Jenis Media: Metropolitan

Kepala Daerah Kerap Terjerat Korupsi, KPK Sebut karena Besarnya Biaya Politik

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kebutuhan biaya yang besar dalam aktivitas politik membuka celah tindakan korupsi. Hal ini setelah Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya membayar utang kampanye Pilkada 2025 senilai Rp5,25 miliar dari uang suap.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan biaya besar dalam perpolitikan membuat seseorang berupaya mengembalikan modal yang telah terpakai selama aktivitas politik, khususnya kampanye. Salah satu caranya adalah melakukan korupsi.

“Hal ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang berakibat pada para kepala daerah terpilih lalu punya beban besar untuk mengembalikan modal politik tersebut, yang sayangnya kemudian dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, yaitu korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Menurutnya, fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai.

Apalagi, kata Budi, laporan keuangan partai politik tidak akuntabel dan transparan sehingga membuka peluang besar bagi pihak-pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri.

“KPK mendorong pentingnya standarisasi dan sistem pelaporan keuangan partai politik, agar mampu mencegah adanya aliran uang yang tidak sah,” jelas Budi.

Selain itu, lemahnya integrasi rekrutmen kaderisasi turut memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kaderisasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

Dia menyampaikan bahwa pihaknya melalui Direktorat Monitoring masih melengkapi kajian ini dan hasil dari kajian akan diberikan sebagai rekomendasi perbaikan bagi pemangku kepentingan sebagai upaya pencegahan korupsi.

Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar. Sehingga total uang yang diterima Ardito sebesar Rp5,75 miliar.

14/12/2025 13:07
Mahfud MD Sebut Perpol soal Polisi Bisa Isi Jabatan Sipil Bertentangan Undang-Undang

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengkritisi Peraturan Polisi (Perpol) No.10/2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri. Menurutnya peraturan ini bertentangan dengan dua Undang-Undang.

“Perkap Nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan Anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari Dinas Polri,” katanya sebagaimana dilansir akun YouTube @MahfudMD, dikutip Minggu (14/12/2025).

Mahfud menjelaskan ketentuan itu telah dikuatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Lebih lanjut, dia menyampaikan peraturan itu juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN bahwa jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri.

Menurutnya, Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang dapat diduduki TNI. Namun, katanya, dalam Undang-Undang Polri tiidak menyebutkan jabatan-jabatan yang boleh diduduki Polri

“Dengan demikian, perkap itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam Undang-Undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah Perkap jabatan sipil itu diatur,” ucapnya.

Dia menegaskan pernyataan soal polisi adalah jabatan sipil sehingga dapat menjabat ke jabatan sipil lainnya merupakan pernyataan yang salah.

Dia menjelaskan sipil tidak boleh masuk ke sipil jika di ruang lingkup tugas dan profesinya beririsan.

“Misalnya, seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai jotaris kan tidak boleh,” tandasnya.

Sebelumnya, Pada Pasal (3) beleid itu memuat aturan Polri bisa bertugas pada jabatan manajerial dan non-manajerial. anggota boleh menjabat di luar struktur apabila jabatan itu berkaitan dengan fungsi kepolisian yang dilakukan berdasarkan permintaan dari K/L atau organisasi internasional.

Adapun 17 jabatan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki Anggota Polri, yaitu:

1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

3. Kementerian Hukum

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Kementerian Kehutanan

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan

7. Kementerian Perhubungan

8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

10. Lembaga Ketahanan Nasional

11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

13. Badan Narkotika Nasional (BNN)

14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

15. Badan Intelijen Negara (BIN)

16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

14/12/2025 13:01
Polisi Sebut Kerugiaan Akibat Pengeroyokan Debt Collector di Kalibata Capai Rp1,2 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkapkan estimasi kerugian akibat pengeroyokan debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan, mencapai Rp1,2 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto. Dia menyampaikan dalam kejadian tersebut terjadi pengerusakan 9 sepeda motor, 1 unit mobil, dan sejumlah warung tenda.

“Secara umum sudah dilakukan estimasi perhitungan lebih kurang hampir Rp1,2 miliar dari total kerugian yang warung, sepeda motor, dan mobil, serta kaca warga kemarin,” katanya dikutip Minggu (14/12/2025).

Budi menjelaskan warga sekitar trauma atas kejadian yang menewaskan dua debt collector itu. Sebab, sejumlah kaca rumah warga dipecahkan dan sejumlah warung tenda dibakar.

Budi menuturkan pihaknya bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan revitalisasi dan memberikan bantuan, serta perhitungan kerugian bagi para korban.

Selain itu, Polda Metro Jaya masih menunggu laporan-laporan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Termasuk mengejar pelaku yang diduga membakar sejumlah properti di lokasi kejadian.

“Kalau laporan polisi itu sudah masuk, pasti penyidik Polda Metro akan turun dan akan melakukan proses upaya paksa terhadap pelaku-pelaku pembakaran tersebut,” ucapnya.

Budi menceritakan bahwa kejadian bermula ketika tersangka AM di berhentikan oleh sejumlah debt collector sehingga terjadi penarikan kunci motor.

Tersangka yang diketahui Anggota Polisi tidak terima kemudian bersitegang hingga akhirnya terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kendati demikian, polisi masih terus mengusut informasi dari berbagai pihak untuk melengkapi konstruksi perkara. Nantinya setiap perkembangan akan disampaikan kepada masyarakat.

14/12/2025 12:58
Rano Karno Tegaskan Toleransi dan Empati Warga Jakarta di Perayaan Natal GMS Megapolitan 14 Desember 2025

Rano Karno Tegaskan Toleransi dan Empati Warga Jakarta di Perayaan Natal GMS
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menekankan pentingnya menjaga nilai kasih, kedamaian, dan harapan dalam perayaan Natal, terutama di tengah keberagaman masyarakat Jakarta.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan di Acara Natal GMS Regional Jakarta, Jawa Barat, dan Banten di NICE, Pantai Indah Kapuk, Minggu (14/12/2025).
“Pada momen suka cita menjelang Natal ini, kita diingatkan untuk selalu menjaga dan mengamalkan nilai kasih, kedamaian, dan harapan,” ujar Rano.
Ia menekankan bahwa nilai-nilai tersebut menjadi fondasi persatuan masyarakat Jakarta yang hidup dalam keberagaman.
“Nilai-nilai inilah yang memperkuat kebersamaan dan toleransi di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Jakarta,” kata Rano.
Rano juga memberi apresiasi kepada pengurus Gereja Mawar Sharon (GMS) atas peran mereka dalam menjaga kerukunan dan mendukung pembangunan sosial.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus GMS yang selama ini memelihara kerukunan, mempererat kesatuan, dan mendukung pembangunan Jakarta,” ucapnya.
Ia berharap semangat tersebut menjadi teladan bagi komunitas lain dalam menciptakan Jakarta yang inklusif dan harmonis.
“Semangat ini perlu terus dijaga agar menjadi contoh dalam mewujudkan Jakarta inklusif, harmonis, dan peduli,” tambah Rano.
Rano juga mengingatkan agar perayaan Natal tidak hanya seremonial, tetapi diwujudkan melalui empati dan solidaritas terhadap warga yang sedang menghadapi musibah atau kesulitan.
“Kita harus hadirkan dukungan nyata bagi mereka yang membutuhkan lewat kegiatan sosial, donasi, atau kepedulian moral,” ujarnya.
Ia menyinggung juga pelaksanaan Christmas Carol kolosal di Bundaran HI dan titik strategis Jakarta lainnya, yang diikuti ribuan peserta. Menurut Rano, ini menunjukkan Jakarta sebagai kota yang memberi ruang setara bagi warganya untuk mengekspresikan iman.
“Belum pernah ada Christmas Carol dengan 1.000 orang di Bundaran HI. Ini menandakan Jakarta sudah menjadi kota besar, di mana semua agama dan suku punya hak untuk beriman,” pungkas Rano.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 11:06
Citilink Resmi Buka Rute Jakarta–Bangkok, Terbang Setiap Hari Sejak 12 Desember 2025 Megapolitan 14 Desember 2025

Citilink Resmi Buka Rute Jakarta–Bangkok, Terbang Setiap Hari Sejak 12 Desember 2025
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
– Citilink resmi membuka rute internasional Jakarta–Bangkok yang mulai beroperasi setiap hari sejak 12 Desember 2025.
Rute ini menghubungkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dengan Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand.
Direktur Utama Citilink Darsito Hendroseputro mengatakan, pembukaan rute Jakarta–Bangkok dilakukan untuk menjawab tingginya permintaan perjalanan antara Indonesia dan Thailand.
“Ini menjawab kebutuhan permintaan perjalanan antara Indonesia dan Thailand yang meningkat,” ujar Darsito dalam keterangan tertulis yang dikutip
Kompas.com
, Minggu (14/12/2025).
Penerbangan rute Jakarta–Bangkok dilayani setiap hari menggunakan pesawat Airbus A320.
Dari Bandara Soekarno-Hatta, penerbangan dengan nomor QG 512 dijadwalkan berangkat pukul 12.30 WIB dan tiba di Bandara Don Mueang pukul 16.10 waktu setempat.
Sementara itu, penerbangan dari Bangkok menuju Jakarta dengan nomor QG 513 dijadwalkan berangkat pukul 17.10 waktu setempat dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 20.30 WIB.
Menurut Darsito, rute baru ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pariwisata, bisnis, serta pertukaran budaya antara Indonesia dan Thailand.
“Bangkok merupakan salah satu kota paling dinamis di Asia Tenggara. Melalui rute ini, kami berharap dapat memberikan lebih banyak kemudahan serta pilihan perjalanan bagi masyarakat di kedua negara,” kata dia.
Selain membuka rute baru, Citilink juga menyiapkan tambahan kapasitas untuk menghadapi lonjakan penumpang selama libur akhir tahun.
Selama periode puncak perjalanan, Citilink menyediakan tambahan sekitar 99.900 kursi.
“Diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih luas bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama periode liburan,” ucap Darsito.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 10:31
Gini Tinggi, Jakarta untuk Siapa? Megapolitan 14 Desember 2025

Gini Tinggi, Jakarta untuk Siapa?
Guru Besar Ilmu Manajemen, Dosen Program Studi Doktor Manajemen Berkelanjutan Institut Perbanas
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
JAKARTA
bukan kota miskin. Jakarta adalah kota kaya. Namun justru di kota paling kaya di Indonesia inilah ketimpangan paling telanjang terlihat. Ketika Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa gini ratio sulit turun karena “orang kaya di Jakarta banyak banget” (Kompas.com, 13/12/2025).
Pernyataan itu seharusnya dibaca sebagai alarm keras, bukan sekadar penjelasan teknokratis. Ia menandai bahwa pertumbuhan
Jakarta
berlari kencang, tetapi tidak berjalan bersama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2025
gini ratio
DKI Jakarta mencapai 0,441, meningkat dari 0,431 pada September 2024, sekaligus menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia, jauh di atas rata-rata nasional sekitar 0,375 (BPS, 2025).
Gini ratio sendiri bukan istilah baru dan bukan pula sekadar angka statistik. Indeks ini diperkenalkan oleh Corrado Gini, seorang ahli statistik dan sosiolog asal Italia, pada tahun 1912, sebagai alat untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat.
Nilainya berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (Gini, 1912; Cowell, 2011).
Hingga kini,
gini coefficient
digunakan secara luas oleh lembaga statistik nasional dan internasional—termasuk BPS, World Bank, dan IMF—sebagai indikator utama untuk menilai kualitas
pertumbuhan ekonomi
dan keadilan distribusinya (World Bank, 2023; IMF, 2024). Dengan demikian, gini ratio bukan sekadar alat ukur kemiskinan, melainkan cermin distribusi manfaat pembangunan.
Sebuah wilayah dapat mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kemiskinan rendah, tetapi tetap memiliki gini ratio tinggi jika hasil pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Inilah yang terjadi di Jakarta.
Tren gini ratio Jakarta menunjukkan bahwa ketimpangan bukanlah kejadian sesaat. Pada 2019, sebelum pandemi, gini ratio Jakarta sudah berada di kisaran 0,39. Selama pandemi, ketimpangan justru meningkat; pada September 2021 tercatat sekitar 0,411. Alih-alih membaik saat ekonomi pulih, ketimpangan kembali melebar hingga 0,431 pada 2024 dan 0,441 pada 2025.
Data historis ini menunjukkan bahwa selama hampir satu dekade Jakarta secara konsisten menjadi wilayah dengan jurang kaya–miskin paling tajam di Indonesia (BPS DKI Jakarta; Katadata, 2024).
Konsistensi ini mengindikasikan masalah struktural. Ketimpangan Jakarta bukan akibat guncangan sementara, melainkan hasil dari arah pembangunan yang tidak cukup kuat mendorong pemerataan. Bukan karena miskin bertambah, tetapi kaya berlari terlalu cepat
Rendahnya angka kemiskinan sering dijadikan pembenaran bahwa kondisi sosial Jakarta masih terkendali. BPS mencatat persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2025 sekitar 4,28 persen, salah satu yang terendah secara nasional.
Namun teori distribusi pendapatan menegaskan bahwa gini ratio meningkat bukan karena orang miskin bertambah, melainkan karena pendapatan kelompok atas tumbuh jauh lebih cepat dibanding kelompok bawah, sebuah kondisi yang dikenal sebagai
unequal growth
(IMF, 2024; World Bank, 2023).
Jakarta mencerminkan pola ini secara ekstrem. Sektor keuangan, properti, dan ekonomi berbasis aset tumbuh agresif, sementara pendapatan berbasis upah—yang menopang mayoritas warga—bergerak lambat dan tergerus biaya hidup kota. Pertumbuhan ada, tetapi tidak dibagi secara proporsional.
Sebagai kota global, Jakarta memberi keuntungan besar bagi mereka yang memiliki modal, pendidikan tinggi, dan akses jaringan. Namun bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah, jalan untuk naik kelas semakin sempit.
Model Galor–Zeira dalam ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa ketimpangan awal menghambat investasi human capital karena kelompok miskin kesulitan mengakses pendidikan dan pembiayaan, sehingga produktivitas mereka tertahan secara sistemik (Galor & Zeira, 1993).
Di Jakarta, mahalnya pendidikan, perumahan, dan transportasi memperkuat jebakan ini. Mobilitas sosial tidak lagi sekadar soal kerja keras, tetapi soal titik awal yang timpang. Kota tumbuh ke atas, tetapi fondasi sosialnya rapuh.
Ketimpangan yang tinggi bukan hanya isu keadilan, tetapi juga ancaman stabilitas. IMF mencatat bahwa wilayah dengan gini ratio tinggi cenderung mengalami penurunan kepercayaan publik terhadap institusi, meningkatnya polarisasi sosial, dan risiko ketegangan politik.
Dari sisi ekonomi, World Bank menunjukkan bahwa konsentrasi pendapatan pada kelompok atas melemahkan daya beli mayoritas penduduk, sehingga pertumbuhan jangka panjang menjadi tidak berkelanjutan.
Dalam jangka panjang, ketimpangan juga menurunkan mobilitas sosial antar generasi. Konsep Great Gatsby Curve menunjukkan bahwa semakin tinggi ketimpangan, semakin kecil peluang anak dari keluarga miskin untuk naik kelas sosial dibanding anak dari keluarga kaya (OECD, 2018).
Menurunkan gini ratio bukan berarti menahan orang kaya, melainkan memperluas peluang ekonomi bagi yang tertinggal. IMF dan World Bank menegaskan bahwa kombinasi kebijakan fiskal progresif, investasi pendidikan dan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja produktif merupakan instrumen paling efektif untuk menekan ketimpangan (IMF, 2024; World Bank, 2023).
Di Jakarta, kebijakan ini berarti keberanian menekan biaya hidup, memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses luas, serta mentransformasi UMKM agar tidak terjebak di sektor informal berupah rendah. Tanpa itu, pertumbuhan hanya akan terus menguntungkan mereka yang sudah unggul sejak awal.
Pernyataan Gubernur DKI Jakarta seharusnya menjadi titik balik kebijakan, bukan sekadar penjelasan keadaan. Data historis gini ratio menunjukkan bahwa tanpa koreksi arah, ketimpangan Jakarta akan terus tinggi meskipun ekonomi tumbuh.
Pada akhirnya, pertanyaan paling jujur tetap menggantung: jika gini ratio Jakarta terus menjadi yang tertinggi di Indonesia, Jakarta sesungguhnya dibangun untuk siapa? Untuk segelintir yang telah berada di puncak piramida ekonomi, atau untuk jutaan warga yang berharap bahwa kerja keras mereka benar-benar membuka jalan naik kelas?
Jakarta tidak kekurangan pertumbuhan. Yang masih langka adalah keberanian untuk membagi kemajuan secara adil.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 10:04
6 Fakta-fakta Penipuan WO Ayu Puspita: Gali Lubang Tutup Lubang demi Hidup Hedonis Megapolitan

Fakta-fakta Penipuan WO Ayu Puspita: Gali Lubang Tutup Lubang demi Hidup Hedonis
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kasus dugaan penipuan dan penggelapan wedding organizer (WO) milik Ayu Puspita mengungkap praktik bisnis bermasalah yang telah berjalan bertahun-tahun.
Polisi menyebut usaha tersebut dijalankan dengan pola gali lubang tutup lubang.
Uang dari pelanggan baru digunakan untuk menutup kewajiban kepada pelanggan lama.
Dana tersebut juga dipakai untuk membiayai kebutuhan pribadi para pelaku, mulai dari cicilan rumah hingga perjalanan ke luar negeri.
Hingga kini, jumlah korban yang melapor mencapai 207 orang dengan total kerugian ditaksir Rp 11,5 miliar.
Korban tidak hanya calon pengantin, tetapi juga vendor pernikahan yang jasanya tidak dibayar.
Dalam perkara ini, polisi menetapkan dua tersangka, yakni
Ayu Puspita
selaku pemilik WO dan Dimas Haryo sebagai pegawai.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan, bisnis WO tersebut dijalankan dengan pola menyerupai skema ponzi.
Adapun maksud dari skema Ponzi, yakni menggunakan uang dari pelanggan baru untuk menutup kewajiban kepada pelanggan lama.
“Memang di dalam menjalankan bisnisnya ini, tersangka menggunakan sistem gali lubang tutup lubang. Untuk menutupi kegiatan yang daftar lebih dahulu, digunakan dana dari pendaftar berikutnya,” ujar Iman dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Sabtu (13/12/2025).
Skema itu dilakukan dengan menawarkan paket pernikahan berharga murah untuk menarik banyak konsumen.
Namun, saat jumlah pelanggan baru menurun, kewajiban terhadap konsumen lama tak lagi tertutup.
“Karena nilainya murah, kemudian ditutupi dengan pendaftar berikutnya. Begitu seterusnya, sampai akhirnya muncul kerugian besar,” kata Iman.
Iman menjelaskan, para korban tertarik karena dijanjikan paket pernikahan murah disertai fasilitas tambahan yang dirasa menguntungkan.
“Pertama yang ditawarkan adalah paket murah. Kemudian dari paket murah itu ada fasilitas lain, misalnya tempat pelaksanaan pernikahan yang fantastis. Lalu ada paket liburan, ke Bali misalnya, termasuk paket honeymoon,” jelas Iman.
Bahkan, korban dijanjikan keuntungan tambahan jika melunasi pembayaran lebih awal.
Akibatnya, banyak korban membayar uang muka besar hingga melunasi biaya sebelum hari acara.
Alih-alih digunakan untuk keperluan pernikahan, uang korban justru digunakan untuk kebutuhan pribadi para tersangka.
“Motifnya ekonomi. Keuntungan yang diperoleh atas perbuatan para tersangka digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu untuk membayar cicilan rumah, kemudian untuk kegiatan jalan-jalan ke luar negeri, dan kepentingan pribadi lainnya,” ujar Iman.
Polisi masih mendalami motif tersebut, termasuk tujuan perjalanan ke luar negeri yang dilakukan para tersangka.
Dari delapan laporan polisi yang diterima, salah satunya berasal dari vendor pernikahan.
“Vendor tersebut sudah melaksanakan kewajibannya, memenuhi permintaan atau order dari tersangka, namun tidak dilakukan pembayaran,” jelas Iman.
Kerugian korban bervariasi, mulai dari Rp 40 juta hingga Rp 60 juta, tergantung paket dan besaran pembayaran awal.
Ayu Puspita dan Dimas Haryo kini ditahan dan dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan serta Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman maksimal empat tahun penjara.
“Kami tegaskan, dalam perkara ini penyidik sudah menetapkan dua orang tersangka, saudari APD dan saudara DHP. Penetapan ini berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang kami peroleh,” kata Iman.
Sementara itu, tiga orang lainnya masih berstatus saksi karena belum cukup alat bukti.
Polda Metro Jaya masih membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban.
“Kami mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban untuk melapor,” ujar Iman.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penawaran WO dengan harga terlalu murah dan janji berlebihan.
“Masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran jasa wedding organizer yang menjanjikan berbagai bonus, tiket, honeymoon, fotografer, hingga cashback, tetapi tidak pernah terealisasi,” kata Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 07:13
2 Duka Tak Terbilang, Lebih dari 1.000 Nyawa Melayang dalam Banjir Sumatera Nasional

Duka Tak Terbilang, Lebih dari 1.000 Nyawa Melayang dalam Banjir Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Duka akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera kian dalam. Lebih dari seribu nyawa melayang, meninggalkan keluarga yang berduka dan ratusan orang yang hingga kini masih belum ditemukan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, korban meninggal dunia telah menembus angka 1.006 jiwa di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada Sabtu (13/12/2025).
“Dari data kami 996 jiwa korban meninggal dunia secara umum, hari ini rekapitulasi tiga provinsi menunjukkan angka 1.006 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers.
Abdul Muhari mengatakan, ada perubahan data terjadi setelah proses verifikasi lanjutan. Di Provinsi Aceh, jumlah korban meninggal bertambah dari 411 menjadi 415 jiwa.
Sementara di Sumatera Utara meningkat dari 343 menjadi 349 jiwa. Lalu, di Sumatera Barat bertambah dari 241 menjadi 242 jiwa.
Ia menegaskan, dinamika data korban terjadi karena pencocokan berbasis data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) serta identifikasi ulang oleh tim di lapangan.
“Beberapa nama sebelumnya tercatat sebagai korban bencana ternyata merupakan jenazah lama yang dimakamkan di area pemakaman yang terdampak banjir dan longsor, sehingga dikeluarkan dari daftar korban,” ujar Abdul.
“Jadi untuk
korban jiwa
meninggal dunia, secara total tiga provinsi dari 995 jiwa per hari kemarin, saat ini 1.006 jiwa,” tambahnya.
Tak hanya menelan korban jiwa,
bencana banjir bandang
dan longsor ini juga menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan fasilitas umum.
BNPB mencatat sedikitnya 1.200 fasilitas umum mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan bervariasi, dari ringan hingga berat.
Rincian kerusakan tersebut meliputi 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 219 fasilitas kesehatan, 290 kantor pemerintahan, serta 145 jembatan yang rusak.
Kerusakan jembatan dan jalan menyebabkan sejumlah wilayah sempat terisolasi dan menyulitkan proses evakuasi maupun distribusi bantuan.
Presiden Prabowo
Subianto telah meninjau sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh.
Pada Jumat (12/12/2025), Presiden mengunjungi Aceh Tamiang, Takengon, dan Kabupaten Bener Meriah untuk memastikan penanganan darurat berjalan serta melihat kondisi para pengungsi.
Dalam kunjungannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bekerja keras dalam menangani dampak bencana di Sumatera dan berkomitmen mengawal proses pemulihan pascabencana.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika masih terdapat berbagai kebutuhan yang belum tertangani secara optimal.
“Saya minta maaf kalau masih ada yang belum (tertangani). Kita sedang bekerja keras. Kita tahu kondisi di lapangan sangat sulit, jadi kita atasi bersama-sama. Mudah-mudahan kalian cepat pulih dan cepat kembali normal,” kata Prabowo.
Kepala Negara juga menaruh perhatian khusus pada pemulihan sektor pendidikan, terutama bagi anak-anak yang terdampak bencana.
Ia berjanji pemerintah akan bergerak cepat agar aktivitas belajar mengajar bisa segera kembali berjalan. “Pesan saya, anak-anak harus tabah dan tetap semangat. Kita akan bergerak cepat supaya anak-anak bisa cepat kembali sekolah,” tutur dia.
Prabowo menyatakan bahwa secara umum penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera yang dikunjunginya berada dalam kondisi terkendali.
Selama dua hari, Jumat (12/12/2025) hingga Sabtu (13/12/2025), Presiden meninjau wilayah-wilayah yang sempat terisolasi, termasuk Takengon dan Bener Meriah.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pembukaan akses dan distribusi bantuan berjalan dengan baik.
Sejumlah infrastruktur penghubung, termasuk jembatan di Bener Meriah, dilaporkan telah kembali berfungsi.
Sementara itu, akses jalan di wilayah Aceh Tamiang juga telah tersambung kembali.
“Iya saya lihat keadaan terkendali. Saya cek terus,” kata Prabowo di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Sabtu, seperti dikutip Antara, Sabtu (13/12/2025).
“Di sana-sini memang keadaan alam, keadaan fisik, ada keterlambatan sedikit, tapi saya cek semua ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan kepada mereka baik, suplai pangan cukup,” lanjutnya.
Presiden juga mengapresiasi seluruh petugas, relawan, dan aparat yang terlibat dalam penanganan bencana.
Di sisi lain, bantuan dari pemerintah pusat terus digelontorkan ke wilayah terdampak.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan 51,9 ton
bantuan logistik
untuk korban bencana di Sumatera.
Bantuan tersebut diberangkatkan melalui Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu, dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk penanggulangan bencana yang memperhatikan kelompok rentan.
“Sebagaimana mandat yang diberikan kepada kami dalam penanggulangan bencana, fokus kami memastikan bahwa penanganan bencana ini sensitif gender. Memastikan ada data terpilah antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak, agar bantuan spesifik ini bisa lebih tepat sasaran,” ujar Arifah kepada wartawan di Dermaga Muara Baru, Jakarta, Sabtu.
Selain itu, pemerintah juga mengucurkan bantuan pangan dalam jumlah besar.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa nilai bantuan pangan untuk korban bencana Sumatera mencapai Rp 1,2 triliun.
Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas perintah Presiden Prabowo.
“Ada bantuan pemerintah ini APBN bantuan negara, perintah Bapak Presiden, nilainya Rp 1,2 triliun,” kata Amran di dermaga Komando Lintas Militer (Kolinlamil) TNI AL, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025) pagi.
Pemerintah memastikan distribusi bantuan akan terus dilakukan hingga seluruh kebutuhan dasar para korban bencana terpenuhi dan proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berjalan secara bertahap.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 06:56
Pelaku Curanmor di Karawaci Diringkus, Sudah Beraksi 8 Kali di Jakbar dan Tangerang Megapolitan 13 Desember 2025

Pelaku Curanmor di Karawaci Diringkus, Sudah Beraksi 8 Kali di Jakbar dan Tangerang
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
— Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Karawaci berhasil meringkus komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang meresahkan warga di wilayah Tangerang dan Jakarta Barat.
Dua pelaku berinisial A dan D yang diketahui sebagai residivis ini ditangkap saat tengah bersembunyi di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat, Sabtu (13/12/2025).
Kapolsek
Karawaci
, Kompol Hadi Wiyono mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, komplotan ini mengaku telah melakukan aksinya sebanyak delapan kali di dua wilayah hukum berbeda, yakni Kota Tangerang dan Jakarta Barat.
“Berdasarkan pengakuan awal, para pelaku ini sudah delapan kali beraksi. Wilayah operasinya lintas kota, mulai dari Karawaci, Tangerang, hingga merambah ke wilayah Jakarta Barat,” ujar Hadi dalam keterangan resminya, Sabtu.
Ia menyebut, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang korban bernama Agung Dwi Syahputra yang kehilangan sepeda motor Honda Beat saat diparkir di depan bengkel di kawasan Cimone, Karawaci, Kota Tangerang, Kamis (11/12/2025) dini hari lalu.
Menerima laporan tersebut, Tim Opsnal Reskrim Polsek Karawaci pun bergerak melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi.
“Dari hasil penyelidikan dan analisis CCTV, kami berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Pengejaran pun dilakukan hingga kami mendapati informasi bahwa mereka melarikan diri ke arah Jakarta,” kata Hadi.
Polisi kemudian menggerebek sebuah kamar hotel di Jakarta Barat yang menjadi tempat persembunyian kedua pelaku selama dua hari.
Dalam penggerebekan tersebut, polisi meringkus A yang berperan sebagai pemetik dan D yang berperan sebagai joki.
“Kami amankan keduanya di dalam kamar hotel tanpa perlawanan. Mereka sedang istirahat usai beraksi,” sambungnya.
Dari tangan para pelaku, polisi menyita motor hasil curian dan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk melancarkan aksinya.
“Barang bukti yang kami sita antara lain satu set kunci T, anak mata kunci, dan dua bilah golok. Senjata tajam ini mereka bawa untuk menakut-nakuti korban jika aksinya tepergok,” jelas Hadi.
Hadi menegaskan, pihaknya masih akan terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri penadah motor curian tersebut.
“Kami tidak berhenti di sini. Tim masih bergerak untuk mencari penadahnya. Pengakuan delapan kali beraksi ini akan kami cocokkan dengan laporan polisi (LP) yang ada di Polsek Karawaci maupun polsek-polsek di wilayah Jakarta Barat,” tegasnya.
Kini, kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Karawaci dan dijerat dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pencurian dengan Pemberatan.
“Ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara,” tutup Hadi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 21:16
Kompolnas Sebut Polisi Pengeroyok Matel di Kalibata Akan Diproses Pidana dan Kode Etik Megapolitan 13 Desember 2025

Kompolnas Sebut Polisi Pengeroyok Matel di Kalibata Akan Diproses Pidana dan Kode Etik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebut keluarga korban mata elang yang tewas dikeroyok di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, akan mendapatkan keadilan, meskipun para pelaku yang terlibat merupakan anggota kepolisian.
Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam menegaskan, prosedur menuju keadilan saat ini sudah berjalan secara tepat, dengan adanya penetapan tersangka terhadap para pelaku.
Pasalnya, kepolisian telah menindak para pelaku melalui pelanggaran kode etik dan melalui pelanggaran hukum pidana.
“Sehingga dalam konteks mekanisme seperti itu, kalau pertanyaannya apakah akan mendapatkan keadilan ataukah tidak, ya prosedur untuk menuju keadilan ini sudah berlangsung. Minimal penetapan tersangka,” ujar Anam saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Anam, status tersangka mempertegas bahwa peristiwa yang menewaskan
mata elang
tersebut telah dikategorikan sebagai tindak pidana, tanpa pandang bulu meski pelakunya polisi.
“Kalau penetapan tersangka itu kan jelas, peristiwanya dianggap peristiwa pidana dan yang diduga melakukan perbuatan pidana sudah statusnya menjadi tersangka,” lanjutnya.
Untuk menjamin profesionalitas, Anam menyebut pihak kepolisian telah berkomitmen menjalankan dua mekanisme penindakan sekaligus, yakni pidana umum dan kode etik profesi.
“Kan sudah ada komitmen dari kepolisian bahwa dua mekanisme itu berjalan. Satu adalah KKEP (Komisi Kode Etik Polri), yang kedua adalah pidana. Bahkan pidana sudah penetapan tersangka,” kata Anam.
Kompolnas pun mendukung penuh langkah Polri yang tidak menunda kedua proses hukum tersebut dan langsung menjalankannya secara bersamaan.
Terkait penetapan enam orang tersangka dalam kasus ini, Anam menilainya sebagai langkah awal transparansi dan akuntabilitas Polri kepada publik.
“Ya memang dengan mengumumkan enam orang tersebut dengan penetapan tersangka, ini langkah awal untuk menuju proses akuntabilitas,” tutur Anam.
Ia pun meminta masyarakat dan semua pihak untuk turut mengawal proses hukum ini agar berjalan transparan hingga vonis nanti.
Termasuk, tidak memperkeruh suasana yang akan berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum.
“Skema pidana ini ya ayo kita awasi bersama-sama. Menahan diri ini agar tidak kontraproduktif bagi upaya penegakan keadilan, bagi upaya proses hukum,” ujarnya.
ANTARA FOTO/Fauzan Petugas pemadam kebakaran memadamkan api yang membakar kios pedagang usai dibakar massa saat kericuhan di kawasan Kalibata, Jakarta, Kamis (11/12/2025). Kericuhan tersebut dipicu oleh pengeroyokan dua debt collector atau agen lapangan penagih utang di Jalan Kalibata pada Kamis (11/12) sekitar pukul 15.30 WIB yang mengakibatkan satu orang tewas dan satu lainnya mengalami luka berat.
Sementara itu, untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Anam memberikan peringatan keras kepada perusahaan kredit dan jasa penagihan untuk bekerja sesuai peraturan.
Ia meminta mekanisme penarikan kendaraan di jalanan dihentikan secara tegas, baik yang menyasar kepada anggota Polri maupun masyarakat umum.
“Harus ada mekanisme yang sebenarnya sudah sering diserukan. Ya perusahaan-perusahaan leasing atau
debt collector
ini jangan melakukan penarikan di jalan, atau di tempat-tempat umum,” tegas Anam.
Menurutnya, penarikan kendaraan paksa di ruang publik oleh
matel
sudah pasti memicu konflik yang dapat berujung kekerasan.
“Itu (penarikan kendaraan) akan memicu satu kondisi yang semakin lama semakin enggak ketemu jalan keluarnya. Bisa kekerasan dan lain sebagainya. Saya kira ini penting untuk dicamkan kembali,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 20:58