Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Pemkab Kepulauan Seribu edukasi nelayan soal penangkapan ikan

    Pemkab Kepulauan Seribu edukasi nelayan soal penangkapan ikan

    sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan kelompok nelayan dalam hal membuat alat tangkap ramah lingkungan yang berkelanjutan di wilayah Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Kepulauan Seribu mengedukasi nelayan di wilayah setempat soal pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.

    “Ada 50 nelayan di kelurahan Pulau Tidung yang kami latih melalui program Pemberdayaan Kelompok Nelayan,” kata Kepala Seksi Kelautan dan Perikanan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Gama Eka Anantha di Jakarta, Rabu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cek fakta, KPU rilis infografis perhitungan suara Pilkada Jakarta

    Cek fakta, KPU rilis infografis perhitungan suara Pilkada Jakarta

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sejumlah infografis terkait perolehan suara ketiga pasangan calon yang berlaga di Pilkada DKI Jakarta beredar dengan menggunakan logo KPU DKI Jakarta pada bagian atasnya.

    Dalam infografis tersebut, ditampilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon yakni Ridwan Kamil-Suswono dengan nomor urut 01, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan nomor urut 02 dan Pramono Anung-Rano Karno dengan nomor urut 03.

    Perolehan suara dalam infografik tersebut bervariasi, ada yang mengklaim kemenangan satu putaran paslon 03 dengan suara 50,07 persen. Namun ada juga informasi terkait putaran kedua pada 25 Februari 2025 dengan suara paslon 01 dengan perolehan suara 42,02 persen dan paslon 03 dengan perolehan suara 47,49 persen.

    Namun, benarkah KPU telah merilis infografis perhitungan suara Pilkada Jakarta?

    Infografik yang diklaim sebagai hasil real count KPU DKI Jakarta yang memenangkan salah satu paslon. Faktanya, KPU DKI membantah keluarkan infografik real count pada awal Desember. (Media sosial)

    Penjelasan:

    Dalam unggahan di Instagram resminya, KPU DKI Jakarta membantah telah merilis infografis perhitungan Pilkada DKI Jakarta di sini dan di sini. Jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada 2024 tingkat kecamatan 28 November hingga 3 Desember 2024, lalu tingkat kabupaten/kota pada 29 November 2024 hingga 6 Desember 2024, dan untuk provinsi pada 30 November 2024 hingga 9 Desember 2024.

    Dalam Instagram resminya, KPU juga merilis jadwal dan tautan untuk menyaksikan live streaming mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota. Dilansir dari ANTARA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta warga bersabar untuk menunggu proses penghitungan suara Pilkada Jakarta 2024 yang akan selesai pada 16 Desember 2024.

    Klaim: KPU telah rilis infografis perhitungan suara Pilkada Jakarta

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakpus kawal rekapitulasi penghitungan secara akurat dan transparan

    Jakpus kawal rekapitulasi penghitungan secara akurat dan transparan

    Mari kita sama-sama mengikuti proses rekapitulasi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga hasil akhir dari proses ini dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi mandat bagi pemimpin yang terpilih untuk menjalankan amanah yang telah diberik

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) berkomitmen mengawal rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 di tingkat kota secara akurat dan transparan.

    ” Hasil rekapitulasi hari ini merupakan cermin dari partisipasi warga Jakarta dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, keakuratan dan integritas dalam penghitungan hasil pemungutan suara sangatlah penting,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin dalam sambutannya di Jakarta, Rabu.

    Arifin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mendukung KPU dan semua pihak yang terlibat untuk mengawal rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat Jakarta Pusat berjalan dengan baik dan lancar.

    Hal ini untuk menciptakan pilkada yang tidak hanya demokratis, tetapi juga bermartabat hingga menjadi contoh yang baik dalam penyelenggaraan demokrasi yang bersih dan transparan.

    “Keterlibatan masyarakat dan berbagai elemen adalah kunci untuk menjaga integritas. Saya percaya, dengan kerja keras, komitmen, dan kerjasama dari semua pihak, kita dapat mencapai tujuan bersama,” ujar Arifin.

    Arifin turut mengapresiasi stakeholders terutama Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) yang selama ini telah mendukung dan mengawal setiap tahapan Pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

    Menurut Arifin, Pilkada Jakarta 2024 ini juga menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang tetap terjaga.

    “Mari kita sama-sama mengikuti proses rekapitulasi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga hasil akhir dari proses ini dapat diterima oleh semua pihak dan menjadi mandat bagi pemimpin yang terpilih untuk menjalankan amanah yang telah diberikan,” ucap Arifin.

    Pembukaan rekapitulasi hasil perhitungan di tingkat Jakarta Pusat ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkeys, Asisten Pemerintahan (Aspem) Sekda Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, dan perwakilan DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga.

    Lalu perwakilan dari saksi tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) mulai dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat hingga Polres Metro Jakarta Pusat.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK Pastikan Gus Miftah Belum Lapor LHKPN Sejak Dilantik jadi Utusan Khusus Presiden

    KPK Pastikan Gus Miftah Belum Lapor LHKPN Sejak Dilantik jadi Utusan Khusus Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keamanan Miftah Maulana atau Gus Miftah dipastikan belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Untuk diketahui, pria yang dikenal dengan sebutan Gus Miftah itu kini diwajibkan menyerahkan LHKPN secara periodik karena sudah menjadi penyelenggara negara. Namun, KPK saat ini mengonfirmasi bahwa Miftah belum menyerahkan laporan atas kepemilikan harta dan kekayaan. 

    “Yang bersangkutan belum lapor,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (4/12/2024). 

    Budi menjelaskan, saat ini sebagian dari LHKPN yang diserahkan oleh menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, penasihat, utusan serta staf khusus Presiden masih dalam proses verifikasi. 

    Artinya, ada beberapa penyelenggara negara atau wajib lapor LHKPN yang sudah menyerahkan laporan harta dan kekayaannya namun belum dilengkapi dengan surat kuasa. 

    “Sebagian lainnya, ada yang masih melengkapi surat kuasa untuk kemudian bisa dipublikasikan,” ujar Budi. 

    Adapun berdasarkan data KPK per 3 Desember 2024, sebanyak 36 dari 52 Menteri/Kepala Lembaga Setingkat Menteri sudah melaporkan harta kekayaannya. Sementara itu, 16 orang lainnya belum.

    Kemudian, 30 dari 57 Wakil Menteri/ Wakil Kepala Lembaga Setingkat Menteri sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 sisanya belum lapor.

    Selanjutnya, 6 dari 15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus sudah melaporkan LHKPN-nya, dan 9 lainnya belum lapor.

    Sehingga secara keseluruhan dari total 124 Wajib Lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor. 

    “Artinya 58% Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN-nya,” ujar Budi. 

  • KPU Jakpus pastikan rekapitulasi suara Pilkada sesuai prosedur

    KPU Jakpus pastikan rekapitulasi suara Pilkada sesuai prosedur

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat memastikan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Jakarta 2024 di wilayah tersebut berlangsung sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

    Hal itu dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat Efniadiansyah pada rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di tingkat Jakarta Pusat, Rabu.

    “Kita memastikan semua proses Pilkada setiap tahapannya berjalan sesuai peraturan perundangan dan SOP yang ditetapkan,” katanya.

    Dia mengakui adanya dinamika yang harus membuat suasana sedikit keras tapi hal itu bagian dari dinamika yang harus dilewati.

    Efni menyebutkan, dinamika Pilkada Jakarta 2024 ini telah dilewati dalam jangka waktu yang lama dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Semua pihak pemangku kepentingan terkait (stakeholders) telah menyukseskan Pilkada Jakarta 2024.

    “Kami yakin betul dan sadar tanpa bantuan dari semua pihak kami bukan apa-apa termasuk apresiasi setingginya pada adhoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan jajaran sampai tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” ujar Efni.

    Efni mengatakan, proses Pilkada Jakarta 2024 mulai dari pendaftaran hingga pemungutan dan perhitungan saat ini tentunya tak lepas dari koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak.

    Tahapan pleno di setiap kecamatan se-Jakarta Pusat juga sudah dilalui sesuai dengan jadwal dan undang-undang yang berlaku.

    “Hari ini mulai di tingkat kota. InsyaAllah ini bagian bentuk pengabdian pada bangsa dan negara dan proses demokrasi ini proses yang harus dilalui dan kita ikuti bersama dalam kontestasi,” katanya.

    Efni berharap setiap proses Pilkada Jakarta 2024 hingga nanti terpilihnya pemimpin Jakarta yang baru dapat berjalan aman, lancar dan kondusif sesuai harapan masyarakat. Pihaknya juga memastikan akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan berpegang teguh pada aturan.

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey saat memberikan sambutan dalam acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 di tingkat Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey juga mengapresiasi jajaran KPU Jakarta Pusat mulai dari KPPS hingga tingkat kecamatan yang telah mengawal Pilkada Jakarta 2024.

    Nelson memastikan koordinasi pihaknya bersama dengan KPU berjalan baik dan sesuai hukum yang berlaku.

    “Kita menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan agar Pilkada dikawal bersama tentu dengan jajaran pegiat pemilu dan masyarakat yang ada,” kata Nelson.

    Nelson menegaskan, tugas pengawas Pemilu yang hadir ini bukan untuk mencari kesalahan dari setiap proses, tetapi untuk menegakkan regulasi yang berlaku agar Pilkada berjalan dengan jujur, adil dan berkualitas.

    Dia berharap rekapitulasi berjalan lancar hingga pada jadwal yang ditentukan. “Kami mengucapkan selamat kepada KPU yang sudah melaksanakan kegiatan ini hingga nantinya menghasilkan keputusan bermakna bagi masa depan Pemilu dan Jakarta Pusat,” katanya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • 29 keluarga direlokasi dari kolong Tol Angke ke Rusun PIK Pulogadung

    29 keluarga direlokasi dari kolong Tol Angke ke Rusun PIK Pulogadung

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 29 keluarga yang selama ini tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kembali direlokasi menuju Rusun PIK Pulogadung pada Rabu.

    Relokasi tersebut merupakan gelombang kedua setelah sebelumnya 44 keluarga direlokasi ke Rusun Rawabuaya pada 1 Desember lalu.

    “Kita merelokasi atau memindahkan kurang lebih sekitar 29 kepala keluarga ke PIK Pulogadung,” kata Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman kepada wartawan di Jakarta.

    Ke-44 keluarga pada gelombang pertama dan 29 keluarga pada gelombang kedua adalah sebagian dari 139 keluarga penghuni kolong Tol Angke yang ber-KTP DKI Jakarta.

    Proses relokasi 139 keluarga tersebut menuju sejumlah rusun di wilayah Jakarta akan dirampungkan minggu ini.

    Hal tersebut dikonfirmasi oleh Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim.

    “Hari ini kita sudah data semua yang hasil kemarin relokasi dari kolong tol di Kelurahan Jelambar Baru. Dua lokasi yaitu kolong pendek dan kolong tinggi,” katanya.

    Setelah diklasifikasi, semuanya yang ber-KTP DKI dipindahkan ke rusun. Terdapat 257 kepala keluarga (KK) dengan jumlah jiwa total 685 jiwa di kolong Tol Angke yang terkena relokasi.

    Dari 257 jiwa tersebut, ada 139 keluarga dengan KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta dan 20 tanpa KTP.

    Adapun 98 keluarga yang ber-KTP di luar DKI tidak dipindahkan ke rusun namun diberikan kompensasi sebesar Rp1,5 juta per KK untuk biaya sewa selama dua bulan di Jakarta serta bantuan sembako.

    Sementara bagi yang ingin pulang ke daerah asal akan fasilitasi oleh Dinas Sosial DKI Jakarta tanpa mengurangi biasa kompensasi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Satpol PP DKI Jakarta musnahkan 9.712 botol miras ilegal di Monas

    Satpol PP DKI Jakarta musnahkan 9.712 botol miras ilegal di Monas

    Suasana pemusnahan ribuan botol minuman beralkohol oleh Satpol PP DKI Jakarta dan Sekda Provinsi DKI Jakarta di Silang Monas Tenggara, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Satpol PP DKI Jakarta musnahkan 9.712 botol miras ilegal di Monas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 13:37 WIB

    Elshinta.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta memusnahkan sebanyak 9.712 botol berisi minuman beralkohol ilegal di Silang Monas Tenggara, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

    “Ada 9.712 botol minuman keras berupa minuman beralkohol yang hari ini dimusnahkan dan itu hasil dari pengawasan kita di seluruh Provinsi DKI Jakarta dan berkat dukungan dari segenap aparat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali saat dijumpai di Monas, Rabu.

    Marullah menjelaskan, pemusnahan tersebut merupakan hasil putusan Pengadilan Negeri dari masing-masing wilayah yang terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur serta Kepulauan Seribu.

    “Ini juga kita hasilkan dari beberapa penjual yang tidak punya izin resmi. Kemudian di warung-warung yang ada di lingkungan kecil, di lingkungan masyarakat,” katanya.

    Kalau dibiarkan begitu saja tentu akan menciptakan suasana yang kurang baik di lingkup masyarakat.

     

     

    Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan juga menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan pemusnahan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya peredaran minuman ilegal beralkohol di wilayah DKI Jakarta.

    “Kemudian memastikan dan melaksanakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol yang ilegal di wilayah Provinsi DKI Jakarta,” kata Satriadi.

    Selain itu, pemusnahan minuman beralkohol itu juga merupakan komitmen Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mendukung pemerintah DKI Jakarta menuju kota global yang tertib aman dan nyaman serta berkelanjutan.

    Dari 9.712 botol yang dimusnahkan itu terdiri dari berbagai merek.  Adapun rincian 9.712 botol beralkohol tersebut merupakan hasil sitaan Provinsi DKI Jakarta 501 botol, Kota Administrasi Jakarta Pusat (1.096 botol) dan Kota Administrasi Jakarta Utara (2.786 botol).

    Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 3.055 botol, Kota Administrasi Jakarta Selatan (1.292 botol) dan Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 1.000 botol.

    Sumber : Antara

  • Keterbukaan informasi penting untuk menjamin hak asasi manusia

    Keterbukaan informasi penting untuk menjamin hak asasi manusia

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam konteks hak asasi manusia serta peran aktif berbagai pihak dalam menjamin akses informasi yang adil dan merata.

    Hal itu dia sampaikan saat menerima audiensi Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Guru Besar, Prof. Hafid Abbas di kantor KI DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu.

    “Kami merasa bahwa kami tidak sendiri. Masih ada ‘stakeholder’ yang mendukung, termasuk guru besar dan mantan Komisioner Komnas HAM RI yang berkunjung ke tempat ini,” ujar Harry di Jakarta.

    Harry juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik saat ini tidak hanya menjadi hak akses strategis, tetapi telah menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM).

    “Ke depan keterbukaan informasi tidak hanya menjadi hak untuk akses strategis, tetapi juga bagian dari hak asasi manusia,” katanya.

    Hal ini penting, terutama bagi mereka yang sebelumnya belum memahami pentingnya informasi publik. “Kami pun terus-menerus melakukan sosialisasi meskipun dengan berbagai keterbatasan, tetapi semangat kami tetap tinggi,” kata Harry.

    Menurut Harry, hal ini menunjukkan bahwa akses informasi dianggap vital untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka.

    Dengan memberikan akses informasi yang memadai, kata Harry, masyarakat dapat lebih memahami situasi yang dihadapi dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

    Sementara itu, Hafid Abbas menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis Komisi Informasi dalam pengelolaan informasi. Menurutnya, Komisi Informasi tidak hanya berfungsi sebagai pengelola data, tetapi juga memiliki fungsi kuasi-yudisial.

    Hafid juga membahas tantangan dalam pengelolaan hak asasi manusia yang ditemui di 11 negara, dengan Uni Eropa dan Australia sebagai contoh yang berhasil.

    “Dan kondisi ekonomi tentang situasi ekonomi yang buruk, seperti pertumbuhan ekonomi negatif, yang dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari pengelolaan hak asasi manusia,” katanya.

    Diskusi tersebut menekankan pentingnya akses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

    Selain itu, pertemuan ini juga membahas kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi masyarakat dan perlunya perhatian serius terhadap isu-isu tersebut.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indikator pembangunan Jakarta bergerak ke arah positif

    Indikator pembangunan Jakarta bergerak ke arah positif

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, indikator pembangunan di Jakarta telah mencerminkan pergerakan kinerja menuju arah yang positif.

    Menurut Marullah dalam kegiatan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, hal itu tidak terlepas dari koordinasi, inovasi dan sinergi pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik serta kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Ada tiga aspek yang kita tekankan, pertama, tentang kesejahteraan masyarakat, kemudian layanan publik, dan daya saing,” ujar Marullah.

    Terkait aspek kesejahteraan masyarakat, menurut dia, secara keseluruhan sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dan mencapai angka 0,35 persen pada 2024 serta ketepatan dalam intervensi program, baik secara spesifik maupun sensitif.

    Kemudian penurunan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), saat ini berada pada 6,21 persen, seiring penciptaan lapangan kerja yang berkontribusi terhadap tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Jakarta.

    “Maka itu, kita harus siapkan fasilitas dan semua kebutuhannya. Harapannya, ketika Jakarta menjadi kota global, kita sudah siap,” kata Marullah.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • 79 persen permintaan rujukan di DKI direspon kurang dari 30 menit

    79 persen permintaan rujukan di DKI direspon kurang dari 30 menit

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan sebanyak 79 persen permintaan rujukan layanan kesehatan di Jakarta saat ini dapat direspon kurang dari 30 menit setelah hadirnya sistem manajemen layanan rujukan terintegrasi, JakConnected.

    “Sesudah satu bulan lebih JakConnected kami implementasikan,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu.

    Pihaknya dapat angka persentase rujukan masuk yang kemudian direspon kurang dari 30 menit itu sudah di atas angka 70 persen, bahkan sekitar 79 persen.

    JakConnected yang diluncurkan pada 11 November lalu, merupakan sistem manajemen layanan rujukan terintegrasi berbasis kompetensi dan kapasitas fasilitas kesehatan di DKI Jakarta.

    Sistem ini akan membantu tenaga kesehatan menemukan rumah sakit yang paling sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

    “Proses ini berjalan dengan cepat sehingga bisa difasilitasi dengan layanan rujukan ambulans untuk mempercepat pasien mengakses faskes yang lebih sesuai,” ujar Ani.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024