Jenis Media: Metropolitan

  • Masa Tenang, Pram-Doel Sibuk Pastikan Warga Jakarta Dapat Hak Memilih
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2024

    Masa Tenang, Pram-Doel Sibuk Pastikan Warga Jakarta Dapat Hak Memilih Megapolitan 24 November 2024

    Masa Tenang, Pram-Doel Sibuk Pastikan Warga Jakarta Dapat Hak Memilih
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara paslon cagub dan cawagub DKI Jakarta
    Pramono Anung

    Rano Karno
    , Aris Setiawan mengungkapkan, aktivitas Pram dan Doel di masa tenang yaitu memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak memilih dengan bebas di hari pencoblosan pada Rabu (27/11/2024) mendatang.
    “Dan terkait dengan apa yang dilakukan Mas Pram, Bang Doel, dan tim di masa tenang, yang pertama dan paling utama adalah menjaga dan menjamin masyarakat Jakarta agar hak-haknya dalam memilih itu dapat memilih dengan baik dan bebas terjaga,” kata Aris dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2024).
    Poin ini yang terus diawasi Aris dan timnya, beriringan dengan harapan mereka agar KPU dan Bawaslu juga sama-sama berkomitmen memastikan tidak ada intervensi hingga hari H pencoblosan Pilkada 2024.
    Selain itu, Aris juga menyoroti aplikasi Sirekap atau penghitungan suara yang sempat menjadi hambatan pada pemilu sebelumnya.
    “Khususnya yang menjadi perhatian banyak pihak, nanti saat penghitungan aplikasi Sirekap, KPU itu, kami percaya akan melakukan tugasnya dengan baik,” ujar Aris.
    “Kami harap, kesalahan itu tidak terulang karena satu saja suara masyarakat Indonesia, itu satu suara yang menjamin konstitusi,” sambungnya.
    Masih terkait agenda di masa tenang, Ketua Tim Pemenangan Pram-Doel, Lies Hartono (Cak Lontong) menjelaskan, pihaknya menyediakan hotline pengaduan dugaan pelanggaran untuk warga.
    Masyarakat turut diajak menjadi pengawas Pilkada dan dibebaskan melaporkan dalam bentuk apa pun yang bisa menjadi bukti laporan dugaan tersebut
    “Layanan pengaduan dugaan pelanggaran Pilkada, jadi apa pun bisa jadi bukti ya. Tinggal menghubungi ke 082188890003 hotline tim pemenangan,” ujar Cak Lontong.
    Langkah ini menjadi upaya dalam mencegah money politik yang disebut rentan terjadi di masa tenang selama tiga hari ke depan ini.
    “Hal ini untuk menghindari money politik karena indikasinya atau kebiasaannya akan terjadi di masa-masa tenang ini,” terang Cak Lontong.
    “Karena hari-hari tenang ini yang kelihatannya tenang namun bisa sangat menghanyutkan, makanya kita harus tetap waspada, tetap kompak,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua RT di Jaksel banjir imbas hujan Minggu sore

    Dua RT di Jaksel banjir imbas hujan Minggu sore

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, sebanyak dua rukun tetangga (RT) di Jakarta Selatan banjir imbas hujan pada Minggu sore.

    Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu menyebutkan dua RT yang banjir berada di Kelurahan Cilandak Timur, dengan ketinggian air 55 sentimeter (cm).

    “Hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Minggu menyebabkan banjir. Kami mencatat hingga pukul pukul 17.00 WIB, terjadi di dua RT atau 0,006 persen dari 30.772 RT ,” kata dia.

    Isnawa mengungkapkan, selain hujan, penyebab banjir juga karena luapan Kali Krukut.

    BPBD DKI Jakarta, sambung dia, mengerahkan personel untuk memonitor kondisi banjir di setiap wilayah.

    Selain itu, juga mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan banjir.

    BPBD DKI juga bersama dengan para lurah dan camat setempat memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

    “Banjir ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” ujar Isnawa.

    Dia lalu mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi banjir.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu Jakarta Patroli ke Gang dan Kampung Cegah Politik Uang pada Masa Tenang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2024

    Bawaslu Jakarta Patroli ke Gang dan Kampung Cegah Politik Uang pada Masa Tenang Megapolitan 24 November 2024

    Bawaslu Jakarta Patroli ke Gang dan Kampung Cegah Politik Uang pada Masa Tenang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilihan Umum (
    Bawaslu
    ) Jakarta patroli mengawasi dan mencegah politik uang pada masa tenang Pilkada 2024.
    “Mulai malam ini kita menggelar patroli politik uang mulai masuk ke gang-gang, lorong-lorong dan semua perkampungan,” kata komisioner Bawaslu Jakarta Benny Sabdo saat ditemui di Kantornya, Minggu (24/11/2024).
    Bawaslu sendiri akan menggandeng Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ketika melakukan patroli politik uang.
    “Kalau misalkan ada yang melakukan ya praktik-praktik politik uang membagikan sembako, amplop, voucher dan seterusnya. Kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan,” ucap Benny.
    Menurut Benny, politik uang bisa berdampak buruk untuk demokrasi di Jakarta, sehingga ia meminta masyarakat harus bijak dalam menentukan pilihan.
    Pemberi dan penerima bisa dikenakan sanksi pidana, oleh sebab itu masyarakat harus menjauhi politik uang.
    “Kalau kita bicara politik uang ini kan sanksinya itu berat. Pertama, dia bisa dipenjara dihukum, Itu minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan. Lalu masih dikenakan denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        5 Fakta Gubernur Bengkulu Kena OTT KPK, Barang Bukti Uang Tunai dan Respons Simpatisan
                        Medan

    4 5 Fakta Gubernur Bengkulu Kena OTT KPK, Barang Bukti Uang Tunai dan Respons Simpatisan Medan

    5 Fakta Gubernur Bengkulu Kena OTT KPK, Barang Bukti Uang Tunai dan Respons Simpatisan
    Editor
    KOMPAS.com
    – Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menjadi sorotan. 
    Rohidin ditangkap bersama sejumlah pejabat pemerintahan pada Sabtu (23/11/2024) malam. 
    Berikut ini fakta yang diperoleh Kompas.com terkait
    OTT Gubernur Bengkulu
    tersebut:
    Selain Gubernur Rohidin Mersyah, tujuh orang pejabat lainnya juga ikut diperiksa. 
    Kapolresta Bengkulu, Kombespol Deddy Nata, membenarkan bahwa Rohidin, yang juga merupakan calon gubernur nomor urut 2 pada Pilkada Bengkulu, tengah menjalani pemeriksaan.
    “Ya benar, petahana Rohidin Mersyah ikut menjalani pemeriksaan KPK,” ujar Deddy.
    Namun, Kapolresta tidak mengetahui detail terkait kasus yang sedang diperiksa oleh KPK.
    Dalam operasi ini, KPK menemukan sejumlah uang tunai yang dicurigai berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Hingga saat ini, jumlah uang yang ditemukan masih dalam proses penghitungan oleh tim KPK.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi penangkapan ini dan menyatakan bahwa penyitaan uang menjadi salah satu bagian dari barang bukti.
    “Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu,” jelasnya.
    Setelah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Bengkulu pada Sabtu malam, Rohidin Mersyah bersama beberapa pejabat lain dijadwalkan diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Fatmawati Bengkulu pada Minggu siang. 
    Di Jakarta, KPK akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap detail kasus ini.
    Kabar pemeriksaan terhadap Rohidin menjelang masa tenang Pilkada memicu reaksi dari simpatisannya. Sejumlah massa mendatangi Mapolresta Bengkulu untuk meminta kejelasan terkait pemeriksaan tersebut.
    Karena tingginya jumlah massa di sekitar lokasi, Rohidin akhirnya dikawal keluar gedung dengan mengenakan rompi polisi lalu lintas (Polantas) dan diangkut menggunakan mobil Inafis.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan bahwa KPK akan segera merilis kasus ini secara resmi. Hal ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan kejelasan terkait uang yang disita serta dugaan tindak pidana yang terjadi.
    Seperti diberitakan sebelumnya, OTT dilakukan di tengah Pilkada, yang menambah dinamika politik di daerah tersebut. 
    Dengan barang bukti berupa uang tunai yang masih dihitung jumlahnya, KPK berkomitmen untuk membuka kasus ini secara terang benderang dalam waktu dekat.
    Masyarakat Bengkulu kini menantikan hasil pemeriksaan KPK untuk mengetahui apakah kasus ini akan berdampak pada stabilitas pemerintahan dan dinamika politik di provinsi tersebut.
     
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Timses Pramono-Doel Sebut Pinggiran Jakarta Jadi Wilayah Rawan Jelang Pencoblosan Pilkada 2024
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2024

    Timses Pramono-Doel Sebut Pinggiran Jakarta Jadi Wilayah Rawan Jelang Pencoblosan Pilkada 2024 Megapolitan 24 November 2024

    Timses Pramono-Doel Sebut Pinggiran Jakarta Jadi Wilayah Rawan Jelang Pencoblosan Pilkada 2024
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Tim Pemenangan Pramono-Doel, Aria Bima mengungkapkan, titik-titik yang berbatasan dengan penyangga Jakarta menjadi wilayah rawan yang dapat mengganggu hasil suara pada pemilihan nanti.
    “Untuk wilayah yang kita anggap rawan, kecenderungan seperti pemilu sebelumnya, yaitu wilayah-wilayah yang terkait dengan wilayah perbatasan Jakarta seperti wilayah Bekasi,” kata Aria dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2024).
    Menurutnya, variabel jumlah suara di wilayah perbatasan sangat mungkin untuk tidak sesuai dengan data sesungguhnya.
    “Karena tetangga sebelah bisa ikut nyoblos yang sebenarnya bukan warga daerah Jakarta saat ini,” ungkap Aria.
    Hal inilah yang menurut politikus PDI-Perjuangan itu, menjadi titik perhatian tim sukses Pramono-Doel melalui strategi penebalan penjagaan dalam jumlah saksi.
    “Terkait dengan jumlah kertas suara, kita akan hitung betul dan kartu suara yang ikut atau kartu yang sudah tercoblos dan yang tidak tercoblos atau tidak dimanfaatkan itu akan kita hitung betul,” terang Aria.
    “Informasinya ada kecenderungan seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi memang di wilayah perbatasan, saksi dalam dan saksi luar kita pertebal (untuk berjaga),” sambung Aria.
    Sementara Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur Jakarta
    Pramono Anung-Rano Karno
    , Lies Hartono atau Cak Lontong menegaskan pihaknya tidak akan membedakan seluruh wilayah.
    “Terlepas rawan atau enggak, kita kawal semaksimal dan sedetail mungkin,” tutur Cak Lontong.
    Cak Lontong melanjutkan, saksi banyak berasal dari partai pendukung (PDI Perjuangan, Hanura, Ummat), tim pemenangan, relawan, komunitas FBR, FORKABI, FKPIl, dan Warga Kota Relawan Mas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ombudsman Desak Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Dibuka Transparan

    Ombudsman Desak Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan Dibuka Transparan

    Bisnis.com, PADANG – Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat meminta pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar melakukan pengungkapan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan harus diungkap secara transparan. 

    Seperti diketahui, Kasat Reskrim Ulil Ryanto ditembak oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan Dadang Iskandar hingga mengakibatkan Ulil tewas. 

    Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengatakan kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan itu, di satu sisi turut memperburuk citra kepolisian.

    Diperparah lagi, kuat dugaan motif dari kasus itu soal “beking membeking” kasus kejahatan lingkungan yakni galian C ilegal di daerah Solok Selatan.

    “Kasus polisi tembak polisi bukanlah pertama kali terjadi di tanah air ini. Tapi kasus di Solok Selatan itu, karena dibalik penyebabnya soal kasus galian C ilegal. Kami di Ombudsman meminta pengungkapan kasus di Polres Solok Selatan perlu dilakukan secara transparan,” katanya, dalam keterangan resmi, Minggu (24/11/2024).

    Dia menyebutkan suatu hal yang sangat disayangkan, upaya penegakkan hukum justru harus berujung kematian di tangan rekannya sendiri. Seorang perwira yang tengah melaksanakan tugas untuk menindak tambang ilegal, malah tewas di tangan rekannya.

    “Maka, mengungkap motif pembunuhan juga tak kalah penting. Karena itu, selain penegakkan hukum terhadap pidana pembunuhan oleh AKP Dadang Iskandar dan penegakan pelanggaran etiknya,” ujar dia.

    Adel menegaskan pelaku yakni Dadang Iskandar harus ditindak secara tegas, selain memberi rasa keadilan, juga dapat mengirim pesan pada polisi lainnya bahwa tak ada ampun bagi pelaku semacam AKP Dadang Iskandar.

    Untuk itu, Ombudsman meminta agar motif pembunuhan harus diungkap secara komprehensif dan transparan. Karena bisanya kasus ilegal tambang tidak berdiri sendiri.

    “Tidak hanya soal sopir truk yang ditangkap, tapi berkaitan dengan pemilik truk, pengusaha tambang, peralatan dan logistik tambang itu sendiri,” jelasnya.

    Menurutnya, hal itu merupakan ‘gurita’ yang berhubung kait satu sama lain. Kejahatan tambang berjejaring sedemikian rupa. 

    Apalagi Sumbar secara umum, kata Adel, Solok Selatan dan daerah sekitarnya selama ini dikenal tidak hanya soal tambang galian C ilegal. Tapi juga soal tambang emas ilegal.

    September lalu, longsor tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menelan korban jiwa yang tidak sedikit.

    “Kasus itu belum selesai, tapi ini sudah terjadi lagi,” ungkapnya.

    Adel berpendapat kasus kematian Kasat Reskrim Ulil Ryanto harus menjadi pintu masuk untuk menegakkan hukum kejahatan lingkungan tambang ilegal di Sumbar.

    Kemudian, dia mengingatkan dari pihak kepolisian harus menjaga wibawanya dengan memberantas tambang ilegal, yang kini justru memakan korban seorang perwira polisi. 

  • H-3 Jelang Pencoblosan, KPK Tangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

    H-3 Jelang Pencoblosan, KPK Tangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut total delapan orang dari jajaran Pemprov Bengkulu yang telah diamankan usai operasi tangkap tangan (OTT), Sabtu (23/11/2024), termasuk Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. 

    Delapan orang tersebut kini telah dibawa dari Bengkulu ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024). 

    “Sampai dengan saat ini, sudah ada delaparn orang di jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang sudah diamankan oleh KPK,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Minggu (24/11/2024). 

    Selain delapan orag itu, tim KPK turut memboyong sejumlah bukti yang diperoleh saat menggelar OTT. Salah satunya adalah bukti uang. 

    “Dan juga turut diamankan uang, dokumen dan barang bukti elektronik,” terang Tessa. 

    Sebelumnya, KPK mengonfirmasi ada tujuh orang yang terjaring dalam OTT kemarin. Lembaga antirasuah menduga adanya tindak pidana korupsi berupa pemungutan dana untuk kepentingan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terkait dengan OTT tersebut. 

    Dikutip dari Antara, petugas KPK membawa Gubernur Bangkulu Rohidin Mersyah ke Jakarta untuk diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap tujuh orang di Bengkulu pada Sabtu (23/11) malam.

    Rohidin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu pukul 14.39 WIB dengan dikawal oleh personel KPK dan polisi. Gubernur tiba dengan mengenakan pakaian serba hitam dan mengenakan masker dan topi putih.

    Setibanya di lokasi, yang bersangkutan langsung masuk ke lobi gedung tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media yang telah menunggu di lobi Gedung Merah Putih KPK. Rohidin kemudian naik ke ruang pemeriksaan yang berlokasi di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.

    Pemilihan Gubernur Bengkulu Pilkada 2024 diikuti dua pasang calon, yakni pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu Helmi Hasan (mantan Wali Kota Bengkulu dua periode) yang berpasangan dengan Mian (Bupati Bengkulu Utara petahana).

    Kemudian, pasangan selanjutnya yakni pasangan calon gubernur Rohidin Mersyah yang merupakan Gubernur Bengkulu petahana, berpasangan dengan calon wakil gubernur Meriani.

    Menurut penjelasan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pungutan tersebut ditujukan kepada pegawai di Pemprov Bengkulu. Namun, dia masih enggan memerinci siapa pihak yang memberlakukan pungutan tersebut. 

    “Pungutan ke pegawai untuk pendanaan Pilkada sepertinya. Lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan,” ujarnya kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, Minggu (24/11/2024). 

  • Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 November 2024

    Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan Megapolitan 24 November 2024

    Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta akan melakukan patroli terkait alat peraga kampanye (
    APK
    ) Pilkada 2024.
    “Nah ini yang kita pastikan juga, bahwa hari ini kita juga memastikan patroli terkait penertiban alat peraga kampanye (APK),” kata komisioner
    Bawaslu DKI
    Jakarta Sakhroji di Jakarta, Minggu (24/11/2024).
    Jika ditemukan masih ada APK terpasang maka pihaknya segera berkoordinasi dengan Satpol PP.
    “Sehingga memang 24, 25, 26 November 2024 semua APK sudah diterbitkan, termasuk di posko-posko milik pasangan calon Itu juga harus diterbitkan,” ucap Sakhroji.
    Mengenai jumlah APK yang ditertibkan, ia mengaku belum menerima laporannya. 
    “Belum. Kami (patroli) sampai jam 03.00 WIB. Tapi nanti akan kami
    update
    kira-kira berapa banyak APK yang sudah ditertibkan,” katanya.
    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi turun ke jalan untuk ikut mencopot APK di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
    Hal ini sebagai pertanda berakhirnya aktivitas kampanye sekaligus masuknya masa tenang selama tiga hari, yakni sejak Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024).
    Teguh memastikan, pencopotan alat peraga kampanye secara serentak ini diberlakukan  di seluruh wilayah Jakarta.
    “Begitu juga di kawasan lainnya, juga telah diinstruksikan kepada petugas kelurahan dan kecamatan untuk membersihkan seluruh atribut kampanye di Jakarta,” kata Teguh dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024) dinihari.
    Masa tenang di Jakarta resmi dilangsungkan setelah pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan dan Doa Bersama dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Sabtu (23/11/2024) malam.
    Di sana, Teguh juga menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN) tetap netral dan menjaga kondusifitas di masa tenang jelang hari pencoblosan Pilkada.
    “(Kepada) jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta, serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, untuk terus menjaga netralitas selama rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024,” ungkap Teguh.
    Tak hanya itu, Teguh menyebutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama
    stakeholder
    dalam kelancaran pelaksanaan di tanggal 27 November 2024.
    “Kami jajaran Pemprov DKI Jakarta, Forkopimda, dan penyelenggara pemilu (juga) akan terus meningkatkan sinergi, terutama dalam pendistribusian logistik, pemungutan suara, dan penghitungan suara,” ujar Teguh.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Tangkap Gubernur Bengkulu saat OTT, Langsung Dibawa ke Jakarta

    KPK Tangkap Gubernur Bengkulu saat OTT, Langsung Dibawa ke Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Gubernur Bangkulu Rohidin Mersyah (RM) ke Jakarta untuk diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap tujuh orang di Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024) malam.

    Dikutip dari Antara, Rohidin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu pukul 14.39 WIB dengan dikawal oleh personel KPK dan polisi. Gubernur tiba dengan mengenakan pakaian serba hitam dan mengenakan masker dan topi putih.

    Setibanya di lokasi, yang bersangkutan langsung masuk ke lobi gedung tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media yang telah menunggu di lobi Gedung Merah Putih KPK. Rohidin kemudian naik ke ruang pemeriksaan yang berlokasi di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.

    Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan soal tim penyidik KPK yang menangkap tujuh orang dalam OTT di Bengkulu.

    “Saya baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada giat penindakan di Bengkulu. Ada tujuh orang diamankan,” ujar Alex saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (24/11/2024). 

    Alex mengatakan OTT tersebut dilakukan terkait dugaan pungutan terhadap pegawai.

    “Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,” kata Alex.

    Dia mengatakan uraian lengkap perkara tersebut beserta siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya akan disampaikan dalam konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung sore ini.

    “Lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan,” ujar Alex.

    Pada kesempatan terpisah, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata membenarkan soal adanya kegiatan KPK di Bengkulu. Dia mengatakan ada pemeriksaan yang dilakukan KPK di Mapolresta Bengkulu.

    “Iya betul KPK, cuma untuk kegiatannya kita tunggu sebentar. Untuk jumlahnya saya belum tahu, kita tunggu saja dulu. Karena yang melakukan kegiatan bukan Polresta Bengkulu dan saya tidak tahu apa-apa kegiatannya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut,” ujar dia.

    Menurutnya, Polresta Bengkulu hanya melakukan pengamanan kegiatan, sedangkan untuk isi kegiatan yang dilakukan oleh KPK tersebut pihaknya tidak mengetahui. Salah satu pihak yang diperiksa oleh KPK Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

  • KPK Dibantu Polda dan Polres Saat OTT 7 Orang Pemprov Bengkulu

    KPK Dibantu Polda dan Polres Saat OTT 7 Orang Pemprov Bengkulu

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantu oleh jajaran kepolisian di Bengkulu saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tujuh orang, Sabtu (23/11/2024). 

    KPK dibantu oleh Kepolisian Daerah (Polda) serta Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu saat melakukan operasi senyap tersebut. Pihak kepolisian disebut telah membantu pengamanan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK. 

    “KPK mengapresiasi Jajaran Polri Baik Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar, S.Ik, M.Si khususnya Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata, S.Ik. beserta jajaran, atas dukungannya dalam membantu proses pengamanan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Provinsi Bengkulu,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Minggu (24/11/2024). 

    Adapun, lembaga antirasuah menduga adanya tindak pidana korupsi berupa pemungutan dana untuk kepentingan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terkait dengan OTT tersebut. 

    Dugaan itu merupakan informasi yang berkembang sejalan dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK di Bengkulu, Sabtu (23/11/2024). 

    Menurut penjelasan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pungutan tersebut ditujukan kepada pegawai di Pemprov Bengkulu. Namun, dia masih enggan memerinci siapa pihak yang memberlakukan pungutan tersebut. 

    “Pungutan ke pegawai untuk pendanaan Pilkada sepertinya. Lebih jelasnya nanti sore baru akan dipaparkan,” ujarnya kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, Minggu (24/11/2024). 

    Berdasarkan informasi dari Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, tim telah mengamankan sebanyak tujuh orang di lingkungan Pemprov Bengkulu, Sabtu (23/11/2024). 

    Sejalan dengan operasi senyap itu, ada sejumlah uang yang turut diamankan. Namun, nilainya masih dihitung. Pihak KPK akan segera menyampaikan keterangan pers mengenai kegiatan penindakan tersebut. 

    “Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore/malam nanti,” pungkas Tessa.