Jenis Media: Metropolitan

  • DPR Gelar Rapat Pemilihan Capim dan Cadewas KPK 18-21 November

    DPR Gelar Rapat Pemilihan Capim dan Cadewas KPK 18-21 November

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III DPR bakal menggelar rapat pemilihan dan penetapan calon pimpinan KPK selama 18-21 November 2024.

    Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pada periode yang sama pihaknya akan melakukan konsultasi dan pendalaman terhadap calon dewan pengawas KPK.

    “Komisi III DPR akan melakukan pemilihan dan penetapan Calon Pimpinan KPK serta konsultasi dan pendalaman Calon Dewan Pengawas KPK pada tanggal 18 sampai dengan 21 November 2024,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    Dia menambahkan, rapat itu digelar usai mendapatkan surat Presiden Prabowo Subianto dengan nomor T/699/PW.11.01/11/2024 yang memerintahkan legislator untuk segera membahas Capim dan Cadewas KPK.

    “Sesuai dengan prinsip dan asas keterbukaan dan transparansi publik, maka Komisi III DPR RI dengan ini membuka seluas-luasnya terhadap masukan dari masyarakat selama proses tersebut,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Komisi III DPR juga telah membuka ruang aspirasi dan masukan terkait pemilihan Capim dan Cadewas KPK melalui keterangan tertulis yang dikirimkan ke Sekretariat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna Lantai 1 selama 18-21 November 2024.

    Berikut 10 nama Capim dan Cadewas KPK :

    Calon Pimpinan KPK

    1. Agus Joko Pramono 

    2. Ahmad Alamsyah Saragih 

    3. Djoko Poerwanto  

    4. Fitroh Rohcahyanto  

    5. Ibnu Basuki Widodo  

    6. Ida Budhiati  

    7. Johanis Tanak  

    8. Michael Rolandi Cesnanta Brata  

    9. Poengky Indarti  

    10. Setyo Budiyanto 

    Calon Dewan Pengawas KPK 

     1. Benny Jozua Mamoto

     2. Chisca Mirawati

    3. Elly Fariani

    4. Gusrizal

    5. Hamdi Hassyarbaini

    6. Heru Khresna Reza

    7. Iskandar MZ

    8. Mirwazi

    9. Sumpeno

    10. Wisnu Baroto

  • Pengamat usul pemerintah buka sekolah calon pengemudi angkutan umum

    Pengamat usul pemerintah buka sekolah calon pengemudi angkutan umum

    Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat mengusulkan agar pemerintah bersama Kepolisian berkoordinasi untuk membuka sekolah mengemudi bagi calon pengemudi angkutan umum, khususnya bus dan truk.

    Usulan ini dinilai dapat menjadi strategi agar calon pengemudi mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebelum mengendarai kendaraan umum sehingga tak abai pada aturan teknis keselamatan angkutan jalan.

    “Sopir angkutan darat (mobil, bus dan truk) tidak ada sekolahnya dan tidak melewati pendidikan dan latihan (Diklat),” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, selama ini, untuk dapat mengendarai bus dan truk, calon pengemudi cukup melalui magang menjadi kernet, dimulai dari memarkir kendaraan dan cuci kendaraan.

    Setelah bisa memarkir kendaraan, dia kemudian diminta mencoba menjalankan truk/bus dalam jarak terbatas dan seterusnya.

    Djoko mengatakan, cara ini harus segera diakhiri. Karena itu, pemerintah dapat memulai membuat sekolah mengemudi untuk calon pengemudi angkutan umum.

    Hal ini, kata dia, sesuai dengan amanah dalam Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.

    Setelah ada sekolah mengemudi untuk calon pengemudi truk dan bus, maka semua calon pengemudi wajib mengikuti sekolah mengemudi dulu sebelum memperoleh SIM (Surat Ijin Mengemudi).

    SIM hanya dapat diberikan kepada mereka yang sudah lulus mengikuti sekolah mengemudi. Sedangkan bagi mereka yang sudah punya SIM dan selama ini sudah menjalankan truk, wajib mengikuti diklat minimal satu minggu untuk memahami aspek keselamatan dan perilaku berlalu lintas yang beradab.

    “Tentu semua biaya dari negara, karena pengemudi angkutan umum tentu tidak punya uang. Karena melewati sekolah mengemudi secara formal, maka batas pendidikan minimum dan usia calon pengemudi angkutan umum (bus/truk) juga harus ada,” katanya.

    Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi sebenarnya telah menetapkan calon pengemudi angkutan umum minimal berusia 22 tahun dan berpendidikan minimal sekolah menengah tingkat atas (SMTA).

    Di sisi lain, dia Djoko mengingatkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan wajib melakukan pembinaan, termasuk melakukan uji KIR secara rutin terhadap kendaraan angkutan umum yang ada di wilayahnya. Ini tentu menjadi tantangan baru demi terwujudnya keselamatan angkutan jalan.

    Sebelumnya, kecelakaan beruntun terjadi melibatkan 19 kendaraan di tol ruas Cikampek-Purwakarta-Padalarang atau Cipularang Km 92, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin (11/11/2024) pukul 15.15 WIB. Pemicunya adalah truk pengangkut kardus yang remnya blong.

    Djoko mengatakan persoalan transportasi ini hanya bisa dibereskan dengan ketegasan pemerintah terhadap tidak hanya menyasar pengemudi truk, tetapi juga pengusaha, khususnya pemilik barang.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Berdayakan difabel, Difabis Coffee buka di Balai Kota

    Berdayakan difabel, Difabis Coffee buka di Balai Kota

    Jumat, 15 November 2024 15:18 WIB

    Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi (tengah) meresmikan Difabis cabang ke-7 di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Lokasi baku tembak antara polisi dengan pencuri di Cengkareng sepi

    Lokasi baku tembak antara polisi dengan pencuri di Cengkareng sepi

    Jakarta (ANTARA) – Lokasi terjadinya baku tembak antara polisi dengan pencuri motor di Jalan Nangka 1, RT 02 RW 01 Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, terpantau sepi.

    Pantauan di lokasi pada Jumat pukul 14.15 WIB, tak ada warga yang keluar rumah, baik rumah yang menjadi lokasi pencurian motor maupun rumah-rumah di sekitarnya.

    Dari rumah tempat pencurian motor, dua penyidik dari Polda Metro Jaya keluar dari pagar rumah tersebut.

    Dua penyidik tersebut mengaku belum mendapatkan keterangan apapun lantaran pemilik rumah masih berada di luar kota.

    “Kita juga belum dapat keterangan apa-apa. Bapaknya (pemilik rumah) masih di luar kota,” katanya sambil bersiap meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor.

    Tepat di depan rumah tersebut, sebuah lingkaran putih berdiameter sekitar 30 sentimeter tergambar menunjukan lokasi baku tembak terjadi.

    Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya, di bawah pimpinan Kasat Reskrim Kompol David Kanitero berhasil membekuk pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menembak petugas di Cengkareng, Kamis (14/11) siang.

    Polisi terpaksa menembak pelaku berinisial A (21) hingga mati, setelah sebelumnya diberikan tembakan peringatan dan dilumpuhkan kakinya. Penembakan itu dilakukan karena pelaku menyerang petugas dengan menggunakan senjata api (senpi) di lokasi kejadian.

    “Kami terpaksa melakukan tindakan tegas terukur kepada pelaku A,” ujar Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Polisi Zain Dwi Nugroho pada Jumat pagi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • RIDO berkomitmen ciptakan lingkungan adil bagi warga Jakarta

    RIDO berkomitmen ciptakan lingkungan adil bagi warga Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berkomitmen menciptakan lingkungan Jakarta yang lebih adil dan merakyat, tanpa diskriminasi terhadap agama, suku, etnis atau golongan.

    Hal tersebut disampaikan saat pasangan RIDO menandatangani pakta integritas dengan ratusan ulama dan tokoh masyarakat se-Jakarta dalam acara Mudzakaroh Ulama yang berlangsung di Jakarta Timur.

    “Kami berjanji untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan adil bagi seluruh warga Jakarta, tanpa terkecuali,” kata Suswono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Suswono menjelaskan misi RIDO adalah untuk memastikan kesejahteraan, memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak usia sekolah dan menata kawasan permukiman kumuh tanpa penggusuran yang menzalimi rakyat kecil serta menjamin kebebasan beribadah bagi semua umat beragama

    “Selain komitmen di bidang kesejahteraan, kami juga menegaskan tekad mereka untuk memberantas segala bentuk kejahatan moral yang mengancam kehidupan masyarakat,” katanya.

    Baca juga: RIDO bakal siapkan satu juta lapangan kerja

    Pakta integritas ini menekankan penanganan tegas terhadap kasus-kasus seperti korupsi, narkoba, perjudian online dan pornografi.

    RIDO juga menyoroti pentingnya menjaga moralitas publik dan ketertiban sosial di Jakarta. RIDO akan berupaya keras untuk meningkatkan rasa aman dan ketenteraman bagi seluruh warga.

    RIDO juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh bagi para tenaga pendidik di sekolah agama, pesantren dan madrasah

    “Serta akan memberikan perhatian khusus dalam bentuk tunjangan yang memadai bagi para imam, guru ngaji dan petugas pemulasaran jenazah,” kata Menteri Pertanian periode 2009-2014 tersebut.

    Baca juga: Suswono optimistis RIDO menang satu putaran di Pilkada Jakarta

    Selain itu, pakta integritas juga mencantumkan janji untuk memberikan bantuan operasional bagi tempat-tempat ibadah di seluruh wilayah Jakarta guna memperkuat kerukunan antarumat beragama.

    Dalam kesempatan tersebut, Suswono menyampaikan pentingnya keterlibatan ulama dan tokoh masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik, terutama dalam keputusan-keputusan strategis yang berdampak luas bagi kehidupan warga Jakarta.

    RIDO akan senantiasa berkonsultasi dengan para ulama dan tokoh masyarakat dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan warga, khususnya umat Islam.

    “Pakta integritas ini bukan sekadar perjanjian, melainkan janji suci kami untuk mengutamakan kepentingan umat dan membangun Jakarta yang lebih baik,” ujar Suswono.

    Dengan pakta integritas ini, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono menegaskan bahwa mereka tidak hanya hadir sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang siap mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas dan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil’Alamin bagi seluruh warga Jakarta.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ziarah ke Makam Habib Husein, Pramono janji perkuat wisata religi

    Ziarah ke Makam Habib Husein, Pramono janji perkuat wisata religi

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berjanji memperkuat wisata religi jika menang dalam Pilkada Jakarta 2024.

    Hal ini diungkap Pramono usai melakukan ziarah ke makam Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aydrus atau Habib Luar Batang di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.

    “Seharusnya yang seperti ini pemerintah nanti hadir untuk memberikan kemudahan transportasi, sarana untuk masuk, fasilitas yang lebih baik, karena wisata untuk berdoa itu menjadi wisata religi yang luar biasa,” kata Pramono di Jakarta, Jumat.

    Pramono juga mengungkapkan dirinya sempat terlibat diskusi dengan para habib yang mengelola makam. Menurut Pramono, kunjungan ke makam Habib Luar Batang dari waktu ke waktu luar biasa.

    Pramono sempat memanjatkan doa di makam Habib Husein yang berada di Masjid Jami Luar Batang sebelum kemudian melakukan pembicaraan tertutup.

    Usai melakukan pembicaraan, Pramono mengatakan bahwa kedatangannya untuk berdoa. “Kalau saya yang pertama di tempat-tempat seperti ini minta doa dan didoakan, itu saja,” katanya.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1 dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sudindik Jaksel bentuk tim satgas cegah tawuran di setiap sekolah

    Sudindik Jaksel bentuk tim satgas cegah tawuran di setiap sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan membentuk tim satuan tugas (satgas) untuk mencegah tawuran di setiap sekolah guna menciptakan ketertiban dan keamanan siswa.

    “Untuk pencegahan tawuran kita sudah melaksanakan sosialisasi tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan,” kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan, Sarwoko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Dia berharap adanya sosialisasi anti kekerasan itu mampu memastikan sekolah terbebas dari perundungan (bullying) maupun tawuran.

    “Sosialisasi juga kita laksanakan dengan kepala sekolah melalui senam bersama setiap Jumat di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan,” katanya.

    Diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan wilayah masing-masing agar selalu kondusif.

    Pihaknya akan terus menggencarkan sosialisasi dengan menggandeng orangtua dan murid untuk bersama mencegah adanya kekerasan di sekolah maupun lingkungan sekitar.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindak tegas pelajar yang terlibat tawuran, bahkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang terbukti akan dicabut.

    KJP Plus bagi 492 pelajar di setiap jenjang pendidikan (SD-SMA) di DKI Jakarta dihentikan pada 2023 karena pelanggaran beberapa aturan termasuk terlibat tawuran.

    Bagi para pelaku tawuran, baik yang “ikutan-ikutan” maupun yang terlibat langsung akan dikenakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, Pasal 358 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951 terkait kepemilikan senjata tajam.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Temui JA Burhanuddin, Mentrans Iftitah Minta Pendampingan Soal Pelaksanaan Kerja

    Temui JA Burhanuddin, Mentrans Iftitah Minta Pendampingan Soal Pelaksanaan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin telah menerima kunjungan dari Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman.

    Dalam pertemuan itu, Burhanuddin mengatakan bahwa pihaknya telah diminta untuk melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kerja di Kementrian Transmigrasi.

    Dengan demikian, dukungan maupun pendampingan itu dilakukan agar pelaksanaan kerja pada Kementrans tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

    “Nanti ada pendampingan-pendampingan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan jauh dari permasalahan hukum,” ujarnya di Kejagung, Jumat (15/11/2024).

    Di lain sisi, Mentrans Iftitah mengungkap salah satu sektor yang diperlukan pendampingan dari Kejaksaan yaitu pegawai di Kementrans agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

    “Yang paling penting adalah tidak adanya Korupsi, kemudian mencegah kebocoran-kebocoran anggaran dan apa yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ,” tutur Iftitah.

    Dia juga mengemukakan anggaran Kementrans di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen PDT) memiliki keterbatasan.

    Sebab, Kementrans hanya mendapatkan 6% atau Rp194 miliar pada 2024 dan Rp98 miliar pada 2025. Khusus anggaran pada 2025, Kementrans bakal mendapat pengaturan menjadi Rp122 miliar.

    Namun demikian, anggaran yang terbatas itu tidak menyurutkan kinerja dari Kementrans pada tahun ini maupun selanjutnya. Sebab, Kementrans diamanatkan untuk mengelola lahan 3,2 juta hektare.

    Dari 3,2 juta hektare itu terdapat 2,4 hektare yang bakal diberikan dalam bentuk sertifikat hak milik atau SHM kepada transmigran. Alhasil, terdapat sekitar 600.000 hektare lahan yang terlantar.

    “Nah harapannya yang HPL terlantar itu betul-betul dimanfaatkan untuk nanti pengembangan ekonomi di kawasan-kawasan transmigrasi,” pungkasnya.

  • Korban Superstar Fitness minta hakim tidak kabulkan permohonan pailit

    Korban Superstar Fitness minta hakim tidak kabulkan permohonan pailit

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah korban dari pusat kebugaran
    Superstar Fitness yang terdiri dari anggota (member), karyawan hingga pelatih meminta hakim tidak mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh PT Cipta Usaha Amerta Nusantara, perusahaan induk pusat kebugaran tersebut.

    Perusahaan itu telah mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 45/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst pada 31 Oktober lalu dan sidang perdananya digelar Kamis (14/11).

    “Kami memohon pada Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat untuk tidak mengabulkan permohonan pailit dari PT Cipta Usaha Amerta Nusantara,” kata Fera, korban yang merupakan anggota klub yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Fera bersama perwakilan korban dan karyawan juga memohon agar ada pertimbangan majelis hakim terhadap korban yang kehilangan hak-hak dari operasional perusahaan yang terganggu.

    “Kami juga memohon agar majelis hakim mempertimbangkan kami sebagai korban yang terdiri dari anggota, karyawan dan juga pelatih kebugaran yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya,” katanya.

    Baca juga: 600 member jadi korban Superstar Fitness, rugi hingga Rp4,6 miliar

    Fera mengungkapkan dirinya mengalami kerugian hingga mencapai Rp3 jutaan setelah membayar keanggotaan klub.

    Namun, alih-alih mendapatkan haknya, Fera yang merupakan anggota klub kebugaran cabang Cibubur justru harus menggigit jari karena klub kebugaran tersebut tutup mendadak dengan alasan pailit.

    Korban lainnya, Gabriel mengaku menjadi korban dengan kerugian mencapai Rp7 juta. Gabriel telah bergabung di pusat kebugaran tersebut untuk jangka waktu tiga tahun ke depan bersama dengan sang istri yang telah lebih dulu bergabung

    Sidang pengajuan permohonan pailit oleh PT Cipta Usaha Amerta Nusantara yang merupakan perusahaan induk Superstar Fitness di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024). (ANTARA/Jihan)

    Anggota lainnya, Hari yang bergabung bersama istri dan iparnya untuk keanggotaan seumur hidup (lifetime) bahkan harus rela merugi hingga sebesar Rp110 juta. Ia membayar keanggotaan dengan sesi “personal trainer” terbesar, yakni mencapai Rp24 juta untuk 200 sesi.

    “Saya gabung di cabang Sentul, untuk ‘member lifetime’ (diamond) tiga orang mencapai Rp110 juta, daftar sejak gym belum buka (pre-sale) bulan Juni 2023 dan baru buka di Oktober 2023,” ungkap Hari.

    Selain ribuan anggota, tutupnya semua cabang pusat kebugaran di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) secara bertahap itu juga merugikan karyawan termasuk para pelatih (personal trainer).

    Seorang pelatih dari salah satu cabang, Welly, bahkan mengaku tidak mendapatkan gaji selama tiga bulan.

    “Saya di bagian ‘personal trainer’, saya sudah tidak menerima gaji selama tiga bulan dengan total kerugian di Rp23 juta sekian. Saya baru menerima nominal Rp1 juta, itupun satu bulan yang lalu, dan bukan hanya saya yang seperti ini,” katanya.

    Sidang perdana pengajuan pailit berlangsung singkat dengan hanya proses penyerahan berkas kepada majelis hakim. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis (21/11).
    ​​​​​​​

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Imigrasi Jakut pindah enam detensi ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta

    Imigrasi Jakut pindah enam detensi ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara memindahkan enam tahanan Warga Negara Asing (WNA) atau detensi yang sebelumnya ditahan di Kantor Imigrasi setempat ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

    “Pemindahan ini dilakukan sebagai bagian dari prosedur standar pengelolaan detensi yang ada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi,” kata Kepala Seksi Intelijen Penindakan Imigrasi (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Widya Anusa Brata di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa keenam detensi berkewarganegaraan Nigeria tersebut dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta selama menunggu tindakan administratif Keimigrasian.

    Ia mengatakan proses pemindahan dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek keamanan baik bagi detensi maupun petugas yang terlibat.

    “Pengawalan ketat dilakukan selama perjalanan untuk memastikan kelancaran dan menghindari potensi risiko,” kata dia.

    Ia menambahkan, pemindahan dilakukan dengan pengawalan empat petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pelayanan Imigrasi (TPI) Jakarta Utara dan 10 petugas Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

    Menurut dia, tim beserta tahanan sampai di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada pukul 13.30 WIB dan diterima Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Muhammad Reza Alkahfi.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024