Jenis Media: Metropolitan

  • Masa Tenang Pilkada, PJ Gubernur Jakarta Ikut Copot Spanduk Kampanye di Cempaka Putih
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2024

    Masa Tenang Pilkada, PJ Gubernur Jakarta Ikut Copot Spanduk Kampanye di Cempaka Putih Megapolitan 24 November 2024

    Masa Tenang Pilkada, PJ Gubernur Jakarta Ikut Copot Spanduk Kampanye di Cempaka Putih
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi turun ke jalan untuk ikut mencopot Alat Peraga Kampanye (APK) di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
    Hal ini sebagai pertanda berakhirnya aktivitas kampanye sekaligus masuknya masa tenang selama tiga hari, yakni sejak Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024).
    Teguh memastikan, pencopotan alat peraga kampanye secara serentak ini diberlakukan  di seluruh wilayah Jakarta.
    “Begitu juga di kawasan lainnya, juga telah diinstruksikan kepada petugas kelurahan dan kecamatan untuk membersihkan seluruh atribut kampanye di Jakarta,” kata Teguh dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024).
    Masa tenang di Jakarta resmi dilangsungkan setelah pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan dan Doa Bersama dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Sabtu (23/11/2024) malam.
    Di sana, Teguh juga menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral dan menjaga kondusifitas di masa tenang jelang hari pencoblosan Pilkada.
    “(Kepada) jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta, serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, untuk terus menjaga netralitas selama rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024,” ungkap Teguh.
    Tak hanya itu, Teguh juga menyebutkan pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama stakeholder dalam kelancaran pelaksaan di tanggal 27 November 2024 mendatang.
    “Kami jajaran Pemprov DKI Jakarta, Forkopimda, dan penyelenggara Pemilu (juga) akan terus meningkatkan sinergi, terutama dalam pendistribusian logistik, pemungutan suara, dan penghitungan suara,” ujar Teguh.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Terungkap Detik-detik AKP Dadang Tembak Mati AKP Ryanto Ulil, Diduga Incar Kapolres Juga
                        Regional

    8 Terungkap Detik-detik AKP Dadang Tembak Mati AKP Ryanto Ulil, Diduga Incar Kapolres Juga Regional

    Terungkap Detik-detik AKP Dadang Tembak Mati AKP Ryanto Ulil, Diduga Incar Kapolres Juga
    Editor
    KOMPAS.com
    – Polisi mengungkap motif sementara Kabag Ops Polres Solok Selatan
    AKP Dadang Iskandar
    menembak Kasat Reskrim
    AKP Ryanto Ulil
    Anshar.
    Penembakan AKP Dadang ini diduga karena ia tidak senang AKP Ryanto Ulil menangkap penambang ilegal galian C di Solok Selatan.
    Terungkap detik-detik penembakan, AKP Dadang sempat menghubungi korban AKP Ryanto, namun tidak direspons.
    “Ketika yang bersangkutan (AKP Dadang) mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan,” kata Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andry Kurniawan saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Sabtu (23/11/2024) siang.
    Namun keterangan tersangka masih didalami Polda Sumbar.
    “Jadi sementara keterangan tersangka kami dapatkan. Tentu kami penyidik mendalami. Iya (beking), ini akan kami dalami kembali terkait perannya dalam tambang ini,” ujar Andry.
    Sebelum insiden penembakan, AKP Dadang diketahui sempat mendatangi Mapolres Solok Selatan dan menemui korban.
    Pelaku mengikuti AKP Ryanto dari belakang hingga ke tempat parkir ketika korban hendak mengambil handphone di mobil.
    AKP Dadang langsung menembak mati AKP Ryanto dari deket tempat parkir.
    Setelah itu ia menaiki mobil ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan berjarak 20-25 meter dari lokasi kejadian.
    Kombes Andry Kurniawan menjelaskan, usai menembak AKP Ryanto Ulil, ia melepaskan tembakan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan yang dihuni AKBP Arief Mukti.
    “Kalau kita melihat jumlah lubang ada sembilan, dua di korban, kemudian tujuh di rumah Kapolres,” kata Andry Kurniawan saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Sabtu (23/11/2024) siang.
    Beberapa kaca kamar di rumah dinas tersebut berlubang dan ditemukan enam selongsong peluru.
    Saat kejadian, Kapolres Solok Selatan sedang berada di dalam rumah, beruntung tidak terkena tembakan.
    “Motif) itu yang sedang di dalami. Pemeriksaan masih berjalan,” ucapnya.
    Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polisi Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) Dwi Sulistyawan mengatakan kondisi mental Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, yang merupakan pelaku penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshar, dalam kondisi baik.
    “Sampai pagi ini, kondisi mental dari AKP Dadang dalam kondisi baik-baik saja. Tidak ada mengalami gangguan mental,” ujar Kabid Humas Polda Sumbar Dwi Sulistyawan, Sabtu (23/11/2024), dalam jumpa pers.
    Lebih jauh dijelaskan Dwi bahwa AKP Dadang Iskandar sudah menjalani tes urine narkoba dan hasilnya negatif.
    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Motif AKP Dadang Iskandar Tembak Mati AKP Ryanto Ulil dan Incar Kapolres, Minta Tolong Tak Direspons
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Melawan Megawati pada Pilpres 2004, JK: Saya Datang Minta Izin Ingin Juga Naik Pangkat
                        Nasional

    2 Melawan Megawati pada Pilpres 2004, JK: Saya Datang Minta Izin Ingin Juga Naik Pangkat Nasional

    Melawan Megawati pada Pilpres 2004, JK: Saya Datang Minta Izin Ingin Juga Naik Pangkat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI
    Jusuf Kalla
    atau karib disapa
    JK
    menyebut bahwa hubungannya baik dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Megawati
    Soekarnoputri pada 2004.
    Meskipun, pada Pemilihan Presiden (
    Pilpres
    ) 2004, JK maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) dan berhadapan dengan Megawati yang maju sebagai calon presiden (capres) incumben.
    Diketahui, pada 2004, Megawati masih menjabat sebagai Presiden RI. Sedangkan JK adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dalam kabinet yang dibentuk Megawati, Kabinet Gotong Royong.
    Demikian juga, SBY adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada Kabinet Gotong Royong.
    Menurut JK, hubungannya masih baik dengan Megawati karena saat itu dia telah izin untuk mengundurkan diri dari kabinet dan maju pada kontestasi
    pilpres
    .
    JK menceritakan, awalnya dia diminta oleh Pak SBY untuk mendampingi maju pada
    Pilpres 2004
    .
    “Pak SBY kirim utusan Rahmat Witular untuk meminta, baru bicara per telepon dengan Pak SBY,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11/2024).

    Setelah itu, JK menyebut, dia menghadap kepada Megawati selaku Presiden untuk minta izin berhenti karena akan maju pada Pilpres 2004. Sebab, saat itu aturan jelas bahwa pemerintah harus netral dalam pemilihan umum (pemilu).
    “Saya datang ke Bu Mega minta izin. Minta izin bahwa ‘Bu, saya ini ingin juga naik pangkat’, saya bilang begitu. Saya minta izin untuk diizinkan berhenti jadi menteri dulu,” ujarnya.
    “Beliau (bilang), silahkan. Tapi saya kasih surat sehingga beliau selalu mengatakan saya itu punya etika, bahwa saya minta izin dengan baik-baik,” kata JK melanjutkan.
    Oleh karena meminta izin tersebut, menurut JK, hubungannya dengan Megawati tetap baik walaupun mereka berhadapan pada Pilpres 2004. Bahkan, pasangan SBY-JK keluar sebagai pemenang.
    Atas dasar itu juga, JK menyebut Megawati sebagai politikus yang sangat demokratis dan objektif.
    “Jadi, walaupun saya lawan tetap punya hubungan. Itu saya hargai betul sebagai sangat demokratis beliau. Kita bukan memuji tetapi kenyataannya. Kita hargai itu,” ujarnya.
    Bahkan, JK juga memastikan bahwa Megawati tidak menggunakan kekuasaan yang ada padanya sebagai Presiden untuk mengerahkan aparat guna memenangkan Pilpres 2004.
    “Tidak memakai aparat, sama sekali tidak pakai aparat. Walaupun beliau bisa memakai aparat karena dia inkumben teapi dia tidak pakai aparat. Jadi, kita hormati beliau walaupun kalah tapi kalah dengan kesatria,” katanya.
    Berbeda dengan dirinya, JK menyebut bahwa mungkin SBY tidak melakukan apa yang dilakukannya yakni meminta izin langsung. Sehingga, hubungan keduanya seperti sedikit renggang.
    “Kalau Pak SBY karena tidak minta restu, minta izinlah akhirnya Ibu Mega sedikit mungkin merasa kurang etiklah,” ujarnya.
    Sebagaimana diketahui, Pilpres 2004 adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) pertama yang diselenggarakan secara langsung atau rakyat yang memilih.
    Saat itu, ada lima pasangan calon (paslon), yakni Wiranto-Salahuddin Wahid;
    Megawati Soekarnoputri
    -Hasyim Muzadi; Amien Rais-Siswono Yudo Husodo; SBY-JK; dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Pilpres langsung pertama itu berlangsung dua putaran. Hasilnya, pasangan SBY-JK mampu mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi.
    Dari hasil penghitungan suara, Megawati-Hasyim Muzani mendapatkan 44.990.704 suara atau 39,38 persen. Lalu, SBY-JK memeroleh 69.266.350 suara atau 60,62 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Minggu, Jakarta diprediksi berawan tebal seharian

    Minggu, Jakarta diprediksi berawan tebal seharian

    Awan tebal yang menyelimuti pemukiman dan gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (15/3/2024). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU.)

    Minggu, Jakarta diprediksi berawan tebal seharian
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 06:25 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca pada hari Minggu di sebagian besar wilayah Jakarta diprediksi akan berawal dari pagi hingga malam hari.

    Pada Minggu pagi seluruh wilayah Jakarta diprediksi akan berawan tebal dengan suhu rata-rata di pagi hari diperkirakan 27 hingga 29 derajat Celcius, sedangkan untuk kelembapan udara pada pagi hari rata-rata 75-82 persen.

    Memasuki siang hari hampir seluruh wilayah Jakarta masih akan berawan tebal, kecuali Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang akan hujan ringan. Untuk suhu rata-rata pada siang hari yaitu 28 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan untuk kelembapan udara pada siang hari rata-rata 66-79 persen.

    Selanjutnya pada sore hari sebagian besar wilayah Jakarta masih akan berawan tebal, kecuali Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang akan hujan ringan dengan suhu rata-rata yaitu 27 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udara pada sore hari rata-rata 79-80 persen.

    Kemudian untuk malam hari sebagian wilayah Jakarta akan berawan tebal, kecuali Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang turun hujan ringan, sementara untuk suhu rata-rata pada malam hari berkisar 26 hingga 28 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara pada malam hari berkisar 77-90 persen.

    Sementara itu, pada Senin (24/11) dini hari seluruh wilayah Jakarta akan berawan tebal dengan suhu rata-rata 24 – 28 derajat Celcius sedangkan kelembapan udara pada malam hari berkisar 80-96 persen.

    Sumber : Antara

  • Masyarakat Tetap Padati Jalan Sudirman-Thamrin meski CFD Ditiadakan untuk Masa Tenang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2024

    Masyarakat Tetap Padati Jalan Sudirman-Thamrin meski CFD Ditiadakan untuk Masa Tenang Megapolitan 24 November 2024

    Masyarakat Tetap Padati Jalan Sudirman-Thamrin meski CFD Ditiadakan untuk Masa Tenang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Meski Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau
    car free day
    (CFD) ditiadakan pada Minggu (24/11/2024), masyarakat tetap memadati Jalan
    Sudirman-Thamrin
    , Jakarta.
    Pantauan
    Kompas.com
    di sekitar Patung Jenderal Sudirman, terlihat banyak warga yang berlari, berjalan santai, atau bersepeda.
    Mereka menggunakan dua lajur jalan dan “memaksa” kendaraan melambat untuk menghindari potensi kecelakaan, mengingat tidak adanya pembatas antara pengendara dan pejalan kaki.
    Sejak pukul 07.45 WIB, kendaraan yang melintas didominasi oleh motor, mobil pribadi, dan Transjakarta. Tidak ada penutupan lalu lintas menuju Jalan Sudirman-Thamrin, sehingga pengendara dapat dengan leluasa memasuki area tersebut.
    Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta pun berkeliling untuk mengingatkan masyarakat agar tidak memenuhi ruas jalan.
    “Ayo bapak, ibu, jangan di jalan ya, hari ini HBKB ditiadakan, ada banyak motor melintas, hati-hati,” ucap petugas menggunakan pengeras suara di sekitar Patung Sudirman.
    Keputusan untuk meniadakan CFD tersebut diambil selama
    masa tenang
    Pilkada Jakarta, yang berlangsung dari 24 hingga 27 November 2024.
    Hal ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016, yang menyatakan HBKB dapat dibatalkan jika ada kegiatan khusus yang memerlukan pengaturan lalu lintas dan pengamanan.
    CFD di kawasan Sudirman-Thamrin biasanya berlangsung setiap minggu dari pukul 06.00-10.00 WIB.
    Namun, pada
    masa tenang Pilkada
    2024, semua aktivitas kampanye dan kegiatan massa dilarang untuk memastikan kelancaran proses pemilihan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masa Tenang Pilkada 2024 Dimulai, Kampanye dan Iklan Dilarang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2024

    Masa Tenang Pilkada 2024 Dimulai, Kampanye dan Iklan Dilarang Megapolitan 24 November 2024

    Masa Tenang Pilkada 2024 Dimulai, Kampanye dan Iklan Dilarang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Masa tenang
    Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 resmi dimulai serentak sejak Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024). Masa tenang menandai berakhirnya seluruh aktivitas kampanye jelang hari pencoblosan.
    Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024, sejumlah larangan diberlakukan selama
    masa tenang
    , termasuk penyiaran iklan di media massa cetak, elektronik, media sosial, dan daring.
    “Media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak pasangan calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa tenang,” sebagaimana tertulis dalam PKPU tersebut.
    Larangan selama masa tenang
    Beberapa aturan yang wajib dipatuhi selama
    masa tenang Pilkada
    2024 antara lain:
    1. Dilarang melakukan aktivitas kampanye oleh partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    2. Menonaktifkan akun media sosial resmi sebelum masa tenang dimulai.

    3. Menghentikan penayangan iklan kampanye di media massa, elektronik, dan daring.
    Pencopotan APK
    Ciri khas masa tenang biasanya ditandai dengan pencopotan alat peraga kampanye (APK), seperti baliho, bendera, dan spanduk, di berbagai lokasi yang sebelumnya digunakan untuk promosi pasangan calon.
    Pemungutan suara Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024). Hari tersebut telah ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim Ridwan Kamil-Suswono Bantah Stiker "Mau Dipimpin Siapa?" sebagai Kampanye Hitam
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2024

    Tim Ridwan Kamil-Suswono Bantah Stiker "Mau Dipimpin Siapa?" sebagai Kampanye Hitam Megapolitan 24 November 2024

    Tim Ridwan Kamil-Suswono Bantah Stiker “Mau Dipimpin Siapa?” sebagai Kampanye Hitam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil

    Suswono
    , membantah tuduhan bahwa stiker bertuliskan “Mau dipimpin siapa?” merupakan bentuk
    kampanye hitam
    .
    “Pemasangan stiker itu tidak ada pelanggaran kampanye dan bukan juga kampanye hitam,” ujar Rimhot Siagian, tim hukum paslon Ridwan Kamil-Suswono, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (23/11/2024).
    Rimhot memaparkan sembilan poin untuk menjelaskan bahwa stiker tersebut tidak termasuk kampanye hitam:
    Rimhot juga menyoroti tindakan persekusi yang dialami warga saat memasang stiker tersebut.
    “Menggeruduk, memukul, dan mengajak menangkap ini bentuk persekusi di luar koridor hukum,” tegasnya.
    Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk barbarisme politik yang melanggar nilai demokrasi dan Pancasila.
    “Tindakan pemburuan terhadap seseorang atau kelompok tanpa memikirkan keadilan adalah bentuk bar-bar politik dan merusak tatanan demokrasi,” ujarnya.
    Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan kegaduhan warga akibat stiker tersebut viral di media sosial. Salah satu akun yang mengunggah video tersebut adalah @gunromli di Instagram.
    Dalam video, terlihat seorang pria dengan jaket bertuliskan Ridwan Kamil-Suswono sedang menempelkan stiker di dinding rumah warga.
    Stiker tersebut terdiri dari dua bagian: biru untuk kubu Ridwan Kamil-Suswono (Rido) dan merah untuk kubu Pram-Rano. Pesan di bagian kubu Pram-Rano dituding mengandung provokasi, dengan tulisan seperti “Mau dipimpin siapa?”, “Gubernur pilihan Prabowo (Rido)”, dan “Gubernur pilihan Megawati (Pram-Rano)”.
    Stiker tersebut juga menampilkan foto Prabowo Subianto di kubu RIDO dan Megawati Soekarnoputri di kubu Pram-Rano, yang memicu perdebatan di masyarakat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        KPK Dikabarkan OTT Sejumlah Pejabat di Bengkulu, Gubernur Rohidin Mersyah Ikut Diperiksa
                        Regional

    10 KPK Dikabarkan OTT Sejumlah Pejabat di Bengkulu, Gubernur Rohidin Mersyah Ikut Diperiksa Regional

    KPK Dikabarkan OTT Sejumlah Pejabat di Bengkulu, Gubernur Rohidin Mersyah Ikut Diperiksa
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (
    OTT
    ) terhadap sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov)
    Bengkulu
    pada Sabtu (23/11/2024).
    Namun, identitas pejabat yang terjaring dan alasan penangkapan mereka masih belum diketahui secara pasti.
    Informasi mengenai penangkapan ini mulai beredar pada pukul 11.30 WIB melalui media sosial, yang menyebutkan bahwa sejumlah pejabat tersebut dibawa ke Mapolresta Bengkulu.


    Informasi yang didapatkan, tujuh kepala dinas (kadis) dari Pemprov Bengkulu telah diamankan oleh KPK dan sedang diperiksa di Mapolresta.
    Saat dikonfirmasi, Kapolresta Bengkulu, Kombespol Deddy Nata, membenarkan bahwa KPK sedang melakukan kegiatan di Mapolresta Bengkulu.
    “Betul, ada kegiatan KPK, cuma untuk kegiatannya apa, kita tunggu sebentar, mohon bersabar, sembari menunggu keterangan lebih lanjut,” ujarnya di hadapan wartawan, Sabtu (23/11/2024).
    Deddy menambahkan bahwa pihaknya tidak dapat menyebutkan siapa saja pejabat yang ditangkap dan kasus yang menyangkut mereka.
    “Untuk jumlah orangnya belum tahu. Saya juga tidak berwenang untuk memberikan statemen kegiatan dari rekan kita KPK,” ucapnya.
    Sementara itu, calon gubernur Bengkulu nomor urut 2, yang juga merupakan Gubernur Bengkulu saat ini, Rohidin Mersyah, tiba di Mapolresta untuk menjalani pemeriksaan sekitar pukul 23.00 WIB.
    “Ya benar, petahana Rohidin Mersyah ikut menjalani pemeriksaan KPK,” kata Deddy.
    Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait kegiatan OTT yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Melanggar Masa Tenang Pilkada Jakarta, Berikut Sanksi yang Menanti
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2024

    Jangan Melanggar Masa Tenang Pilkada Jakarta, Berikut Sanksi yang Menanti Megapolitan 24 November 2024

    Jangan Melanggar Masa Tenang Pilkada Jakarta, Berikut Sanksi yang Menanti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kampanye akbar yang digelar pasangan calon (paslon) Pilkada 2024 menandai berakhirnya masa kampanye, Sabtu (23/11/2024). Selanjutnya,
    masa tenang
    akan berlangsung mulai Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024).
    Paslon, tim kampanye, dan partai politik diwajibkan mematuhi aturan masa tenang yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
    Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi pidana maupun denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
    Menurut UU Pemilu, beberapa sanksi yang diberlakukan selama masa tenang antara lain:
    Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, aktivitas kampanye dilarang keras selama masa tenang. Larangan mencakup:
    KPU juga menetapkan kewajiban bagi paslon dan tim pemenangan selama masa tenang, termasuk:
    Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024), yang telah ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintah.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ingat, Masa Tenang Pilkada 2024 Dimulai Hari Ini dan Berlangsung Tiga Hari 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2024

    Ingat, Masa Tenang Pilkada 2024 Dimulai Hari Ini dan Berlangsung Tiga Hari Megapolitan 24 November 2024

    Ingat, Masa Tenang Pilkada 2024 Dimulai Hari Ini dan Berlangsung Tiga Hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Masa tenang
    Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dimulai hari ini, Minggu (24/11/2024), dan akan berlangsung hingga Selasa (26/11/2024), sehari sebelum pemungutan suara.
    Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024,
    masa tenang
    adalah periode di mana aktivitas kampanye dalam bentuk apa pun dilarang. Larangan ini berlaku untuk partai politik, pasangan calon, tim kampanye, relawan, serta media massa.
    “Masa tenang menandakan berakhirnya kampanye Pilkada Serentak 2024 yang telah berlangsung selama 60 hari di seluruh wilayah yang menyelenggarakan pilkada,” demikian dinyatakan dalam keterangan resmi.
    Larangan kampanye juga mencakup penyiaran iklan atau konten yang berkaitan dengan citra diri peserta pilkada melalui media cetak, elektronik, daring, media sosial, maupun lembaga penyiaran.
    Ciri khas masa tenang biasanya ditandai dengan pencopotan alat peraga kampanye (APK), seperti baliho, bendera, dan spanduk, di berbagai lokasi yang sebelumnya digunakan untuk promosi pasangan calon.
    Pemungutan suara akan dilaksanakan pada Rabu (27/11/2024). Presiden Prabowo Subianto menetapkan hari tersebut sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres).
    Pilkada Serentak 2024 digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.