Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Jalan Gatot Subroto alami kepadatan imbas truk tabrak separator busway

    Jalan Gatot Subroto alami kepadatan imbas truk tabrak separator busway

    mengimbau pengendara yang melintas untuk berhati-hati dan mencari rute alternatif agar tidak terjebak kemacetan panjang

    Jakarta (ANTARA) – Sebuah truk mengalami kecelakaan dengan menabrak separator busway di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan, Jakarta Selatan yang menyebabkan kepadatan lalu lintas pada Jumat pagi.

    Tangkapan layar dari video yang diunggah @TMCPoldaMetro, kondisi truk yang mengalami kecelakaan di Jalan Gatot Subroto pada Jumat (8/11/2024). ANTARA/X/@tmcpoldametro/Ilham Kausar

    Didalam video yang diunggah akun @TMCPoldaMetro terlihat sebuah truk yang bermuatan bahan material bangunan dalam posisi terbalik dengan separator busway rusak akibat kecelakaan tersebut.

    Baca juga: 54.827 pelanggar terjaring Operasi Zebra Jaya 2024

    Petugas juga mengimbau pengendara yang melintas untuk berhati-hati dan mencari rute alternatif agar tidak terjebak kemacetan panjang.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI ajak orang tua kunjungi Museum Betawi dan Bahari bersama anak

    DKI ajak orang tua kunjungi Museum Betawi dan Bahari bersama anak

    Sebagian besar punya ruang khusus anak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak orang tua mengunjungi Museum Betawi, Museum Bahari, Museum Tekstil, serta Museum Seni Rupa dan Keramik bersama putra-putrinya karena sudah tersedia ruang khusus untuk anak.

    “Sebagian besar punya ruang khusus anak. Sebagian lainnya punya aktivitas khusus untuk anak,” kata Ketua Subkelompok Sejarah dan Permuseuman Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Bayu Niti Permana saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Museum Betawi memamerkan berbagai koleksi yang digunakan masyarakat Betawi untuk mendukung kegiatan budayanya yang terbagi menjadi tiga galeri, yaitu Galeri Pengantin Betawi dan Galeri 8 Ikon Budaya Betawi di lantai 1.

    Lalu, Galeri Rumah Orang Betawi di lantai 2 serta Galeri Komedi Betawi di lantai 3. Adapun penggunaan kata galeri di Museum Betawi mengacu pada ruang-ruang pamer di Museum Louvre Paris, Prancis.

    Sementara itu, koleksi di Museum Bahari berkaitan dengan sejarah kelautan di Jakarta yang memiliki berbagai koleksi seperti alat navigasi, peta laut, replika perahu tradisional dan lain-lain.

    Keempat museum yang disebutkan Bayu, yakni Museum Betawi, Museum Bahari, Museum Seni Rupa dan Keramik, serta Museum Tekstil dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI.

    Selain empat museum tersebut, masih ada delapan museum lagi yang dinaungi Pemprov DKI, yakni Museum Wayang, Museum Sejarah Jakarta, Museum Taman Prasasti dan Museum MH Thamrin. Lalu, Museum Joang’45, Rumah Si Pitung, Taman Benyamin Suaeb serta Taman Arkeologi Onrust.

    Bayu mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan kegiatan rutin tahunan di museum seperti lomba cerdas cermat museum, pemilihan duta museum, dan festival museum.

    “Ini kegiatan rutin tahunan,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jakpus sediakan surat suara khusus pemilih tunanetra di pilkada

    KPU Jakpus sediakan surat suara khusus pemilih tunanetra di pilkada

    nantinya TPS juga kami buat ramah disabilitasJakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat (KPU Jakpus) menyediakan surat suara khusus untuk pemilih tunanetra di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.”Alat bantu disabilitas itu sudah masuk di gudang kota beberapa waktu yang lalu dan sudah kita distribusikan ke gudang-gudang kota yang berada di kecamatan. Begitupun nantinya TPS juga kami buat ramah disabilitas,” kata Ketua KPU Kota Jakarta Pusat Efniadiansyah saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Baca juga: KPU Jakpus berdayakan penyandang disabilitas jadi KPPS Pilkada

    Efni menyebut awal November 2024 KPU Jakarta Pusat menerima sebanyak 1.542 lembar surat suara khusus untuk tunanetra di gudang penyimpanan logistik, Jalan Angkasa, Kemayoran.

    Surat suara khusus untuk disabilitas itu akan ditempatkan di masing-masing TPS satu lembar sesuai kebutuhan.

    Efni memastikan templat itu akan berbentuk semacam amplop yang bisa memuat surat suara sehingga memudahkan penyandang disabilitas untuk mencoblos.

    Lalu, templat juga dibuat dengan huruf awas dan huruf braille yang tegas dan dapat diraba oleh jari, yang desainnya sama seperti surat suara dengan warna hitam putih.

    “Jadi semacam tiruan tapi nanti untuk pelapis, sehingga saudara-saudara kita yang punya keterbatasan penglihatan itu bisa membaca karena itu ada huruf braille,” ucap Efni.

    KPPS dari penyandang disabilitas kategori fisik pada kaki itu dilantik di Kampung Tangguh Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar.

    Hal ini sebagai komitmen KPU Jakpus dalam mewujudkan pilkada yang inklusif yaitu penyelenggaraan pilkada yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga baik sebagai pemilih, peserta maupun penyelenggara tanpa memandang suku, agama, status sosial, penyandang disabilitas ataupun hal lainnya.

    KPU Kota Jakarta Pusat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542.

    Dalam penetapan DPT itu terdapat pemilih disabilitas sebanyak 6.806 pemilih. Pemilih disabilitas tersebut masuk dalam kategori disabilitas fisik sebanyak 2.449 pemilih, disabilitas intelektual (400), disabilitas mental (1.097), disabilitas sensorik wicara (2.242), disabilitas sensorik rungu (244), dan disabilitas sensorik netra (374).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • PMI Jakut: Empat jasad korban kebakaran sudah dibawa ke RS Polri

    PMI Jakut: Empat jasad korban kebakaran sudah dibawa ke RS Polri

    Mobil sudah berangkat membawa jasad korban ke RS Polri

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Utara Nurhasanuddin menyatakan empat jasad korban kebakaran di Kelurahan Papanggo Tanjung Priok sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri.

    “Pagi ini keempat jenazah dibawa menggunakan ambulans ke RS Polri Kramat Jati,” kata Kepala Markas PMI Jakarta Utara Nurhasanuddin di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan PMI Jakarta Utara menurunkan satu unit mobil ambulans untuk mengirim jenazah korban kebakaran tersebut.

    “Mobil sudah berangkat membawa jasad korban ke RS Polri,” kata dia

    Sebelumnya empat orang meninggal dunia saat kebakaran terjadi di sebuah rumah di Jalan Papanggo 3B Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara pada pukul 01.41 WIB.

    Keempat korban satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak berinisial ASM (40), Y (35), ST (8) dan AL (3)

    “Keempat korban posisi berada dalam satu kamar berusaha melompat keluar tapi terlanjur membesar dan
    mereka terjebak,” kata Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman.

    Selain itu, korban lainnya berhasil melompat ke bawah rumah dan enam kepala keluarga atau 23 orang yang berhasil diselamatkan.

    “Kami mengerahkan 13 unit mobil pemadam dan 70 personel dan api berhasil dipadamkan pukul 03.34 WIB,” kata dia

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dharma Pongrekun: Penanganan Bencana Harus Dimulai dari Akar Masalah Megapolitan 8 November 2024

    Dharma Pongrekun: Penanganan Bencana Harus Dimulai dari Akar Masalah Megapolitan 8 November 2024

    Dharma Pongrekun: Penanganan Bencana Harus Dimulai dari Akar Masalah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut dua,
    Dharma Pongrekun
    , menekankan pentingnya menyelesaikan akar masalah sebelum melakukan
    mitigasi bencana
    seperti gempa bumi.
    Dharma menyatakan bahwa dirinya memahami persoalan mitigasi bencana, dengan pengalaman belajar di Federal Emergency Management Agency (FEMA), Amerika Serikat.
    “Karena kalau kita paham, maka semuanya kembali kepada keseimbangan alam. Bagaimana mengharapkan alam ramah kepada kita, sementara kita tidak ramah kepada alam,” ujar Dharma Pongrekun di Kampung Kramat, Cililitan, Kramat Jati, Kamis (7/11/2024).
    Dharma juga menyoroti bahwa langkah mitigasi sebaiknya diawali dengan menyelesaikan akar masalah.
    “Jadi, kalau mau memitigasi, selesaikan dulu akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Kita sendiri, tidak memelihara alam, lalu kita berharap alam akan menjaga kita,” tegasnya.
    Lebih lanjut, Dharma menilai bahwa penanganan bencana memerlukan keterlibatan lintas daerah dan tidak bisa ditangani secara parsial hanya di wilayah Jakarta. Menurut dia, penanganan bencana perlu dilakukan secara terpadu.
    “Itu tidak bisa ditangani parsial hanya di Jakarta. Karena, ini merupakan hilirisasi atau residu dari mungkin provinsi tetangga. Oleh sebab itu, harus ada namanya penanganan terpadu,” katanya.
    Selain itu, Dharma mengkritisi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dinilainya belum maksimal dalam menangani bencana. Ia menekankan pentingnya meningkatkan fungsi BPBD agar lebih fokus pada perlindungan masyarakat.
    “Belum, kenapa demikian? BPBD atau BNPB jangan menakuti rakyat, justru rakyat harus dilindungi jangan hanya menjadi panitia untuk mengejar rakyat, mengikuti agenda politik global dengan alasan atau
    cover
    , atau kedok kesehatan,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar: Rutin evaluasi pertumbuhan anak bisa cegah stunting primer

    Pakar: Rutin evaluasi pertumbuhan anak bisa cegah stunting primer

    Caranya secara rutin berat badan ditimbang, panjang atau tinggi badan diukur dengan alat yang berstandar

    Jakarta (ANTARA) – Pakar kesehatan dari Unit Kerja Koordinasi (UKK) Nutrisi dan Penyakit Metabolik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Meta Hanindita, Sp.A(K) mengingatkan agar ibu rumah tangga secara rutin mengevaluasi tumbuh kembang anak untuk mencegah stunting primer yang kasusnya masih ditemukan di Jakarta.

    “Caranya secara rutin berat badan ditimbang, panjang atau tinggi badan diukur dengan alat yang berstandar dengan cara yang benar setiap bulan,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Meta menjelaskan dengan memantau anak setiap bulan bisa diketahui kondisi normal menurut usia.

    Kemudian untuk kewenangan pencegahan primer ini berada pada tingkat kader di posyandu.

    “Di posyandu, jika ada anak yang saat diukur dan ditimbang berat badannya atau panjang badannya kurang, atau status gizinya kurang, atau kenaikan berat badannya mulai seret maka harus segera dirujuk ke puskesmas,” kata Meta.

    Lalu, apabila anak sudah dirujuk ke puskesmas, maka masuk pencegahan sekunder. Menurut Meta, tenaga kesehatan di puskesmas harus mengonfirmasi ulang kondisi anak dengan kembali mengukur tinggi badan, berat badannya.

    Apabila dokter di puskesmas menemukan anak mengalami gangguan gizi, maka dia harus mencari penyebab dan mengatasinya.

    “Kalau memang diindikasikan (masalah gizi), boleh diterapi nutrisi,” kata Meta.

    Lalu, bila dalam satu atau dua minggu tidak ada perbaikan di level puskesmas, maka dokter umum harus merujuk sampai ke level rumah sakit umum daerah (RSUD) agar anak ditangani dokter spesialis anak.

    “Kalau sudah sampai di spesialis anak itu namanya sudah masuk pencegahan tersier. Ini dilakukan pada anak yang tidak bisa dilakukan penatalaksanaan dengan baik di puskesmas. Dokter yang akan menentukan pendeknya ini stunting atau bukan dengan melakukan pengukuran ulang” jelas dia.

    Stunting masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Kendati prevalensinya turun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Pemerintah Pusat kemudian menargetkan penurunan stunting 18 persen pada 2025.

    Sementara itu, khusus di Jakarta, data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta memperlihatkan terdapat 36.664 balita menghadapi masalah gizi sepanjang Januari hingga Agustus 2024.

    Dari data tersebut, sebanyak 26,74 persen atau 10.340 anak mengalami stunting, lalu 4,24 persen atau 1.638 anak mengalami gizi buruk, kemudian 26,32 persen atau 10.178 anak mengalami gizi kurang, dan sekitar 42,70 persen atau 16.508 anak mengalami berat badan kurang.

    Walau begitu, dari 10.340 kasus stunting, sebanyak 5.969 anak sudah membaik dan 4.371 anak masih berjuang mengatasi kondisinya.

    Dalam mengurangi masalah stunting, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan berbagai pihak melalui program Jakarta Beraksi (Bergerak Atasi Stunting).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • 3 Serangan Balik KPK, Sebut Keluarga Rafael Alun Terlibat Pencucian Uang Nasional

    3 Serangan Balik KPK, Sebut Keluarga Rafael Alun Terlibat Pencucian Uang Nasional

    Serangan Balik KPK, Sebut Keluarga Rafael Alun Terlibat Pencucian Uang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) melancarkan “serangan balik” terhadap pengajuan keberatan atas perampasan aset yang diajukan keluarga
    Rafael Alun
    Trisambodo.
    Rafael merupakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjadi terpidana kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berdasarkan putusan pengadilan, sejumlah aset Rafael dirampas.
    Adapun keberatan diajukan oleh Petrus Giri Herniawan, Markus Seloadji, Martinus Gangsar Sulaksono, serta pemohon dari korporasi yakni CV Sonokeling Cita Rasa.
    Markus merupakan kakak Rafael Alun sementara Gangsar adik mantan pejabat pajak tersebut.
    Dalam tanggapannya, jaksa KPK mempertanyakan alasan keluarga Rafael mengajukan keberatan.
    Jaksa menyebut, permohonan atas perampasan aset diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam perkara Tipikor.
    “(Permohonan sesuai undang-undang dan Perma) atau hanya upaya dari pemohon mencari celah seolah-olah aset yang telah dirampas itu merupakan harta kekayaan yang sah,” kata jaksa KPK di
    Pengadilan Tipikor
    Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
    Mereka menyebut, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat nantinya akan memeriksa alasan permohonan ini dengan cermat.
    Aspek formil dan materiil permohonan akan diperiksa sehingga alasan pengajuan itu disimpulkan sesuai undang-undang atau peraturan MA.
    “Mengingat di dalam diri setiap majelis hakim terpatri nilai kebenaran dan nilai keyakinan untuk menakar mana yang benar itu benar dan mana yang salah itu salah,” ujar jaksa KPK.
    Pemohon terlibat cuci uang
    Dalam tanggapan menyangkut aspek formil permohonan keluarga Rafael, jaksa KPK menyebut adik dan kakak Rafael terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.
    Jaksa mengungkapkan, berdasarkan fakta persidangan, pencucian uang dilakukan istri Rafael, Ernie Meike Torondek, ibu Rafael Irene Suheriani Suparman, Gangsar hingga anak Rafael, Christopher Dhyaksadarma.
    Sementara, Markus disebut terlibat bersama-sama menyembunyikan mobil Jeep Wrangler.
    “Dalam mewujudkan tindak pidana pencucian uang di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak hanya dilakukan oleh terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” kata jaksa KPK.
    Mereka disebut turut serta melakukan pencucian uang berupa perhiasan, uang dalam
    safe deposit box
    (SDB), hingga pendirian Bilik Kayu dan Bilik Kopi.
    Aset-aset tersebut saat ini telah dirampas dan menjadi obyek yang dimohonkan oleh keluarga Rafael.
    Karena Markus dan Gangsar terlibat dalam dalam pencucian uang itu, jaksa KPK menilai mereka bukan pihak yang beritikad baik.
    “Para pemohon keberatan tersebut (Markus dan Gangsar) bukanlah pihak ketiga yang beritikad baik,” kata jaksa KPK.
    “Pengajuan keberatan
    a quo
    tidak sesuai dengan Pasal 12 Ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2022,” lanjut jaksa KPK.
    Sebelumnya, empat pihak tersebut mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK.
    CV Sonokeling Cita Rasa  mengajukan keberatan terhadap penyitaan aset sebagai berikut karena tak terima penyitaan terhadap 1 unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL dan 1 unit mobil Grand Max dengan nomor polisi AB 8661 PH.
    Sementara itu, aset yang disita dari Petrus, Markus, dan Gangsar terdiri dari uang di SDB Rafael sebesar 9.800 Euro, 2.098.365 dollar Singapura, dan 937.900 dollar AS.
    Kemudian, perhiasan di SDB Rafael berupa 6 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 liontin.
    Lalu, beberapa properti di Jakarta, termasuk rumah di Jalan Wijaya Kebayoran, rumah di Srengseng, ruko di Meruya, 2 unit kios di Kalibata City, serta 1 unit mobil VW Caravelle.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Undang 3 Cagub Jakarta tapi Hanya Dihadiri Pramono, Mahasiswa UI: Tidak Profesional Megapolitan 8 November 2024

    Undang 3 Cagub Jakarta tapi Hanya Dihadiri Pramono, Mahasiswa UI: Tidak Profesional Megapolitan 8 November 2024

    Undang 3 Cagub Jakarta tapi Hanya Dihadiri Pramono, Mahasiswa UI: Tidak Profesional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Pramono Anung
    menjadi satu-satu calon gubernur (cagub) yang menghadiri acara Dialog Jakarta dengan tema “Ragam Perspektif Membangun Kota” yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, Kamis (7/11/2024).
    Ketiga cagub sebenarnya diundang dalam acara ini. Namun, Ridwan Kamil (RK) berhalangan hadir, sedangkan Dharma Pongrekun diwakilkan oleh Kun Wardana.
    “Tapi tadi pagi kami secara mendadak mendapatkan informasi pembatalan secara sepihak. Ini merupakan bentuk dari ketidakprofesional cagub dan tidak menghargai ruang-ruang akademik dan ilmiah,” kata Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) 2024, Muhammad Rihandi, dalam sambutannya, Rabu.
    Padahal, kata Rihandi, acara ini bertujuan untuk menggali informasi beragam perspektif pembangunan Jakarta ke depan.
    Rihandi mengungkapkan kekecewaannya dengan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono yang semula menyatakan bersedia hadir, tetapi membatalkan sepihak.
    Di sisi lain, Pramono mengakui memiliki kesempatan untuk menghadiri acara tersebut merupakan hal yang menyenangkan.
    Pasalnya, bisa mendapatkan banyak masukan yang cukup tajam dari para panelis, salah satunya soal literasi.
    Seorang mahasiswa UI mengeluhkan minimnya keberadaan perpustakaan di Jakarta.
    “Menurut saya, program literasi ini juga hal yang harus diseriusi oleh pemerintah Jakarta,” kata Pramono.
    Pria yang akrab dipanggil Mas Pram itu juga akan melibatkan anak muda dalam pengambilan keputusan di Jakarta jika terpilih sebagai gubernur.
    Menurut Pramono, berdasarkan pengalaman yang ada, anak muda sekarang sangat berbeda.
    Mereka lebih kreatif karena ditunjang kecanggihan teknologi.
    “Kalau anak muda tidak dilibatkan, sebaik apa pun program itu menurut saya kurang bermanfaat. Saya akan melibatkan anak muda untuk program-program saya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Periksa 3 Saksi Terkait Kematian Akseyna, Keluarga: Namanya Tidak Familier Megapolitan 8 November 2024

    Polisi Periksa 3 Saksi Terkait Kematian Akseyna, Keluarga: Namanya Tidak Familier Megapolitan 8 November 2024

    Polisi Periksa 3 Saksi Terkait Kematian Akseyna, Keluarga: Namanya Tidak Familier
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Kakak mendiang
    Akseyna
    Ahad Dori, Arfilla Ahad Dori menyampaikan, pihak keluarga tidak mengenal tiga nama saksi yang dipanggil dan diperiksa penyidik Polres Depok terkait kasus kematian mantan mahasiswa UI itu.
    Hal ini sekaligus menanggapi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ketiga yang diterima Arfilla dan keluarga pada Jumat (25/10/2024).
    “Selama ini kami tidak familier dengan nama-nama tersebut. Saya pribadi belum pernah dengar atau tahu,” kata Arfilla saat dihubungi
    Kompas.com,
    Kamis (7/11/2024).
    Polisi juga tidak menghubungi keluarga mengenai hasil pemanggilan dan pemeriksaan tersebut.
    “Kami enggak tahu ini saksi baru atau saksi lama yang dipanggil kembali. Kami enggak pernah dapat informasi dari polisi terkait nama-nama saksi yang sudah diperiksa siapa saja,” tutur Arfilla.
    “Jadi kami enggak tahu apakah ini pemeriksaan pertama atau pemeriksaan ulang,” sambung dia.
    Meski demikian, Arfilla mengapresiasi upaya polisi dalam menjaga komunikasi dan terus mengabari informasi yang berkaitan dengan kematian adiknya itu.
    “Saya pribadi berharap komunikasi dengan keluarga bisa lebih intens, serta langkah-langkah yang dilakukan bisa lebih strategis dan sistematis untuk penetapan tersangka,” ujar dia. mengambang pada Kamis (26/3/2015) di Danau Kenanga, Kampus UI.
    Kematian Akseyna sempat diduga sebagai kasus bunuh diri sebab barang bukti berupa surat tulisan tangan disebutkan sebagai tulisan korban.
    Akan tetapi, beberapa temuan seperti hasil visum lebam pada tubuh korban, analisis tulisan tangan pada surat yang menunjukkan itu ditulis dua orang, mengarahkan bahwa kasus itu adalah kasus pembunuhan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setelah Poltracking, Lembaga Survei PPI Keluar dari Persepi Megapolitan 8 November 2024

    Setelah Poltracking, Lembaga Survei PPI Keluar dari Persepi Megapolitan 8 November 2024

    Setelah Poltracking, Lembaga Survei PPI Keluar dari Persepi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
    Persepi
    ).
    Peneliti senior PPI Adi Prayitno mengatakan, PPI keluar bukan karena
    skandal Poltracking
    Indonesia, melainkan karena urusan internal organisasi.
    “Alasan internal organisasi,” ucap Adi saat dikonfirmasi
    Kompas.com,
    Kamis malam, (7/11/2024).
    Kepada
    Kompas.com,
    Adi juga menunjukan surat pengunduran diri PPI dari Persepi.
    Dalam surat itu tertulis dua alasan internal yang membuat PPI bulat untuk mundur dari Persepi.
    Pertama, karena restrukturisasi kepengurusan PPI. Kedua, evaluasi dan konsolidasi internal arah kebijakan PPI ke depan.
    Adi juga memastikan, hengkangnya PPI dari Persepi tak ada sangkut pautnya dengan Poltracking yang dikenakan sanksi dan memutuskan untuk keluar.
    “Jadi, PPI undur diri dari Persepi murni urusan internal organisasi. Tak ada kaitannya dengan yang lain,” tambah Adi.
    Menurut dia, keluarnya PPI dari keanggotaan Persepi bukan hal yang aneh.
    Pasalnya, bergabung dengan asosiasi lembaga survei seperti Persepi merupakan sukarela bukan kewajiban.
    “Mestinya biasa saja, klo ada lembaga survei mau ikut atau tak ikut asosiasi lembaga survei. Intinya, bergabung asosiasi lembaga survei itu sifatnya sukarela, bukan kewajiban,” ungkap Adi.
    Untuk diketahui, Poltracking dikenakan sanksi oleh Dewan etik Persepsi karena merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) yang jauh berbeda dengan lembaga survei lainnya.
    Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Rabu (23/10/2024), pasangan Pramono-Rano memperoleh angka sebesar 41,6 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 37,4 persen.
    Sementara itu, satu hari berselang setelah survei LSI, Kamis (24/10/2024), lembaga survei Poltracking menelurkan hasil survei.
    Hasilnya, pasangan Pramono-Rano memperoleh elektabilitas sebesar 36,4 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 51,6 persen.
    Survei LSI dilakukan dalam rentang waktu 10-17 Oktober 2024 dengan 1200 responden. Sementara survei Poltracking dilakukan pada rentang waktu 10-16 Oktober 2024 dengan 2000 responden.
    Di tengah ramainya isu kemuduran Poltracking, dua lembaga survei yakni PPI dan Voxpol Center Research & Consulting, juga ikut keluar dari Persepi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.