Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Tawuran Pecah di I Gusti Ngurah Rai Jaktim, Warga Saling Serang Pakai Batu dan Petasan Megapolitan 18 November 2024

    Tawuran Pecah di I Gusti Ngurah Rai Jaktim, Warga Saling Serang Pakai Batu dan Petasan Megapolitan 18 November 2024

    Tawuran Pecah di I Gusti Ngurah Rai Jaktim, Warga Saling Serang Pakai Batu dan Petasan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Tawuran
    kembali pecah di ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kebon Singkong, Duren Sawit, Jakarta Timur , Senin (18/11/2024) pukul 18.00 WIB.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi,
    tawuran
    ini melibatkan kelompok warga Kebon Singkong dan warga Cipinang Jagal, Pulogadung, Jakarta Timur.
    Kedua kelompok ini saling serang menggunakan batu, botol kaca dan kembang api.
    Tawuran ini berlangsung sekitar satu jam. Pukul 19.00 WIB anggota Polres Metro Jakarta Timur membubarkan aksi tawuran menggunakan gas air mata.
    Setelah ditembakan gas air mata, kedua kelompok yang bertikai ini langsung bubar.
    Pos terpadu milik warga RW 01 Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur rusak akibat tawuran ini. Selain itu, aksi tak terpuji ini juga membuat kemacetan di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur.
    Sebelum aksi tawuran hari ini, seorang remaja tewas tertabrak kereta saat terlibat tawuran di dekat pelintasan kereta di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (10/11/2024) pagi.
    Allan (30), warga setempat, mengatakan, warga dan petugas keamanan sudah memperingatkan anak-anak yang tawuran untuk menjauh dari rel karena ada kereta yang akan melintas, tetapi peringatan itu diabaikan.
    “Dari pihak seberang, melemparkan batu ke arah lawan, nah sedangkan sudah diperingatkan sama warga dan satpam, dia masih enggak menggubris. Akhirnya ketabrak lalu kepental sekitar 15-20 meter,” kata Allan di lokasi kejadian, Minggu.
    Allan menambahkan, lokasi ini sering menjadi arena tawuran karena adanya dendam antara kelompok-kelompok remaja yang bermusuhan.
    “Iya emang sering, soalnya kalau di sini kan emang musuhnya musuh abadi. Jadi kasusnya saling mengembalikan, gitu terus,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakpus bentuk satgas untuk cegah tindakan kekerasan di sekolah

    Jakpus bentuk satgas untuk cegah tindakan kekerasan di sekolah

    Ilustrasi – Kampanye damai perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan pelecehan seksual. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/kye/aa

    Jakpus bentuk satgas untuk cegah tindakan kekerasan di sekolah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 18 November 2024 – 11:28 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Jakarta Pusat membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

    “Kami membentuk satgas untuk menangani dan mencegah kekerasan di lingkungan sekolah baik dari guru ke siswa maupun antar siswa,” kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Bambang Eko Prabowo saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Pembentukan satgas ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 159 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2024-2028.

    Koordinator satgas di kota, yakni Kepala Suku Dinas Pendidikan, lalu bersama anggota dari jajaran Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) serta Seksi Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial (Sudinsos).

    Kemudian Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Suku Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan Kecamatan dan jajaran SD sampai SMA/SMK di Sudin Pendidikan.

    Bambang menjelaskan, tugas dari satgas ini antara lain mengintegrasikan program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ke dalam agenda prioritas kebijakan pemerintah daerah serta 
    mengkoordinasikan alokasi anggaran.

    Kemudian melakukan koordinasi lintas sektor termasuk keterlibatan masyarakat dalam penguatan tata kelola dan melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan dan membina, mendampingi.

    “Termasuk mengoordinasikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dan yang berhadapan dengan hukum di Jakarta dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan,” ujar Bambang.

    Selain itu, satgas juga melakukan pemantauan dan evaluasi kerja minimal satu kali dalam setahun.

    Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, Pemprov DKI sudah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan (PPK) dan satuan tugas (satgas) PPK di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi.

    Satgas tersebut terbentuk untuk mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan.

    “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,” kata Suharini di Jakarta, Jumat (15/11).

    Suharini menambahkan, pemerintah berkomitmen mencegah dan menangani kekerasan seksual di satuan pendidikan, yang diwujudkan dengan upaya sosialisasi, pendampingan serta pemantauan kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua murid.

    Adapun Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta menangani 855 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga pertengahan 2024.

    Jumlah kasus terbanyak di Jakarta Timur yang mencapai 237 laporan.

    Sumber : Antara

  • Pramono Bakal Rampungkan Pipanisasi Air Bersih pada 2029 jika Kelak Pimpin Jakarta Megapolitan 18 November 2024

    Pramono Bakal Rampungkan Pipanisasi Air Bersih pada 2029 jika Kelak Pimpin Jakarta Megapolitan 18 November 2024

    Pramono Bakal Rampungkan Pipanisasi Air Bersih pada 2029 jika Kelak Pimpin Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 3
    Pramono Anung
    menargetkan
    pipanisasi
    untuk penyediaan
    air bersih
    di Jakarta bakal rampung pada 2029.
    Hal itu akan dia wujudkan jika terpilih sebagai gubernur Jakarta.
    Pramono bilang, target tersebut masuk akal sebab PAM Jaya telah diamanatkan untuk memaksimalkan distribusi
    air bersih di Jakarta
    per 2030.
    “Karena itu undang-undangnya memang demikian, Perdanya juga mengatur demikian, bahkan Perdanya menyebutkan 2030. Tapi karena pemerintahan akan berakhir 2029, kami kejar 2029,” kata Pramono Anung saat ditemui di Cilandak, Senin (18/11/2024).
    Politikus PDI-P itu menyebut, pipanisasi yang telah dijalankan di Jakarta, baru mencapai 44 persen.
    Angka tersebut dianggap masih jauh dibandingkan negara-negara lain.
    Dengan kekurangan 56 persen pipanisasi di Jakarta, Pramono Anung bahkan “pede” bakal menyelesaikan pipanisasi Jakarta selama lima tahun.
    “Tapi secara pribadi, saya yakin bisa dilakukan, karena sekarang itu udah 44 persen, masa kita kalah jauh sama Manila, Kuala Lumpur lah, termasuk Kuala Lumpur hampir 80 persen dan Jakarta untuk pipanisasi engga terlalu sulit karena banyak industri pabrik pipa yang sanggup melakukan itu,” kata Pramono.
    Di kesempatan berbeda, Pramono juga bakal mengurangi porsi konsumsi air tanah gedung-gedung besar di Jakarta sebagai bentuk penyediaan air bersih bagi seluruh warga.
    “Perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung harus dilakukan pembatasan, sehingga dengan demikian warga Jakarta tahun 2029 semuanya akan menerima air bersih,” kata Pramono Anung dalam debat
    Pilkada Jakarta
    , Minggu (17/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Motif Ekonomi, Pencurian Kabel Pompa Air "Underpass" Kemayoran Bukan Sabotase Megapolitan 18 November 2024

    Motif Ekonomi, Pencurian Kabel Pompa Air "Underpass" Kemayoran Bukan Sabotase Megapolitan 18 November 2024

    Motif Ekonomi, Pencurian Kabel Pompa Air “Underpass” Kemayoran Bukan Sabotase
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polsek Kemayoran belum menemukan dugaan
    sabotase
    dalam kasus
    pencurian kabel pompa air
    di
    underpass
    Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat.
    Berdasarkan pemeriksaan sementara, motif pencurinya dilakukan karena alasan ekonomi.
    “(Berdasarkan penyelidikan) sementara, motifnya perekonomian. (Bukan
    Sabotase
    )” ujar Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Ardiyansyah saat dihubungi Kompas.com pada Senin (18/11/2024).
    Agung mengungkapkan, kedua tersangka, SL (34) dan SK (30), sehari-hari bekerja sebagai pemulung.
    “Penyelidikan sementara, motif pencurian karena (latar belakang) ekonomi. Diduga, pelaku (sehari-hari bekerja sebagai) pemulung,” kata Agung lagi.
    Hingga saat ini, polisi juga tengah mendalami keterkaitan kasus ini dengan kasus pencurian kabel pompa air yang terjadi di
    underpass
    Senen pada Sabtu (9/11/2024) lalu.
    Diberitakan, sebanyak dua maling kabel pompa air ditangkap saat beraksi di underpass Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
    “Telah terjadi pencurian dengan pemberatan di Jalan Angkasa, pompa air underpass Angkasa, Kelurahan Kemayoran,” ujar Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Ardiyansyah saat memberikan keterangan, Rabu.
    Tersangka berinisial SL (34) dan SK (30) ditangkap setelah memotong kabel di underpass Senen.
    Kejadian ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 03.15 WIB.
    Saat dipergoki oleh petugas pompa underpass Angkasa, kedua tersangka sudah memotong kabel sepanjang 30 meter.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tolak Laporan Kecelakaan Warga, Polda Metro Minta Maaf Usai Kasusnya Viral Megapolitan 18 November 2024

    Tolak Laporan Kecelakaan Warga, Polda Metro Minta Maaf Usai Kasusnya Viral Megapolitan 18 November 2024

    Tolak Laporan Kecelakaan Warga, Polda Metro Minta Maaf Usai Kasusnya Viral
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Polda Metro Jaya
    meminta maaf karena sempat menolak laporan polisi seorang pria bernama Lachlan Gibson usai mengalami
    kecelakaan
    lalu lintas pada 2023.
    Permintaan maaf ini juga untuk aksi arogansi anggota polisi lalu lintas (polantas) terhadap Lachlan Gibson di daerah SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024) pukul 22.10 WIB.
    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan, permintaan maaf disampaikan langsung olehnya saat bertemu dengan Lachlan Gibson, Senin (18/11/2024).
    “Tentunya saya juga meminta maaf kepada yang bersangkutan dan kepada seluruh masyarakat, dan saya menyampaikan kepada masyarakat jangan takut untuk menyampaikan hal yang benar,” kata Latif saat dihubungi, Senin.
    Pernyataan Lachlan Gibson melalui media sosial akan dijadikan sebagai bahan evaluasi institusinya.
    “Saya sangat mengapresiasi dan dia berani mengkritik, dan ini suatu (hal) untuk membuat institusi saya akan lebih baik,” ujar Latif.
    Kini, laporan polisi Lachlan Gibson sudah diterima oleh Polda Metro Jaya. Ia mengakui terjadi kesalahan prosedur saat Lachlan Gibson membuat laporan di Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya pada 2023.
    “Dan kepada anggota yang terutama masalah arogansi anggota, ini juga menjadi penekanan Bapak Kapolri. Tidak boleh kita melakukan arogansi karena kita pelayan, pelindung, pelayan masyarakat, harus mengedepankan pelayanan,” tegas Latif.
    Dalam kesempatan terpisah, Lachlan Gibson mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya karena telah menindaklanjuti laporannya.
    “Iya (bertemu Latif), itu di Polda Metro Jaya tadi, dipanggil. Dari Bapak Dirlantas berterima kasih banget dengan konten aku dan berterima kasih atas keberanian aku,” kata Lachlan Gibson saat dihubungi Kompas.com melalui pesan Instagram, Senin.
    Mengenai anggota polantas yang bertindak arogansi di SCBD, Lachlan Gibson memastikan bahwa Polda Metro Jaya telah bergerak.
    “Akan ditindaklanjuti, sekarang lagi proses ambil footage CCTV. Katanya Ibu Kompol Diella, anggota sudah diarahkan ke sana dan saya lihat sendiri anggota menuju sana,” ungkap Lachlan Gibson.
    Peristiwa
    Viral di media sosial yang memperlihatkan Lachlan Gibson engah melupakan kekecewaan karena laporan polisi atas kecelakaan yang dialaminya ditolak Polda Metro Jaya.
    Luapan kekecewaan pria itu diunggah melalui akun Instagram @lbj_jakarta. Lachlan Gibson mengaku mengalami kecelakaan lalu lintas di depan Polda Metro Jaya, Sabtu (21/1/2023) dengan mobil HRV berwarna hitam.
    “Di mana, saya terlindas mobil, tulang tangan saya sampai keluar, dan itu tabrak lari, terjadi di depan Polda Metro Jaya,” ungkap Lachlan Gibson dikutip Kompas.com dari akun Instagram @lbj_jakarta, Senin (18/11/2024).
    Atas kejadian itu, Lachlan Gibson harus menjalani perawatan selama dua bulan di rumah sakit.
    Usai sembuh, dia melaporkan peristiwa yang dialami ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.
    Namun, petugas mengarahkan Lachlan Gibson untuk membuat laporan polisi ke Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya.
    Dia membawa barang bukti berupa
    mudflap
    HRV yang copot di tempat kejadian perkara (TKP) usai kecelakaan lalu lintas terjadi.
    “Dan responnya, ‘wah, enggak bisa, Mas. Karena, kamera E-TLE atau kamera jalanan itu datanya di-
    reset
    setiap enam jam’,” ujar Lachlan Gibson.
    “Bagian mana di sini yang masuk akal? Sebuah kamera yang dipasang untuk keamanan, datanya di-
    reset
    setiap 6 jam. Ini dikatakan oleh seorang anggota polisi, pangkatnya strip satu (Iptu) kepada saya, pada hari itu,” tambah dia.
    Oleh karena itu, Lachlan Gibson sangat kecewa dengan pernyataan oknum polisi tersebut.
    “Sampai hari ini, uang nominal lebih dari Rp 100 juta sudah hilang kayak begitu saja, karena dia (pelaku) enggak tanggung jawab,” ucal Lachlan Gibson.
    Di sisi lain, Lachlan Gibson juga mengaku juga pernah mendapatkan aksi arogansi oleh seorang anggota polisi lalu lintas (polantas) di kawasan SCBD, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024) pukul 22.10 WIB.
    Melalui unggahan Instagram @lachlangibs, Lachlan Gibson mengatakan, mulanya dia sedang melintas menggunakan sepeda motor di lajur tengah, tiba-tiba ada mobil patroli polisi yang memotong dari kanan ke kiri.
    “Saya yang di jalur tengah mau lurus, saya kaget dan motor hampir slip. Alhasil, saya klakson panjang,” tulis dia.
    Kendati demikian, anggota polantas yang disebut berinisial F itu tidak terima dan mengejar Lachlan Gibson.
    Lachlan Gibson bilang, F langsung menyalakan lampu strobo pada mobil patroli tersebut. Cekcok mulut antara keduanya tidak terhindarkan.
    “Mulailah oknum F ini membentak-bentak saya. ‘Pak, tolong beri saya arahan, pencerahan, di Undang Undang mana yang menyatakan mobil dari jalur paling kanan boleh langsung memotong ke kiri?” tanya LG kepada F.
    Sontak, F meminta Lachlan Gibson untuk menelusuri melalui Google soal Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.
    “Setelah itu saya difoto, motor saya difoto, dan lain-lain. Saya mau ditarik ke polda karena kesalahan dia sendiri? Bisa banget cek CCTV SCBD pada jam tersebut. Itu jelas banget,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Pencuri Kabel Pompa Air di "Underpass" Kemayoran Sehari-hari Jadi Pemulung Megapolitan 18 November 2024

    2 Pencuri Kabel Pompa Air di "Underpass" Kemayoran Sehari-hari Jadi Pemulung Megapolitan 18 November 2024

    2 Pencuri Kabel Pompa Air di “Underpass” Kemayoran Sehari-hari Jadi Pemulung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polisi menyatakan bahwa dua tersangka
    pencurian kabel pompa air
    di
    underpass
    Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, sehari-hari bekerja sebagai pemulung.
    “Pelaku sehari-hari bekerja sebagai pemulung,” ujar Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Ardiyansyah, saat dihubungi, Senin (18/11/2024).
    Kedua tersangka, SL (34) dan SK (30), ditangkap ketika sedang beraksi di
    underpass
    Angkasa, Rabu (13/11/2024) sekitar pukul 03.15 WIB.
    Mereka kedapatan telah memotong kabel sepanjang 30 meter, sebelum dipergoki oleh petugas pompa
    underpass
    .
    “Penyelidikan sementara, motif pencurian karena latar belakang ekonomi,” kata Agung.
    Agung menambahkan, hingga kini pihaknya belum menemukan indikasi bahwa aksi tersebut bermotif sabotase.
    Polisi juga tengah mendalami kemungkinan keterkaitan kasus ini dengan pencurian kabel pompa air di underpass Senen pada Sabtu (9/11/2024).
    “Kasus ini masih kami selidiki, termasuk kaitannya dengan pencurian kabel pompa air di
    underpass
    Senen,” kata Agung lagi.
    Peristiwa pencurian kabel pompa air ini menambah deretan kasus serupa di Jakarta, yang berpotensi mengganggu fungsi infrastruktur penanggulangan banjir.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Capim KPK Poengky Indarti: Ada Potensi Kebocoran Anggaran Pasca Pemilu 2024

    Capim KPK Poengky Indarti: Ada Potensi Kebocoran Anggaran Pasca Pemilu 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Poengky Indarti memandang KPK harus melakukan pengawasan ketat pasca Pemilu dan Pilkada 2024. Hal ini lantaran dirinya khawatir dengan adanya pemerintahan baru, akan ada potensi kebocoran anggaran.

    Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena mungkin para pemangku kebijakan yang baru belum memiliki pemahaman atau pengetahuan sehingga dalam melaksanakan kebijakan ada kekeliruan.

    “Komisi Pemberantasan Korupsi harus selalu mendampingi dan kemudian melakukan monitoring di sana, terutama di daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dianggap rawan korupsi, serta daerah-daerah otonomi baru di Papua Tengah, Papua pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya,” jelasnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (18/11/2024).

    Eks Komisioner Kompolnas ini menambahkan Papua menjadi perhatian karena wilayah ini letaknya paling jauh dan juga kualitas serta kuantitas SDM-nya masih perlu ditingkatkan. Dia mengungkapkan penting untuk berkonsentrasi ke daerah-daerah tersebut.

    Dalam melaksanakan tugas itu, katanya, dia akan mengajak masyarakat terutama perempuan dan media massa untuk turut serta melakukan pengawasan. Dia juga akan berkoordinasi dan bersinergi yang baik dengan aparat pengawasan intern pemerintahan secara rutin.

    “Sehingga KPK akan dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan, serta memberi saran kepada pimpinan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan,” gagasnya.

    Lebih lanjut, dia memaparkan berdasarkan hasil kajiannya, sistem pengelolaan administrasi yang buruk berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Namun, dengan adanya pengawasan, diharapkan bisa menekan tingkat korupsi itu.

    “Dengan demikian diharapkan akan terjadi penurunan angka korupsi oleh para penyelenggara pemerintahan, sehingga dampaknya masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik,” pungkasnya.

  • PJ Wali Kota Bekasi bakal evaluasi Lurah Medan Satria terkait dugaan pungli PTSL

    PJ Wali Kota Bekasi bakal evaluasi Lurah Medan Satria terkait dugaan pungli PTSL

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    PJ Wali Kota Bekasi bakal evaluasi Lurah Medan Satria terkait dugaan pungli PTSL
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 18 November 2024 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – Pejabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, akan mengevaluasi kinerja oknum Lurah Medan Satria terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

    Langkah ini diambil menyusul adanya laporan dari video warga terkait dugaan pungutan biaya di luar ketentuan resmi dalam proses PTSL.

    Raden Gani mengakui menerima keterangan dari Camat Medan Satria mengenai pelaksanaan PTSL di wilayah tersebut.

    “Camat sudah memberikan keterangan kepada kami soal prosesnya. Mereka mengakunya sudah sesuai dengan aturan,” kata Raden Gani kepada wartawan pada Senin (18/11/2024).

    Namun, ia menekankan pentingnya konsistensi keterangan, karena menurutnya, ada perbedaan antara keterangan ASN dan perngakuan masyarakat.

    “Tapi, jika memang ada perbedaan pernyataan antara pengakuan warga dan klarifikasi instansi, bukti bisa dikirim ke kami, dan lakukan pelaporan serta kita akan evaluasi kinerja mereka,” tegasnya.

    Pernyataan warga yang mengaku dikenakan pungutan liar menjadi dasar utama evaluasi.

    Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk pungli dan memastikan program PTSL berjalan transparan dan akuntabel.

    “Proses evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh di Medan Satria untuk memastikan tidak ada penyimpangan prosedur dan penegakan hukum akan diterapkan jika terbukti adanya pelanggaran,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Senin (18/11). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Debat terakhir, RK sempat sindir Ahok dan Anies 

    Debat terakhir, RK sempat sindir Ahok dan Anies 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Debat terakhir, RK sempat sindir Ahok dan Anies 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 18 November 2024 – 15:46 WIB

    Elshinta.com – Calon Gubernur (Cagub) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK), dalam Debat Ketiga Pilkada Jakarta tadi malam, Minggu (17/11/2024), menyindir dua mantan Gubernur Jakarta. Mantan Gubernur Jakarta yang diserang RK adalah Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    RK menyebut penggusuran di Jakarta paling banyak dilakukan di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sedangkan sindiran RK terhadap Anies Baswedan terkait kondisi Pasar Tanah Abang yang sepi di era kepemimpinan Anies.

    Selain itu, RK juga menyindir bahwa partainya Pramono Anung yakni PDIP dulu kerap bertentangan dengan ide dan rencana Anies Baswedan. Termasuk soal konsep hunian ke atas. 

    Awalnya Ridwan Kamil membantah pernyataan Cagub Nomor Urut 3 Pramono Anung yang ingin memanfaatkan lahan milik Pemprov Jakarta atau BUMD untuk dijadikan hunian warga. 

    Menurut RK, program itu tidak memungkinkan.

    RK menyanggah Pramono. Dia mengaku sudah melakukan hitung-hitungan soal lahan Pemprov Jakarta yang tak memungkinkan dijadikan hunian warga.

    “Menurut saya, saya membantah argumentasinya Mas Pram, sudah dihitung nggak akan cukup Mas, semua lahan pemerintah, BUMD sudah dihitung nggak akan cukup, harus dikombinasi dengan antara seperti yang tadi disampaikan dengan lahan di atas pasar, TOD dan lain-lain, dengan densifikasi rumah existing dibolehkan. Di Tebet yang hanya 2 lantai, Tanah Abang yang dua lantai bisa 4-5 (lantai),” kata RK.

    Dengan demikian, kata RK, orang yang tinggal bisa lebih banyak, karyawan yang kerja di Sudirman Thamrin bisa ngekos di rumah lantai 3-4 nya, sedangkan pemilik tinggal di lantai 1-2.

    “Itulah densifikasi supaya tak lagi terjadi penggusuran,” pungkas RK.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Awas! Kapolri Bakal Buru Bandar Judi Online di Seluruh Indonesia

    Awas! Kapolri Bakal Buru Bandar Judi Online di Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya saat ini tengah berupaya memberantas peredaran judi online di Indonesia, salah satunya dengan menangkap bandar.

    Dia menekankan bahwa kasus judi online di Indonesia harus diusut tuntas. Polri berjanji akan menindak tegas pelaku judi online sesuai hukum yang berlaku.

    “Judi online sudah jelas, harus ditindak tegas. Saat ini, semua wilayah [Polda] sedang bergerak mulai dari menangkap bandar dan menangkap oknum,” ujar Listyo Sigit kepada wartawan, Senin (18/11/2024).

    Dia juga mengemukakan pihaknya saat ini tengah melakukan upaya penelusuran aset pelaku judi online untuk memberantasnya sampai ke akar.

    Jenderal polisi bintang empat itu menambahkan proses pengungkapan pelaku yang terlibat kasus judi online di daerah akan berjalan secara dinamis, tergantung Polda di setiap wilayah. 

    “Tracking asset dan semuanya sedang berjalan, pada saatnya tentu akan dirilis secara resmi,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, salah satu kasus yang tengah disorot di jajaran Polda yaitu perkara judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani penyidik Dirreskrimum Polda Metro Jaya. Total, 22 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Perinciannya, 10 dari 22 tersangka itu merupakan oknum pegawai Komdigi. Sementara, sisanya atau sebanyak 12 tersangka merupakan sipil, termasuk bandar.