Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Menkopolkam-Kapolri Pimpin Pengungkapan Capaian Desk Pemberantasan Narkoba – Halaman all

    Menkopolkam-Kapolri Pimpin Pengungkapan Capaian Desk Pemberantasan Narkoba – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menkopolkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah menteri terkait melakukan pengungkapan desk pemberantasan narkoba.

    Sejumlah barang bukti berbagai jenis narkoba ditampilkan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024).

    Adapun barang bukti yang ditampilkan antara lain 1,190 ton ganja, 1.163.210 butir happy five, 132,900 gram hashish.

    Selain itu ada 2.296.409 butir obat keras, 370.868 butir pil ekstasi, dan BB TPPU senilai Rp1.057.515.000.

    Barang-barang haram tersebut ditampilkan berjejer dan bertumpuk-tumpuk di depan meja konferensi pers.

    Sesuai jadwal pengungkapan capaian desk pemberantasan narkoba akan dimulai pukul 12.00 WIB.

    Selain Menkopolkam dan Kapolri, pejabat yang dijadwalkan hadir Jaksa Agung, Mensesneg, Mendikti Saintek, Menimipas, Menag, Kepala PPATK, Kepala BNN.

    Pejabat lainnya Kadiv Humas, Deputi V Polkam, Sahli Penerima Negara, Irjen TNI, Wamen Dikdasmen, Ses Menko, Ka Bakamla, Wakapolri, Kabareskrim Polri, Sekjen Kemenkes RI dan Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri.

     

  • Ketua KPK Terpilih Setyo Budiyanto ungkap Nasib OTT, Bakal Dihapus?

    Ketua KPK Terpilih Setyo Budiyanto ungkap Nasib OTT, Bakal Dihapus?

    Bisnis.com, JAKARTA — Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2024-2029 Setyo Budiyanto mengungkap nasib operasi tangkap tangan (OTT) pada masa kepemimpinannya di periode mendatang. 

    Setyo mengulang pernyataannya pada saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bahwa OTT akan tetap dilanjutkan. Dia menyebut kegiatan operasi tangkap tangan dilakukan untuk masuk ke kasus yang lebih besar. 

    “Dalam pengalaman saya selama saya bertugas di KPK, yaitu kegiatan itu merupakan pintu masuk untuk bisa mengungkap kasus yang lebih besar, gitu,” jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2024). 

    Namun demikian, Setyo menuturkan bahwa dia dan empat pimpinan lainnya nanti akan lebih selektif dan detail dalam melakukan OTT. Tujuannya, agar kasus yang diungkap melalui OTT bisa lebih berkualitas. 

    “Kemudian bisa bermanfaat, ya syukur-syukur nanti bisa kasus-kasus yang hasil atau pengungkapan dengan nilai yang lebih besar,” lanjutnya. 

    Setyo pun menyebut pernyataan calon koleganya, Johanis Tanak terkait dengan penghapusan OTT merupakan versinya sendiri. Hal itu disampaikan oleh Tanak pada fit and proper test November 2024 lalu. 

    “Kami kan belum pernah bertemu secara langsung berlima, gitu. Itu kan penjelasan dulu. Saya yakin itu hanya sifatnya apakah penjelasan beliau dari sisi nomenklatur atau dari sisi penamaan saja, atau memang beliau tidak setuju,” ujar pria yang kini menjabat Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) itu.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Johanis Tanak yang juga saat ini petahana pimpinan KPK berjanji bakal menghapus OTT apabila terpilih kembali untuk periode 2024-2029. 

    “Seandainya bisa jadi [Ketua KPK], mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup [tindakan OTT], close. Karena itu tidak sesuai pengertian yang dimaksud dalam KUHAP,” tuturnya. 

  • Hakim PM Surabaya Layangkan Gugatan Praperadilan di Kasus Ronald Tannur

    Hakim PM Surabaya Layangkan Gugatan Praperadilan di Kasus Ronald Tannur

    Bisnis.com, JAKARTA — Oknum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Heru Hanindyo (HH) mengajukan gugatan praperadilan terkait kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.

    Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan dalam gugatan praperadilan itu dilayangkan agar Kejagung mencabut status tersangka HH.

    “Ada permohonan praperadilan yang diajukan oleh Heru Hanindyo tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan , penyitaan dan penetapan tersangka,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

    Dia juga menyampaikan, gugatan praperadilan itu teregister dengan No.123/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL dan diajukan oleh HH pada Selasa (3/12/2024).

    Nantinya, sidang gugatan praperadilan hakim HH bakal dipimpin oleh hakim tunggal Abdullah Mahrus.

    ‘Bahwa sidang pertama telah ditetapkan yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, HH dengan dua hakim lainnya yakni Erintuah Damanik (ED) dan Mangapul (M) telah ditetapkan sebagai tersangka pada (23/10/2024).

    Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka lantaran Kejagung menemukan bukti permulaan terkait tindak pidana korupsi berupa suap dalam vonis bebas Ronald Tannur.

    Atas perbuatannya, Heru cs diduga telah melanggar Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 B jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

  • Sah! DPR Setujui 5 Calon Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029

    Sah! DPR Setujui 5 Calon Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029

    Bisnis.com, JAKARTA —  DPR menyetujui lima orang calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, salam rapat paripurna yang berlangsung Kamis (5/12/2024). 

    Lima orang calon pimpinan KPK itu telah disetujui oleh Komisi 3 DPR melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test November 2024 lalu. 

    Ketua Komisi 3 DPR Habiburokhman lalu membacakan bahwa berdasarkan hasil voting, maka lima orang pimpinan KPK 2024-2029 dengan susunan ketua dan wakil ketua yakni Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono dan Ibnu Basuki Widodo. 

    “Calon pimpinan KPK masa jabatan 2024-2029 terpilih adalah sebagai berikut: Pertama Setyo Budiyanto sebagai ketua, Johanis Tanak sebagai wakil ketua, Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua, Agus Joko Pramono sebagai wakil ketua, Ibnu Basuki Widodo sebagai wakil ketua,” ujar Habiburokhman di Ruang Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2024). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, empat dari lima calon pimpinan KPK terpilih itu hadir pada sidang paripurna. Hanya Johanis Tanak, yang juga merupakan pimpinan KPK petahana yang tidak hadir karena tengah melakukan tugasnya. 

    Atas pembacaan hasil laporan Komisi 3 DPR itu, Ketua DPR Puan Maharani lalu menanyakan apabila para anggota dewan bisa menyetujui hasil laporan komisi 3 DPR. 

    “Apakah hasil laporan Komisi 3 atas hasil uji kelayakan calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2024-2029 dapat disetujui?,” tanya Puan. 

    “Setuju,” jawab para anggota dewan. 

    Di sisi lain, Komisi 3 DPR juga telah memberikan rekomendasi terhadap lima calon dewan pengawas (dewas) KPK untuk nantinya dilantik bersama dengan calon pimpinan oleh Presiden. 

    Lima orang calon dewas KPK itu yakni Benny Mamoto, Wisnu Baroto, Gusrizal, Sumpeno dan Chisca Mirawati. 

  • KPU tetapkan Pramono-Rano menang di Jakarta Selatan

    KPU tetapkan Pramono-Rano menang di Jakarta Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Rano) sebagai pemenang, setelah meraih suara terbanyak di Pilkada 2024 pada Rabu (27/11).

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, suara untuk wilayah Jakarta Selatan kita nyatakan sah,” Ketua KPU Jakarta Selatan Taqiyuddin mengetok palu menutup rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota di Jakarta, Kamis.

    Taqiyuddin menyebutkan jumlah akhir perolehan suara tingkat kota dari para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI yakni paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono meraih sebanyak 375.391 suara.

    Kemudian, paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 90.294 suara dan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno mendapatkan 491.017 suara.

    Terhitung jumlah pengguna hak pilih atau partisipasi pemilih di Jakarta Selatan mencapai 1.046.480 pemilih.

    Jumlah itu merupakan total pengguna hak pilih yang terdiri dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya.

    Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota Jakarta Selatan dinyatakan selesai dan hasilnya akan dikirimkan ke KPU tingkat Provinsi DKI Jakarta.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 tingkat kota pada 4-6 Desember 2024.

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 TPS, sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1 dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) nomor 2 dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pedagang Telur Tewas Diamuk Massa di Tebet, Polisi Dalami Keterlibatan Bos Korban – Halaman all

    Pedagang Telur Tewas Diamuk Massa di Tebet, Polisi Dalami Keterlibatan Bos Korban – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi mendalami keterlibatan AS bos korban pedagang telur gulung yang tewas diamuk massa di Tebet, Jakarta Selatan.

    AS yang kini berstatus saksi menuduh MR sebagai maling motor.

    Kanit Reskrim Polsek Tebet AKP M Suwarno mengatakan saat ini AS masih diperiksa.

    “Masih kami dalami sedang dilakukan penyelidikan secara intensif,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

    Polisi mendapat informasi bahwa korban MR dibawa ke kontrakan usai diamuk massa karena ada kesepakatan akan mencari motor yang dibawa kabur oleh korban.

    “Infonya mau diajak nyari motornya,” tambah Suwarno.

    Sebelumnya diberitakan, pedagang telur inisial MR tewas di Jalan Asem Baris Raya Gg. VI No. 2, Rt.007/005, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2024).

    Kanit Reskrim Polsek Tebet AKP M Suwarno mengatakan informasi penemuan mayat diketahui pukul 09.00 WIB.

    “Kami ke TKP, dan di TKP ternyata ada di halaman depan rumah kontrakan akhirnya kami lihat seperti ada luka tidak wajar, kita panggil tim iden terus kita kirim ke RS Cipto untuk diautopsi,” ucapnya saat dihubungi Rabu (4/12/2024).

    Berdasarkan keterangan saksi AS selaku bos telur gulung meminjamkan motor ke korban untuk membeli telur pada 20 November 2024.

    Namun korban tidak kembali,.

    Saksi kemudian mencari keberadaan korban yang diduga maling motor.

    Setelah 10 hari menghilang, korban diketahui keberadaannya di Bekasi.

    “Korban sempat dipukulin orang yang sekitar situ yang melintas,” ucap Suwarno.

    Selanjutnya, korban yang sudah dalam kondisi penuh luka pemukulan dibawa oleh saksi ke kontrakan di Tebet Jakarta Selatan.

    Kasus ini ditangani gabungan dari Resmob dan Polres Metro Jakarta Selatan.

    Peristiwa  itu terungkap dari penemuan mayat terjadi di Jalan Asem Baris Raya Gg. VI No. 2, Rt.007/005, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2024).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan kronologis kejadian korban MR pada hari Senin tanggal 25 November 2024 jam 14.30 WIB diminta saksi belanja telor tetapi tidak kembali lagi.

    Lalu saksi menginfokan kepada grup Gojek dan mendapati keberadaannya di stasiun Bekasi.

    “Saksi 1 meminta saksi 2 untuk menemani kelokasi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 22.30 WIB, lalu saat dilokasi ketemu dengan korban dan korban melarikan diri,” ucap Ade Ary.

    Kemudian saksi 1 teriak “maling motor” dan diikuti ojek online yang di lokasi dan korban ketangkap dan diamuk masa.

    Lalu saksi 1 dan saksi 2 membawa korban ke kontrakan saksi 1 pada hari Selasa, 03 Desember 2024 sekira pukul 04.40 WIB di Jalan Asem Baris Raya Gg. VI No. 2, Rt.007/005, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jaksel.

    Korban diamankan di halaman kontrakan dalam keadaan sudah luka berdarah bagian kepala dengan keadaan kaki tangan diikat tali rafia oleh saksi 1.

    “Lalu saksi 1 tinggal tidur didalam kontrakan dan saksi 2 pulang kerumah, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi 2 datang ke kontrakan dan ditanyakan oleh warga tentang keadaan korban dan saksi 2 membangunkan saksi 1, kemudian saksi 1 membangunkan korban tetapi tidak terbangun, atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan guna tindakan lebih lanjut,” pungkasnya. 

     

  • Saksi RIDO di Jaksel tak tandatangani rekapitulasi tingkat kecamatan

    Saksi RIDO di Jaksel tak tandatangani rekapitulasi tingkat kecamatan

    Jakarta (ANTARA) – Saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan.

    “Sebelumnya apakah ada kejadian khusus yang belum terselesaikan dalam rapat pleno di tingkat kecamatan?” tanya Ketua KPU Jakarta Selatan Taqiyuddin dalam rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota di Jakarta, Kamis.

    Taqiyuddin menerima laporan hasil dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan dan seluruhnya menolak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan.

    Sebanyak 10 kecamatan itu merupakan keseluruhan kecamatan di Jakarta Selatan yang meliputi Mampang, Pancoran, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Tebet, Pasar Minggu, Setiabudi, Pesanggrahan dan Jagakarsa.

    Taqiyuddin membacakan laporan dari Kecamatan Kebayoran Baru yang menyatakan menolak tanda tangan lantaran keberatan terkait jumlah partisipasi dan angka surat suara sah.

    “Menimbang dan memutuskan atas dasar partisipasi dan lain-lain, perbandingan besar surat suara sah dan tidak sah dan lain-lain, maka tidak menandatangani D hasil tingkat Kecamatan Kebayoran Baru,” jelasnya.

    Sama seperti Kecamatan Kebayoran Baru dan lainnya, dibacakan pula dari Pesanggrahan juga menolak menandatangani karena alasan tertentu.

    “Di tingkat kecamatan Pesanggrahan hanya keberatan saksi yang tidak menandatangani D hasil dan berita acara penghitungan perolehan suara karena alasan tertentu paslon no urut 1,” jelasnya.

    Menurut kubu RIDO, tidak adanya undangan atau formulir C6 ini membuat banyak warga gagal menggunakan hak pilih, sehingga berpengaruh pada penurunan signifikan tingkat partisipasi pemilih.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Selatan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 tingkat kota pada 4-6 Desember 2024 di hotel kawasan Kebayoran Baru.

    Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 TPS. Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1 dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) nomor 2 dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pramono-Rano menang di seluruh kecamatan Jakarta Pusat

    Pramono-Rano menang di seluruh kecamatan Jakarta Pusat

    Jakarta (ANTARA) – Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) menang di seluruh kecamatan Jakarta Pusat.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah di Jakarta, Kamis, menyebutkan, hasil ini terungkap dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta tingkat Kota Jakarta Pusat pada Rabu (4/12) hingga Kamis ini.

    “Kita telah menyelesaikan rekapitulasi delapan kecamatan di tingkat kota administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya kita akan memasuki tahapan selanjutnya agenda pencermatan,” kata Efni.

    Saksi dari tiga pasangan calon (paslon) yang bertarung yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan Pramono Anung-Rano Karno hadir dalam pleno ini

    1. Kecamatan Kemayoran

    DPT: 186.935
    Pengguna Hak Suara: 107.200
    Suara Sah: 98.568
    Suara Tidak Sah: 8.632
    RK-Suswono: 36.885
    Dharma-Kun: 10.486
    Pram-Rano: 51.197

    2. Kecamatan Menteng

    DPT: 65.534
    Pengguna Hak Suara: 37.826
    Suara Sah: 33.841
    Suara Tidak Sah: 3.985
    RK-Suswono: 12.726
    Dharma-Kun: 3.213
    Pram-Rano: 17.902

    3. Kecamatan Senen

    4. Kecamatan Sawah Besar

    DPT: 95.756
    Pengguna Hak Suara: 50.721
    Suara Sah: 47.949
    Suara Tidak Sah: 2.772
    RK-Suswono: 14.944
    Dharma-Kun: 5.977
    Pram-Rano: 27.028

    5. Kecamatan Johar Baru

    DPT: 101.504
    Pengguna Hak Suara: 69.013
    Suara Sah: 55.393
    Suara Tidak Sah: 5.520
    RK-Suswono: 22.316
    Dharma-Kun: 6.045
    Pram-Rano: 27.032

    6. Kecamatan Cempaka Putih

    7. Kecamatan Gambir

    DPT: 70.999
    Pengguna Hak Suara: 37.345
    Suara Sah: 34.638
    Suara Tidak Sah: 2.707
    RK-Suswono: 11.241
    Dharma-Kun: 3.951
    Pram-Rano: 19.446

    8. Kecamatan Tanah Abang

    DPT: 125.137
    Pengguna Hak Suara: 66.293
    Suara Sah: 60.160
    Suara Tidak Sah: 6.133
    RK-Suswono: 22.703
    Dharma-Kun: 5.697
    Pram-Rano: 31.760

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tiga polisi gadungan pemeras warga di Jakbar berhasil ditangkap

    Tiga polisi gadungan pemeras warga di Jakbar berhasil ditangkap

    Tiga polisi gadungan yang berhasil ditangkap oleh Polsek Palmerah, Senin (2/12/2024). ANTARA/HO-Polres Jakbar

    Tiga polisi gadungan pemeras warga di Jakbar berhasil ditangkap
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Polisi berhasil menangkap tiga polisi gadungan yang diduga sudah 30 kali beraksi memeras warga dengan modus menuduh korban terlibat kasus narkoba.

    “Setelah mendapatkan target, mereka memberhentikan korban dengan menunjukkan tanda lencana kewenangan Polri palsu, lalu menuduh korban terlibat narkoba. Selanjutnya, mereka memaksa korban menyerahkan uang dan barang berharga seperti handphone,” jelas Kapolsek Palmerah Kompol Sugiran yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. 

    Kasus ini terungkap saat Tim Opsnal Reskrim Polsek Palmerah sedang melakukan patroli di lokasi kejadian pada Senin (2/12) dini hari.

    Polisi mencurigai dua pelaku yang tengah memeriksa seorang warga bernama Romadoni di tepi Jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat.

    “Ketika petugas mendekat, para pelaku panik dan mencoba melarikan diri,” ucap Sugiran.

    Dari pengejaran tersebut, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial AP (36) di lokasi kejadian.

    Melalui penyelidikan lebih dalam, polisi kemudian berhasil menangkap DP (18) di Jembatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan WN (18) di kawasan Petamburan yang berperan membantu aksi kedua pelaku AP dan DP.

    Sejumlah barang bukti berupa pisau daging dengan gagang kayu, sarung pisau berbahan kulit, serta lencana palsu Polri berhasil disita dari tangan AP.

    Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Rachmad Wibowo mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan, para pelaku telah beraksi setidaknya 30 kali di wilayah Palmerah, Tanah Abang, dan Grogol Petamburan.

    “Dua di antaranya merupakan residivis. AP pernah dipenjara selama tujuh tahun karena kasus pengeroyokan, sedangkan DP pernah ditangkap dalam kasus perampasan dan penyalahgunaan obat keras jenis tramadol,” tambah AKP Rachmad.

    Atas perbuatannya, ketiga pelaku disangkakan dengan Pasal 365 KUHP tentang Pemerasan dengan Kekerasan dan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap tindakan penipuan serupa dan segera melapor jika menemui kejadian mencurigakan,” pungkas Rachmad.

    Sumber : Antara

  • 10 Arab Saudi Minta Indonesia Kembali Kirim Pekerja Migran Nasional

    10 Arab Saudi Minta Indonesia Kembali Kirim Pekerja Migran Nasional

    Arab Saudi Minta Indonesia Kembali Kirim Pekerja Migran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Duta Besar
    Arab Saudi
    untuk Indonesia, H.E. Faisal bin Abdullah Al-Amudi, meminta Indonesia untuk kembali mengirimkan
    Pekerja Migran Indonesia
    (PMI) ke Arab Saudi.
    Dalam pernyataannya, Dubes Faisal mengungkapkan bahwa saat ini, PMI terbanyak di Arab Saudi berasal dari negara-negara non-Muslim seperti India, Thailand, dan Filipina.
    “Akan lebih baik jika tenaga kerja yang masuk ke Arab Saudi juga berasal dari mitra negara-negara muslim,” kata Faisal dalam keterangan tertulisnya saat bertemu dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024).
    Dubes Faisal juga meminta dukungan untuk kemudahan
    kerja sama ekonomi
    dan investasi antara kedua negara, termasuk dalam sektor pariwisata.
    “Indonesia merupakan salah satu negara muslim yang punya peran dan pengaruh, memiliki ekonomi yang kuat di Kawasan Asia Tenggara, aktif di G20, namun masih ada hambatan bagi kami untuk masuk sebagai investasi maupun wisatawan. Padahal pergerakan orang per orang ini sangat penting untuk mendukung kerja sama antar kedua negara,” ujarnya.
    Menanggapi permintaan tersebut,
    Menko Yusril
    menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Dubes Faisal akan didalami lebih lanjut.
    Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan Golden Visa yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia seharusnya sudah memudahkan para investor untuk masuk ke Indonesia.
    “Sebetulnya sudah ada kebijakan Golden Visa yang diluncurkan pada masa Presiden Jokowi dan sangat didukung oleh Presiden Prabowo, yang saya rasa sudah sangat memudahkan bagi para investor untuk bisa datang ke Indonesia,” kata Yusril.
    Yusril juga menyoroti penurunan jumlah PMI di Arab Saudi, yang pernah mencapai 2 juta orang, namun kini hanya sekitar 100.000 orang berdasarkan catatan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi.
    Penurunan ini diduga akibat moratorium yang telah berlangsung selama sekitar 10 tahun.
    “Sepertinya memang sudah saatnya kedua negara berunding untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang komprehensif sehingga tidak hanya permasalahan hambatan di bidang investasi maupun ekonomi, tetapi juga terkait tenaga kerja. Kami tentunya butuh perlindungan hukum bagi PMI yang berada di Arab Saudi,” ujarnya.
    Yusril menambahkan bahwa kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi harus terus dilanjutkan dan dikembangkan.
    “Saya sudah rangkum semua permintaan Yang Mulia dan akan kami koordinasikan secara internal dan juga antar kementerian, baik dengan kementerian teknis di bawah koordinasi kami, maupun kementerian dan lembaga lainnya,” ucapnya.
    Pemerintah Indonesia saat ini sedang menerapkan kebijakan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke 21 negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, dan Pakistan.
    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus melakukan pembenahan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI dengan mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
    Regulasi tersebut memberikan aturan ketat terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dan mencakup sanksi berupa pencabutan surat izin pengerahan (SIP) TKI jika terbukti melakukan pelanggaran.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.