Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Pramono soroti fasilitas dan SDM penanggulangan kebakaran di Jakarta

    Pramono soroti fasilitas dan SDM penanggulangan kebakaran di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3
    Pramono Anung menyoroti fasilitas dan sumber daya manusia (SDM) untuk penanggulangan kebakaran yang hampir setiap hari terjadi di Jakarta tetapi penanganannya terlambat.

    “Proses untuk penanganan kebakarannya selalu terlambat. Karena mobil tidak bisa masuk, pakai damkar juga tidak bisa, pakai hidran, hidrannya tidak jalan. Begitu kejadian, banyak yang terdampak,” kata Pramono di Jakarta, Rabu.

    Fasilitas yang perlu diperbaiki, kata Pramono, antara lain ketersediaan hidran di titik-titik rawan kebakaran dan ruas jalan yang terbatas sehingga tidak memungkinkan masuknya mobil pemadam kebakaran.

    Selain fasilitas, Pramono juga menyoroti sumber daya keahlian yang dimiliki oleh dinas pemadam kebakaran. Menurut Pramono, SDM pemadam kebakaran kurang banyak secara kuantitas dan kualitas.

    Hal ini menyebabkan masih perlunya menurunkan pasukan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk membantu proses pendinginan seperti kebakaran yang terjadi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (17/11) lalu.

    “Sehingga dengan demikian bahwa benar selain kita kekurangan ‘expert’, kemampuan orang untuk melakukan itu, fasilitasnya juga sangat kurang,” ujar Pramono.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI punya program untuk dukung investasi berkelanjutan 

    DKI punya program untuk dukung investasi berkelanjutan 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai inisiatif program untuk mendukung investasi berkelanjutan dan memperkuat ketahanan iklim kota, yakni Panduan Indikator Penilaian Investasi Hijau (PIN Greenvest).

    Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menjelaskan, “PIN Greenvest” merupakan bagian dari komitmen Jakarta untuk membangun ekonomi yang tangguh, inklusif dan ramah lingkungan.

    “Inovasi ini menyediakan indikator penilaian investasi hijau yang spesifik, detail, dan sistematis, sebagai panduan operasional untuk menilai investasi hijau dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola bisnis,” katanya.

    Ilustrasi – Suasana gedung bertingkat di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (23/8/2023). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.)Merujuk data, sepanjang tahun 2020 sampai 2023, investasi hijau di Jakarta sekitar 3,18 persen dari total realisasi investasi.

    Menurut Denny, ini mencerminkan belum optimalnya pemahaman pentingnya investasi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

    Selain itu, masih terbatasnya tindakan nyata yang diambil untuk mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan dalam setiap keputusan investasi dan aktivitas bisnis.

    Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto di Jakarta, Rabu (20/11/2024). ANTARA/HO-DPMPTSP DKI JakartaDengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha atau investor, dan mendorong lebih banyak investasi berkelanjutan di Jakarta.

    “Dengan ‘PIN Greenvest’, pelaku usaha dapat dengan mudah menilai apakah suatu kegiatan usaha sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan apakah dampaknya sesuai dengan tujuan jangka panjang Jakarta sebagai kota yang lebih hijau dan berkelanjutan,” kata Denny.

    Dia menambahkan, “PIN Greenvest” bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya keberlanjutan serta mendukung target Jakarta menurunkan emisi gas rumah kaca 30 persen pada 2030 dan mencapai “net zero emissions” pada 2050.

    Ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR Usul Pimpinan dan Dewas KPK Tak Layani Sesi Doorstep Media, Kenapa?

    DPR Usul Pimpinan dan Dewas KPK Tak Layani Sesi Doorstep Media, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengusulkan kepada para pimpinan dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meniadakan sesi wawancara cegat atau doorstep dengan media. 

    Habiburokhman berkata demikian lantaran dirinya merasa lelah dengan pemberitaan terkait pimpinan dan dewas KPK pada periode lalu yang terlihat saling sindir di media.

    Hal tersebut dia disampaikan saat Calon Dewas Benny Jozua Mamoto menjalankan uji kelayakan dan kepatutan di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/11/2024).

    “Saya pikir kita capek. Periode kemarin itu antara Pimpinan dan Dewas KPK seolah ‘berbalas pantun’ di media. Ada seperti saling sindir, saling perang statement gitu, kan ya,” ujar Politikus Gerindra tersebut.

    Dia berpandangan seolah-olah Pimpinan dan Dewas KPK berlomba untuk doorstep dengan media untuk saling menyampaikan pendapatnya dan nanti bisa ditafsirkan bermacam hal oleh orang-orang.

    Dengan demikian, menurut Habiburokhman, level Pimpinan dan Pewas KPK seharusnya hanya melakukan konferensi pers resmi saja. 

    “Kadang-kadang seolah-olah seperti ada doorstep dan lain sebagainya. Lalu bicara ditafsirkan orang bermacam-macam. Kalau perlu menurut saya ya, level Pimpinan dan Dewas itu konferensi persnya harus hanya konferensi pers resmi. Jangan ada doorstop Pak,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPR RI ini mengingatkan karena ini juga terkait dengan penegakan hukum. Dia mencontohkan, hakim saja hanya diperbolehkan bicara melalui putusannya.

    Kalau di zaman dulu, tambahnya, tidak ada hal-hal saling sindir seperti ini. Oleh sebab itu, di zaman dulu menurutnya lebih tetap dalam konteks komunikasi.

    “Sekarang hadir di seminar, tiba-tiba di doorstep bicara soal perkara. Ya kan? Apakah Pimpinan, apakah Dewas, yang mempunyai efek kadang-kadang damage yang luar biasa,” ujarnya.

    Dia memberi contoh ada Agus Joko yang hanya gara-gara konferensi pers yang dilakukan, dirinya akan dipanggil sebagai saksi a de charge dan berdampak luar biasa dengan pemberitaan di media massa.

    “Jadi kalau mau memberikan keterangan pers memang ditunjuk saja. Misalnya seorang jubir yang resmi dan hanya berbicara apa yang ditugaskan oleh institusinya. Bukan menyampaikan apa pendapatnya,” tandasnya.

  • Tim hukum Paslon 01 Pilkada Bekasi siap tindak tegas penyebar fitnah di medsos

    Tim hukum Paslon 01 Pilkada Bekasi siap tindak tegas penyebar fitnah di medsos

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Tim hukum Paslon 01 Pilkada Bekasi siap tindak tegas penyebar fitnah di medsos
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 18:44 WIB

    Elshinta.com – Tim Hukum pasangan calon nomor urut 01 Pilkada Kota Bekasi, Heri Koswara-Sholihin, menyatakan siap mengambil langkah hukum terhadap penyebar konten fitnah dan serangan pribadi di media sosial.

    Ketua Tim Hukum Paslon 01, Iqbal Daud Hutapea mengungkapkan kegeramannya atas maraknya serangan yang dinilai telah melampaui batas etika kampanye.

    “Serangan sudah melampaui batas etika. Ada foto pak Heri yang wajahnya diganti binatang, dan pak Sholihin diedit memakai rok. Ini jelas serangan personal yang tendensius,” kata Iqbalnk kepada wartawan pada Rabu (20/11/2024).

    Didampingi oleh Purwadi SH, Winoto SH, dan Fadil Hasan SH, Iqbal menjelaskan bahwa timnya telah mengidentifikasi akun-akun penyebar fitnah dan telah berkoordinasi dengan tim cyber Mabes Polri untuk melakukan penindakan tegas.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan tim cyber Mabes Polri, untuk penindakan tegas,” paparnya.

    Meskipun tim hukum enggan menuding kubu tertentu sebagai dalang di balik serangan tersebut, mereka mengakui bahwa kampanye hitam ini telah berdampak negatif terhadap elektabilitas pasangan calon yang diusungnya.

    “Selama ini kami berusaha menjaga kondusifitas Pilkada. Tapi serangan yang tidak manusiawi ini memaksa kami bertindak,” ujarnya.

    Iqbal menambahkan bahwa seluruh bukti telah dikumpulkan dan langkah hukum akan segera ditempuh sesuai dengan pasal yang berlaku.

    “Semua bukti telah kami kumpulkan. Langkah hukum akan segera kami tempuh sesuai pasal yang berlaku,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (20/11). 

    Kasus ini menambah daftar panjang pelanggaran kampanye di media sosial selama masa Pilkada Kota Bekasi 2024,  menunjukkan betapa pentingnya menjaga etika dan norma hukum dalam proses demokrasi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kronologi Dugaan Penipuan Rp365 Miliar terhadap Anak Usaha KoinWorks (KoinP2P)

    Kronologi Dugaan Penipuan Rp365 Miliar terhadap Anak Usaha KoinWorks (KoinP2P)

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menjelaskan soal kronologi kasus dugaan penipuan yang dilakukan seorang debitur berinisial MT terhadap anak usaha KoinWorks, yaitu KoinP2P.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan kasus ini bermula saat pelapor PT Lunaria Annua (LAT), perusahaan yang menaungi Koin P2P, pada (3/10/2024). Laporan itu diwakilkan oleh Direktur di PT Lunaria Annua dengan inisial BAA.

    “Terlapornya adalah Saudara MT, saudara MT dan kawan-kawan, selaku direktur di sebuah CV,” ujarnya dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (20/11/2024).

    Ade menyampaikan kasus ini dimulai saat BAA selaku Direktur di PT Lunaria Annua bekerja sama dengan MT pada 2021 di bidang peer-to-peer lending (P2P lending) atau peminjaman. Terlapor MT berperan sebagai penjamin perorangan dan perusahaan.

    Kerja sama ini dilakukan melalui dua skema, yakni melalui pinjaman yang diajukan MT melalui 279 KTP. Dari skema itu, pelapor (KoinP2P) meminjamkan dana Rp330 miliar.

    Adapun, skema kedua melalui kerja sama bilateral dengan pinjaman yang diberikan korban sebesar Rp35 miliar.

    “Sehingga atas dua skema pendanaan tersebut, Terlapor [MT] diduga tidak melakukan pembayaran kepada korban. Akhirnya korban [Koin P2P} merasa dirugikan sebesar Rp365 miliar,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Ade menyatakan bahwa kedua belah pihak baik terlapor maupun pelapor sudah dilakukan pemeriksaan pada tahap penyelidikan.

    “Pelapor beberapa saksi dan terlapor sudah dilakukan klarifikasi penyidik dalam rangka proses penyelidikan,” pungkas Ade.

    Sebagai informasi, terlapor MT dilaporkan atas dugaan pelanggaran pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, dugaan penipuan Pasal 378 KUHP dan dugaan penggelapan Pasal 372 KUHP.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat memberikan keterangan ke awak media di Polda Metro Jaya, Rabu (20/11/2024)/Bisnis-Anshary Madya SukmaPerbesar

    Diberitakan sebelumnya, Anak usaha KoinWorks (KoinP2P) menyatakan siap melakukan tanggung jawab usai korban kejahatan keuangan dari salah satu peminjam (borrower).

    Direktur KoinP2P, Jonathan Bryan mengatakan oknum peminjam berinisial M yang merupakan pemilik grup bisnis MPP tersebut mempengaruhi ekosistem KoinP2P. Namun demikian, perusahaan tetap bertanggung jawab untuk memulihkan dana.

    “KoinP2P telah membuat laporan kepada Polri. Saat ini kasusnya sedang dalam tahap investigasi,” ujar Jonathan dalam siaran pers, Selasa (19/11/2024).

    Dia menjelaskan KoinP2P berkomitmen penuh menjaga integritas dan keamanan dana pemberi pinjaman, meminimalisir dampak, dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus ini secara efektif.

    Kendati demikian, Jonathan menuturkan upaya tersebut memerlukan waktu dengan estimasi hingga 2 tahun untuk memulihkan dana pemberi pinjaman yang terdampak. Perusahaan akan membagikan kompensasi hingga 5% tiap bulan.

    KoinP2P juga akan mengupayakan suntikan modal baru, mengalokasikan keuntungan untuk memulihkan dana pemberi pinjaman yang terdampak, dan berupaya mengejar oknum M lewat jalur hukum agar mengembalikan uang yang dibawa kabur.

    KoinP2P adalah platform pinjaman produktif dan bukan pinjaman konsumtif seperti pinjaman online (pinjol). Platform peer-to-peer lending ini telah mendanai lebih dari 11.000 bisnis UMKM.

  • Kapolri Bentuk Gugus Tugas Khusus Dukung Swasembada Pangan Prabowo, Ini Tugasnya

    Kapolri Bentuk Gugus Tugas Khusus Dukung Swasembada Pangan Prabowo, Ini Tugasnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah meluncurkan Gugus Tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia.

    Sigit menyampaikan, peluncuran gugus tugas ini bertujuan untuk mendukung misi pemerintahan Prabowo Subianto soal swasembada pangan.

    “Gugus Tugas Polri ini diluncurkan guna mendukung misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan,” ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/24).

    Dia menjelaskan, gugus tugas ini akan menjalankan sejumlah program terkait ketahanan pangan di antaranya memanfaatkan pekarangan menjadi lahan produktif.

    Dalam catatan Polri, hingga saat ini terdapat 7.471 pekarangan di 34 wilayah Polda bakal dialihfungsikan menjadi lahan produktif.

    Tugas selanjutnya terkait pemanfaatan lahan produktif melalui program kerja sama antara Polri dengan kelompok tani dan sukarelawan. 

    “Sampai dengan saat ini, terdapat lahan tidur seluas 13.217 Ha yang tersebar di seluruh Indonesia dan siap digunakan sebagai lokasi pertanian, peternakan, dan perikanan,” dalam keterangan tertulis Polri.

  • KPU Jakbar adakan simulasi pemungutan suara Pilkada

    KPU Jakbar adakan simulasi pemungutan suara Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara serta penggunaan aplikasi Sirekap pada Pilkada 2024 di Gelanggang Olahraga (GOR) Grogol Petamburan pada Rabu.

    Dari 400 peserta simulasi yang juga berstatus pemilih di Jakarta Barat, ada yang berperan menjadi penyandang disabilitas, ibu hamil, temuan surat surat suara rusak dan sejumlah skenario lainnya.

    “400 orang itu bergantian mencoblos. Mereka itu kita beri skenario, jadi mereka nanti ada yang berpura-pura jadi penyandang disabilitas, penangannya seperti apa kita tunjukkan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat Endang Istianti saat dihubungi di Jakarta.

    Dalam simulasi tersebut, pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga penggunaan aplikasi Sirekap dikondisikan waktunya sesuai dengan jadwal pada hari H Pilkada 27 November mendatang.

    “Pemungutan suara mulai dari TPS dibuka jam 07.00 WIB, sampai jam 13.00 WIB selesai pemungutan suara, lalu kita melakukan penghitungan suara. Setelah itu kita melakukan upload (unggah) hasilnya ke dalam Sirekap dan baru saja selesai tadi jam 15.00 WIB,” ujar Endang.

    Selain 400 pemilih, sejumlah pemangku kebijakan mulai dari Pemerintah Kota Jakarta Barat (Jakbar), Kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri dan ormas-ormas juga turut hadir dalam simulasi tersebut.

    Menurut Endang, pihaknya menyewa jasa profesional untuk mendokumentasikan simulasi tersebut untuk kebutuhan publikasi.

    “Tapi sebenarnya di media sosial juga banyak video-video soal simulasi pemilihan. Jadi warga bisa lihat langsung di situ,” katanya.

    Simulasi pemilihan berikutnya, kata Endang, akan dilaksanakan pada 24 November mendatang.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polda Metro Jaya ungkap sabu seberat 389 kg jaringan internasional

    Polda Metro Jaya ungkap sabu seberat 389 kg jaringan internasional

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya mengungkap kasus narkotika jaringan internasional Afghanistan-Jakarta dengan barang bukti sabu 389 kilogram (kg) di Jakarta Barat.

    “Menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kapolri, Kapolda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan kasus menonjol tindak pidana narkotika jaringan internasional Afghanistan-Jakarta dengan barang bukti sabu 389 kilogram,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi
    Karyoto saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Karyoto menjelaskan kasus tersebut terungkap pada Minggu (17/11) sekitar pukul 11.30 WIB di Parkiran Lapangan RW yang beralamat di Jalan Cengkareng Drain, RT06/04, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

    Karyoto menjelaskan, para tersangka diperintahkan oleh seseorang berinisial MKS alias Bang (DPO) untuk pergi dari Sukabumi ke Jakarta menggunakan mobil. Saat tiba di Jakarta, mereka diarahkan ke Cengkareng, Jakarta Barat untuk mengambil mobil boks yang sudah terparkir.

    “Selanjutnya tim gabungan melakukan pengamatan terhadap sebuah mobil boks dan saat kedua orang tersangka tersebut menaiki mobil boks, tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan,” katanya.

    Usai melakukan penggeledahan di mobil boks, tim berhasil menemukan dan menyita 315 bungkus plastik warna putih berisi narkotika jenis sabu seberat total bruto 389 kg.

    “Dari semua 315 bungkus plastik sabu tersebut terdapat tulisan berhuruf Arab dan cap stempel biru bertuliskan ‘Afghan Sabur’. Diduga barang bukti sabu tersebut berasal dari jaringan Internasional Timur Tengah, Afghanistan-Indonesia (Aceh-Jakarta),” katanya.

    Baca juga: Polisi tangkap empat pelaku peredaran narkoba jaringan Malaysia

    Saat ini tim gabungan sedang melakukan pengejaran terhadap pengendali narkotika jenis sabu tersebut yang diduga dikendalikan oleh MKS alias Bang

    “Tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana minimal 5 (lima)tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati,” kata Karyoto.

    Karyoto menjelaskan dari total barang bukti yang diperkirakan mencapai Rp583 miliar ini berhasil menyelamatkan lebih dari 2,2 juta jiwa generasi penerus bangsa.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Forkopimko Jaktim luncurkan Gugus Tugas Polri Dukung Ketahanan Pangan

    Forkopimko Jaktim luncurkan Gugus Tugas Polri Dukung Ketahanan Pangan

    Jakarta (ANTARA) – Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur meluncurkan Gugus Tugas Polri Dukung Ketahanan Pangan Nasional di Pekarangan Pangan Bergizi di Jalan Bambu Hitam RT 010/01 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung pada Rabu.

    Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi
    Nicolas Ary Lilypaly bersama Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto dan Dandim 0505/JT Kolonel Arm Suyikno melakukan penanaman tanaman produktif di lahan pertanian perkotaan (urban farming) milik Pemprov DKI Jakarta.

    “Kami dari perwakilan Forkopimko Jaktim melakukan penanaman pohon produktif dalam mewujudkan program pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Nicolas.

    Di atas lahan itu, pihaknya berencana melakukan penanaman beberapa palawija dan juga tanaman-tanaman produktif, seperti bayam, jagung, kangkung, bawang merah dan lainnya. Upaya ini untuk membantu ketahanan pangan masyarakat serta membantu pemerintah untuk menyediakan dan menyelenggarakan program makan bergizi.

    Baca juga: Polres Kepulauan Seribu kembangkan pertanian untuk ketahanan pangan

    Selain itu, pihaknya akan melakukan program perikanan dengan menyiapkan bibit ikan lele, ikan mujair dan ikan nila.

    “Kami bekerjasama dengan Pemkot Jaktim, dalam hal ini Sudin Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian (KPKP) Jaktim. Jadi, semua bibit-bibit yang ada yang akan disediakan,” katanya.

    Karena itu, pihaknya berharap dengan kegiatan ini akan menambah sinergi dan membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.

    Hal ini juga merupakan wahana edukasi buat masyarakat di sekitarnya bahwa memang tidak ada lahan yang tidak bermanfaat, tapi semua lahan bermanfaat. “Termasuk, lokasi ini menjadi lahan percontohan daripada masyarakat sebagai edukasi bagi masyarakat dan juga anak-anak generasi muda,” ujarnya.

    Dandim 0505/JT Kolonel Arm Suyikno mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini dalam mendukung ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Maka, Forkopimko berkolaborasi dan bersinergi untuk melakukan penanaman tanaman produktif guna membantu masyarakat sekitar,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Istri tegaskan Tom Lembong utamakan kebaikan bagi masyarakat luas

    Istri tegaskan Tom Lembong utamakan kebaikan bagi masyarakat luas

    Jakarta (ANTARA) – Istri Tom Lembong, Franciska Wihardja menegaskan bahwa suaminya mengutamakan kebaikan bagi masyarakat luas sehingga tidak ada kepentingan pribadi dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

    “Saya tahu suami saya dan dia hanya mementingkan untuk kebaikan dan juga untuk masyarakat luas,” kata Franciska usai sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu.

    Franciska mengatakan, Tom merupakan sosok yang mementingkan orang lain dalam kebaikan dan bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri.

    Franciska menyebutkan kondisi Tom di tahanan terbilang sehat dan seperti biasa menjalankan aktivitasnya secara disiplin.

    “Dia itu sangat disiplin dan rapi. Apapun yang dia tanda tangan, apapun yang dia itu selalu dibaca dan ditulis,” katanya.

    Adapun dalam pesannya dari jeruji besi, Tom menyampaikan kepada keluarganya untuk jangan takut dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME).

    “Dia bilang jangan takut, Tuhan kan berada bersama-sama kita. Kita percayakan kepada penasihat hukum dan hukum Indonesia karena kita tahu kebenarannya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

    Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan.

    Kejagung menyatakan seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024