Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Jaksel tanamkan pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar SMK

    Jaksel tanamkan pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar SMK

    Jakarta (ANTARA) – Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan menanamkan pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar melalui “Festival Pelajar Berintegritas” yang berlangsung di SMK 8 Jakarta.

    “Festival ini kita lakukan sebagai wadah bagi pelajar untuk menunjukkan ide dan kreativitas dalam mempromosikan integritas dan pencegahan korupsi,” kata Inspektur Pembantu Wilayah Kota (Irbanko) Jakarta Selatan, Nirwan Nawawi di Jakarta, Selasa.

    Nirwan mengatakan, “Festival Pelajar Berintegritas” ini digelar untuk membangun pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan.

    Dalam festival pelajar ini, inspektorat yang bekerjasama dengan Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Selatan ini mengemas promosi anti korupsi dengan berbagai lomba, seperti lomba keterampilan, lomba poster dan lomba kreator konten yang diikuti pelajar SD hingga SMA sederajat.

    “Festival ini sudah kita lakukan di delapan kecamatan. Sampai akhir bulan November 2024 ini akan ada dua kecamatan lagi yang kita adakan festival serupa,” katanya.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kasudin Pendidikan Jakarta Selatan II, Ade Riswanto mengucapkan terima kasih kepada Inspektorat Pembantu Wilayah Kota (Itbanko) Jakarta Selatan yang sudah berkolaborasi dengan Sudin Pendidikan Jakarta Selatan II.

    Dia bersyukur adanya wadah bagi pelajar untuk menunjukkan bakatnya dan juga sekaligus membimbing pelajar agar menjadi pemimpin bangsa yang berintegritas dan memiliki budaya anti korupsi.

    “Kami bersyukur dengan adanya kegiatan ini, maka semakin banyak orang-orang anti korupsi di masa yang akan datang yang tentunya dapat membangun bangsa dengan baik,” kata Ade.

    Kegiatan tersebut diikuti 50 pelajar dari tingkat SD hingga SMA sederajat di wilayah Kecamatan Pasar Minggu.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • 1.665 pemilih masuk ke Jakarta Utara

    1.665 pemilih masuk ke Jakarta Utara

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara mencatat sebanyak 1.665 pemilih masuk dan berhak mengikuti pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta di wilayah tersebut usai tahapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) ditutup pada Rabu (20/11).

    “Total ada 1.665 pemilih masuk yang tercatat selama masa Daftar Pemilih Tambahan dibuka hingga batas akhir pendaftaran,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, jumlah 1.665 pemilih itu terdiri dari 864 pria dan 801 orang perempuan.

    Data pemilih pindah masuk itu tersebar di 691 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 31 kelurahan dan enam kecamatan di Jakarta Utara.

    Sementara untuk data pemilih yang keluar dari Jakarta Utara tercatat sebanyak 1.901 orang yang terdiri dari 1.050 pria dan 851 perempuan.

    Pemilih itu berasal dari 1.001 TPS yang tersebar daru 31 kelurahan dan enam kecamatan di Jakarta Utara.

    Anggota KPU Jakarta Ibnu Affan menambahkan, pihaknya sudah menyosialisasikan adanya potensi penambahan DPT saat pendaftaran DPTb yang dibuka hingga 20 November 2024.

    “Kami sudah sampaikan kepada petugas TPS ada penambahan dan ada pengurangan jumlah DPT sesuai dengan pemutakhiran yang dilakukan KPU,” kata dia.

    KPU Jakarta Utara telah menetapkan DPT sebanyak 1.345.815 pemilih. Jumlah pemilih itu terdiri dari 666.181 pemilih pria dan 679.634 pemilih perempuan.

    Jumlah pemilih itu akan mencoblos di 2.386 TPS yang tersebar di enam kecamatan, 31 kelurahan di Kota Jakarta Utara.

    KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta digelar pada 27 November.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok, AKP Dadang Diberhentikan Tidak Hormat

    Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok, AKP Dadang Diberhentikan Tidak Hormat

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan untuk memberhentikan AKP Dadang Iskandar secara tidak terhormat akibat melakukan penembakan terhadap AKP Ryanto Ulil di Solok Selatan hingga meninggal dunia.

    Sidang itu digelar pada pukul 09.00 WIB pagi ini dan hasilnya langsung dibacakan malam ini oleh Mabes Polri. 

    Setelah memeriksa 13 orang saksi, Sidang KKEP Polri menyatakan AKP Dadang melakukan perbuatan tercela selaku terduga pelanggar.

    “Sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho pada konferensi pers, Selasa (26/11/2024). 

    Sandi menjelaskan bahwa Dadang disangkakan melanggar pasal berlapis, di antaranya pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No.1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

    Selain itu, Dadang turut disangkakan melanggar sejumlah pasal di Peraturan Polri (Perpol) No.7/2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi. Pasal-pasal yang diduga dilanggar adalah pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 5 ayat 1, pasal 8, pasal 10 ayat 1 serta pasal 13 huruf m.

    “Atas putusan tersebut yang bersangkutan tidak mengajukan banding,” terang Sandi.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Polda Sumatera Barat (Sumbar) mengungkapkan motif polisi tembak polisi yang dilakukan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar kepada AKP Ryanto Ulil di Solok Selatan. 

    Direktur Reskrimum Polda Sumbar Kombes Andry Kurniawan mengatakan motif Dadang melakukan penembakan itu lantaran rasa tidak senang kepada almarhum AKP Ryanto Ulil.  

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka terkait motif yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang,” ujar Andry di Instagram @Humaspoldasumbar, dikutip Minggu (24/11/2024). 

    Dia menambahkan rasa tidak senang itu dipicu oleh tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh korban selaku Kasatreskrim Polres Solok Selatan terhadap rekanan Dadang. 

    “Di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga yang bersangkutan mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respon. Selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan [terhadap AKP Ryanto Ulil],” tambahnya. 

    Adapun saat ini kasus polisi tembak polisi itu juga tengah diusut secara pidana.

  • Jelang Pilkada Jakarta, Kapolda Metro Jaya: Belum ada gangguan

    Jelang Pilkada Jakarta, Kapolda Metro Jaya: Belum ada gangguan

    Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto menyebutkan sampai saat ini belum ada laporan gangguan terkait kesiapan pemungutan Pilkada DKI Jakarta yang bakal diselenggarakan pada Rabu (27/11).

    “Kita memastikan sampai saat ini di seluruh wilayah jajaran hukum Polda Metro Jaya belum ada laporan-laporan yang khususnya mengganggu tentang Pilkada, secara umum Alhamdulillah masih kondusif dan ini terus kita pertahanankan,” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Karyoto juga menjelaskan semua personel Kepolisian yang telah ditugaskan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah mulai bertugas.

    “Karena memang untuk malam ini juga dia yang menjaga logistik pemilu besok pendistribusiannya, tergantung tipe-tipe dari TPS yang kita hadapi,” katanya.

    Kapolda Metro Jaya bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada Selasa meninjau sejumlah TPS di Jakarta untuk memastikan kesiapan hari pencoblosan atau pemungutan suara pada Rabu.

    “Tujuannya hari ini adalah memastikan kesiapan Pilkada besok. Insya Allah kami siap. Mohon dukungan dari media dan seluruh elemen masyarakat,” kata Teguh.

    Teguh mengungkapkan pihaknya sudah memetakan TPS yang rawan banjir dan menyiapkan strategi mitigasi.

    “Kalau besok hujan dan banjir, kita akan pindahkan TPS ke lokasi alternatif, seperti halaman sekolah, ruko atau RPTRA. Kami juga berusaha meminimalisir TPS di lokasi rawan banjir,” ujarnya.

    Dalam peninjauan tersebut selain diikuti oleh Kapolda Metro Jaya dan Pj Gubernur DKI Jakarta, juga didampingi oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Ketua KPU DKI Wahyu Dinata, Ketua Bawaslu DKI Munandar Nugraha dan Sekda DKI Marullah Matali.

    Peninjauan dimulai dari TPS 23 depan Asrama Brimob KS Tubun, Jakarta Barat, yang berlangsung selama 20 menit sebelum rombongan melanjutkan kunjungan ke TPS Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU petakan 126 lokasi rawan banjir di Jakarta Utara

    KPU petakan 126 lokasi rawan banjir di Jakarta Utara

    Jakarta (ANTARA) –

    Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara memetakan 126 lokasi rawan banjir di wilayah tersebut jika hujan deras terjadi saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Jakarta pada Rabu, 27 November 2024.

    “Sebanyak 126 titik tersebut tersebar mulai dari potensi banjir rob hingga banji akibat curah hujan tinggi di Penjaringan, Kali Baru, Pegangsaan Dua, Sunter Jaya dan lainnya,” kata Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara, Ibnu Affan di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan dari ratusan lokasi tersebut ada empat lokasi yang agak besar, yakni di kawasan Penjaringan yang terdampak banjir rob.

    “Alhamdulillah besok sudah melewati batas waktu potensi banjir rob dan sejumlah TPS sudah direlokasi dari titik rawan tersebut,” kata dia.

    Ia mengungkapkan bahwa saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada 14 Februari 2024 terjadi 19 Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di Jakarta Utara akibat logistik yang terendam banjir.

    Dari 19 PSL itu ada di Sunter Jaya 12 TPS lalu di Kelapa Gading dan kawasan Pademangan. “Ini semua sudah kami antisipasi dengan melakukan pemindahan ke lokasi yang lebih aman,” kata dia.

    Ia mengatakan, dalam sejumlah bimbingan teknis pihaknya sudah melakukan mitigasi serta memberikan instruksi kepada petugas TPS untuk melakukan pengamanan logistik pemilu.

    Dia berharap agar kondisi cuaca tetap baik dan kegiatan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

    “Tadi kami lakukan pengecekan di Tanjung Priok, terjadi hujan tapi tidak ada genangan,” kata dia.

    Pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 berlangsung pada 27 November 2024. KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPBD-KPU Jakbar bakal jemput pemilih yang rumahnya terendam banjir

    BPBD-KPU Jakbar bakal jemput pemilih yang rumahnya terendam banjir

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta bersama Komisi Pemilihan Umum Jakarta Barat bakal menjemput pemilih yang rumahnya terendam banjir pada Pilkada 27 November 2024.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat, Endang Istianti menyebutkan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BPBD DKI Jakarta untuk mengirimkan perahu karet di jalur-jalur menuju TPS yang diperkirakan terendam banjir sehingga warga bisa sampai ke TPS tanpa basah.

    “Kalau jalur (kebanjiran) itu di luar kendali kita. Termasuk juga rumah pemilih kalau kebanjiran itu di luar kendali kita,” kata Endang saat ditemui di Jakarta pada Selasa.

    Yang jelas, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyiapkan perahu karet kalau sekiranya ada pemilih yang perlu dijemput pakai perahu karet.

    Pada Pemilu 2024, BPBD bersama KPU Jakarta Barat (Jakbar) juga menjemput beberapa pemilih di permukiman yang kebanjiran untuk menuju TPS.

    “Misalnya pada pemilu lalu, kita menjemput juga beberapa pemilih di permukiman yang lokasi pemukimannya itu kebanjiran dan cukup dalam, mereka dijemput dengan perahu karet dan diantar hingga ke TPS,” katanya.

    Endang mengatakan bahwa perahu-perahu BPBD memang tidak disiagakan di perumahan atau jalur menuju TPS yang kebanjiran. Namun di posko BPBD yang ada sejumlah kelurahan.

    “Perahu karet fokusnya di kecamatan masing-masing. Nanti sekiranya butuh digerakkan, mereka akan gerak,” kata Endang.

    Pihaknya juga telah menyiapkan TPS cadangan untuk mengantisipasi banjir atau genangan saat Pilkada 27 November 2024.

    “Apabila curah hujan semakin meningkat, kita akan melakukan penggeseran lokasi TPS ke tempat kering. Dan teman-teman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah menyiapkan rencana memindah kemana,” kata Endang.

    Terdapat 1.909.774 pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kota. Adapun jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Jakbar adalah sebanyak 3.452.

    Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta menyiagakan 17 perahu dengan rincian 10 perahu plastik atau Polyethylene (PE) dan tujuh perahu karet untuk mengantisipasi banjir pada jalur menujuTPS.

    BPBD DKI sudah koordinasi dengan Ketua KPU Jakbar bahwa sekarang TPS rawan banjir sudah berkurang.

    “Tapi jalur menuju TPS yang perlu diantisipasi (dari banjir),” katanya Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) BPBD DKI Jakarta, Koordinator Wilayah Jakarta Barat, Vitus Dwi Indarto saat dihubungi di Jakarta pada Kamis (21/11).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU sarankan DPTb ke TPS dua jam sebelum pemungutan suara selesai

    KPU sarankan DPTb ke TPS dua jam sebelum pemungutan suara selesai

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat menyarankan masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pilkada Jakarta 2024 sudah berada di TPS dua jam sebelum pemungutan suara selesai.

    “Mereka yang DPTb atau tambahan ini disarankan datang di jam 11.00 WIB sampai 13.00 WIB atau dua jam sebelum TPS ditutup,” kata Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat, Fitriani saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Fitri menyebutkan, jika ada masyarakat masuk dalam DPTb datang di bawah pukul 11.00 WIB, pemilih tetap bisa menggunakan hak suaranya di TPS pada 27 November 2024.

    “Namun kalau dia datang juga jam 09.00 atau 10.00 WIB, itu tetap harus dilayani. Karena bisa saja DPTb itu ada kepentingan lain, mau berobat atau sebagainya,” ujar Fitri.

    Selain itu, KPU Jakarta Pusat juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengawas TPS (PTPS), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan saksi untuk terus memantau pemungutan suara agar pemilih yang dalam keadaan mendesak menjadi pemilih prioritas.

    Ketua KPU Jakarta Pusat Efniadiansyah menyebutkan, pihaknya bersama petugas TPS juga terus memantau dan berkoordinasi dengan KPU di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) agar tidak ada pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari sekali.

    “Soal pemilih yg sudah terdaftar di DPT tempat asal, kemudian di waktu selesai DPT dia pindah ke Jakarta Pusat. Itu betul-betul harus kita pastikan dia tidak memilih dua kali,” katanya.

    Karena itu, masih memungkinkan pemilih itu memilih di tempat terdaftar di DPT. “Juga memungkinkan untuk memilih sesuai dengan KTP terbarunya,” katanya.

    Efni berharap pelaksanaan Pilkada di Jakarta 2024 di Jakarta Pusat (Jakpus) dapat berjalan aman, damai, dan lancar tanpa ada kesalahan yang fatal.

    Jumlah DPTb per 20 November 2024 berdasarkan data KPU Jakarta Pusat masuk sebanyak 1.422 pemilih dengan rincian laki-laki 1.023, perempuan 399 di 336 TPS.

    Sedangkan yang keluar sebanyak 1.574 pemilih dengan rincian laki-laki 1.038, perempuan 536, yang terdapat pada 627 TPS. “Dan yang membatalkan sebanyak 143 pemilih, laki-laki 113, perempuan 30 yang terdapat pada 60 TPS,” katanya.

    KPU Kota Jakarta Pusat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542. Rinciannya, 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki.

    Pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 berlangsung pada 27 November 2024. KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Basarnas identifikasi potensi bencana dan kontijensi di Jakarta

    Basarnas identifikasi potensi bencana dan kontijensi di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) –

    Badan Pertolongan dan Pencarian (Basarnas) mengidentifikasi potensi ancaman dan langkah kontijensi dalam menghadapi bencana di Jakarta.

    “Kami identifikasi ancaman apa saja yang berpotensi terjadi mulai dari yang pasti banjir rob hingga ancaman megathrust,” kata Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Basarnas Laksamana Muda Eko Ribut Suyatno.

    Hal itu disampaikannya usai membuka Rapat Koordinasi dan Kontijensi Bencana di Jakarta, Selasa. Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Kontijensi tersebut melibatkan pemangku kepentingan di bidang kebencanaan.

    Melalui rapat koordinasi ini, pihaknya melibatkan seluruh pemangku kebijakan untuk menyusun rencana kontijensi apabila terjadi situasi kedaruratan di Jakarta.

    Ada potensi gempa bumi serta dampak gempa bumi seperti gedung runtuh. ‘Di sini kami susun langkah-langkah yang harus dilakukan saat bencana terjadi,” kata dia.

    Ia mengatakan, saat situasi kedaruratan fase pertama yang dilakukan adalah peran Basarnas dalam melakukan pencarian dan pertolongan bersama TNI dan Polri.

    Lalu di fase kedua baru peran dari pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melakukan rehab dan rekonstruksi. Kemudian PMI memberikan bantuan kepada masyarakat yang butuh bantuan soal kesehatan, darah atau lainnya.

    “Ini harapan kita yang diharapkan hasilkan suatu naskah terencana yang sewaktu-waktu diperlukan bisa aplikatif,” kata dia.

    Kepala Basarnas DKI Jakarta, Desiana Kartika Bahari menambahkan, pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap kerawanan gedung tinggi di Jakarta melalui simulasi gempa sehingga ada kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

    “Dalam menyusun rencana kontijensi kami harus melakukan pemetaan terhadap gedung tinggi yang ada. Kami akan kumpulkan itu,” kata Kepala Basarnas Jakarta, Desiana Kartika Bahari di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, gedung tinggi di Jakarta akan dilakukan pendataan untuk mengetahui gedung yang telah memiliki sertifikasi dan mana yang belum. “Nanti didapatkan data mana yang telah memiliki sertifikasi dan mana yang belum,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Alasan Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Tom Lembong

    Alasan Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun menilai Kejaksaan Agung alias Kejagung telah berhasil membuktikan minimal dua alat bukti untuk menetapkan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka.

    Hal tersebut disampaikan Tumpanuli pada salah satu pertimbangan menolak permohonan gugatan praperadilan Tom Lembong, Selasa (26/11/2024).

    “Hakim praperadilan berpendapat surat perintah penetapan tersangka sudah memenuhi bukti permulaan, bahkan didukung dua alat bukti yang sah. Oleh karenanya adalah sah dan sudah berdasarkan hukum segala keputusan atas penetapan tersangka,” ujarnya.

    Dia menambahkan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 29 saksi, tiga ahli hingga sejumlah bukti dokumen termasuk elektronik sebelum menetapkan Tom menjadi tersangka.

    Hanya saja, kata Tumpanuli, pihaknya tidak berwenang dalam membuktikan kebenaran dari dua alat bukti tersebut secara materil.

    “Termohon telah berhasil mengumpulkan dua alat bukti. namun sampai sejauh mana kebenaran materil bukan wewenang Lembaga praper,” tambahnya.

    Dia juga menyatakan, pertimbangan lain soal keterangan ahli terkait kondisi stok gula di Indonesia pada periode penyidikan ini juga bukan kewenangan hakim praperadilan.

    “Keterangan ahli soal kondisi stok gula tidak dipertimbangkan karena itu sudah masuk pokok perkara,” pungkasnya.

    Sebelumnya, PN Jaksel telah menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Dengan putusan hakim tersebut, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka telah sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana alias KUHAP.

  • 9 Polri Pecat AKP Dadang Iskandar yang Tembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Nasional

    9 Polri Pecat AKP Dadang Iskandar yang Tembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Nasional

    Polri Pecat AKP Dadang Iskandar yang Tembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memecat atau melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kabag Ops
    Polres Solok Selatan
    AKP
    Dadang Iskandar
    .
    Keputusan itu berdasarkan hasil sidang etik yang digelar Divisi Prosesi dan Pengamanan (Propam) Polri di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
    “Saksi administraif berupa pemberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Lobi TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam.
    Adapun pemecatan ini buntut dari kasus penembakan yang dilakukannya terhadap Kepala Satuan Reskrim (Kasat Reskrim) Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Ulil Ryanto Anshari.
    Selain itu, Polri juga memberikan sanksi etika kepada Dadang dengan menyatakan perbuatannya sebagai perbuatan tercela.
    Sandi menyatakan, Dadang telah melanggar kode etik dan profesi Polri.
    Atas hukuman tersebut, Dadang tidak mengajukan banding.
    “(Dadang) Tidak menyatakan banding,” kata Sandi.
    Diberitakan sebelumnya, AKP Dadang Iskandar menembak Kompol Anumerta Ulil Riyanto Anshari di Mapolres Solok Selatan, Jumat (22/11/2024) lalu.
    Polda Sumatera Barat masih memeriksa kasus penembakan ini. Dugaan sementara, AKP Dadang menembak AKP Ulil karena ketidaksukaan.
    Ulil Ryanto sebelumnya menangkap seseorang terkait kasus tambang pasir dan batu ilegal di Kabupaten Solok Selatan
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.