Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Komisioner KPU Kota Bogor Diduga Langgar Etik, Jadi Perantara Ganti Nama Cawalkot Megapolitan 9 Desember 2024

    Komisioner KPU Kota Bogor Diduga Langgar Etik, Jadi Perantara Ganti Nama Cawalkot Megapolitan 9 Desember 2024

    Komisioner KPU Kota Bogor Diduga Langgar Etik, Jadi Perantara Ganti Nama Cawalkot
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Divisi Hukum dan Pengawasan, Dede Juhendi, diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024.
    Dalam hasil rapat pleno yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bogor, Dede dinilai terbukti menjadi perantara atau calo dalam memuluskan proses persyaratan administrasi perubahan nama calon wali kota Bogor Raendi Rayendra menjadi dr. Rayendra.
    “Kami (Bawaslu) sudah mendalami temuan ini, termasuk memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Kami juga sudah mengantongi bukti
    chat
    transferan uang yang dikirim ke yang bersangkutan,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Bogor Supriantona Siburian, Minggu (8/12/2024).
    Anto, sapaan akrabnya, menyebut Dede menerima transferan uang Rp 30 juta dari pihak Rayendra pada 16 Agustus 2024.
    Uang itu diserahkan kepada salah satu pengacara sebagai jasa pembayaran perubahan nama.
    Meski kasus tersebut tidak dianggap sebagai gratifikasi atau tindak pidana korupsi, tetapi Bawaslu Kota Bogor tetap menganggap tindakan Dede Juhendi telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu karena terlibat dalam aktivitas politik secara personal.
    “Jadi posisi Dede ini sebagai perantara antara pihak Rayendra dengan si pengacara ini untuk mengurus perubahan nama,” kata Anto.
    “Kami juga mendapatkan bukti isi percakapan Dede yang menjurus menanyakan soal pembayaran atau penagihan uang itu,” imbuh dia.
    Atas kasus ini, Bawaslu Kota Bogor sesegera mungkin akan melaporkan hasil temuan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ditindaklanjuti.
    “Rencananya kita mau laporan hari Senin (9/12/2024). Kemungkinan sanksi terberatnya ya pemecatan sebagai anggota KPU,” ujar dia.
    Kompas.com mencoba menghubungi Dede terkait dugan pelanggaran etik ini. Namun, hingga kini belum direspons. 
    Kompas.com
     juga menghubungi tim pemenangan Rayendra untuk mengonfirmasi hal ini. Namun, kami juga belum mendapat respons. 
    Sementara itu, calon wakil wali kota pendamping Rayendra, Eka Maulana, mengaku tak tahu menahu soal kasus ini.
    “Saya kayaknya enggak punya kompetensi untuk tanggapi hal itu. Saya belum bareng dokter juga waktu kejadian,” kata Eka saat dikonfirmasi
    Kompas.com.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI: Supply dan demand jadi tantangan untuk atasi pengangguran

    Pemprov DKI: Supply dan demand jadi tantangan untuk atasi pengangguran

    Senin, 9 Desember 2024 14:15 WIB

    Pencari kerja memeriksa informasi tentang lowongan pekerjaan pada acara Jaknaker Expo 2024 di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (22/11/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/Spt.

    Pemprov DKI Jakarta juga sedang membuat dashboard terpadu, sebuah platform digital yang mengintegrasikan data tenaga kerja, investasi, UMKM, informasi lowongan kerja, dan data lainnya terkait ketenagakerjaan di DKI Jakarta

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • 10 Mutasi Perwira Tinggi TNI, Panglima Ganti Gubernur Akmil dan AAL Nasional

    10 Mutasi Perwira Tinggi TNI, Panglima Ganti Gubernur Akmil dan AAL Nasional

    Mutasi Perwira Tinggi TNI, Panglima Ganti Gubernur Akmil dan AAL
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Panglima
    TNI
    Jenderal TNI
    Agus Subiyanto
    mengganti perwira tinggi yang menduduki posisi Gubernur
    Akademi Militer
    (Akmil) dan Gubernur
    Akademi Angkatan Laut
    (AAL).
    Mutasi perwira tinggi ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024 tertanggal 6 Desember, yang diterima
    Kompas.com
    , Senin (9/12/2024).
    Berdasarkan surat tersebut,
    Gubernur Akmil
    yang sebelumnya dijabat Mayjen R. Sidharta Wisnu Graha bakal diduduki oleh Brigjen Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw.
    Brigjen Arnold Aristoteles sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Akmil, sedangkan Mayjen Sidharta akan bertugas sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN). 
    Sementara itu, jabatan
    Gubernur AAL
    akan dijabat oleh Laksamana Muda Dato Rusman yang sebelumnya adalah Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
    Laksda Dato Rusman menggantikan Laksda Supardi yang dimutasi menjadi Perwira Staf Ahli (Pa Sahli) Tingkat III Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan (Ekkudag) Sahli Panglima TNI.
    Ada banyak jabatan yang dirotasi oleh Panglima Agus, antara lain, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I kini diduduki oleh Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli bidang Ekonomi Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
    Laksdya TNI Rachmad Jayadi, yang sebelumnya menjabat Pangkogabwilhan I kini dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.
    Kemudian, jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) kini kembali ke pangkuan Mayjen TNI Achiruddin.
    Jabatan itu pernah diduduki Achiruddin sebelum mendapatkan promosi jabatan sebagai Pangdam VI/Mulawarman pada Surat Keputusan Panglima, 18 Oktober lalu.
    Kini, posisi Pangdam VI/Mulawarman dijabat oleh Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha.
    Penugasan baru juga didapat oleh Letjen TNI Mohammad Fadjar yang kini menjabat sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad).
    Ia menggantikan Letjen TNI Mohamad Hasan yang ditugaskan menjadi Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Dankodiklatad).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono-Rano Menang Pilkada Jakarta, Jubir Anies Harap Semua Pihak Menerima Hasilnya Megapolitan 9 Desember 2024

    Pramono-Rano Menang Pilkada Jakarta, Jubir Anies Harap Semua Pihak Menerima Hasilnya Megapolitan 9 Desember 2024

    Pramono-Rano Menang Pilkada Jakarta, Jubir Anies Harap Semua Pihak Menerima Hasilnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3,
    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    , dinyatakan memenangi
    Pilkada Jakarta
    2024 dengan perolehan suara 50,7 persen.
    Menanggapi hasil ini, juru bicara
    Anies Baswedan
    , Sahrin, berharap agar hasil Pilkada dapat diterima semua pihak.
    “Secara khusus tentunya harapannya hasil Pilkada ini bisa diterima oleh semua pihak,” ujar Sahrin saat dikonfirmasi, Senin (9/12/2024).
    Menurut Sahrin, penerimaan dari semua pihak akan membantu mempercepat perbaikan Jakarta di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang baru.
    Ia juga menyebut bahwa
    Anies
    Baswedan terus mengikuti perkembangan Pilkada Jakarta pada setiap tahapan, bahkan menjalin komunikasi intens dengan Pramono Anung.
    “Tentunya, Mas Anies mengikuti perkembangannya (Pilkada Jakarta) di setiap tahapan,” tambah Sahrin.
    Sebagai informasi, hasil akhir perolehan suara diumumkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta setelah proses rekapitulasi suara selesai dilakukan, Minggu (8/12/2024).
    “Dengan mengucapkan bismillah, hasil rekapitulasi tingkat provinsi, saya ucapkan sah,” kata Ketua KPUD Jakarta, Wahyu Dinata, saat menetapkan hasil Pilkada di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang.
    Dalam rekapitulasi tersebut, pasangan Pramono Anung-Rano Karno memperoleh 2.183.239 suara, unggul dari pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan 1.718.160 suara, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan 459.230 suara.
    KPUD Jakarta menyatakan seluruh proses Pilkada berjalan lancar dan telah memenuhi tahapan yang ditetapkan, sehingga hasil rekapitulasi dianggap sah.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Novel Baswedan Tekankan OTT Cara Paling Efektif Berantas Korupsi

    Novel Baswedan Tekankan OTT Cara Paling Efektif Berantas Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan menyatakan upaya penghilangan operasi tangkap tangan atau OTT merupakan hal yang keliru.

    Dia mengatakan bahwa OTT merupakan upaya terbaik dari lembaga penegak hukum untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia.

    Terlebih, menurutnya, pihak-pihak yang sudah terjerat OTT, maka tidak akan bisa lagi menghindar atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi.

    “Kalau kita lihat dalam penindakan, sejauh ini upaya untuk OTT itu adalah yang terbaik ya, karena kita bisa mendapatkan bukti secara objektif, secara langsung, dan biasanya orang kalau kena OTT tidak bisa ngelak lagi,” ujarnya di Gedung PTIK Polri, Senin (9/12/2024).

    Dia menambahkan, tindakan OTT juga bisa jadi merupakan upaya pencegahan terjadinya kerugian negara. 

    Apalagi, eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menyatakan bahwa OTT bisa menjadi pembuka untuk mengungkap kasus mega korupsi di Indonesia.

    “Kita bisa lihat di kasus contohnya kemarin Kejagung pun OTT di kasus Hakim bisa mendapatkan pengembangan di mana terungkap sekian Rp1 triliun kalau tidak salah uangnya. Itu kan luar biasa,” imbuhnya.

    Adapun, Novel juga menyampaikan agar seluruh lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan RI, KPK hingga Kortastipidkor Polri dapat bersinergi dalam memberantas korupsi di Indonesia.

    “Ya, tentunya begini. Kita berharap semua penegak hukum mesti bersinergi, karena upaya memberantas korupsi ini bukan tugas satu sisi saja, tapi tugas negara, dan semuanya mesti harus berkolaborasi untuk bisa bekerja dengan lebih baik,” pungkas Novel.

  • Pertamanan DKI pangkas 76 ribu pohon sepanjang 2024 antisipasi tumbang

    Pertamanan DKI pangkas 76 ribu pohon sepanjang 2024 antisipasi tumbang

    Petugas Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan memangkas pohon untuk antisipasi tumbang saat musim hujan, Jakarta, Jumat (6/12/2024). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Selatan.

    Pertamanan DKI pangkas 76 ribu pohon sepanjang 2024 antisipasi tumbang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 09 Desember 2024 – 11:23 WIB

    Elshinta.com – Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta telah memangkas sebanyak 76.865 pohon selama periode Januari hingga November 2024 untuk mengantisipasi tumbang akibat hujan deras dan angin kencang. Kegiatan ini dilakukan di lokasi prioritas yakni jalur hijau lima wilayah kota terutama di sisi tepian dan median jalan dan lebih intensif dilakukan pada Agustus hingga November, dengan jumlah pemangkasan mencapai 26.182 pohon.

    “Kami memprioritaskan pemangkasan pohon di jalur hijau untuk memitigasi risiko pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang, khususnya di wilayah yang rawan seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan sebagian Jakarta Selatan,” ujar Kepala Distamhut DKI Jakarta Bayu Meghantara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Bayu mengatakan terus berupaya mengurangi risiko kejadian pohon tumbang selama musim hujan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pemangkasan pohon secara berkala dan pengecekan kesehatan pohon di ruang-ruang terbuka hijau.

    Selain pemangkasan, Pemprov DKI juga rutin memeriksa kesehatan pohon, meliputi kondisi akar, batang, kemiringan, hingga tajuk. Hingga November 2024, sebanyak 5.078 pohon telah diperiksa kondisinya.

    “Upaya ini bertujuan untuk memastikan pohon-pohon yang berada di jalur hijau dalam keadaan sehat dan aman,” ujar Bayu.

    Dia mengatakan telah menyiagakan posko pohon tumbang di setiap wilayah kota hingga tingkat provinsi. Petugas yang bersiaga terdiri atas Satuan Pelaksana Pertamanan dan Hutan Kota untuk menangani kejadian pohon tumbang secara cepat.

    Bayu menambahkan, Pemprov DKI Jakarta menyediakan santunan asuransi yang dapat diajukan melalui Distamhut. Santunan mencakup korban manusia, kerusakan kendaraan, dan bangunan yakni maksimal Rp50 juta untuk korban meninggal dunia, dan maksimal Rp 25 juta untuk kerusakan kendaraan atau bangunan.

    Pengajuan klaim dapat dilakukan melalui email ke distama@jakarta.go.id atau langsung ke kantor Distamhut.

    Sumber : Antara

  • KPK Pamer Tangani 597 Kasus, 5 Tahun Hanya Pulihkan Aset Rp2,4 Triliun

    KPK Pamer Tangani 597 Kasus, 5 Tahun Hanya Pulihkan Aset Rp2,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango memaparkan. kinerja penindakan kasus korupsi pada masa pimpinan jilid  atau periode 2019-2024.

    Dia menyebut KPK di bawah pimpinan periode ini telah menangani 597 perkara dalam 5 tahun terakhir. 

    Hal itu disampaikan Nawawi di depan sejumlah tamu menteri hingga pimpinan lembaga negara pada Perayaaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Senin (9/12/2024). 

    “Pada upaya penindakan tindak pidana korupsi, sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 atau selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini, KPK telah menangani 597 perkara,” ujar Nawawi di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024). 

    Nawawi menyebut beberapa perkara yang ditangani KPK selama lima tahun terakhir ini terkait dengan sektor-sektor penting. Misalnya, hukum, pembangunan infrastruktur, perizinan sumber daya alam, pendidikan dan kesehatan. 

    Di sisi lain, KPK mencatat pemulihan aset atau asset recovery sejumlah penanganan perkara 2020-2024 melalui PNBP Rp2,49 triliun. 

    “Khusus untuk 2024, total asset recovery adalah sebesar Rp677.593.085.560,” ujar mantan hakim tersebut. 

    Adapun pernyataan itu disampaikan Nawawi di depan sejumlah pejabat seperti Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan. 

    Budi Gunawan, atau BG, hadir sebagai perwakilan Presiden Prabowo Subianto yang tidak hadir pada acara tersebut. 

    Untuk diketahui, Prabowo diundang untuk menghadiri perayaan tahunan tersebut. Presiden ke-8 itu dijadwalkan memberikan sambutan di Hakordia 2024. Namun, sampai dengan dimulainya acara pada sekitar 09.20 WIB, Prabowo belum kunjung hadir. 

    Pembawa acara pun menginformasikan bahwa Menkopolkam Budi Gunawan hadir mewakili Presiden. 

  • Pria di Depok Dikeroyok Sampai Mengalami Patah Tulang Usai Dituduh Selingkuh – Halaman all

    Pria di Depok Dikeroyok Sampai Mengalami Patah Tulang Usai Dituduh Selingkuh – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang pria berinisial PD menjadi korban pengeroyokan pelaku AC dan kawan-kawannya.

    Peristiwa itu terjadi di Jalan BDB Cilangkap, Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/12/2024).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan kronologi kejadian berawal dari korban dan pelapor sedang kumpul keluarga di rumah (pelapor).

    Kemudian datang tiga orang ke rumah pelapor yang menjemput paksa.

    “Setelah dijemput dari rumah, korban dipukuli dijalan dan dilanjut dipukuli ditempat pelaku,” ucap Ade Ary kepada wartawan, Senin (9/12/2024).

    Selanjutnya pelapor bersama saksi AS menjemput korban di rumah terlapor.

    Usut punya usut pelaku mengeroyok korban lantaran adanya tuduhan perselingkuhan yang diduga dilakukan korban.

    Terlapor menuduh korban telah selingkuh yang diakui sebagai istrinya.

    Korban yang mengalami luka-luka usai dikeroyok kemudian dibawa ke RS Simpang Depok untuk mendapat penanganan medis

    “Korban mengalami luka patah bagian tangan, luka di muka serta nyeri pada badan,” tutur Kabid Humas Polda Metro.

    Atas kejadian tersebut korban melapor ke Polres Depok guna pengusutan kasus lebih lanjut.

     

     

  • 8 Panglima Mutasi 300 Pati TNI: Ada Pangkogabwilhan, Danpaspampres, dan Pangkostrad Nasional

    8 Panglima Mutasi 300 Pati TNI: Ada Pangkogabwilhan, Danpaspampres, dan Pangkostrad Nasional

    Panglima Mutasi 300 Pati TNI: Ada Pangkogabwilhan, Danpaspampres, dan Pangkostrad
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan
    mutasi
    terhadap 300 perwira tinggi (Pati) TNI.
    Ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 1545/XII/2024 tertanggal 6 Desember, yang diterima
    Kompas.com
    , Senin (9/12/2024).
    Dokumen ini juga sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh Pusat Penerangan (Puspen) TNI.
    Dalam dokumen itu, jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I kini diduduki oleh TNI Angkatan Darat (AD), tak seperti sebelumnya dijabat oleh TNI Angkatan Laut (AL).
    Pangkogabwilhan I dijabat oleh Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
    Adapun Laksdya TNI Rachmad Jayadi, yang sebelumnya Pangkogabwilhan I, dimutasi sebagai Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.
    Sementara itu, jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) kini kembali ke pangkuan Mayjen TNI Achiruddin.
    Jabatan itu pernah diduduki Achiruddin sebelum mendapatkan promosi jabatan sebagai Pangdam VI/Mulawarman pada Surat Keputusan Panglima, 18 Oktober lalu.
    Kini, posisi Pangdam VI/Mulawarman dijabat oleh Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha.
    Kemudian, penugasan baru juga didapat oleh Letjen TNI Mohammad Fadjar yang kini menjabat sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad).
    Ia menggantikan Letjen TNI Mohamad Hasan, Pangkostrad sebelumnya yang kini menjabat Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Dankodiklatad).
    Dalam dokumen tersebut, Panglima juga menunjuk Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
    Jabatan yang ditinggalkan Nugroho sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) kini diisi Mayjen TNI R Sidharta Wishu Graha.
    Nugroho dan Sidharta masih perlu menunggu surat keputusan presiden (keppres) sebelum resmi menjabat.
    Panglima turut menugaskan beberapa Pati TNI bertugas sebagai pejabat di beberapa kementerian/lembaga.

    Mereka di antaranya Mayjen TNI Maryono sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan, Mayjen TNI Irham Waroihan sebagai Irjen Kementerian Pertanian, dan Laksamana Pertama TNI Ian Heriyawan di Badan Penyelenggara Haji.
    Dalam dokumen Surat Keputusan Panglima, tiga Pati TNI itu dimutasi menjadi staf khusus kepala staf di matra masing-masing.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RIDO Menggugat Kekalahannya di Pilkada Jakarta, Tim Pramono-Rano: Legawa, Selisih Suara Jauh

    RIDO Menggugat Kekalahannya di Pilkada Jakarta, Tim Pramono-Rano: Legawa, Selisih Suara Jauh

    ERA.id – Ketua Harian Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Pramono-Rano, Prasetyo Edi, meminta tim pemenangan paslon nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), berbesar hati menerima kekalahan dan legawa.

    Tim RIDO memang menggugat ke Mahkamah Konstitusi atas suara yang diperolehnya di Pilkada Jakarta. Pras pun bilang, hal itu mengada-ada sebab perbedaan perolehan suara kedua paslon cukup jauh.

    “Jangan dicari-cari. Karena perbandingannya antara 1 dan 3 itu hampir 10 persen. Gimana mau ke MK? Itu yang saya pantau. Karena saya sebagai tim pemenangan saya melihatnya itu kemana-mana,” kata Pras di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Minggu kemarin.

    Untuk itu, Prasetyo meminta agar tim paslon nomor urut 1 tidak emosional. Sebab menurutnya, kalah menang dalam sebuah pesta demokrasi adalah hal yang biasa.

    “Saya rasa harus legawa. Kalau jaraknya 1 persen monggo, ini kan jauh 9 persen,” kata Prasetyo.

    Sebelumnya dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi DKI Jakarta, tim pemenangan RIDO melakukan walk out atau meninggalkan ruangan.

    Koordinator Tim Pemenangan RIDO Ramdan Alamsyah mengatakan tindakan tersebut mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pihak Bawaslu dan KPU.

    Sebelumnya pada Rabu (4/12), Ramdan beserta tim juga sudah menyambangi kantor Bawaslu DKI Jakarta untuk meminta menindaklanjuti laporan warga yang tidak diberikan formulir C6 pada Pilkada 2024.

    Kendati demikian, Ramdan menyebut pihak Bawaslu tidak mengindahkan permintaan dari pihaknya itu.

    Oleh sebab itu, Ramdan juga menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melanjutkan laporan ke Mahkamah Konstitusi. Ramdan mengatakan bahwa dirinya dan tim percaya Mahkamah Konstitusi bisa memberikan keadilan.

    Ramdan menjelaskan timnya akan menyampaikan laporannya ke Mahkamah Konstitusi dalam kurun waktu 1-2 hari ke depan.