Rabu, 20 November 2024 16:54 WIB
Arsip foto – Sejumlah warga berjalan saat banjir rob di kawasan Muara Angke, Jakarta, Senin (18/11/2024). (ANTARA FOTO/Alif Bintang/aaa/foc.)
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Jenis Media: Metropolitan
-
Teguh Setyabudi jelaskan penyebab banjir rob selalu berulang di Jakut
-
Jakpus ingatkan pendistribusian bansos tanpa pungutan liar
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengingatkan
pihak terkait termasuk Suku Dinas Sosial setempat bahwa pendistribusian bantuan sosial (bansos) tanpa ada pungutan liar.“Sosialisasi yang diselenggarakan hari ini merupakan upaya untuk membentuk kesadaran bersama akan pentingnya penyaluran bantuan sosial yang bebas pungutan liar,” kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Pembantu Kota (Kasubag Itbanko) Jakarta Pusat Bernard saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Terkait hal itu maka dilakukan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bertema “Pendistribusian Bantuan Sosial Yang Bebas Pungutan Liar” untuk Jajaran Suku Dinas (Sudin) Sosial Jakarta Pusat.
Kegiatan diikuti oleh 112 peserta yang terdiri dari Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) Kecamatan Sudin Sosial Jakarta Pusat dan pendamping sosial selaku penyalur bantuan sosial kepada masyarakat dengan narasumber dari Polres Jakarta Pusat.
Bernard berharap sosialisasi ini dapat menjadi implementasi penyaluran bansos yang bebas pungutan liar dan terus diterapkan di semua pihak terkait (stakeholders).
Hal ini mengingat budaya anti korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Kegiatan ini juga untuk membangun komitmen bersama untuk berlangsungnya
penyaluran bansos yang bebas dari pungutan liar.Seluruh pihak diharapkan menjadi agen pembangun integritas di lingkungan kerja, terutama dalam pemberantasan pungutan liar.
“Untuk mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang bebas dari pungli, mampu berkinerja secara optimal dan bertanggung jawab untuk memberikan hasil sesuai dengan harapan,” kata Bernard.
Narasumber kegiatan ini, Kepala Subbagian Pembinaan Operasi (KBO) Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Wardi Jien menekankan pentingnya mengawal pendistribusian dana bansos agar tidak ada permasalahan dan tepat sasaran sehingga orang yang memang membutuhkan dapat sejahtera sesuai UUD 1945.
Wardi berharap, pihaknya dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan.
Sudin Sosial Jakarta Pusat memiliki program bansos di antaranya bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) bagi anak usia dini, Bantuan Sosial PKD bagi lanjut usia (lansia) dan Bansos PKD bagi penyandang disabilitas.
Kriteria penerima Bansos PKD di antaranya memiliki KTP atau Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memenuhi syarat usia 0-6 tahun bagi penerima bansos PKD usia dini.
Lalu memenuhi syarat usia 60 tahun keatyas bagi penerima bansos PKD lansia dan mengalami keterbatasan fisik/intelektual/mental/sensorik bagi penerima bansos penyandang disabilitas.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024 -
Wapres Gibran kunjungi warga terdampak rob di Muara Angke
Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu mengunjungi permukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, yang terdampak banjir pesisir (rob) sejak 15 November 2024.
Berdasarkan keterangan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu, Wapres didampingi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau area pemukiman warga yang sering terkena rob.
Wapres pun menyapa masyarakat yang aktivitas dan mobilitasnya kerap terganggu akibat rob yang masih sering merendam wilayah mereka.
Pada kesempatan ini, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Wapres menekankan pentingnya memperkuat koordinasi berbagai pihak terkait dalam upaya penanganan rob yang sering terjadi di Jakarta.
Ia juga menyoroti pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi, termasuk proyek pembuatan tanggul laut raksasa untuk melindungi Jakarta dari dampak kenaikan permukaan air laut.
Wapres menilai penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab satu generasi, tetapi warisan yang harus dipersiapkan untuk generasi mendatang.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024 -
Polres Kepulauan Seribu kembangkan pertanian untuk ketahanan pangan
Jakarta (ANTARA) –
Kepolisian Resor Kepulauan Seribu menanami lahan seluas 200 meter persegi (m2) di Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, dengan sejumlah tanaman pangan sebagai upaya mendukung Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan.
“Kami telah melakukan penanaman dalam rangka ketahanan pangan di Pulau Untung Jawa, dengan memanfaatkan lahan yang ada sebelumnya, termasuk lahan di Pulau Karya,” kata Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Ajie Lukman Hidayat di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan lahan di Pulau Karya seluas sekitar 200 m2 yang dimanfaatkan untuk penanaman cabai, jagung dan singkong.
Ajie menjelaskan, peluncuran Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan dilakukan sebagai komitmen Polri dalam mendukung pemenuhan pangan di masyarakat.
“Kami melakukan kegiatan peluncuran Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan di Pulau Untung Jawa, yang merupakan arahan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo,” kata dia.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asminekbang) Kabupaten Kepulauan Seribu, Iwan Samosir menyatakan, pihaknya mendukung secara maksimal Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan sehingga bisa menyejahterakan masyarakat di Kepulauan Seribu.
“Kami menyambut baik kehadiran Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan sehingga semakin membantu masyarakat Kepulauan Seribu dari segi pemenuhan pangan,” kata dia
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengikuti kegiatan Launching Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan secara daring dan luring dari Docking Kapal Suku Dinas (Sudin) KPKP Kepulauan Seribu di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, Rabu.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024 -
Batas pengurusan pindah memilih di Jakbar Rabu pukul 23.59 WIB
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat menegaskan, bahwa pada Rabu ini pukul 23.59 WIB adalah batas terakhir pengurusan pindah memilih untuk Pilkada 2024 di wilayah setempat.
“Hari ini terakhir, pukul 23.59 WIB, khususnya untuk empat kategori, yaitu bertugas di tempat lain, sedang jalani rawat inap, tertimpa bencana dan menjalani masa tahanan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta pada Rabu.
Pelayanan pengurusan pindah memilih, kata Endang, dibuka di kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kelurahan, kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kecamatan dan di kantor KPU Jakarta Barat.
“Jadi, buka di semua layanan kita, mulai dari PPS sampai di kantor KPU kota di Kebon Jeruk,” kata Endang melanjutkan.
Sementara itu, terdapat 2.127 warga yang mengurus pindah memilih ke luar wilayah Jakarta Barat dengan rincian 1.171 pria dan 956 wanita.
Lebih lanjut, Endang juga merinci empat kategori yang dibolehkan mengurus pindah memilih, yang pertama adalah bertugas di tempat lain dengan bukti surat tugas ditandatangani oleh orang pimpinan instansi atau perusahaan dengan cap basah.
Kedua, menjalani rawat inap atau sakit dengan bukti surat keterangan rawat inap dari rumah sakit atau layanan kesehatan serta surat pernyataan pendamping.
Ketiga, tertimpa bencana dengan bukti surat dari Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB), kepala desa, lurah atau pemberitaan media massa.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024 -
Tiga ruas Jalan di Pelabuhan Muara Baru masih terendam banjir
Jakarta (ANTARA) – Tiga ruas jalan di kawasan Pelabuhan Muara Baru Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara masih terendam banjir rob akibat fenomena fase bulan baru.
“Hingga pukul 14.00 WIB terdapat tiga ruas jalan yang terendam banjir rob dan satu RT di Pluit Penjaringan, juga terendam banjir rob,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan untuk permukiman yang masih terendam banjir ada di Kelurahan Pluit yakni satu RT dengan ketinggian air mencapai 40 sentimeter (cm).
Sementara untuk tiga ruas jalan yakni Jalan Hiu Pelabuhan Muara Baru dengan ketinggian air 40 cm.
“Untuk pengungsi sudah tidak ada dan sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah,” kata dia.
Ia mengatakan BPBD DKI Jakarta masih mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.
“Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” kata dia.
Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi banjir.
Fenomena ini akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta.
Selain itu, pasang air laut menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Bahaya/Siaga 1 pada Senin (18/11) pukul 10.00 WIB sehingga menyebabkan terjadinya banjir.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024 -
Kuasa hukum Tom Lembong serahkan bukti audit BPK dalam praperadilan
Jakarta (ANTARA) – Tim kuasa hukum Tom Lembong menyerahkan bukti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sidang gugatan praperadilan tahapan penyerahan bukti terkait kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.
“Kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015-2017 audit BPK. Artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara,” kata kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.
Ari mengatakan sejumlah berkas yang diserahkan kepada hakim yakni soal kronologi pemeriksaan dan penahanannya dalam perkara itu hingga bukti audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lebih lanjut, saat penyerahan bukti, kuasa hukum menyebutkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak menyerahkan bukti audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Tapi itu dijadikan dasar seakan-akan ada kerugian negara. Tapi tadi bukti-bukti suratnya tak ada audit BPKP itu,” ujarnya.
Sedangkan, tim perwakilan Kejagung mengatakan laporan BPK tidak menjadi syarat atau keharusan dalam rangka penetapan tersangka karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) cukup hanya menyerahkan minimal dua alat bukti.
Ke depannya, Kejagung akan mengajukan BPKP dan menghadirkan lima saksi ahli pada Jumat (22/11).
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan praperadilan tahap penyerahan bukti terkait kasus Tom Lembong pada Rabu pagi pukul 10.00 WIB.
Sebelumnya, Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024 -
Kejagung Periksa Istri Dua Oknum Hakim PN Surabaya pada Kasus Suap Ronald Tannur
Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa keluarga dari dua oknum hakim PN Surabaya sekaligus tersangka dalam perkara dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menyampaikan keluarga yang diperiksa itu merupakan istri dari tersangka Erintuah Damanik (ED) berinisial RS.
Selain itu, istri dari tersangka Mangapul (M) berinisial MP turut diperiksa oleh penyidik jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) RI.
“Penyidik Jampidsus memeriksa RS selaku istri tersangka ED dan MP selaku istri tersangka M,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2024).
Hanya saja, Harli tidak memerinci secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka di kasus Ronald Tannur.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka yaitu tiga oknum hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul.
Kemudian, Lisa Rahmat dan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja turut menjadi tersangka dalam kasus ini.
Di samping itu, Kejagung juga telah menetapkan eks petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar atas dugaan kasus pemufakatan jahat Suap atau gratifikasi di tahap kasasi Ronald Tannur.
-
Warga Jakarta Utara diajak lestarikan cagar budaya
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakut) mengajak warga untuk berpartisipasi melestarikan dan menjaga cagar budaya di wilayah setempat agar tetap bertahan sehingga sejarah itu dapat dinikmati generasi mendatang.
“Peninggalan-peninggalan sejarah yang berharga ini harus dijaga dengan baik dan dilestarikan,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Utara Juaini Yusuf usai mengunjungi Vihara Bahtera Bakti, Ancol di Jakarta, Rabu.
Wakil Wali Kota ingin warga Jakarta Utara tahu, bahwa ada makam umat Muslim di dalam sebuah Vihara yang diperkirakan berumur 600 tahun ini.
Menurut dia, Vihara Bahtera Bakti ini merupakan satu vihara yang unik, karena kerap dikunjungi oleh yang beragama Islam, Budha dan Konghucu.
Ia menambahkan vihara ini didirikan oleh Laksamana Cheng Ho dengan tujuan untuk menghormati dan memberi persembahan kepada juru masaknya, Sampo Soei Soe yang menikah dengan seorang penari bernama Siti Wati.
Setelah pernikahan tersebut, Sampo Soei Soe diajak menetap di lokasi tersebut oleh istrinya Siti Wati dan mertuanya yang bernama Embah Said Areli Dato Kembang.
Lalu mereka menetap hingga akhir hayatnya. Inilah yang membuat unik Vihara Bahtera Bakti menjadi unik dengan keberadaan makam Muslim di dalam sebuah vihara.
“Hal ini karena Sampo Soei Soe, Siti Wati dan Embah Said Areli Dato Kembang sudah memeluk Islam dan dimakamkan di sini,” dia.
Juaini berharap tempat yang dulu bernama Da Bo Gong dan usianya sekitar 600 tahun ini dapat dilestarikan.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024 -
Calon Dewas KPK Benny Mamoto Minta Wewenang Pengawasan Dioptimalisasi
Bisnis.com, JAKARTA – Calon Dewan Pengawas atau Cadewas KPK Benny Jozua Mamoto menyampaikan sampai sejauh ini dewan pengawas (dewas) KPK belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasannya.
Menurutnya, dewas KPK memiliki beberapa kendala dalam menjalankan tugas, seperti masih terbatasnya pengawasan secara tidak langsung, tidak turun ke lapangan dan pengawasan represif, bukan preventif.
Hal ini dia sampaikan kala menjalani uji kelayakan dan kepatutuan atau fit and proper test cadewas KPK masa jabatan 2025-2029 oleh Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/11/2024).
“Perlu adanya upaya optimalisasi peran dewas untuk minimalisir pelanggaran maupun penyalahgunaan kewenangan oleh KPK, antara lain optimalisasi pengawasan secara langsung dan pengawasan yang sifatnya preventif,” ujarnya di hadapan Komisi III DPR RI.
Tentunya, lanjut dia, hal itu perlu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pimpinan KPK, sehingga pengawasan yang dilakukan sejak awal hingga akhir akan dievaluasi secara bersama-sama.
Mantan Komisioner Kompolnas ini juga menyebut ada beberapa hal yang perlu disoroti oleh KPK, seperti contohnya penanganan kasus yang sudah berlarut sampai bertahun-tahun, penetapan tersangka yang lama dan tidak jelas tindak lanjutnya, serta tentang penanganan justice colaborator.
Sebelumnya, Benny turut megemukakan bahwa kedudukan dewas dan pimpinan KPK itu setara, tidak ada yang lebih tinggi. Maka, lanjutnya, untuk menghindari terjadinya konflik atau salah paham, mereka perlu duduk bersama untuk menyamakan komitmen.
“Pertama tentunya menyamakan komitmen, bagaimana mengembalikan citra dan kepercayaan publik pada KPK. Kemudian kedua, bagaimana teknis pengawasan itu bisa dilakukan,” katanya.