Jenis Media: Metropolitan

  • 2
                    
                        Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat?
                        Nasional

    2 Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat? Nasional

    Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berakhir sudah hubungan antara
    PDI-P
    dan
    Joko Widodo
    . Setelah disokong PDI-P sejak menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia, Jokowi kini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari partai berlambang banteng itu.
     
    “Saya tegaskan kembali. Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Krsityanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Putra sulung Jokowi,
    Gibran Rakabuming Raka
    , dan menantu Jokowi,
    Bobby Nasution
    , memang pernah tergabung dengan PDI-P yang mengusung mereka menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan.
    Namun, PDI-P kini sudah tidak menganggap Jokowi dan keluarganya sebagai bagian karena dinilai punya ambisi kekuasaan yang tiada henti.
    Menurut Hasto, hal itu tidak sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno ketika masa-masa membangun Partai Nasional Indonesia (PNI).
    “Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin,” ungkap Hasto.
    DPP PDI-P tak mengindahkan terkait pengakuan Jokowi bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) partai masih ia simpan.
    Sebab, menjadi anggota PDI-P bukan dihitung dari persoalan memiliki KTA atau tidak.
    “Tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai,” kata Hasto.
    Retak jelang pemilu
    Retaknya hubungan Jokowi dan PDI-P sesungguhnya sudah terpampang sejak 2023 ketika ia merestui Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024.
    Padahal, ketika itu, PDI-P sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Sejak itu, Jokowi sudah tidak terlihat lagi dalam acara-acara besar yang digelar oleh PDI-P seperti peringatan ulang tahun atau rapat kerja nasional.
    Di sisi lain, PDI-P juga mulai blak-blakan melancarkan kritik kepada sosok yang dibesarkannya itu.
    Perubahan arah politik Jokowi ini lantas menggagalkan niat PDI-P untuk memenangkan pilpres tiga kali berturut-turut, justru Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang.
    Perbedaan arah politik ini juga semakin ditunjukkan pada gelaran
    Pilkada 2024
    di mana Jokowi memberikan dukungan atau 
    endorsement
    kepada sejumlah calon kepala daerah yang tidak diusung oleh PDI-P.
    Tak hanya Jokowi, beberapa kader PDI-P pun turut mengubah haluan dukungan mereka pada Pilpres 2024 maupun Pilkada 2024 dengan merapat ke kubu Prabowo.
    Mereka, antara lain, Bobby Nasution, Maruarar Sirait, Budiman Sudjatmiko, dan Effendi Simbolon.
    Pecat 27 kader
    Hasto mengungkapkan, ada 27 kader yang bakal dipecat dari PDI-P karena pelanggaran berat, salah satu pelanggaran berat yang dimaksud adalah mendukung calon lain yang tidak diusung oleh partai.
    “Termasuk kemudian kaki dua, tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
    Hasto menyebutkan, pelanggaran itu tidak hanya terjadi pada kontestasi Pilpres 2024, melainkan juga Pilkada 2024.
    “Ada yang kombinasi. Jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar. Nah, sekarang (Pilkada) makin tegas (melanggarnya),” ucap dia.
    Namun, Hasto masih merahasiakan nama-nama kader yang bakal dipecat, termasuk kemungkinan Jokowi masuk dalam daftar 27 nama tersebut.
    Ia mengatakan, akan ada prosesi pemecatan yang digelar pada 17 Desember 2024 mendatang, satu hari setelah penetapan hasil Pilkada 2024.
    “Itu yang akan dilakukan. Maka tempatnya (pengumuman pemecatan) pun mengambil momentum di Sekolah Partai ini,” kata Hasto.
    Sementara itu, Jokowi hanya melemparkan tawa ketika disinggung oleh awak media soal statusnya di PDI-P.
    Namun, Jokowi memastikan bahwa ia masih menyimpan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P masih disimpannya.
    “Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Selasa (3/12/2024).
    Jokowi juga mengaku masih berhubungan baik dengan mantan Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo.
    “Semuanya kan teman, sahabat baik. (Dengan FX Rudy), sudah lama terjalin,
    bestie
    ,” kata dia.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menaker siap carikan solusi bagi perusahaan yang kesulitan terkait UMP

    Menaker siap carikan solusi bagi perusahaan yang kesulitan terkait UMP

    Sumber foto: Antara

    Menaker siap carikan solusi bagi perusahaan yang kesulitan terkait UMP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) siap mencarikan solusi terbaik bagi perusahaan yang kemungkinan akan mengalami kesulitan menghadapi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Beberapa waktu yang lalu kami sudah bertemu juga dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), sekali lagi kami sampaikan kami sangat paham bahwa ada perusahaan yang mungkin akan mengalami kesulitan finansial dan kita sedang membentuk tim, join bareng dan dibantu oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bagaimana (memberikan) treatment spesifik untuk industri-industri yang mungkin akan memiliki kendala dalam penerapan beleid ini. Kita masih punya waktu karena penerapan (Upah Minimum 2025) itu mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025,” ujar Yassierli di Jakarta, Rabu (4/12).

    Ia memastikan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait akan membahas serta mematangkan lagi bersama berbagai opsi intervensi sebelum kebijakan Upah Minimum tersebut diberlakukan pada tahun depan.

    “Ada banyak opsi sebenarnya, mulai dari kita melihat dari hulu sampai hilir, tapi saya belum sampaikan sekarang, namun pesannya sudah kita sampaikan kepada APINDO dan pilihan-pilihan intervensi itu kita harus matangkan lagi bersama. Dan sekali lagi saya katakan kita masih punya waktu,” katanya.

    Kenaikan Upah Minimum Tahun 2025 sebesar 6,5 persen berlaku rata baik bagi provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang ditetapkan dan diundangkan pada Rabu (4/12).

    Yassierli menegaskan, perusahaan wajib menerapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 sebesar 6,5 persen, dan Kemenaker mendorong pekerja atau buruh untuk dapat melaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan jika ada perusahaan yang melanggar hal tersebut.

    “Jadi sekali lagi Upah Minimum tahun 2025 ini wajib untuk dilaksanakan bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun ke bawah,” katanya.

    Kemenaker mengumumkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

    Permenaker Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 diterbitkan dengan mempertimbangkan bahwa kebijakan upah minimum tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha.

    Kemudian mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, maka perlu dilakukan penyesuaian mengenai penetapan upah minimum tahun 2025;

    Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

    Sumber : Antara

  • Komisi VIII minta Kemenag segera usulkan BPIH 2025

    Komisi VIII minta Kemenag segera usulkan BPIH 2025

    Sumber foto: Antara

    Komisi VIII minta Kemenag segera usulkan BPIH 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 23:05 WIB

    Elshinta.com – Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 demi mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2025.

    “Komnas Haji menyalahkan Komisi VIII tidak mengesahkan tentang (biaya) penyelenggaraan Haji 2025 padahal usulan enggak ada,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam Rapat Kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).

    Marwan berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan BPH segera membahas mengenai BPIH 2025.

    “Kami menunggu usulan pemerintah (tentang) BPIH, sampai sekarang kami belum mendapatkan permintaan untuk dibahas di Komisi VIII, kecuali yang dulu. Yang dulu itu, kami tidak setuju karena tidak menyebut badan (BPH). Kami berharap segera berunding, segera bermufakat, usulkan lagi,” ujar dia menjelaskan.

    Apabila usulan itu telah ada, Marwan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan DPR agar Komisi VIII DPR tetap dapat menyelenggarakan rapat untuk membahas usulan BPIH 2025 itu di tengah reses yang dijadwalkan berlangsung mulai 6 Desember 2024.

    “Kami sudah meminta izin kepada pimpinan DPR untuk bersidang di masa reses, itu saking seriusnya kami,” ujar Marwan.

    Sebelumnya pada Senin (2/12) Kementerian Agama telah menyampaikan saat ini masih menunggu undangan dari Komisi VIII DPR RI untuk membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi seiring dengan waktu yang semakin mepet.

    “Ya kita tunggu DPR. Karena kita menunggu waktunya. Kan, kita tidak bisa menentukan sepihak, ya, kan. Harus ada rapat kerja dengan DPR,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Penyelenggaraan ibadah haji 2025 tinggal beberapa bulan lagi. Apabila merujuk pada rencana yang telah disusun Kementerian Agama (Kemenag), pada 2 Mei 2025 merupakan penerbangan kloter pertama ke Tanah Suci.

    Artinya, jika menghitung dari mulai hari ini hanya tinggal lima bulan lagi. Namun sampai saat ini Komisi VIII DPR RI belum menyepakati dan menetapkan besaran biaya haji serta terkait dengan berbagai persiapan teknis lainnya, termasuk besaran kuota jamaah.

    Menurut Menag, pihaknya sudah siap untuk menggelar pembahasan. Apabila Komisi VIII DPR RI mengundang Kementerian Agama untuk menggelar rapat kerja, Kemenag akan langsung memulai.

    “Jadi kami siap. Begitu DPR oke, kita langsung mulai,” kata Nasaruddin.

    Sumber : Antara

  • Penurunan harga tiket pesawat telah terealisasi

    Penurunan harga tiket pesawat telah terealisasi

    Sumber foto: Antara

    Erick Thohir: Penurunan harga tiket pesawat telah terealisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 23:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan keputusan penurunan harga tiket pesawat sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto telah terealisasi, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

    Namun demikian, pihaknya akan terus melakukan evaluasi untuk dilakukan perbaikan

    “Kunjungan hari ini untuk memastikan keputusan penurunan harga tiket pesawat benar-benar terealisasi. Tadi saya bersama Direksi Garuda, Citilink, dan Pelita Air ngecek harga tiket, ternyata benar turun,” kata Erick di Tangerang, Banten, Rabu (4/12).

    Dia menyoroti pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam merencanakan perjalanan.

    Menurutnya, kebiasaan membeli tiket di menit-menit terakhir menjadi penyebab kenaikan harga tiket yang sering dikeluhkan.

    Lebih lanjut, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta, kapasitas bandara tidak akan cukup tanpa perencanaan yang sistematis.

    Oleh karena itu, pemerintah sedang menyusun peta jalan lima tahun untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di masa liburan seperti Natal, Tahun baru dan Lebaran.

    Dengan langkah tersebut, Erick berharap peningkatan layanan dan penurunan harga tiket dapat mendukung kenyamanan masyarakat selama periode liburan akhir tahun, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Indonesia.

    Erick juga mengimbau masyarakat perlu mulai merencanakan perjalanan jauh-jauh hari, seperti yang lazim dilakukan di negara lain.

    “Kalau di luar negeri, orang sudah booking tiket dan hotel jauh-jauh hari. Tidak bisa lagi mendadak. Ketika dadakan, harga tiket pasti mahal,” ucapnya.

    Erick melakukan peninjauan terhadap kesiapan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, hari ini, sebagai upaya menghadapi lonjakan penumpang selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Dalam kunjungan tersebut, Erick menegaskan pentingnya implementasi persiapan yang matang demi kelancaran mobilitas masyarakat.

    “Kemarin di rapat kabinet, Bapak Presiden ingin memastikan implementasi persiapan angkutan untuk Nataru ini berjalan. Hari ini, bersama Direksi Garuda, Citilink, Pelita Air, Patra Niaga, InJourney, dan Wamen BUMN Dony Oskaria, kami ingin memastikan bahwa Nataru berjalan dengan baik,” katanya.

    Erick memaparkan, Bandara Soekarno-Hatta diproyeksikan melayani hingga 170 ribu penumpang per hari selama puncak Nataru, naik dari rata-rata 150 ribu penumpang harian.

    Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penataan sirkulasi penumpang dan kendaraan seperti yang telah dilakukan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

    Sumber : Antara

  • Timses RK-Suswono Desak Bawaslu Usut Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Jakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Desember 2024

    Timses RK-Suswono Desak Bawaslu Usut Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Jakarta Megapolitan 4 Desember 2024

    Timses RK-Suswono Desak Bawaslu Usut Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (Rido), menyambangi kantor Bawaslu Jakarta untuk mendesak pengusutan laporan pelanggaran pelaksanaan
    Pilkada Jakarta
    2024.
    Koordinator Tim Pemenangan RIDO, Ramdan Alamsyah mengatakan, pihaknya menyampaikan sejumlah laporan dugaan pelanggaran dan meminta penegasan dari Bawaslu.
    “Kami akan meminta klarifikasi dan penegasan dari Bawaslu terkait masalah laporan-laporan yang sudah kami ajukan di beberapa wilayah,” ujar Ramdan saat ditemui di Kantor Bawaslu Jakarta, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Namun, ia menganggap Bawaslu tak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengawas pada Pilkada Jakarta.
    “Belum ada tindakan signifikan yang kami anggap mampu merepresentasikan kinerja Bawaslu DKI, termasuk jajaran di bawahnya, yakni Panwascam dan Bawaslu Kota. Ini yang kami minta penegasan,” ucap dia.
    Ramdan lalu menyinggung soal Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020.
    Merujuk aturan itu, setiap laporan yang diterima Bawaslu harus ditindaklanjuti dengan melakukan kajian awal dalam waktu dua hari.
    “Tapi di beberapa wilayah yang kami laporkan, sudah lebih dari tiga hari tanpa ada tindak lanjut,” katanya.
    Ramdan meminta Bawaslu Jakarta segera menindaklanjuti laporan yang mereka layangkan, termasuk laporan untuk pelaksanaa pemungutan suara ulang (PSU).
    “Jangan ada kesan mendiamkan waktu hingga laporan ini habis batas waktunya. Kita tahu, batas waktu ini hingga tanggal 7 untuk pelaksanaan PSU. Kami menduga adanya ‘main mata’ antara satu lembaga dengan lembaga lainnya,” tutur dia.
    Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco juga menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga legitimasi hasil Pilkada ini patut dipertanyakan.
    Baco mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi pemilih bukan semata-mata akibat ketidakpedulian masyarakat, melainkan karena serangkaian masalah.
    Tim RIDO mengkritik rendahnya partisipasi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Jakarta.
    Ada pula warga yang sudah tiada namun masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi yang kurang, hingga warga yang tidak mendapat surat undangan untuk memilih.
    “Rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi Pilkada ini cenderung kecil,” ujar Baco.
    Data menunjukkan, tingkat partisipasi di Jakarta hanya mencapai 57 persen, yang tercatat sebagai angka terendah sepanjang sejarah Pilkada.
    Baco menilai angka ini sangat rendah dibandingkan dengan Pilpres 2024 yang mencapai lebih dari 80 persen.
    “Kalau dilakukan PSU maka KPU harus berusaha agar masyarakat antusias memberikan hak pilih mereka di TPS, sehingga tingkat partisipasi pemilih bisa meningkat,” ucap Baco.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Mau Lagi Dipecah Belah dengan Ahokers, Anak Abah: Sulit Membangun Jakarta Ketika Dipecah Belah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Desember 2024

    Tak Mau Lagi Dipecah Belah dengan Ahokers, Anak Abah: Sulit Membangun Jakarta Ketika Dipecah Belah Megapolitan 4 Desember 2024

    Tak Mau Lagi Dipecah Belah dengan Ahokers, Anak Abah: Sulit Membangun Jakarta Ketika Dipecah Belah
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Relawan ”
    Anak Abah
    Plus” bernama Nova menyampaikan, pihaknya telah bersepakat dengan
    Ahokers
    untuk tidak lagi terpecah belah setelah sama-sama mendukung pasangan
    Pramono Anung-Rano Karno
    pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
    Kesepakatan tersebut dilakukan agar proses pembangunan Jakarta ke depannya bisa berjalan lebih baik.
    “Kami (Anak Abah dan Ahokers) sudah sepakat untuk tidak mau lagi dipecah belah. Kami sudah merasakan bagaimana sulitnya membangun Jakarta ketika kami dipecah belah,” ujar Nova dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Nova berpendapat, Ahokers dan Anak Abah merupakan relawan yang berisi oleh orang-orang progresif serta memperjuangkan nasib kaum marjinal.
    Karena itu, ia merasa sangat bersyukur karena Anak Abah dan Ahokers saat ini sudah bersatu.
    “Dan itu yang mau ditutupi oleh oligarki. Sehingga dengan adanya kejadian ini, bagi kami, ini adalah sebuah karunia Tuhan untuk Indonesia bahwa ternyata kami disatukan kembali dengan niat untuk membangun Jakarta,” kata Nova.
    Di sisi lain, Nova memastikan, Anak Abah Plus bertekad mengawal proses rekapitulasi
    Pilkada Jakarta 2024
    yang kini sudah sampai di tingkat kota administrasi.
    Mereka memastikan bahwa Pilkada Jakarta 2024 telah dimenangkan oleh Pramono-Rano dalam satu putaran.
    “Tidak ada dua putaran. Karena kami sudah lihat rekapitulasi kecamatan. Hasilnya 50,07 persen dan kami akan kawal itu sampai pelantikan pada 7 Februari 2025,” tegas dia.
    Untuk diketahui, Ahokers merupakan relawan eks Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias
    Ahok
    . Sedangkan Anak Abah merupakan relawan eks Gubernur Jakarta periode 2017-2022
    Anies Baswedan
    .
    Ahok dan Anies bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017. Akar rumput relawan mereka sempat bersitegang setelah Ahok tersandung kasus penistaan agama.
    Pada Pilkada Jakarta 2024 ini, Ahokers dan Anak Abah bersatu setelah Anies Baswedan menyatakan dukungan kepada Pramono Anung dan Rano Karno selaku calon yang diusung oleh PDI-P, partai politik yang kini menaungi Ahok.
    (Penulis: Baharudin Al Farisi | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Jakarta Siap Dilaporkan ke DKPP oleh Tim Ridwan Kamil-Suswono, Sebut Itu Sudah Risiko
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Desember 2024

    KPU Jakarta Siap Dilaporkan ke DKPP oleh Tim Ridwan Kamil-Suswono, Sebut Itu Sudah Risiko Megapolitan 4 Desember 2024

    KPU Jakarta Siap Dilaporkan ke DKPP oleh Tim Ridwan Kamil-Suswono, Sebut Itu Sudah Risiko
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menyatakan siap menerima risiko dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (
    DKPP
    ) terkait
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Komisioner
    KPU Jakarta
    , Dodi Wijaya, mengatakan laporan tersebut menjadi bagian dari konsekuensi sebagai penyelenggara pemilu.
    “Ya enggak apa-apa (dilaporkan ke DKPP), risiko sebagai penyelenggara kan sebagai teradu, terlapor. Jadi itu bagian dari risiko sebagai penyelenggara,” ujar Dodi di Kebayoran Baru, Rabu (4/12/2024).
    KPU Jakarta dilaporkan pasangan
    Ridwan Kamil-Suswono
    karena dinilai tidak profesional menyelenggarakan Pilkada. Salah satu masalah yang disoroti adalah distribusi formulir C6 yang tidak sampai ke semua warga.
    Dodi menjelaskan jumlah formulir yang tidak terdistribusi akan diketahui setelah rekapitulasi suara berjenjang selesai.
    “Tapi kami pastikan bahwa di dalam rekapitulasi pleno di tingkat kota ini kan ada rekap juga ya, C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Dari situ kita bisa tahu nih, berapa yang tidak terdistribusi dan alasannya apa,” katanya.
    Ia juga menegaskan KPU Jakarta akan bertanggung jawab atas hasil Pilkada.
    “Jadi itu nanti ada tahapannya dan kami akan publikasikan secara terbuka. Tapi pada prinsipnya kami siap untuk mempertanggung jawabkan hasil Pilkada ini,” tutup Dodi.
    Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido), Basri Baco, akan melaporkan KPU Jakarta ke DKPP atas dugaan ketidakprofesionalan.
    “Hari ini, Insya Allah, atau paling lambat besok, kami akan melaporkan (KPUD) ke DKPP mengenai tidak profesionalitasnya KPUD dalam menjalankan tupoksinya dalam pilkada kemarin,” ujar Baco di Kantor DPD Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
    Baco menilai KPU Jakarta tidak becus menjalankan tugas, terutama dalam mendistribusikan formulir C6 kepada pemilih.
    “Hak untuk bisa memilih calon gubernurnya, hak (warga) ini dihilangkan oleh para penyelenggara pemilu atau pilkada ini, karena ketidakbecusannya terkait penyebaran formulir C6,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saksi RIDO tolak tanda tangan penetapan hasil penghitungan suara

    Saksi RIDO tolak tanda tangan penetapan hasil penghitungan suara

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur, Tedi Kurnia saat menandatangani berita acara penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta tingkat Kota Jakarta Timur di kawasan Cawang, Rabu (4/12/2024). ANTARA/Syaiful Hakim

    Saksi RIDO tolak tanda tangan penetapan hasil penghitungan suara
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 17:49 WIB

    Elshinta.com – Saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menolak untuk menandatangani penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta tingkat Kota Jakarta Timur.

    “Mohon izin pak ketua, kami tidak menandatangani berita acara (penetapan hasil penghitungan suara) dan kami akan memberikan catatan di berita acara tersebut,” kata Koordinator Saksi Paslon RIDO Wilayah Jakarta Timur, Sukma Durijat saat Ketua KPU Jaktim Tedi Kurnia membacakan penetapan hasil Pilkada itu di kawasan Cawang, Rabu.

    Mereka enggan menandatangani berita acara penetapan hasil penghitungan suara itu karena menilai partisipasi pemilih di Jakarta Timur rendah, yakni tak sampai 60 persen.

    “Partisipasi masyarakat yang kurang atau tidak mencapai 60 persen dalam versi kami,” kata Sukma.

    Selain itu, tercederainya pesta demokrasi di TPS 028 Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, di mana terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di wilayah itu.

    Dia pun mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jaktim untuk segera menyerahkan kasus itu kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk pemberian sanksi kepada ketua KPPS dan petugas pamsung yang telah melakukan pelanggaran Pilkada.

    Kendati demikian, dia pun mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu), TNI, Polri karena pelaksanaan Pilkada Jakarta di Jakarta Timur berlangsung kondusif.

    Sementara itu, Ketua KPU Jaktim Tedi Kurnia, mengakui bahwa saksi Paslon RIDO tidak mau menandatangani berita acara penetapan hasil penghitungan suara Pilkada tingkat kota Jakarta Timur.

    “Mereka sudah menyampaikan alasan-alasannya. Ini akan kita catat dalam kejadian khusus ya. Secara keseluruhan mereka mengapresiasi proses rekapitulasi mulai dari TPS, kecamatan hingga tingkat kota,” kata Tedi.

    Meski ada penolakan untuk menandatangani berita acara itu, tambah dia, tidak akan mempengaruhi penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta tingkat kota Jaktim.

    “Ya, kan biasa ya kalau misalnya ada salah satu paslon dan salah satu partai yang tidak menandatangani, ya kita tetap jalan,” katanya.

    Dalam penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta tingkat kota Jakarta Timur itu, pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak, yakni 635.170 suara.

    Sementara pasangan RIDO berada di urutan kedua dengan suara sebanyak 535.613 suara, dan paslon nomor urut, 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 136.935 suara.

    Berdasarkan data rekapitulasi suara untuk tingkat kecamatan, pasangan calon Pram-Doel meraih suara terbanyak di sembilan kecamatan, yakni Jatinegara, Duren Sawit, Kramat Jati, Matraman, Pulogadung, Cakung, Makasar, Ciracas dan Cipayung.

    Sementara pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) hanya unggul di satu kecamatan, yakni Pasar Rebo.

    Your browser does not support the audio element.

    Sumber : Antara

  • Usai Siram Air Panas ke Bayi 1 Tahun, Pengasuh Daycare Depok Guyur Air Dingin
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Desember 2024

    Usai Siram Air Panas ke Bayi 1 Tahun, Pengasuh Daycare Depok Guyur Air Dingin Megapolitan 4 Desember 2024

    Usai Siram Air Panas ke Bayi 1 Tahun, Pengasuh Daycare Depok Guyur Air Dingin
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Bayi berinisial KCB (1 tahun 3 bulan) sempat diguyur air dingin usai disiram air panas oleh S (31), pengasuh di 
    daycare
    Kiddy Space, Pengasinan, Kota Depok.
    “(Korban) disiram pakai gayung dua kali dan karena kulitnya melepuh, habis itu disiram lagi pakai air dingin,” kata Kapolres Metro Depok Kombes (Pol) Arya Perdana dalam jumpa pers, Rabu (4/12/2024).
    Namun, upaya ini terlambat lantaran kulit korban sudah melepuh.
    “Tetapi ya sudah melepuh kulitnya, ini pelaku termasuk tindakan yang mencederai anak kecil dengan luka berat,” kata Arya.
    Insiden terjadi pada Senin (2/12/2024) pukul 06.30 WIB, tepat saat korban baru bangun tidur setelah diantar orangtuanya ke
    daycare
    pada pukul 05.30 WIB.
    “Korban bangun dan menangis karena buang air besar,” ucap Arya.
    Oleh karena itu, korban lekas dibawa ke kamar mandi untuk dibersihkan. Namun, bayi itu terus menangis hingga membuat kesabaran pelaku habis.
    “Namun, karena terus-terusan nangis, sehingga dia kesal, diambil air panas, disiram pakai gayung dua kali,” terang Arya.
    Korban mengalami kulit melepuh di punggung, leher, lipatan tangan, dan di dekat telinga.
    “Kalau berapa persen (luka bakarnya) saya belum tahu karena dari dokter ya, tapi yang jelas di bagian punggung dan leher, selipan tangan dan telinga,” jelas Arya.
    “Kita turut prihatin terhadap anaknya ini karena memang kulitnya mengelupas cukup parah,” sambung dia.
    Saat ini, korban masih dirawat di RS Alia, Pancoran Mas, Kota Depok.
    S ditangkap pada Selasa (3/12/2024) dan ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan beberapa pemeriksaan.
    Atas perbuatannya, S dijerat Pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Klarifikasi Tim Pramono-Rano soal Tuduhan Serangan Fajar Berupa Sembako di Kepulauan Seribu
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Desember 2024

    Klarifikasi Tim Pramono-Rano soal Tuduhan Serangan Fajar Berupa Sembako di Kepulauan Seribu Megapolitan 4 Desember 2024

    Klarifikasi Tim Pramono-Rano soal Tuduhan Serangan Fajar Berupa Sembako di Kepulauan Seribu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru bicara tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Iwan Tarigan, menepis tuduhan “serangan fajar” berupa sembako di
    Kepulauan Seribu
    selama masa tenang
    Pilkada Jakarta
    2024.
    Iwan mengatakan timnya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kecurangan selama masa tenang.
    “Biasanya, yang (diusung) satu partai itu, tidak punya kemampuan, baik secara tenaga maupun secara dana untuk melakukan kecurangan,” ujar Iwan saat konferensi pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Iwan, yang sebelumnya menjadi juru bicara tim nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menegaskan sembako tersebut merupakan program tebus murah.
    “Itu adalah, kami biasanya melakukan tebus murah yang disetujui oleh Bawaslu, itu kami melakukan tebus murah,” ucapnya.
    Iwan menjelaskan keterlambatan pengiriman sembako disebabkan masalah transportasi.
    “Karena ada masalah transportasi sehingga tidak sampai tepat waktu,” katanya.
    Sembako baru tiba sehari sebelum masa tenang dimulai. Iwan memastikan hal itu bukan bagian dari serangan fajar.
    “Sehingga sampai satu hari sebelumnya, satu hari sebelum hari tenang dan bukan untuk serangan fajar. Dan itu hanya sebanyak 15 karung,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.