Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Aktivitas truk kembali beroperasi, Pos Pantau Gabungan awasi ketat dan siapkan sanksi tegas

    Aktivitas truk kembali beroperasi, Pos Pantau Gabungan awasi ketat dan siapkan sanksi tegas

    Sumber foto: Mus Mulyadi/elshinta.com.

    Aktivitas truk kembali beroperasi, Pos Pantau Gabungan awasi ketat dan siapkan sanksi tegas
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 November 2024 – 17:11 WIB

    Elshinta.com – Penghentian aktivitas kendaraan tambang (sumbu 3 atau lebih) di Tangerang Raya selama 3 hari mulai Selasa (12/11/2024) hingga hari ini Kamis (14/11/2024), telah selesai. Dipastikan kendaraan tambang pembawa material tanah, pasir dan batu tersebut mulai beraktivitas melintas di wilayah Tangerang Raya mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.

    Guna memastikan penegakan peraturan lalulintas pada jam operasional kendaraan tambang itu. Ratusan personel gabungan siaga di 8 pos pantau gabungan di wilayah Kota/Kabupaten Tangerang.

    Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengungkapkan, ada 5 (lima) persyaratan wajib yang harus dibawa pada saat berkendara oleh pengemudi truk tambang ini. Hal tersebut disampaikan sesuai hasil evaluasi dan rapat koordinasi digelar di Pendopo Bupati Tangerang, kawasan Pasar Lama, kelurahan Sukaasih, Kota Tangerang, kemarin.

    “Sesuai hasil rapat koordinasi, Kami (Polri), TNI, Pemerintah Daerah Kota dan Kabupeten Tangerang, bahwa pengemudi kendaraan tambang (sumbu 3 atau lebih), baik itu tanah, pasir dan batu, wajib dilengkapi dengan surat-surat berupa SIM, STNK, KIR, Surat Keterangan Bebas dari Narkoba dari Instansi Berwenang dan Surat penunjukan Pengemudi dari perusahaan angkutan,” ungkap Zain dalam keterangan, Kamis (14/11).

    Tindakan tegas petugas gabungan akan diterapkan di 8 pos pantau gabungan, apabila 5 (lima) ketentuan tersebut tidak terpenuhi, sanksi itu berupa tilang hingga truk dikandangkan atau diputar balik, termasuk bila jam operasional dilanggar.

    “Kita tindak tegas bila pengemudi tidak dapat menunjukkan lima ketentuan tersebut. dan kita minta kepada sopir-sopir ini untuk tidak konvoi, termasuk kita akan cek urine secara random, memastikan sopir tidak dalam pengaruh narkoba,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Mus Mulyadi, Kamis (14/11). 

    Zain menerangkan, jam operasional kendaraan tambang (tanah, pasir dan batu) itu berlaku mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB sebagaimana di atur dalam Perbup Tangerang No 12 tahun 2022 dan Perwal Tangerang No 93 tahun 2022.

    “Kepada masyarakat yang beraktivitas saat jam operasional kendaraan tambang untuk tetap waspada dan berhati-hati. Jangan memaksakan menyalip kendaraan bertonase besar bila tak cukup ruang, gunakan helm dan patuhi aturan tertib berlalu lintas guna mendukung Kamseltibcarlantas. Silahkan hubungi Polsek terdekat atau WhatsApp Pengaduan di nomor 082211110110 dan Call Center 110 yang terhubung langsung di Command Center Polres Metro Tangerang Kota. Laporkan bila menemukan pelanggaran kendaraan tambang,” tandasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU DKI imbau pendukung tanpa undangan tidak hadir di debat Pilkada

    KPU DKI imbau pendukung tanpa undangan tidak hadir di debat Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengimbau kepada seluruh pendukung dari ketiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang tidak memiliki undangan agar tidak hadir ke lokasi debat ketiga Pilkada DKI Jakarta 2024.

    “Untuk pendukung akan kita bahas di ‘technical meeting’ (rapat teknis), pendukung yang tidak dapat masuk ke dalam venue kita harapkan tidak datang ke lokasi,” kata Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dody Wijaya di Jakarta Pusat, Kamis.

    Dody mengatakan hal tersebut dilakukan guna lebih menjaga situasi tetap kondusif di lokasi debat.

    Apabila para relawan ingin menonton atau memberikan dukungannya, Dody mengimbau agar para pendukung membuat acara “nobar” (nonton bareng) di lokasi-lokasi seperti kantor relawan, tempat tim pemenangan dan sebagainya.

    Baca juga: Netralitas ASN penting untuk sukseskan Pilkada Jakarta
    Baca juga: Tingkatkan kinerja, Polda Metro Jaya gelar lokakarya jelang Pilkada

    Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dody Wijaya saat dijumpai di Rapat Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Grand Mercure Harmony Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024). (LANTARA/Lifia Mawaddah Putri

    Selain itu, bagi pendukung yang memiliki undangan masuk ke lokasi debat ketiga diharapkan untuk mematuhi peraturan yang ada. Misalnya, tidak membawa anak-anak, tidak membawa alat peraga kampanye (APK) dan menghormati tata tertib debat Pilkada.

    “Tidak saling menghina, tidak saling menghasut supaya bisa fokus pada substansi debat sehingga publik bisa menilai dari isi debat bukan gimmick,” kata Dody.

    Debat ketiga Pilkada 2024 DKI Jakarta dijadwalkan akan digelar pada 17 November 2024 pukul 19.00 WIB di Golden Ballroom-The Sultan Hotel&Residence Jakarta. KPU DKI Jakarta akan mengusung tema “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim” pada debat ketiga.

    Ada 6 sub tema pada debat ketiga, yaitu penanganan banjir, penataan pemukiman, penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

    Debat tersebut akan diikuti oleh ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yaitu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hadir Kampanye Akbar, Relawan "Gibranku" Dukung Ridwan Kamil-Suswono Megapolitan 14 November 2024

    Hadir Kampanye Akbar, Relawan "Gibranku" Dukung Ridwan Kamil-Suswono Megapolitan 14 November 2024

    Hadir Kampanye Akbar, Relawan “Gibranku” Dukung Ridwan Kamil-Suswono
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Relawan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, GibranKu, menyatakan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono.
    Sejumlah relawan Gibranku hadir dalam kampanye akbar Ridwan-Suswono yang digelar di Lapangan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (14/11/2024).
    “GibranKu itu relawannya yang dukung Rido (Ridwan Kamil-Suswono). Totalnya ada 1.800.000 orang se-Indonesia. Ada 1.400 di Jakarta ya,” ujar perwakilan Relawan Gibranku, Tiyo (43).
    Tiyo sendiri mengaku sangat bersemangat mendukung Ridwan Kamil-Suswono. Sebab itu, dia datang ke kampanye akbar mengenakan baju dengan sketsa wajah Gibran.
    “Salah satunya mendukung (datang ke kampanye akbar) mendukung Ridwan Kamil,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan, spanduk yang menampilkan wajah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terbentang di acara
    kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono
    .
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, sejumlah pendukung Ridwan Kamil-Suswono membentangkan spanduk tersebut saat lagu “Indonesia Raya” berkumandang.
    Spanduk itu berwarna dasar biru dengan gambar sketsa wajah Gibran dan dilengkapi tulisan “Gibranku” di bagian bawah.
    Spanduk yang sama juga dibentangkan di tiang jaring besi yang menghadap ke panggung utama kampanye akbar.
    Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, pihaknya menyeragamkan bendera dan spanduk pada kampanye akbar ini, yakni bendera berlambang 1 sesuai nomor urut pasangan Ridwan-Suswono.
    Sementara, atribut kampanye lain, Zaki mengaku tidak tahu menahu.
    “Kalau atribut yang lain mohon ditanya saja masing-masing. Karena kami mengundang seluruh elemen dan lapisan masyarakat,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini yang Harus Dilakukan agar Warga Kolong Jembatan Pakin Bisa Bayar Sewa Rusun Usai Direlokasi Megapolitan 14 November 2024

    Ini yang Harus Dilakukan agar Warga Kolong Jembatan Pakin Bisa Bayar Sewa Rusun Usai Direlokasi Megapolitan 14 November 2024

    Ini yang Harus Dilakukan agar Warga Kolong Jembatan Pakin Bisa Bayar Sewa Rusun Usai Direlokasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyarankan agar
    Pemprov DKI Jakarta
    memetakan taraf ekonomi warga kolong Jembatan Pakin terlebih dahulu sebelum merelokasinya ke rumah susun.
    Pemetaan itu diperlukan supaya pemerintah mendapatkan gambaran yang  utuh tentang mana warga yang mampu membayar biaya sewa rusun dan mana yang tidak. 
    “Kalau memindahkan, pindahkanlah juga dengan pengembangan ekonominya. Didata dulu apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, berapa jumlah anggota keluarganya,” ujar Yayat kepada
    Kompas.com
    , dikutip Kamis (14/11/2024). 
    Apabila tidak didata terlebih dahulu, potensi penghuni rusun menunggak sewa semakin tinggi.
    “Kalau sewa rusunnya, mereka negosiasi, bahkan menawar dengan alasan enggak punya uang, enggak punya pekerjaan,” imbuh Yayat.
    Yayat pun mewanti-wanti Pemprov DKI Jakarta, apakah siap dengan risiko tersebut atau tidak jika tidak dipetakan perekonomian warganya.
    “Selama dia punya pekerjaan, dia bisa membayar sewa. Tapi kalau mereka sudah tidak punya pekerjaan, mau ke mana lagi?” ujar dia. 
    Alhasil, warga rusun bakal kembali lagi ke tempat asal karena tidak memiliki biaya untuk membayar sewa rusun.
    “Jadi kalau tidak dibangun dengan pemberdayaan ekonomi, kemungkinan ada tiga, tidak akan membayar sewa, kembali ke tempat asalnya, atau Pemprov yang menanggung biaya sewanya,” ucap Yayat.
    Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jakarta berencana merelokasi warga kolong Jembatan Pakin ke Rumah Susun Petak Habitat Ancol, Jakarta Utara. 
    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa rusun ini diprioritaskan bagi warga yang membutuhkan tempat tinggal layak.
    “Setelah berbincang dengan warga yang tinggal di bawah jembatan, mereka ingin mempunyai hunian yang layak. Kalau tinggal di dalam kolong jembatan tentunya penyakit sangat rentan sekali menyerang mereka,” ujar Teguh dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).
    Rusun Petak Habitat Ancol, yang terletak di Jalan Tongkol 10, Jakarta Utara, direncanakan memiliki sembilan tower, dengan dua tower yang telah berdiri.
    Teguh juga meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mendata warga yang tinggal di hunian tak layak, termasuk di kolong Jembatan Pakin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakut bentuk Forum CSR untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat

    Jakut bentuk Forum CSR untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) –
    Pemerintah Kota Jakarta Utara membentuk Forum Corporation Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) sebagai upaya bersama dengan badan usaha di wilayah tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran badan usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya,” kata Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Abdul Khalit.

    Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Jakarta, Kamis.

    Ia bersyukur karena semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi sekaligus menindaklanjuti nota kesepahaman untuk membentuk Forum CSR Kota Jakarta Utara (Jakut).

    Baca juga: Pemkot Jakut ajak badan usaha berperan bangun Jakarta melalui TJSL

    Ia menjelaskan bahwa Forum CSR dibentuk untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha.

    Ia menilai manfaat Forum CSR ini sangat besar untuk semua pihak, dilihat dari nilai ekonomis, penanganan kebutuhan dan prioritas permasalahan sosial-lingkungan kota dengan program CSR dapat terintegrasi dan berkelanjutan.

    Kemudian, untuk nilai sosialnya, yaitu 
    masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari berbagai pelaksanaan program CSR.

    “Tidak hanya itu saja, anggota Forum CSR tentunya juga mendapat benefit tersendiri yang akan diperoleh seperti reputasi positif, jaringan dan kolaborasi, dukungan masyarakat, peluang kolaboratif dan pendampingan proses perizinan,” kata dia.

    Baca juga: Heru arahkan CSR untuk bangun toilet komunal di Johar Baru

    Dia mengapresiasi seluruh badan usaha yang telah hadir dalam pembentukan Forum CSR kali ini. Diharapkan ikhtiar bersama yang dilakukan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah dan badan usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadikan Jakarta menjadi kota global.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan, pihaknya akan menjadikan dana CSR atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan sebagai solusi kebutuhan pembangunan.

    Ia mengatakan sejauh ini perusahaan sudah menyalurkan dana TJSL mereka tapi dikhawatirkan tertumpuk di satu wilayah atau fokus di satu bidang saja sehingga menimbulkan persoalan sosial.

    “Ada masyarakat yang tidak mendapatkan, mempertanyakan itu kepada pemerintah kota dan hari ini kami ingin membentuk wadah agar penyaluran ini dapat dikoordinasikan dan melalui kajian yang ada,” kata dia.

     

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jaktim Mulai Distribusikan Surat Suara dari Gudang Induk ke Kecamatan Megapolitan 14 November 2024

    KPU Jaktim Mulai Distribusikan Surat Suara dari Gudang Induk ke Kecamatan Megapolitan 14 November 2024

    KPU Jaktim Mulai Distribusikan Surat Suara dari Gudang Induk ke Kecamatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mendistribusikan 975,598 lembar
    surat suara
    dari gudang KPU Jakarta Timur ke gudang di kecamatan, Kamis (14/11/2024).
    “Kecamatan Pasar Rebo, Cipayung, Ciracas, Duren Sawit, ada empat kecamatan, pagi hingga sore nanti ini di geser dari gudang KPU Jakarta Timur di Pulogadung ke gudang KPU kota di kecamatan,” kata Nelvia Gustina Komisioner KPU DKI Jakarta, di kantor Kecamatan Cipayung, Kamis (14/11/2024).
    Saat ini, Kecamatan Cipayung telah menerima 225.725 lembar surat suara dan diletakkan di aula kecamatan.
    “Untuk target KPU Jakarta Timur tiga hari, hari ini sampai dengan sabtu nanti, dari tanggal 14-16 November, diharapkan sudah bergeser di 10 kecamatan di Jakarta Timur.
    Pendistribusian surat suara
    Pilkada Jakarta 2024
    dari gudang induk KPU dikawal oleh kepolisian.
    “Kalau standar operasional prosedur (SOP) surat suara dari gudang induk KPU Jakarta Timur, kami bersurat ke kepolisian, dan Bawaslu untuk meminta pengawalan, kemudian pengamanan,” ucap Nelvia.
    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur menerima logistik surat suara untuk Pilkada Jakarta 2024.
    “Alhamdulillah, KPU Jakarta Timur menerima surat suara dari percetakan Gramedia di Cikarang. Totalnya 2.435.878 lembar, termasuk tambahan 2,5 persen,” ujar Ketua KPU Jakarta Timur, Tedi Kurnia, di Gudang Logistik KPU Jakarta Timur, Kamis (17/10/2024).
    Tedi menyatakan, KPU Jakarta Timur sedang menunggu instruksi dari KPU Provinsi untuk memulai proses pelipatan surat suara yang akan dilakukan serentak.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei Indikator: Elektabilitas Supian-Chandra dan Imam-Ririn Bersaing Ketat di Pilkada Depok Megapolitan 14 November 2024

    Survei Indikator: Elektabilitas Supian-Chandra dan Imam-Ririn Bersaing Ketat di Pilkada Depok Megapolitan 14 November 2024

    Survei Indikator: Elektabilitas Supian-Chandra dan Imam-Ririn Bersaing Ketat di Pilkada Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Elektabilitas dua pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Depok,
    Imam Budi Hartono-Ririn Farabi
    A Rafiq dan
    Supian Suri-Chandra Rahmansyah
    , bersaing ketat.
    Tingkat elektoral kedua paslon terekam dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Kamis (14/11/2024).
    “(Elektabilitas) pasangan Supian dan Chandra 49,5 persen, sedikit unggul dari pasangan Imam dan Ririn 46,6 persen,” kata Direktur Riset Indikator Adam Kamil. 
    Dengan selisih 2,6 persen, elektabilitas kedua paslon masih dalam rentang
    margin of error
    survei plus minus 5 persen. 
    Diketahui, pemilih lemah atau besar kemungkinan mengubah pilihan sebanyak 17,2 persen. Rinciannya, 2,9 persen sangat besar kemungkinan mengubah pilihan, 14,3 persen cukup besar kemungkinan.
    Sementara, 82,1 persen responden merupakan pemilih kuat atau kecil kemungkinan mengubah pilihan. Perinciannya, 49,4 persen kecil kemungkinan mengubah pilihan, 32,7 persen hampir tidak mungkin mengubah pilihan.
    Survei juga mengukur tingkat popularitas masing-masing calon. Sebanyak 80,4 persen responden tahu dan 82,8 persen responden menyukai sosok Supian Suri.
    Kemudian, sebanyak 75,7 persen responden tahu dan 80,9 persen responden menyukai sosok
    Imam Budi Hartono
    .
    Sementara, responden yang mengetahui sosok Ririn A Farabi sebesar 69,5 persen, dengan tingkat kedisukaan 76,4 persen.
    Lalu, sebanyak 43,3 persen responden tahu sosok Chandra Rahmansyah, dan 80,3 persen menyukainya.
    Adapun survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada 4-9 November 2024. Survei melibatkan 400 responden yang dipilih menggunakan metode
    multistage random sampling.
    Responden dipilih dengan ketentuan mempunyai hak pilih pada Pilkada Kota Depok 2024, yaitu yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah.
    Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka bersama pewawancara terlatih. Sementara, toleransi kesalahan atau
    margin of error
     survei kurang lebih 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RIDO bakal siapkan satu juta lapangan kerja 

    RIDO bakal siapkan satu juta lapangan kerja 

    Jakarta (ANTARA) – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan menyiapkan satu juta lapangan kerja bagi masyarakat Jakarta yang membutuhkan.

    “Pasangan RIDO sudah menyiapkan satu juta lapangan pekerjaan. Siapa di sini ingin selalu mendapat pekerjaan? Pilih nomor satu,” kata Ridwan Kamil.

    Hal itu disampaikan di hadapan massa saat Kampanye Akbar RIDO bertajuk “Satuin Jakarta” di Lapangan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis petang.

    Menurut dia, dari satu juta lapangan pekerjaan itu, RIDO akan menyiapkan 600 ribu untuk pekerjaan kantoran, 300 ribu untuk pekerjaan UMKM dan 100 ribu untuk pekerjaan padat karya.

    Tak hanya itu, pasangan RIDO juga akan memberikan anggaran untuk RW sebesar Rp1 miliar per RW untuk selama lima tahun.

    Baca juga: Suswono optimistis RIDO menang satu putaran di Pilkada Jakarta

    Bahkan, kata Kang Emil, pihaknya akan meningkatkan biaya operasional bagi Jumantik, Dasawisma, Posyandu dan uang kehormatan untuk RT dan RW.

    Selain itu, bila pasangan RIDO menang di Pilkada Jakarta akan menggratiskan biaya pendidikan. Tidak hanya di sekolah negeri, namun juga di sekolah swasta.

    Sementara itu, Suswono menyebutkan pasangan RIDO akan membuat program kredit tanpa bunga dan tanpa agunan. “Siapa yang berminat? Insya Allah nanti aksesnya cepat,” ujarnya.

    Bagi yang belum punya rumah, kata Suswono, pasangan RIDO akan menyiapkan rumah murah, terpadu dan terjangkau.

    “Jadi, masyarakat yang belum beruntung di Jakarta, jangan khawatir anda bisa tetap tinggal di Jakarta dengan rumah-rumah yang akan diciptakan oleh Ridwan Kamil,” katanya.

    Baca juga: Kampanye akbar RIDO untuk tumbuhkan semangat kader partai koalisi

    Pasangan RIDO akan membuat rumah di atas pasar, di atas sungai dan akan membangun rumah di atas jalan.

    “Insya Allah orang miskin di kota masih bisa tinggal di kota dan Insya Allah utusan macet dan banjir akan diselesaikan secara tuntas oleh pasangan RIDO,” katanya.

    Karena itu, kata dia, bantu agar Ridwan Kamil-Suswono bisa memimpin Jakarta lima tahun ke depan.

    Dalam kampanye akbar itu dihadiri sejumlah petinggi partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, seperti Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS Ahmad Heriyawan, Ketua Umum Kosgoro Dave Laksono dan lainnya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov Jakarta Diingatkan Tak Salurkan Bansos hingga Pilkada Selesai Megapolitan 14 November 2024

    Pemprov Jakarta Diingatkan Tak Salurkan Bansos hingga Pilkada Selesai Megapolitan 14 November 2024

    Pemprov Jakarta Diingatkan Tak Salurkan Bansos hingga Pilkada Selesai
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diminta untuk mematuhi arahan Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) terkait penundaan bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada serentak 2024 selesai.
    “Iya, Mendagri sudah menginstruksikan untuk menghentikan sementara (bansos). Jadi, Pemerintah DKI Jakarta jangan coba-coba membagikan,” ujar anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pantas Nainggolan kepada
    Kompas.com,
    Kamis (14/11/2024).
    Penundaan ini dianggap penting karena dikhawatirkan pembagian bansos kepada masyarakat sebelum pemilihan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, yang berpotensi mempengaruhi keputusan pemilih.
    Imbauan ini disampaikan karena Pantas mengaku telah menerima informasi mengenai rencana pembagian sembako yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
    “Kami menerima informasi bahwa ada permintaan sembako di beberapa lokasi. Hal ini perlu diantisipasi,” ujar Pantas.
    Selain itu, Pantas juga mengimbau warga Jakarta untuk bijaksana dalam menentukan pilihan tanpa terpengaruh kepentingan politis di balik distribusi sembako.
    “Kami imbau kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak tergoda dengan politisasi melalui pembagian sembako,” kata Pantas.
    Untuk diketahui, Kemendagri berencana menerbitkan surat edaran (SE) mengenai pemberhentian sementara penyaluran bansos hingga Pilkada serentak 2024 selesai.
    Mendagri Tito Karnavian menyatakan, pihaknya setuju dengan usulan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI mengenai penghentian sementara penyaluran bansos.
    Tito beserta jajarannya sedang menyusun surat edaran untuk menyelaraskan dan merealisasikan usulan tersebut.
    “Kami segera sampaikan surat edarannya, kami setuju. Kemarin Wamendagri sudah menyampaikan soal usulan distribusi bansos ditunda sampai Pilkada,” ujar Tito di Gedung DPR RI, Selasa (12/11/2024).
    Kebijakan ini disebut merupakan respons terhadap usulan Komisi II DPR, dan Kemendagri hanya menindaklanjutinya sebagai langkah untuk mengantisipasi politisasi bansos.
    “Kami setuju sekali, bola panasnya dari Komisi II, ini tinggal kami smash saja,” ucap Tito sambil tertawa.
    Sebagai informasi, tahapan Pilkada, termasuk di Jakarta, saat ini berada pada masa kampanye yang dimulai sejak 25 September hingga 23 November 2024.
    Dengan demikian, masih tersisa sembilan hari bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk berkampanye.
    Sementara masa tenang akan berlangsung pada 24-26 November 2024, sebelum hari pemungutan suara pada 27 November.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI tunda penyaluran bansos hingga Pilkada 2024 selesai

    Pemprov DKI tunda penyaluran bansos hingga Pilkada 2024 selesai

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemprov DKI tunda penyaluran bansos hingga Pilkada 2024 selesai
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 November 2024 – 17:48 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 selesai.

    “Kami akan mencermati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, misalnya, terkait dengan masalah bansos,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi  di Jakarta, Kamis (14/11).

    Dia mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.

    Teguh menjelaskan, apabila bansos bisa dibagikan setelah Pilkada tanpa mengurangi perhatian terhadap masyarakat, maka Pemprov DKI Jakarta siap mengikuti arahan tersebut.

    “Demikian juga apabila ada kegiatan yang mungkin nanti bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu kami juga akan cermati. Tidak harus dilakukan pada saat menjelang Pilkada tapi mungkin akan lebih bijak itu dilakukan setelahnya,” kata Teguh.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melarang para kepala daerah untuk menyalurkan bansos sampai Pilkada 2024 selesai.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan surat larangan penyaluran bansos tersebut telah diteken pada Rabu (13/11).

    Bansos yang dihentikan penyalurannya sementara selama Pilkada 2024 adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan bansos yang disalurkan oleh kementerian tidak harus ditunda pencairannya asal penyalurannya dilaporkan.

    Terlebih bansos yang penyalurannya darurat dan perlu disegerakan seperti yang bersumber dari program Kementerian Keuangan untuk penurunan stunting.

    Sumber : Antara