belakangan membuka peluang untuk ikut memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Komdigi yang membekingi situs judi
online
.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2024/09/15/66e6c59ea5b59.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/06/672b20687a899.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
