Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Rekapitulasi di Jaktim, pasangan Pram-Doel unggul di tiga kecamatan

    Rekapitulasi di Jaktim, pasangan Pram-Doel unggul di tiga kecamatan

    Dalam rekapitulasi itu, baru tiga kecamatan yang telah dibacakan hasil rekapitulasi suaranya dari 10 kecamatan yang ada di Jakarta Timur, yakni Kecamatan Pulogadung, Matraman dan Cakung

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta di Kota Jakarta Timur, pada Senin malam.

    Dalam rekapitulasi itu, baru tiga kecamatan yang telah dibacakan hasil rekapitulasi suaranya dari 10 kecamatan yang ada di Jakarta Timur, yakni Kecamatan Pulogadung, Matraman dan Cakung.

    Dari tiga kecamatan itu, suara pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno memiliki suara tertinggi dibandingkan pasangan calon lainnya, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    Di Kecamatan Matraman pasangan nomor urut 1, RIDO meraih 28.146 suara, pasangan nomor 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 7.752 suara dan pasangan nomor urut 3, Pram-Doel sebanyak 38.846, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 139.667, sementara pengguna hak pilih mencapai 82.354 pemilih, dengan suara sah sebanyak 74.744 suara dan suara tidak sah sebanyak 7.808 suara.

    Kecamatan Pulogadung

    Jumlah DPT: 226.541

    Pengguna Hak Pilih : 134.580

    Paslon RIDO: 44.615 suara

    Paslon Dharma-Kun: 13.791 suara

    Paslon Pram-Doel: 65.205 suara

    Suara sah: 123.611

    Suara Tidak sah: 11.292

    Sementara di Kecamatan Cakung

    Jumlah DPT: 421.878 pemilih

    Pengguna Hak Pilih: 246.779

    Paslon RIDO: 96.282 suara

    Paslon Dharma-Kun: 22.039 suara

    Paslon Pram-Doel: 111.213 suara

    Suara sah: 229.534

    Suara tidak sah: 17.245

    “Alhamdulillah tadi sepakati, tiiga kecamatan sudah kita bacakan dan tanpa ada kendala sedikitpun. Jadi, tadi rekapitulasi di kecamatan Matraman, Pulogadung, dan Cakung,” kara Ketua KPU Jakarta Timur Tedi Kurnia usai rekapitulasi suara di kawasan Cawang.

    Sementara untuk Selasa esok pihaknya akan memulai rekapitulasi pada pukul 10.00 WIB.

    “Untuk besok kita mulai tadi sudah kesepakatan antara para saksi serta Bawaslu, dimulai pukul 10.00 WIB,” kata Tedi.

    Menurut dia, ada tujuh kecamatan yang akan dibacakan pada Selasa (3/12), yakni Duren Sawit, Kramat Jati, Cipayung, Jatinegara, Ciracas, Pasar Rebo, dan Makasar.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU DKI minta rapat pleno rekapitulasi di Jaktim dilakukan transparan

    KPU DKI minta rapat pleno rekapitulasi di Jaktim dilakukan transparan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta agar rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil suara Pilkada Jakarta di tingkat Kota Jakarta Timur dilakukan secara transparan.

    “Rapat pleno ini salah satu tahapan ya, di mana kita memastikan suara rakyat tidak berubah, memastikan prosesnya dilakukan secara transparan baik dari bawah tingkat TPS di tingkat kecamatan sampai tingkat kota dan nanti di akhiri tingkat provinsi,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata saat membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara pada Pilkada DKI Jakarta tingkat Kota Jaktim, di Cawang, Senin malam.

    Wahyu juga meminta agar proses rekapitulasi tingkat kota ini dikawal serta se-akuntabel mungkin sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggara pilkada kepada masyarakat Jakarta.

    “Saya yakin para pasangan calon apapun hasilnya akan menerima dengan lembut karena prinsipnya DKI Jakarta butuh kondusivitas DKI Jakarta perlu kedamaian. Mudah-mudahan apapun hasil yang kita tetapkan baik hari ini maupun nanti di rekapitulasi provinsi bisa diterima semua pihak,” kata dia.

    KPU Provinsi DKI Jakarta pun mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan kerja sama dengan semua pihak, sehingga pelaksanaan Pilkada Jakarta berjalan dengan aman dan damai.

    Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Jakarta Timur, dan khususnya para pendukung kontestan yang berkompetisi di Pilkada Jakarta yang selalu menjaga keamanan dan ketertiban.

    “Selaku penanggung jawab keamanan Jakarta Timur kami tidak bisa menyampaikan bahwa selain ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, para stakeholder yang sudah berupaya keras bekerja secara bersama-sama dan mau bersama-sama bekerja sama untuk menyukseskan pesta demokrasi di Jakarta Timur,” ucapnya.

    Hingga saat ini, kata Nicolas, tidak ada kendala dalam pelaksanaan mulai dari pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara tingkat PPK dan pada saat malam hari ini kita mulai dengan tingkat kota.

    “Harapan kami sebagai penanggung jawab keamanan proses ini selalu berjalan ‘on the track’. Jangan ada dusta diantara kita, jangan ada kepentingan dari pihak-pihak lain selain kepentingan bersama,” tutyr8.

    Oleh karena itu, dia meminta agar diberikan data secara transparan dan akuntabel.

    “Kita harus transparan terbuka, apa yang ada jangan pernah tambah dan jangan pernah kurang karena kalau ada niat kita untuk menambah atau mengurangi itu akan membawa musibah terhadap diri kita sendiri kelompok kita dan seluruh warga,” kata Nicolas.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang telah digelar 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bareskrim Dampingi Anak Tersangka Pembunuhan Lebak Bulus

    Bareskrim Dampingi Anak Tersangka Pembunuhan Lebak Bulus

    Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri memberikan asistensi terhadap tersangka kasus pembunuhan remaja terhadap ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, MAS (14).

    Direktur Tindak Pidana Perlindungan Anak (PPA) dan Perdagangan Orang (PPO) Brigjen Desy Andriani mengatakan asistensi itu berupa pendampingan ke unit PPA Polres Jakarta Selatan.

    “Pihak Bareskrim Polri telah melakukan asistensi ke unit PPA Polres Jaksel,” ujarnya kepada wartawan, Senin (2/12/2024).

    Dia menambahkan, dari asistensi itu Bareskrim telah memantau ibu pelaku AP (40) yang saat ini tengah dalam pemulihan di ICU RS Fatmawati. Nantinya, AP bakal diberikan dukungan psikologis.

    Sementara itu, untuk penanganan MAS, kepolisian telah meminta pendampingan langsung dari Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor) Nathanael E. J. Sumampouw.

    “Tadi sedang ada pendampingan [oleh Apsifor] di Polres Jakarta Selatan. Kita sambil monitor lebih lanjut perkembangan kasus,” pungkasnya.

    MAS Jadi Tedangka

    Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan MAS sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ayah dan neneknya itu.

    Pelaksana Harian (Plh) Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi menjelaskan pelaku MAS dijerat dengan pasal 338 KUHP.

    “Iya jadi tersangka dijerat dengan Pasal 338 subsider 351 KUHP,” ujar Nurma.

    Adapun, kepolisian membeberkan bahwa pelaku pembunuhan terhadap ayah dan nenek berinisial MAS (14) merupakan anak yang penurut dan sopan.

    Bahkan, berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, pelaku MAS merupakan sosok yang penurut dan sopan.

    “Kalau itu tergolong pintar anaknya, terus anaknya ramah seperti layaknya anak-anak sebayanya. Tidak ada gejala yang aneh kalau menurut keterangan dari guru, terus dari BK ya, guru BK tidak ada yang aneh,” pungkas Nurma.

  • KPK Tangkap Tangan PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa

    KPK Tangkap Tangan PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Desember 2024 ini. 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (2/12/2024). 

    “Iya benar, penangkapan terhadap Pj. Walkot Pekanbaru,” ujarnya melalui pesan singkat. 

    Tanak tidak memerinci lebih lanjut mengenai OTT yang dilakukan oleh tim penindakan KPK dalam kurun waktu kurang dari 24 jam itu. Namun, untuk diketahui Pj. Wali Kota Pekanbaru saat ini dijabat oleh Risnandar Mahiwa. 

    Dilansir dari situs resmi Pemerintah Provinsi Riau, Risnandar merupakan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, merangkap Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM), yang dilantik menjadi Pj Wali Kota Riau Mei tahun ini. 

    Adapun KPK mengonfirmasi adanya OTT di penghujung 2024 ini melalui pesan singkat. Kolega Tanak, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan bahwa operasi senyap telah digelar dan kini pihak tertangkap tangan masih menjalani pemeriksaan. 

    “Benar KPK telah melakukan Tangkap tangan terhadap Penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru Riau. Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam,” ujarnya melalui pesan singkat.

    Ghufron masih irit berbicara soal OTT yang dilakukan lembaga antirasuah menjelang penghujung tahun 2024. Operasi senyap itu juga dilakukan jelang pergantian kepemimpinan KPK periode 2019-2024 ke 2024-2029.

    “Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” terang pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu.

  • Kegagalan distribusi Formulir C6 pengaruhi partisipasi pemilih Pilkada

    Kegagalan distribusi Formulir C6 pengaruhi partisipasi pemilih Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengungkapkan bahwa kegagalan distribusi Formulir C6 atau undangan untuk mencoblos mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih yang anjlok secara signifikan.

    Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco dalam jumpa pers di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Senin, mengatakan, temuan itu didapatkan melalui pengecekan langsung oleh tim internal.

    Menurut dia, pembagian Formulir C6 yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkendala lemahnya koordinasi di lapangan, terutama antara KPPS dan perangkat RT/RW.

    “Ditambah lagi, TPS yang biasanya berisi 300 orang kini diisi 600 orang. Akibatnya, KPPS kewalahan menyebarkan atau menyampaikan Formulir C6 tersebut,” katanya.

    Akibat dari buruknya distribusi ini, lanjut dia, banyak warga gagal menggunakan hak pilih mereka. Basri menilai hal ini menunjukkan penyelenggara Pilkada, khususnya PPS dan KPPS, tidak menjalankan tugas secara profesional.

    “Karena tidak becusnya penyelenggara Pilkada, hak rakyat untuk memilih calon gubernurnya dihilangkan oleh penyelenggara ini,” katanya.

    Basri juga mengungkap temuan lain, yakni banyaknya Formulir C6 yang justru dikirimkan untuk warga yang telah meninggal dunia.

    “Kami temukan beberapa bukti aduan dari masyarakat bahwa bapaknya, omnya, neneknya, bahkan kakeknya yang sudah meninggal satu, dua, hingga tiga tahun lalu masih mendapatkan surat undangan,” katanya.

    Tidak hanya itu, Tim RIDO juga menyoroti dugaan kecurangan di TPS 28 Pinang Ranti, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

    Karena itu, Tim RIDO mendesak KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS yang bermasalah, terutama di lokasi banyak warga tidak menerima formulir meskipun terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    “Jika memang C6 ini sengaja ditahan-tahan, tidak diberikan, lalu penyelenggara Pilkada tidak netral, kemudian data orang-orang yang sudah meninggal sengaja dimasukkan, maka Pilkada ini bisa kita nyatakan cacat hukum. Banyak hak-hak masyarakat yang dirugikan,” katanya.

    Tim Hukum RIDO juga berencana melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Tim Hukum RIDO, Muslim Jaya Butar-Butar menilai KPU Jakarta telah melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu, khususnya pasal 15 yang mengharuskan KPU bertindak profesional.

    “Dengan tidak datangnya Formulir C6 atau undangan tersebut, berarti masyarakat tidak dilayani secara profesional,” katanya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah mengumpulkan data dan menyusun kajian hukum terkait persoalan ini.

    “Tim hukum akan melaporkan KPU Jakarta dan Jakarta Timur ke DKPP dalam waktu dekat. Karena ini sedang kami kaji, mudah-mudahan dalam 1-2 hari selesai kajian kami,” katanya.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Petugas kejar pelaku penyiraman air keras ke polisi di Cilincing

    Petugas kejar pelaku penyiraman air keras ke polisi di Cilincing

    Sampai saat ini masih dalam proses pengejaran

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian melakukan pengejaran terhadap pelaku penyiraman air keras kepada personel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polsek Cilincing, Polres Metro Jakarta Utara, pada Senin dinihari.

    “Sampai saat ini masih dalam proses pengejaran,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Polisi Ahmad Fuady di Jakarta, Senin.

    Kapolsek Cilincing Kompol Fernando Saharta Saragih mengatakan, kejadian penyiraman air keras ini terjadi di pertigaan kolong Tol Tanah Merdeka Cilincing, Jakarta Utara, pada Senin (2/12) sekitar pukul 04.30 WIB.

    “Ada dua korban yang pertama Bhabinkamtibmas Semper Barat Aipda Ibrohim dan warga Mohamad Yahya,” kata dia.

    Saat ini kedua korban mendapatkan perawatan intensif di RSUD Koja, Jakarta Utara (Jakut).

    Kejadian ini berawal saat selesai melakukan patroli. Ibrohim akan kembali ke wilayah mengendarai sepeda motor berboncengan dengan rekannya.

    Sesampai di lokasi sekitar pukul 04.30 WIB, dia mendapati anak-anak yang masih “nongkrong” dan diduga akan melakukan tawuran

    Ibrohim mengimbau kepada anak-anak remaja tersebut untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun tidak dihiraukan dan melakukan perlawanan sehingga Ibrohim memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali dan akhirnya mereka membubarkan diri.

    Tidak lama kemudian salah satu di antara anak-anak remaja yang menggunakan jaket abu-abu dan masker kembali lalu menyiramkan air keras ke arah Ibrohim dan rekannya menggunakan gayung berwarna merah yang ditemukan di lokasi.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Usulan Polri di bawah Kemendagri dinilai bentuk kemunduran 

    Usulan Polri di bawah Kemendagri dinilai bentuk kemunduran 

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) berpendapat usulan menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan bentuk kemunduran.

    Pengurus Besar (PB) SEMMI dengan tegas menolak usulan tersebut.

    “Jangan sampai hanya karena tuduhan cawe-cawe Pilkada, kita mengorbankan institusi Polri yang hari ini sudah semakin baik dan maju,” kata Bendahara Umum PB SEMMI Achmad Donny dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Kemendagri sudah punya banyak tugas besar yang harus dijalankan. Karena itu, saat ini Polri sudah dalam posisi yang benar sebagai lembaga sendiri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

    Selama ini jalannya organisasi di tubuh Polri sudah sangat matang. Tidak perlu lagi berada di bawah kementerian/lembaga apapun.

    “Usulan ini hanya akan membuat penegakan hukum di Indonesia menjadi ribet dan semakin birokratif,” kata dia menanggapi usulan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus.

    Dia menilai usulan itu tidak ada urgensinya, bahkan dianggap kemunduran berpikir.

    Saat ini sekitar 73,1 persen warga memberikan nilai positif kepada Polri. “Artinya, sejauh ini Polri menunjukkan kinerja yang baik dan akan terus berbenah demi mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum di Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, Polri berada di bawah struktur TNI. Melalui reformasi, Polri ditempatkan langsung di bawah presiden untuk memastikan akuntabilitas kepada pemimpin sipil tertinggi negara dan menjauhkan pengaruh militer dalam operasionalnya.

    Usulan agar Polri berada di bawah Kemendagri sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus dalam jumpa pers di Jakarta pada Kamis (28/11).

    PDIP mengusulkan posisi Polri dikembalikan di bawah TNI atau Kemendagri setelah partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merasa kekalahan mereka di Pilkada 2024 disebabkan oleh pengaruh pengerahan aparat Kepolisian.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengamat: Jika Pilkada satu putaran maka pemerintah ingin bersama PDIP

    Pengamat: Jika Pilkada satu putaran maka pemerintah ingin bersama PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Analis komunikasi politik dari Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio ​​​​​​​mengemukakan jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan satu putaran maka pemerintah ingin bersama PDI Perjuangan untuk membangun Jakarta.

    “Jika Pilkada Jakarta hanya terjadi satu putaran, maka itu masih diinginkan PDI Perjuangan berada di dalam pemerintahan,” kata Hendri Satrio ​​​​​​​yang akrab disapa Hensat di Jakarta, Senin.

    Hensat mengatakan, jika Pramono Anung dan Rano Karno menang maka posisi mereka memang diinginkan pemerintah.

    Karena itu, posisi PDI Perjuangan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lima tahun ke depan dapat ditentukan dengan hasil Pilkada Jakarta 2024.

    Sebaliknya, Hensat berpendapat jika terjadi putaran kedua di Pilkada Jakarta, maka hal itu juga bisa jadi tanda pemerintahan tidak lagi membutuhkan peran PDI Perjuangan.

    Hal ini, kata dia, akan membuat PDI Perjuangan menjadi satu-satunya parpol oposisi murni serta Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyapu bersih kemenangan di Pulau Jawa.

    “Bila ingin sebaliknya, maka RK-Suswono akan dalam tanda kutip dipaksakan menang, sapu bersih Jawa. Ini tentunya juga membuat PDI Perjuangan benar-benar menjadi parpol oposisi,” kata Hensat.

    Adapun hasil penghitungan cepat dari berbagai lembaga survei memperlihatkan bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan masih unggul dibandingkan paslon yang diusung oleh KIM, Ridwan Kamil-Suswono.

    Namun demikian, dia mengatakan, kemenangan pasangan calon (paslon) tak hanya ditentukan oleh rakyat, melainkan juga ada peran penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

    “Saya tak ingin membuat asumsi macam-macam, tapi yang sudah-sudah KPU dan Bawaslu sangat menuruti pemerintah. Semoga tidak terjadi hal yang tak diinginkan,” katanya.

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno telah mendeklarasikan kemenangan satu putaran dalam Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07 persen.

    Sedangkan tim Pemenangan Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengungkapkan bahwa Pilkada Jakarta 2024 akan digelar dalam dua putaran.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KSPSI Bekasi nilai adil putusan Presiden menaikkan upah 2025 sebesar 6,5 persen

    KSPSI Bekasi nilai adil putusan Presiden menaikkan upah 2025 sebesar 6,5 persen

    Sumber foto: Eko Purnomo/elshinta.com.

    KSPSI Bekasi nilai adil putusan Presiden menaikkan upah 2025 sebesar 6,5 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Desember 2024 – 16:36 WIB

    Elshinta.com – Terkait kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen yang telah diumumkan oleh presiden Prabowo Subianto. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), wilayah Bekasi Jawa Barat menilai, keputusan tersebut sangat adil baik untuk pekerja maupun pengusaha bahkan mampu meningkatkan daya beli bagi pekerja.

    Ketua KSPSI wilayah Bekasi Jawa Barat. Abdulah mengatakan. Pihaknya menyambut baik sekaligus mengapresiasi keputusan presiden Prabowo Subianto yang menaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen, karena jika dibandingkan dengan 2 atau 3 tahun terkakhir, para pekerja cukup sulit ditambah kenaikan upah jauh dari harapan yang hanya berkisar 1,06 persen.

    “Di kala itu bisa dibayangkan kenaikan upah hanya 1,06 persen, sekarang 6,5 persen ini sangat kami apresiasi, bisa meningkatkan daya beli,” ujar Abdullah, Senin (2/12)

    Selain itu menurut Abdulah. Apabila ada sebagian kalangan pengusaha yang keberatan ditambah akan melakukan PHK terhadap pekerja, hal itu dinilai mengada ada yang tentunya berdampak makin tidak kondusifnya dunia ketenagakerjaan di indonesia. Jangan sampai upaya PHK dilakukan karena kita ingin semuanya baik pekerja dan pengusaha sama sama meraih kesejahteraan kedepan.

    Lebih lanjut Abdullah menambahkan bahwa. Wilayah Bekasi Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan banyaknya kawasan industri yang ada, tentu perlu adanya kondusifitas dunia ketenagakerjaan sehingga dengan sudah diputuskannya kenaikan upah 6,5 persen bisa dijalankan di seluruh daerah termasuk khususnya di wilayah Bekasi.

    “Kita perlu kerjasama yang erat antara serikat pekerja, pengusaha serta pemerintah daerah demi keberlangsungan dan kesejahteraan bersama,” terang Abdullah seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Purnomo, Senin (2/12). 

    Sementara itu. Abdullah juga menghimbau agar pengusaha yang benar-benar mampu menjalankan putusan upah 2025 dapat menjalankan secara konsisten sesuai aturan yang berlaku, namun bagi pengusaha yang memang betul-betul tidak mampu bisa mengajukan keberatan tanpa adanya saling mempengaruhi agar dunia kerja dan dunia usaha bisa berjalan makin lebih baik ditahun 2025.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 3 Gaji Guru Naik Rp 2 Juta atau Rp 500.000? Ini Penjelasan Istana Nasional

    3 Gaji Guru Naik Rp 2 Juta atau Rp 500.000? Ini Penjelasan Istana Nasional

    Gaji Guru Naik Rp 2 Juta atau Rp 500.000? Ini Penjelasan Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi memberi penjelasan soal langkah Presiden Prabowo menaikkan gaji guru, yang menimbulkan simpang siur informasi di media sosial.
    Presiden Prabowo mengumumukan bahwa tunjangan guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) non-aparatur sipil negara (ASN) naik sebesar Rp 2 juta.
    Namun, belakangan muncul juga klarifikasi bahwa angkanya hanya naik Rp 500.000.
    Menurut Hasan, kenaikan tunjangan Rp 500.000 memang akan dirasakan oleh guru honorer yang sudah memiliki sertifikasi guru berupa Pendidikan Profesi Guru (PPG) di tahun-tahun sebelumnya.
    Namun, kenaikan Rp 2 juta tetap akan dirasakan oleh guru yang baru mendapat sertifikasi pada tahun 2025, mengingat kenaikan ini bakal berlangsung mulai tahun depan.
    “Kalau guru yang sudah punya sertifikat sebelum tahun 2024 dia kan memang sudah punya tunjangan. Guru non ASN yang punya sertifikasi kan memang sudah punya tunjangan Rp 1,5 juta. Nah, dia nanti 2025 jadi Rp 2 juta,” ucapnya di Kantor Presiden, Senin.
    “Tapi guru non ASN yang baru mendapatkan sertifikat di tahun 2024. Nanti mereka langsung dapat tambahan tunjangan sebesar Rp 2 juta. Jadi dia enggak merintis dari Rp 1,5 (juta) dulu, dia langsung Rp 2 juta,” imbuhnya.
    Hasan menjelaskan, setidaknya ada 600.000 guru baik ASN maupun non-ASN yang mendapat sertifikat pada tahun depan.
    Mereka, kata dia, turut mendapat tunjangan Rp 2 juta mengingat kenaikan tunjangan diperoleh oleh guru honorer yang sudah tersertifikasi.
    “Tahun 2024 ada sekitar 600.000 guru ASN maupun non ASN yang dapat sertifikat tahun 2025,” beber dia.
    Hal yang sama, lanjut Hasan, juga terjadi untuk guru ASN tersertifikasi yang mendapat tunjangan 1 kali gaji. Hal ini akan dirasakan oleh para guru yang baru mendapat tunjangan tersebut pada tahun 2025.
    “Guru ASN yang punya sertifikat 2024 memang mereka sudah punya tunjangan sebesar 1 kali gaji. Guru ASN ini kan banyak, yang baru dapat sertifikat tahun 2024 kan jumlahnya ratusan ribu. Nah mereka ini yang dapat tambahan tunjangan sebesar 1 kali gaji,” tutur dia.
    Oleh karena itu Hasan mengingatkan, kenaikan nominal itu harus dilihat dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
    Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto sudah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non ASN menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025, atau naik sekitar Rp 16,7 triliun.
    “Jadi yang perlu diingat itu adalah komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tambahan dana kesejahteraan guru itu kan Rp 16,7 T. Ratusan ribu guru yang dapat peningkatan kesejahteraan dari sana,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji di Puncak Peringatan Hari Guru, Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). Pengumuman ini disampaikannya saat ia menyampaikan sambutan di hadapan ribuan para guru.
    Kepala Negara menuturkan, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta guru non-ASN atau honorer.
    Ia memerinci, kenaikan gaji sebesar satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN yang telah ikut sertifikasi/Pendidikan Profesi Guru (PPG).
    “Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta,” ungkap Prabowo disambut tepuk tangan meriah para guru.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.