Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • 3 Mengenal KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU yang Tandatangani Risalah Gus Yahya Nasional

    3 Mengenal KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU yang Tandatangani Risalah Gus Yahya Nasional

    Mengenal KH Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU yang Tandatangani Risalah Gus Yahya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Risalah rapat harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menjadi pembicaraan setelah salah satu putusannya meminta Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari posisi Ketua Umum PBNU.
    Risalah rapat harian tersebut ditandatangani oleh Rais Aam
    PBNU

    KH Miftachul Akhyar
    pada Kamis (20/11/2025).
    Dalam surat yang beredar, rapat harian Syuriyah PBNU digelar pada Kamis (20/11/2025). Rapat tersebut dihadiri 37 dari 53 orang pengurus Harian Syuriyah.
    Risalah rapat harian Syuriyah PBNU
    yang beredar tersebut juga sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh A’wan PBNU, Kiai Abdul Muhaimin.
    “Benar,” kata Kiai Abdul saat dihubungi awak media, Sabtu (22/11/2025).
    Risalah rapat harian Syuriyah PBNU memuat tiga poin yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan meminta
    Gus Yahya
    mundur dari posisi
    Ketum PBNU
    .
    Pertama, rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi NU telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
    Kedua, rapat memandang bahwa pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris yang bersangkutan karena melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.
    Ketiga, rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU, dan Peraturan Perkumpulan NU yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.
    ”
    KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU
    ,” bunyi risalah rapat harian Syuriyah PBNU.
    ”
    Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
    ,” lanjut bunyi putusannya.
    Lantas, siapakah KH Miftachul Akhyar yang merupakan
    Rais Aam PBNU
    yang menandatangani risalah tersebut? Berikut profilnya:
    M RISYAL HIDAYAT Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (tengah) didampingi Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar (kanan) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kiri) bersiap menyampaikan keterangan pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Yahya Cholil Staquf memperkenalkan jajaran pengurus PBNU masa bakti periode 2022-2027. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/YU
    KH Miftachul Akhyar lahir pada 1953. Ia merupakan putra KH Abdul Ghoni, pengasuh Pondok Pesantren Akhlaq Rangkah, Surabaya.
    Sebagai anak kesembilan dari 13 bersaudara, Kiai Miftachul tumbuh dalam lingkungan pesantren dan tradisi Nahdlatul Ulama (NU) sejak kecil.
    Mengutip catatan Lembaga Ta’lif wan Nasyr NU (LTNNU), perjalanan pendidikan Kiai Miftachul banyak ditempa di berbagai pesantren besar di Indonesia.
    Ia pernah belajar di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Pesantren Sidogiri Pasuruan, hingga Pesantren Lasem.
    Selain itu, ia memperdalam ilmu keislaman melalui Majelis Ta’lim Sayyid Muhammad bin Alawi al-Makki al-Maliki di Malang.
    Saat ini, Kiai Miftachul memimpin Pondok Pesantren Miftachus Sunnah di Surabaya.
    Kiprahnya di NU juga cukup panjang, mulai dari menjabat Rais Syuriyah PCNU Surabaya pada 2000–2005.
    Kemudian menjadi Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur selama dua periode, yakni 2007–2013 dan 2013–2018.
    Pada 2015–2020, Kiai Miftachul dipercaya sebagai Wakil Rais Aam PBNU.
    Kemudian pada 2018, ia ditunjuk menjadi Rais Aam PBNU menggantikan KH Ma’ruf Amin yang maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
    Setelah KH Ma’ruf Amin resmi menjabat wakil presiden, KH Miftachul Akhyar terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2020.
    Dalam pemilihan tersebut, KH Miftachul Akhyar mengungguli sejumlah tokoh lain, seperti Dr Anwar Abbas, Nasaruddin Umar, Amirsyah Tambunan, dan KH Muhyidin Djunaidi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Kritisi Macet Depan Stasiun Citayam: Kendaraan Tambah, Lebar Jalan Segini Terus Megapolitan 24 November 2025

    Warga Kritisi Macet Depan Stasiun Citayam: Kendaraan Tambah, Lebar Jalan Segini Terus Megapolitan 24 November 2025

    Warga Kritisi Macet Depan Stasiun Citayam: Kendaraan Tambah, Lebar Jalan Segini Terus
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com – 
    Sejumlah warga mengkritisi kemacetan di sekitar Stasiun Citayam, Jalan Raya Citayam, Kota Depok, yang disebut terjadi selama 30 tahun terakhir.
    Hal itu disampaikan Anhar (56), warga setempat, yang menyaksikan kemacetan di ruas jalan tersebut sejak dirinya pertama kali tiba di
    Citayam
    pada 1996.
    “Saya dari Garut, sudah 30 tahunan di sini, itu kondisinya sudah macet,” ucap Anhar saat ditemui di lokasi, Senin (24/11/2025) pagi.
    Meski kemacetan saat itu belum separah sekarang dan jenis kendaraannya lebih sedikit, kemacetan sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi Anhar pada pagi maupun sore.
    Terlebih, angkot yang kerap mengetem di beberapa titik membuat kendaraan di belakangnya ikut terhenti.
    “Dari dulu sudah macet, tapi sekarang ya nambah (parah). Ada motor, mobil, angkot, ya sepeda listrik, motor listrik, tapi jalan mah lebarnya segini terus,” ujarnya.
    Kemacetan terjadi di kedua arah, baik menuju Depok maupun ke Bogor, sehingga suasananya terlihat semrawut.
    Tak jauh berbeda, seorang pejalan kaki bernama Gina juga menilai kemacetan di Citayam semakin tidak tertolong.
    Pada waktu tertentu ia bisa merasa muak menghadapi macet yang begitu semrawut.
    “Ya saya udah biasa, tapi kalau lagi pas pulang kerja bisa sesekali merasa capek lihat macet doang tuh, padahal saya bukan yang bawa motor ya cuma dijemput,” tutur Gina.
    Selain macet, Gina kesulitan mencari ruang untuk berjalan kaki menuju atau dari stasiun.
    Tak jarang ia harus menyeberang atau menyalip di antara motor karena trotoar yang tersedia tidak memadai untuk pejalan kaki.
    “Lebih ke susah buat jalan kaki saja karena enggak punya tempat (trotoar), kita kan jalan se pinternya kita saja,” jelas Gina.
    “Kayaknya macet di sini bukan cuma karena penumpang KRL yang mau ke stasiun, tapi jumlah pengendara ke arah Depok memang banyak,” lanjut dia.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi pada Senin pagi menunjukkan kepadatan kendaraan mulai terlihat sebelum pintu rel kereta menuju Stasiun Citayam arah Depok, dan terus berlangsung hingga sekitar 100–120 meter di ruas jalan yang lebarnya hanya 5–6 meter untuk dua arah.
    Kendaraan yang padat didominasi motor pribadi, ojek
    online
    , dan angkot yang mengetem mencari penumpang. Sempat terlihat angkot berwarna merah berhenti tepat di pintu masuk Stasiun Citayam arah Depok, diikuti oleh pengemudi ojek
    online
     (ojol) yang menurunkan penumpang.
    Titik pengeteman angkot lainnya terlihat sebelum pintu rel arah Bogor. Kedua titik ini menyebabkan arus kendaraan di kedua arah tersendat karena angkot memakan bahu jalan hingga satu meter.
    Sesekali terdengar bunyi klakson dari pemotor kepada beberapa sopir angkot yang menghalangi jalan, tetapi hal itu tak begitu digubris.
    Antar pemotor juga terlihat saling adu klakson dan meluapkan kemarahan setelah berhasil menyalip.
    Kemacetan baru mulai berkurang sekitar pukul 08.00 WIB setelah seorang polisi lalu lintas menepi untuk melakukan pengaturan jalan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian Hukum Serahkan DIM RUU Penyesuaian Pidana ke DPR, Ini yang Diatur

    Kementerian Hukum Serahkan DIM RUU Penyesuaian Pidana ke DPR, Ini yang Diatur

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Hukum menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana ke Komisi III DPR RI, Senin (24/11/2025), di Ruang Komisi III DPR RI.

    Pembahasan ini sebagaimana berdasarkan keputusan nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2025 dan Program Legislasi Nasional RUU 2025-2029. RUU Penyesuaian Pidana masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional tahun 2025-2029.

    Wakil Menteri Hukum Edward, Omar Sharif Hiariej menyampaikan RUU Penyesuaian Pidana merupakan perintah dari pasal 613 KUHP Nasional. 

    RUU Penyesuaian Pidana berisikan III bab. Pada Bab I berisikan penyesuaian pidana di luar Undang-Undang KUHP, bagian ini memuat antara lain penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok, penyesuaian kategori pidana denda dengan mengacu pada buku ke-1 KUHP.

    “Penyelesaian ancaman pidana penjara untuk menjaga personalitas dan menghilangkan disparitas, penataan ulang pidana tambahan agar sesuai dengan sistem sanksi dalam KUHP, [dan] penyesuaian dilakukan untuk memberikan satu standar pemidanaan yang konsisten secara nasional,” katanya Senin (24/11/2025).

    Kemudian Bab II terkait penyesuaian pidana dalam peraturan daerah. Dalam bab ini akan mengatur tentang pembatasan pidana denda yang dapat diatur dalam peraturan daerah yang paling tinggi kategori ke-3 sesuai sistem KUHP, penghapusan Pidana kurungan dalam seluruh peraturan daerah, dan penegasan bahwa peraturan daerah hanya dapat memuat ketentuan pidana untuk norma tertentu yang bersifat administratif dan berskala lokal.

    Ketentuan ini menjaga proporsionalitas pemidanaan, dan mencegah over regulation. Kemudian pada Bab III penyesuaian dan penyempurnaan KUHP, di mana akan memperbaiki kesalahan redaksiona, dan teknis penulisan, penegasan ruang lingkup norma, serta harmonisasi ancaman pidana agar tidak lagi mengandung minimum khusus atau rumusan kumulatif yang tidak sesuai dengan sistem baru.

    Setelah itu, delapan fraksi menyampaikan pandangannya dan menyatakan setuju bahwa RUU Penyesuaian Pidana dibahas ditingkat selanjutnya.

    “Maka dapat kami sampaikan DIM RUU tentang Penyesuaian Pidana dengan rincian sebagai berikut dari klasterisasi batang tubuh 479 DIM, klasterisasi penjelasan 160 DIM,” jelas Dede Indra Permana Soediro selaku pimpinan sidang.

    Dalam kesempatan itu, Komisi III bersama pemerintah juga menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang dipimpin oleh Dede Indra Permana.

    Selanjutnya RUU akan dibahas pada pekan ini dan ditargetkan rampung sebelum masa reses atau pada awal Desember. 

  • Potret Kampung Dadap Tangerang, Terancam Tenggelam di Tengah Gemerlap Kawasan Elite Megapolitan 24 November 2025

    Potret Kampung Dadap Tangerang, Terancam Tenggelam di Tengah Gemerlap Kawasan Elite Megapolitan 24 November 2025

    Potret Kampung Dadap Tangerang, Terancam Tenggelam di Tengah Gemerlap Kawasan Elite
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Di tengah pesatnya pembangunan kawasan elit Pantai Indah Kapuk (PIK),
    Kampung Dadap
    di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, justru menghadapi ancaman serius: kawasan seluas 14,5 hektare itu nyaris tenggelam akibat
    banjir rob
    yang terjadi setiap hari.
    Kampung yang berbatasan langsung dengan PIK, Kamal (Jakarta Barat), dan Kamal Muara (Jakarta Utara) yang kini semakin ramai didatangi wisatawan.
    Kampung ini diisi tiga RW, yakni RW 01, RW 02, dan RW 03. Di RW 03 saja terdapat sekitar 800 keluarga dengan total kurang lebih 1.000 bangunan rumah—sebagian besar berukuran kecil dan semi permanen.
    Untuk bertahan dari banjir rob harian, hampir semua warga meninggikan bagian depan rumah menggunakan semen, agar air laut tak langsung masuk ke dalam rumah.
    Pasalnya, wilayah ini berhadapan langsung dengan laut dan menajdi langgan banjir rob setiap harinya. Namun upaya itu tak membuat kawasan ini bebas dari genangan.
    “Betul sekali dan setiap hari, bahkan hitungan saya sudah lebih dari tiga bulan begini. Nanti surut, pasang surut, tapi satu bulan ini lebih banyak pasangnya,” ucap Ketua RW 03 Jamal, ketika diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Jumat (21/11/2025).
    Rob umumnya menggenang sepanjang Jembatan Cinta hingga ujung Kampung Dadap, sekitar dua kilometer, dengan ketinggian air 30–50 sentimeter.
    Air yang masuk pun kian keruh, berubah warna menjadi cokelat hingga hitam akibat bercampur lumpur dan air selokan.
    Kasturi (40), salah satu warga, mengatakan rob kerap datang tiba-tiba, terutama malam hari.
    “Karena pas Jumat aja air datang langsung besar masuk ke rumah,” kata Kasturi.
    Setiap terjadi rob, Kasturi memilih mengungsikan anaknya ke rumah keluarga karena khawatir air datang dalam volume besar tanpa peringatan. Ia mengaku lelah karena saban hari harus mengeruk lumpur sisa genangan.
    “Masuk airnya ke rumah, jadi ini ditinggiin airnya enggak masuk. Abis capek tiap hari bersihin lumpur. Kalau banjir malam coba jam 03.00 WIB subuh kami ngerukin lumpur.”
    Di depan rumahnya, dua bangunan besar tampak hancur dan ditinggalkan pemiliknya karena terus terendam rob.
    Hanya tersisa bambu dan genteng yang sudah rapuh dari bangunan rumah itu seolah pertanda betapa kerasnya banjir rob menghantam wilayah ini setiap hari.
    “Iya, banyak rumah yang rusak dan ditinggalkan penghuninya, karena banjir terus dan lama-lama rusak,” kata dia.
    Siswanto (50), warga RW 03, mengatakan rob akan jauh lebih parah bila bersamaan dengan kiriman air dari Bandara Soekarno-Hatta.
    “Iya, kalau air laut lagi pasang sama hujan, jadi begini kondisinya. Kalau ada kiriman air dari bandara bisa sampai sepaha orang dewasa. Kondisi makin parah kalau air laut pasang, air kiriman dari bandara dibuka, ya, udah bisa tinggi airnya dalam,” jelas Siswanto.
    Rumah-rumah yang belum ditinggikan langsung terendam. Sejumlah warga sampai harus berjalan di atas tanggul setinggi empat meter agar bisa keluar rumah tanpa basah.
    Siswanto sendiri sering kesulitan berangkat kerja saat rob.
    “Kami bingung, ya, mau kerja kalau udah banjir kadang-kadang harus berjuang semampunya, kalau bawa kendaraan udah enggak bisa. Biasanya, kita jalan menerobos banjir dulu ke depan, nanti naik angkutan umum,” tutur Siswanto.
    Menurut Siswanto, rob sebenarnya sudah terjadi sejak 1990-an, tetapi dulu air lebih cepat surut. Dalam satu dekade terakhir kondisinya memburuk.
    “Mulai makin parah karena ada pembangunan pergudangan, lebih parah lagi ada
    reklamasi
    .”
    Aktivitas reklamasi membuat air laut tak lagi mengalir ke empang dan hutan mangrove, melainkan langsung masuk ke permukiman warga yang berada di dataran rendah.
    Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati, menjelaskan banjir rob di Dadap semakin parah dalam dua-tiga tahun terakhir karena perubahan arus laut akibat penimbunan.
    Hal serupa juga pernah terjadi di desa Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah, yang kini sudah tenggelam. Tenggelamnya Desa Timbulsloko disebabkan karena adanya berbagai pembangunan seperti Pelabuhan Tanjung Mas dan Reklamasi Marina di tahun 2010.
    Semenjak itu, banjir rob semakin intens terjadi di wilayah Timbulsloko dan menurut analisa akademisi perubahan arus imbas reklamasi menjadi penyebab desa itu tenggelam.
    “Nah, kasus serupa terjadi di Dadap dengan adanya aktivitas reklamasi, karena reklamasi sekitar tiga tahun ke belakang kan benar-benar, PIK-nya jadi dibuka untuk umum, itu sebenarnya terjadi karena ada aktivitas seperti itu,” tutur Susan.
    Susan memastikan, penimbunan pantai dari reklamasi akan mengubah arus laut. Di mana biasanya ada arus tertentu yang melewati satu daerah, namun karena ada penimbunan di titik itu, maka arus menjadi berubah arah dan menyebabkan banjir ke daratan secara perlahan-lahan.
    Oleh karena itu, kata dia, banjir rob di Kampung Dadap bukan cuma sekedar fenomena alam biasa, melainkan juga karena perbuatan manusia.
    Peneliti 
    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
    , Budi Heru Santosa, menilai penurunan tanah juga menjadi faktor utama.
    “Kami sudah sering mendengarkan bahwa di pesisir Pantura, Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya terjadi penurunan muka tanah. Kesimpulan yang dilakukan para ahli, pertama adalah karena lapisan tanah di situ lapisan aluvial yang cenderung lunak, sehingga ketika terjadi pemampatan, pembebanan, pengambilan air tanah maka dia akan turun,” tutur Budi.
     Penurunan muka tanah membuat permukaan daratan lebih rendah daripada air laut, sehingga rob semakin sering dan makin tinggi ketika pasang berbarengan dengan hujan.
    Fenomena kenaikan muka air laut atau sea level rise terjadi karena adanya perubahan iklim yang disebabkan mencairnya gunung es di kutub utara.
    Dampak dari peristiwa tersebut memang tidak dirasakan begitu signifikan di Pesisir Pulau Jawa. Namun, dalam beberapa tahun ke depan dan ditambah penurunan muka tanah maka dampak tersebut akan dirasakan signifikan.
    Tanggul yang dibangun pada 2024 pun tak banyak membantu. Tanah yang terus turun membuat tanggul ikut “turun” dan kehilangan efektivitasnya dalam beberapa tahun saja.
    “Tanggul itu dibangun di atas tanah, dia punya pondasi ditanam di dalam tanah tapi ada bagian ke atas. Ketika tanah mengalami land subsidence maka tanggul akan mengikuti karena dia ditanam di atas tanah,” ujar Budi.
    Budi mencontohkan, misalnya suatu tanggul dibangun untuk mengatasi air laut setinggi satu meter, ketika terjadi penurunan tanah misalnya 10 cm per tahun, maka dalam lima tahun mendatang tanggul yang dibangun turun sekitar 50 cm.
    Imbasnya, tanggul itu tidak lagi efektif untuk menahan ketinggian air laut setinggi satu meter dan membuatnya mudah meluap ke daratan.
    Budi menyarankan pembangunan sistem polder terintegrasi yang meliputi tanggul memutari kawasan, kolam retensi, serta pompa untuk membuang air ke luar tanggul.
    Air di kolam retensi itu akan dipompa ke wilayah di luar tanggul yang sudah dibangun sehingga tidak mengandalkan gravitasi atau air mengalir secara alami.
    Namun, yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem polder adalah tidak boleh ada lubang sekecil apa pun yang membuat air merembes ke daratan.
    Selain itu, bisa juga dipertimbangkan untuk menempuh perbaikan secara alami seperti penanaman mangrove.
    “Kemudian, perlu dilelajari apakah masih memungkinkan ditempuh restorasi berbasis alami dengan penanaman mangrove di sepanjang pesisir yang dapat menangani laju laut dan sebagainya, nah ini dapat dipertimbangkan,” jelas dia.
    Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah.
    Pertama Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2025 Kabupaten Tangerang digunakan untuk pembangunan pintu air di saluran pembuangan Perumahan Duta Bandara.
    “Lalu, akan dibangun stasiun pompa banjir dan normalisasi kolam retensi Perumahan Duta Bandara tahun 2026,” ujar Intan.
     Untuk Perumahan Taman Dadap Indah yang kerap banjir, pemerintah menjadwalkan pengerukan manual drainase.
    Sementara terkait tanggul laut, pemerintah masih berkoordinasi dengan Kementerian PUPR.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Patroli Rutin Tak Pernah Buat Warga Kolong Terusir dari Menteng Megapolitan 24 November 2025

    Patroli Rutin Tak Pernah Buat Warga Kolong Terusir dari Menteng Megapolitan 24 November 2025

    Patroli Rutin Tak Pernah Buat Warga Kolong Terusir dari Menteng
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Sejumlah warga kolong, sebutan untuk orang-orang yang hidup di jalanan, di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, mencoba terus bertahan tinggal di tepi rel kereta dan trotoar sempit meski sudah berulang kali ditertibkan aparat.
    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan, Nanto Dwi Subekti, menegaskan, keberadaan
    warga kolong
    terus dipantau melalui patroli rutin.
    “Saat ini kita hanya penjangkauan atau patroli rutin. Kalau ada yang bandel baru kita lakukan penertiban. Kalau kedapatan saat operasi PMKS, kita kirim ke panti sosial,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (21/11/2025).
    Nanto menambahkan, pihaknya rutin melakukan patroli melalui pendekatan yang humanis dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
    “Kalau patroli rutin tiap hari. Kalau hambatan selama ini belum ada, hanya harus rajin di patroli saja,” kata dia.
    “Mereka pergi sebentar saat razia, tapi begitu patroli selesai, biasanya balik lagi ke kolong atau trotoar. Kami sudah terbiasa melihat itu,” kata Ningsih.
    Sementara itu, Riyan (31), pengemudi ojek pangkalan yang mangkal tak jauh dari lintasan rel, merasa kasihan dengan warga kolong.
    “Kasihan sih, tapi hidup di Jakarta memang harus siap punya duit buat tempat tinggal. Kalau tidak ada alternatif, ya mereka kembali ke trotoar atau kolong. Mereka sudah biasa hidup di jalan,” ucapnya.
    Sejumlah warga kolong yang ditemui
    Kompas.com
    mengungkapkan alasannya tetap bertahan di trotoar dan tepi rel meski sering didatangi aparat.
    Salah satunya adalah Ale (40), warga asal Bogor, Jawa Barat, yang sudah hampir dua tahun tinggal di tepi rel dekat Latuharhary.
    “Awalnya cuma numpang lewat, nyari barang bekas. Lama-lama susah, jadi bertahan di sini saja. Uang enggak cukup buat kontrakan. Mau ke mana kalau pergi jauh?” katanya.
    Sehari-hari Ale mencari botol plastik dan kardus dari kantor serta pasar sekitar untuk dijual kembali.
    “Kalau ramai, satu gerobak bisa dapat Rp 15.000. Kalau sepi, cuma Rp 7.000,” ujarnya.
    Sukinem (38), perempuan asal Brebes, Jawa Tengah, menuturkan pengalaman serupa.
    “Kadang pagi-pagi Satpol PP datang, suruh bubar. Saya ngerti, tapi mau pindah ke mana? Gerobak berat, barang banyak. Setelah mereka pergi, kami balik lagi,” katanya.
    Warga kolong lainnya, Sarwono (42) bercerita bahwa dirinya tinggal bersama istri dan anaknya di pertigaan dekat Kantor Komnas HAM.
    “Tempat ini agak aman, lampunya terang, dekat kantor pemerintah. Kalau malam tetap waspada, tapi di sini dekat jalur kerja mulung. Anak dan istri ikut, jadi pilih lokasi yang memungkinkan semua aman,” kata dia.
    Meski begitu, ia tak menampik bahwa tidur di atas trotoar tidaklah nyaman.
    “Pakai kardus atau terpal seadanya, sambil menaruh gerobak sebagai penghalang agar barang tidak dicuri,” ujarnya.
    Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menekankan bahwa warga kolong memilih lokasi secara strategis.
    “Mereka paham wilayah secara teritorial, menempati lokasi yang relatif aman dari razia Satpol PP, dan dekat dengan mata pencaharian,” kata Yayat.
    “Kalau mereka punya komunitas, ada keberanian untuk mencari ruang yang bisa digunakan bersama,” ujarnya.
    Yayat menjelaskan bahwa mobilitas warga kolong cukup terukur.
    “Radius aktivitas sekitar 1–3 km, dan biasanya mereka menempati lokasi yang dianggap paling aman mulai jam 8 pagi hingga malam,” tuturnya.
    Dengan strategi ini, warga kolong bisa menjaga barang-barang, bekerja, dan bertahan di ruang publik dengan risiko minimal.
    Fenomena ini menunjukkan keterkaitan erat antara perilaku warga kolong dengan kondisi ekonomi dan kemampuan adaptasi terhadap ruang kota.
    “Kelompok ini termarjinalkan, namun mereka paham memilih tempat tinggal yang efisien, dekat mata pencaharian, aman dari gangguan, dan memiliki kemudahan sanitasi,” ujar Yayat.
    Di trotoar Latuharhary, Ale memilah-milah botol plastik dan kardus yang dikumpulkan dari kantor-kantor sekitar. Barang-barang ini dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
    “Kalau sepi, hanya cukup buat makan. Kalau ramai, bisa sedikit lebih. Tapi tetap hidup seadanya,” kata Ale.
    Sukinem biasanya memulai pagi dengan berkeliling trotoar dan kantor-kantor Menteng untuk mengumpulkan plastik dan kardus.
    “Kalau hujan atau banyak penertiban, tidak dapat apa-apa. Tapi yang penting bisa hidup, bisa kirim sedikit ke anak di Brebes,” ujarnya.
    Ia tidur di kolong jembatan dekat terowongan kecil, menggunakan kardus dan terpal sebagai alas, sambil menjaga barang-barang agar tidak hilang.
    Sarwono menekankan pentingnya lokasi bagi keselamatan keluarganya.
    “Kalau jauh dari sini, istri dan anak saya susah kalau hujan atau ada apa-apa. Jadi kami bertahan di sini, walau tiap malam was-was. Gerobak kami taruh di depan sebagai penghalang,” katanya.
    Hidup di tepi rel dan trotoar membuat warga kolong harus menghadapi berbagai risiko, di antaranya hujan, kebisingan kereta, hingga potensi kehilangan barang.
    “Tidur malam selalu waspada. Kalau ada suara keras, langsung bangun. Barang-barang kami harus dijaga, gerobak jadi penghalang sekaligus tempat penyimpanan,” tutur Sarwono.
    Sukinem menambahkan, anak-anaknya tetap tinggal di kampung halaman karena keterbatasan ekonomi.
    “Kalau anak ikut, lebih sulit menjaga barang dan keamanan. Saya bertahan sendiri, kirim sedikit uang ke rumah. Hidup ini cuma buat makan dan bertahan,” katanya.
    Ale pun sependapat dengan Sukinem.
    “Kalau pergi jauh, mau tidur di mana. Uang enggak cukup buat kontrakan. Jadi tetap di sini, cari makan seadanya,” ujarnya.
    Yayat menekankan bahwa pilihan lokasi warga kolong sangat pragmatis.
    “Tempat itu relatif aman, tidak mengganggu warga, dekat mata pencaharian, dan ada kemudahan untuk kebutuhan sanitasi. Mereka memahami wilayah secara teritorial, mengatur hidup secara kolektif, dan menempati lokasi pada jam-jam paling aman,” ujarnya.
    Ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap hunian layak membuat warga kolong harus mengisi ruang publik yang tersedia, sekaligus menyesuaikan diri dengan patroli aparat dan perubahan lingkungan sekitar.
    Menurut Yayat, adaptasi warga kolong mencakup berbagai strategi pemilihan lokasi yang aman, pengelolaan barang dan gerobak, mobilitas terukur, serta pembentukan jaringan komunitas untuk saling menjaga.
    “Mereka mengisi ruang kota yang gratis dengan strategi adaptasi yang sangat terukur,” ujarnya.
    Yayat menambahkan, komunitas ini memudahkan warga kolong menyesuaikan diri dengan patroli aparat. Dengan mengetahui lokasi yang aman, mereka dapat menghindari razia sementara dan kembali menempati ruang ketika situasi aman.
    “Mobilitas mereka terbatas, tapi efektif. Radius aktivitas hanya 1–3 km, cukup untuk mencari nafkah dan bertahan hidup,” tuturnya.
    Yayat menambahkan Patroli rutin Satpol PP tidak mengubah pola hidup mereka secara signifikan.
    Keberadaan mereka adalah hasil adaptasi terhadap kondisi ekonomi, keterbatasan ruang, dan kemampuan membentuk jaringan sosial yang memungkinkan bertahan hidup di kota besar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Kritisi Macet Depan Stasiun Citayam: Kendaraan Tambah, Lebar Jalan Segini Terus Megapolitan 24 November 2025

    Underpass Citayam Segera Dibangun untuk Atasi Kemacetan Akut Kawasan Tersebut Megapolitan 24 November 2025

    Underpass Citayam Segera Dibangun untuk Atasi Kemacetan Akut Kawasan Tersebut
    Penulis

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Kemacetan di kawasan Stasiun Citayam menjadi salah satu titik paling ruwet di Depok dan Bogor, terutama pada jam sibuk pagi hari.
    Situasi ini menunjukkan tekanan mobilitas yang makin tinggi di ruas jalan sempit yang menjadi simpul perjalanan warga kedua wilayah.
    Kondisi tersebut kini mendorong pemerintah daerah menyiapkan pembangunan
    underpass
    sebagai solusi jangka panjang.
    Rencana itu mulai bergerak setelah Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelaraskan langkah pembebasan lahan dan penyusunan rancangan teknis proyek.
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pada April 2025 silam, Pemerintah Kota Depok akan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan
    underpass
    Citayam pada 2026.
    Ia menjelaskan hal itu merupakan tindak lanjut setelah dirinya menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk merancang
    detail engineering design
    (DED)
    underpass
    .
    “Kemudian tahun depan pembebasan tanahnya dilakukan oleh Pemkot Depok, tahun depan (2026) Insya Allah
    underpass
    Citayam akan dianggarkan di Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi kepada wartawan di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025).
    Dedi menyebut belum dapat memastikan berapa nilai anggaran yang dibutuhkan.
    “Kan DED-nya dulu, kan saya belum bisa bilang angka, yang angka itu teknis. Nanti salah lagi angkanya, yang penting nanti jadi,” lanjutnya.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, selama 45 menit pada Senin (24/11/2025) pagi memperlihatkan antrean kendaraan yang sudah mengular sejak sebelum pintu perlintasan kereta menuju stasiun dari arah Depok.
    Jalan yang lebarnya hanya sekitar 5–6 meter untuk dua arah dipadati sepeda motor, ojek
    online
    , dan angkot yang berhenti sembarangan untuk menaikkan serta menurunkan penumpang.
    Sebuah angkot berwarna merah terlihat mengetem tepat di pintu masuk Stasiun Citayam dari arah Depok.
    Angkot lain serta sejumlah pengemudi ojek
    online
    mengikuti pola serupa dan mempersempit badan jalan.
    Titik pengeteman juga tampak di dekat pintu rel arah Bogor, sehingga arus kendaraan tersendat karena angkot memakan bahu jalan hingga sekitar satu meter.
    Sesekali terdengar klakson panjang dari pengendara yang kesal. Beberapa di antaranya saling adu klakson dan melontarkan komentar saat berdesakan menyalip.
    Kemacetan mulai sedikit terurai sekitar pukul 08.00 WIB setelah seorang polisi lalu lintas tiba untuk mengatur arus kendaraan, meski sejumlah angkot tetap terlihat mengetem.
    Pembangunan
    underpass
    Citayam disebut menjadi bentuk kooperatif Pemkot Depok dalam mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Supian Suri–Chandra Rahmansyah untuk meminimalisir kemacetan.
    Rencana pembangunan
    underpass
    ini diharapkan menjadi solusi permanen atas kemacetan berkepanjangan di sekitar Stasiun Citayam, yang selama ini disumbang oleh sempitnya ruas jalan, aktivitas angkot, dan tingginya mobilitas harian warga Depok serta Bogor.
    (Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Abdul Haris Maulana, Larissa Huda )
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan Nadiem Tidak Lagi Pakai Hotman Paris, Tunjuk Pengacara Tom Lembong Bela di Sidang

    Alasan Nadiem Tidak Lagi Pakai Hotman Paris, Tunjuk Pengacara Tom Lembong Bela di Sidang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengacara kondang Hotman Paris tidak akan mendampingi eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam sidang kasus Chromebook di PN Tipikor, Jakarta Pusat.

    Pengacara Nadiem, Dodi S Abdulkadir mengatakan Hotman sudah tidak diminta pihak keluarga Nadiem lantaran disibukkan mengurus perkara lain.

    “Berdasarkan keputusan keluarga yang memberikan kesempatan, pak Hotman kan juga sedang menangani case [lain],” ujar Dodi kepada wartawan, dikutip Senin (24/11/2025).

    Dia menambahkan, pihak keluarga juga telah memilih tim pengacara Ari Yusuf Amir untuk menjalani serangkaian persidangan yang akan datang.

    Adapun, Ari Yusuf Amir sendiri merupakan pengacara yang sempat membela eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong dalam sidang impor gula.

    “Nah sekarang pada saat penuntutan yang dapat kuasa itu adalah dari kantor MRP dan kantor Pak Ari Yusuf,” tambahnya.

    Di lain sisi, Ari Yusuf menyampaikan penunjukan dirinya itu terjadi saat keluarga Nadiem Makarim mengajak dirinya dalam rapat bersama tim hukum Dodi Abdulkadir. 

    Singkatnya, Ari Yusuf mendapatkan kuasa dari kubu Nadiem Makarim per Senin (17/11/2025). Ari juga menyatakan dalam persidangan nantinya tim pengacara akan dipimpin oleh Dodi.

    “Setelah satu pemahaman baru kita diangkat resmi oleh mereka dengan diberikan kuasa per 17 November,” tutur Ari 

  • Pemprov DKI Diminta Percepat Realisasi Belanja Daerah Jelang Akhir 2025 Megapolitan 24 November 2025

    Pemprov DKI Diminta Percepat Realisasi Belanja Daerah Jelang Akhir 2025 Megapolitan 24 November 2025

    Pemprov DKI Diminta Percepat Realisasi Belanja Daerah Jelang Akhir 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat realisasi belanja daerah menjelang penutupan tahun anggaran 2025.
    Langkah percepatan ini dinilai penting agar seluruh program prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
    “Dengan sisa waktu yang sedikit percepatan belanja penting agar program prioritas selesai tepat waktu dan masyarakat cepat merasakan manfaat,” ujar Wibi dalam keterangan resminya, Senin (24/11/2025).
    Ia menekankan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, terutama saat memasuki fase akhir tahun anggaran.
    “Kerja sama membangun Jakarta menjadi prioritas penting agar kota itu semakin baik,” lanjut dia.
    Menurut Wibi, stabilitas fiskal juga menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha.
    Pernyataan tersebut sejalan dengan pemaparan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya menyebut Jakarta masih menjadi salah satu magnet investasi nasional dalam pemaparan APBD pada Jumat (21/11/2025).
    Pramono menyebut kontribusi Jakarta terhadap realisasi investasi nasional mencapai 14,24 persen.
    Ia juga menyoroti pertumbuhan signifikan investasi pada triwulan ketiga 2025. Sepanjang triwulan tersebut, nilai investasi di Jakarta tercatat mencapai Rp 204,13 triliun.
    Pemprov DKI, lanjutnya, terus memperkuat ekosistem investasi melalui penyederhanaan perizinan, optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP), serta beragam kegiatan promosi penanaman modal seperti Jakarta Investment Festival dan Jakarta Investment Center.
    DPRD DKI memastikan pengawasan terhadap percepatan belanja daerah tetap dilakukan secara konsisten.
    “Stabilitas fiskal dan keberlanjutan investasi menjadi dua pilar penting bagi daya saing Jakarta sebagai kota global,” ujar Wibi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ayah Tiri Alvaro Ditangkap, Tersangka Ternyata Sempat Ikut Cari Alvaro Megapolitan 24 November 2025

    Ayah Tiri Alvaro Ditangkap, Tersangka Ternyata Sempat Ikut Cari Alvaro Megapolitan 24 November 2025

    Ayah Tiri Alvaro Ditangkap, Tersangka Ternyata Sempat Ikut Cari Alvaro
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polisi menetapkan ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho, AI, sebagai tersangka utama dalam kasus hilangnya bocah enam tahun itu yang berakhir dengan temuan kerangka manusia di Tenjo, Bogor.
    “Terduga pelaku adalah ayah tirinya Alvaro,” kata Nicolas saat dikonfirmasi, Senin (24/11/2025).
    Nicolas menyampaikan bahwa penyidik telah menemukan kerangka manusia yang diduga merupakan Alvaro.
    Tersangka juga turut menunjukkan lokasi tempat ditemukannya kerangka yang diduga merupakan Alvaro.
    Untuk lebih memastikan bahwa kepolisian akan melakukan pengecekan DNA.
    Arumi, ibu Alvaro, akan bertolak dari Medan ke Jakarta hari ini, Senin (24/11/2025), untuk menjalani tes DNA.
    Tugimin, kakek Alvaro, mengungkapkan bahwa selama 8 bulan pencarian Alvaro, AI beberapa kali ikut, termasuk ke wilayah Bogor hingga larut malam.
    “Bapak tirinya itu juga ikut membantu mencari. Misalkan, ‘Pak, saya mau ke daerah Bogor, katanya ada informasi ke Bogor, suruh nelusurin Jalan Raya Bogor sampai terminal sampai stasiun.’ Nah itu nyari berdua sampai malam baru pulang,” tutur Tugimin, Minggu (23/11/2025).
    Ia menambahkan bahwa AI telah berkali-kali diperiksa polisi namun tidak pernah mengungkapkan kondisi Alvaro yang sebenarnya.
    “Saya itu enggak sangka, ternyata kebaikan dia itu hanya ibaratnya ya buat kedok saja,” ucap dia.
    Kerangka yang diduga merupakan Alvaro ditemukan di sekitar Kali Cilalay, Tenjo, Bogor, setelah AI diminta menunjukkan lokasi keberadaan korban.
    Berdasarkan keterangan Tugimin, tersangka mengarahkan penyidik ke lokasi tersebut hingga akhirnya ditemukan kerangka yang diduga kuat merupakan Alvaro.
    “Sehingga akhirnya diketemukan dan diinterogasi diajak ke Tenjo, mungkin untuk menemukan tempatnya,” ujar dia.
    Tugimin mengaku sempat mencurigai adanya perkembangan signifikan saat mengantarkan dokumen tambahan ke penyidik. Ia mendengar percakapan internal polisi yang mengarah pada penangkapan pelaku.
    “Saya curiga ada omongannya menjurus ke pelaku itu tadi, ada omongan ‘Oh dia belum tahu,’ terus langsung diem. Pas saya mau pulang, saya salaman dengan penyidik, ‘Pak memang pelaku ada di sini?’ ‘udah’ begitu aja, terus saya pulang,” jelasnya.
    Arumi, ibu Alvaro, akan bertolak dari Medan ke Jakarta untuk menjalani tes DNA setelah mendapat kabar bahwa kerangka anaknya ditemukan.
    Tugimin mengatakan, Arumi baru dapat pulang pada Senin karena kendala ketersediaan tiket pesawat.
    “Bahkan mau diadakan tes DNA juga, tapi nunggu ibunya pulang dari luar (negeri), karena ini tadi (hari Minggu) enggak bisa pulang sekarang, mungkin besok baru berangkat, katanya begitu,” ungkap Tugimin.
    Ia menerima informasi temuan kerangka langsung dari Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam yang datang ke rumahnya pada Minggu sore.
    Tugimin mengatakan, keluarga tidak menyangka bahwa ayah tiri Alvaro merupakan pelaku di balik peristiwa ini.
    “Kami enggak sangka-sangka bapak tirinya sendiri yang melakukan hal sekeji ini. Alvaro belum punya dosa, kok dijadikan korban? itu yang sangat disesalkan,” ucapnya.
    Informasi yang diterima keluarga menyebutkan AI pula yang mengarahkan polisi ke lokasi temuan kerangka.
    “Saya itu enggak sangka, ternyata kebaikan dia itu hanya ibaratnya ya buat kedok saja,” kata Tugimin menegaskan.
    Kasus hilangnya Alvaro yang berlangsung sejak Maret 2025 kini memasuki tahap lanjutan penyelidikan setelah penetapan tersangka dan temuan kerangka di Tenjo.
    Proses identifikasi melalui pemeriksaan DNA menjadi langkah utama untuk memastikan identitas korban sebelum kepolisian melanjutkan pendalaman motif serta rekonstruksi lengkap peristiwa.
    (Reporter: Hanifah Salsabila | Editor: Abdul Haris Maulana, Faieq Hidayat)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Subuh di Atas KRL: Perjalanan Panjang Bocah Tangerang yang Setia pada Sekolah Lamanya Megapolitan 24 November 2025

    Subuh di Atas KRL: Perjalanan Panjang Bocah Tangerang yang Setia pada Sekolah Lamanya Megapolitan 24 November 2025

    Subuh di Atas KRL: Perjalanan Panjang Bocah Tangerang yang Setia pada Sekolah Lamanya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Sebuah video yang memperlihatkan seorang siswa SD di Klender, Jakarta Timur, harus berangkat sekolah sendiri menggunakan KRL sejak subuh viral di media sosial.
    Dalam video yang diunggah aku Instagram @Jabodetabek24info, terlihat seorang anak berseragam SD menaiki KRL dari Tangerang menuju Stasiun Klender pada waktu subuh untuk berangkat sekolah.
    Hal ini menarik perhatian publik lantaran jarak yang ditempuh anak tersebut, yakni dari Tangerang ke Jakarta Timur, cukup jauh.
    Kepala Satuan Pelaksana (Kasatlak) Pendidikan Kecamatan Duren Sawit, Farida Farhah, membenarkan soal video tersebut.
    Ia menjelaskan, anak itu sebelumnya tinggal di dekat sekolah. Namun, setelah ibunya yang merupakan orangtua tunggal pindah ke Tangerang karena urusan pekerjaan, sang anak tetap melanjutkan sekolah di Klender.
    “Orangtuanya memang dulu tinggal dekat sekolah. Setelah pindah, anaknya tetap bersekolah di sana. Itu yang disampaikan pihak sekolah kepada kami,” kata Farida saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (22/11/2025).
    Farida menyampaikan, Dinas Pendidikan telah melakukan komunikasi dengan orangtua dan murid tersebut.
    Namun, sang anak menolak pindah ke sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal barunya lantaran sudah merasa nyaman di sekolah lama.
    “Anaknya merasa sudah nyaman dan tidak keberatan terkait dengan keberangkatan anak tersebut dari pagi dengan perjalanan yang segitu panjangnya. Anaknya merasa juga
    enjoy
    juga gitu kan,” ungkapnya.
    Baik anak maupun ibunya menolak rencana pindah sekolah karena merasa tidak ada masalah dengan rutinitas berangkat sejak subuh tersebut.
    “Orangtuanya juga sudah disarankan untuk pindah, tapi tidak mau juga orangtuanya untuk pindah,” jelas Farida.
    Farida menyampaikan, proses pindah sekolah tidak dapat dilakukan secara mendadak karena harus menunggu persyaratan administrasi, termasuk pergantian semester.
    “Anaknya baru bisa pindah sekolah saat semester selesai. Itu aturan yang harus diikuti,” katanya.
    Sebagai solusi sementara, anak tersebut akan tinggal di rumah seorang teman yang berlokasi lebih dekat dengan sekolah. Awalnya, ia menolak karena tidak ingin berpisah dari ibunya.
    “Orangtuanya kan tetap berada di Tangerang ya, ibunya tetap berada di Tangerang sementara dia tinggal sama temannya di situ. Penilaian anak-anak ya, dia kehilangan ibunya, tidak sehari-hari dengan ibunya gitu,” ujar Farida.
    Namun, setelah dibujuk oleh pihak sekolah dan orangtua murid lainnya, anak tersebut akhirnya bersedia tinggal di rumah temannya.
    “Saat ini dia sudah mau. Senin besok dia sudah berada di Duren Sawit, di wilayah Klender, bersama temannya laki-laki, di rumah temannya laki-laki, diurus oleh orangtua temannya,” kata Farida.
    Farida mengatakan, keputusan sementara ini diambil untuk menjaga kesehatan dan keselamatan sang anak yang harus berangkat sejak pukul 04.00 WIB dan tidak memiliki alat komunikasi pribadi.
    “Kalau dari sana itu dilepas sama ibunya sendiri, dia menitipkan sama penjaga di stasiun kereta. Jadi masuk sampai JakLingko aman, terus turunnya juga aman,” tambahnya.
    Proses mutasi sekolah baru dapat dilakukan setelah pembagian rapor semester, sekitar pertengahan Desember 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.