Xcloud.id

Jenis Media: Metropolitan

  • Jalan Raya Cinere Macet Imbas Galian, Satu Jalur Ditutup Total Megapolitan 26 November 2025

    Jalan Raya Cinere Macet Imbas Galian, Satu Jalur Ditutup Total Megapolitan 26 November 2025

    Jalan Raya Cinere Macet Imbas Galian, Satu Jalur Ditutup Total
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Proyek galian saluran di depan Mal Cinere menyebabkan satu dari dua jalur kendaraan di Jalan Raya Cinere, Kota Depok, ditutup sementara.
    Kapolsek
    Cinere
    Kompol Chairul Saleh mengatakan, pekerjaan galian yang berada di bawah pengawasan Dinas PUPR Kota
    Depok
    ini membuat akses dari arah Depok menuju Jakarta tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.
    “Motor bisa lewat jalur yang dibongkar, sedangkan yang jalur sebelah digunakan dua jalur untuk mobil,” kata Chairul saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025) sore.
    Ia menjelaskan, pengalihan arus tersebut dilakukan setelah sempat muncul kendala kabel listrik bawah tanah, ditambah padatnya volume kendaraan di ruas jalan tersebut.
    Rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan hingga maksimal pertengahan Desember 2025.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, satu polisi lalu lintas tampak berjaga di seberang Lawson atau dekat Mal Cinere.
    Pada jalur dari Depok menuju Jakarta, terpampang tulisan “khusus kendaraan roda dua” yang mengarahkan pemotor melintas di sepetak jalan tepat di atas
    proyek galian
    .
    Sesekali, antrean pengendara motor terlihat menumpuk karena harus melaju bergantian di area sempit dekat galian.
    Seorang pengendara mobil bahkan sempat salah jalur.
    Saat hendak mendekati titik galian, ia tidak bisa melintas dan terpaksa memutar balik.
    Petugas kepolisian tampak mengatur arus kendaraan roda dua agar tetap aman melewati area tersebut.
    Sementara itu, untuk arus dari arah Jakarta menuju Depok, jalur diberlakukan menjadi dua lajur agar mobil dari Depok tetap memiliki ruang melintas.
    Selama pemantauan pukul 17.30–18.30 WIB, arus kendaraan terpantau ramai lancar tanpa kemacetan mengular.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Beberkan Alasan Suryo Utomo Diperiksa di Kasus Pajak

    Kejagung Beberkan Alasan Suryo Utomo Diperiksa di Kasus Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi manipulasi pajak periode 2016-2020.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Suryo diperiksa dalam kapasitasnya saat menjabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

    Pasalnya, Suryo sempat menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan di Bidang Kepatuhan Pajak pada 2015 dan Dirjen Pajak di Kemenkeu RI periode 2019-2025.

    “Kapasitas pengetahuannya yang bersangkutan terkait dengan jabatan apa yang diketahui saat itu atau apa yang dilakukan,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (26/11/2025).

    Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang. 

    Anang mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkas Anang.

    Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

    Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

    Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

    Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

  • Diduga Pungli, Warga Bayar Rp 25.000 untuk Buang Sampah ke TPS Pasar Kemiri Megapolitan 26 November 2025

    Diduga Pungli, Warga Bayar Rp 25.000 untuk Buang Sampah ke TPS Pasar Kemiri Megapolitan 26 November 2025

    Diduga Pungli, Warga Bayar Rp 25.000 untuk Buang Sampah ke TPS Pasar Kemiri
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Warga di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Kemiri, Beji, Kota Depok, mengaku membayar iuran sekitar Rp 15.000-25.000 untuk membuang sampah di sana.
    Ketua RT 04 RW 15 Kelurahan Kemirimuka bernama Mansyur mengatakan, ia memperbolehkan warganya membayar iuran langsung ke petugas pengangkut sampah.
    Aktivitas yang berlangsung sejak 2022 ini dilakukan karena warga yang membuang sampah di sana sekitar 30 rumah.
    Dengan demikian, menurut dia, tidak terlalu banyak sampah yang dibuang.
    “Sampah kita enggak terlalu banyak. Jadi memang untuk iuran sampah kita suruh bayar masing-masing langsung ke petugas,” ucap Mansyur saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, dikutip Rabu (26/11/2025).
    Biasanya, pengangkut sampah yang datang ke lingkungan Mansyur juga sekaligus menarik iuran. Namun, besarannya diserahkan kepada warga.
    Sebab, pengurus lingkungan telah menyepakati untuk tidak melakukan pungutan atau iuran ke warga, baik itu sampah atau uang keamanan.
    “Jadi langsung antara warga ke pihak penarik sampah karena saya enggak mau ikut campur. Biar tukang sampah tahu sendiri siapa yang bisa kasih retribusi dan enggak,” ujar Mansyur.
    Meski demikian, nominal
    retribusi sampah
    yang dibayar tergantung kesediaan setiap warga.
    Sedangkan timbulan sampah warga RT 04 hanya sekitar satu gerobak tarik atau di bawah 100 kilogram untuk dua hari.
    Ketua RT 03 RW 15 Kelurahan Kemirimuka bernama Soenantio menambahkan, warga di lingkungannya membayar sekitar Rp 700.000 untuk mengangkut sampah dan Rp 200.000 ke pengelola TPS
    Pasar Kemiri
    setiap bulan.
    Iuran ini dilakukan rutin selama beberapa tahun terakhir terhadap warga RT 03 yang mencapai 60 KK.
    “Iuran ada tapi ini kecil, cuma Rp 15.000 sebulan untuk satu rumah. Itu saya bayar ke SDM yang angkut sampah,” kata Soenantio di lokasi.
    Menurut Soenantio, warga sempat melakukan negosiasi agar mereka tidak perlu membayar retribusi sebagai bentuk kompensasi keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungannya.
    Namun, negosiasi berlangsung alot sehingga warga tetap membayar retribusi sampah untuk bisa menggunakan
    TPS Pasar Kemiri
    .
    “Ya sampah buang pasti ke sana, kan dekatnya ke sana. Biasanya pakai gerobak yang kuning hitam milik DLHK Depok,” kata Soenantio.
    Sementara itu,
    Kompas.com
    telah mencoba menghubungi Kepala DLHK Depok Abdul Rahman untuk meminta konfirmasi soal retribusi sampah yang diterima dari TPS Pasar Kemiri.
    Hingga saat ini, belum mendapat respons.
    Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) retribusi sampah di TPS Pasar Kemiri.
    Dugaan ini muncul berdasarkan informasi yang diterima Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah saat meninjau penumpukan sampah di TPS Pasar Kemiri, Senin (17/11/2025).
    Disebutkan, Pemkot Depok akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif di lingkungan warga sekitar TPS terlebih dahulu.
    “Saya juga minta ke pak Lurah untuk menindaklanjuti, mengumpulkan pengurus RW untuk berdiskusi. Jadi bagaimana pembuangan sampah (mereka)? Jangan-jangan dari RW sudah dipungut (retribusi),” ucap Chandra di lokasi, Senin.
    TPS Pasar Kemiri merupakan milik swasta dan dalam tanggung jawab pengelola pasar. Sampah yang diangkut ke sana hanya sampah pasar.
    “Retribusinya ke mana? Nah itu kan bisa dikatakan pungli kalau ada, pungli di bidang sampah. Akibatnya kayak begini, sampah enggak keurus (tidak terkontrol),” ujar Chandra.
    “Jadi yang tidak bayar retribusi juga buang sampahnya ke sini. Nah ini akan kita cek, akan kita dalami,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadikan ruang publikasi, Dirjen PAS resmikan media center Pasopati

    Jadikan ruang publikasi, Dirjen PAS resmikan media center Pasopati

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi meresmikan media center Pedoman Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan Terintegrasi (Pasopati) di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Rabu.

    Media center itu dibuat untuk menjadi ruang publikasi dan sarana komunikasi bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di lapas tersebut.

    “Media center Pasopati akan menjadi sumber penting untuk memastikan informasi pemasyarakatan tersampaikan cepat akurat dan terkoordinasi sehingga dinamika pemberitaan mendapat respon yang cepat,” kata Mashudi dalam keterangannya di Jakarta.

    Tak hanya itu, lanjut dia, media center bisa memperkuat komunikasi publik untuk para WBP di Lapas Cipinang.

    Melalui media center Pasopati itu, kata Mashudi, diharapkan bisa memperkuat kualitas pembinaan WBP sekaligus memperluas kolaborasi para mitra.

    “Kami berharap program pembinaan yang kita hadirkan bermanfaat secara optimal dan secara berkelanjutan. Media center Pasopati akan menjadi pusat informasi dan seluruh penggunaan diharapkan pada hasil nyata, berintegrasi sosial warga binaan,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo menambahkan, media center Pasopati dibangun sebagai ruang kendali komunikasi terpadu yang mampu menghimpun dokumentasi kegiatan, publikasi resmi dan pemantauan isu strategis secara waktu nyata.

    “Media center ini adalah bagian dari transformasi komunikasi publik di Lapas Cipinang. Kami ingin memastikan setiap informasi tersampaikan dengan akurat, cepat, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.

    Menurut dia, melalui media center ini bila nantinya ada krisis di lapas Cipinang dan pemberitaan negatif, bisa dengan cepat merespon untuk memberikan klarifikasi.

    “Kami sudah mengusulkan ke kementerian tentang manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan terintegrasi, karena ini berdasarkan pengalaman yang kami hadapi, bila nanti ada krisis di lapas atau pun di UPT lain, Keputusan Menteri bisa jadi pedoman,” ujar Wachid.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Meluncur di Atas Sungai Citarik, Sensasi Flying Fox 130 Meter di Caldera Adventure Megapolitan 26 November 2025

    Meluncur di Atas Sungai Citarik, Sensasi Flying Fox 130 Meter di Caldera Adventure Megapolitan 26 November 2025

    Meluncur di Atas Sungai Citarik, Sensasi Flying Fox 130 Meter di Caldera Adventure
    Tim Redaksi

    SUKABUMI, KOMPAS.com —
    Wahana
    flying fox
    di Caldera Adventure Rafting & Resort, Cikidang, Sukabumi, menjadi salah satu aktivitas favorit wisatawan.
    Meluncur sejauh 130 meter di atas derasnya
    Sungai Citarik
    , pengunjung dapat merasakan perpaduan ketegangan dan panorama alam pegunungan yang masih asri.
    Reporter
    Kompas.com
    berkesempatan mencoba langsung wahana tersebut pada Rabu (26/11/2025).
    Untuk mencapai titik awal luncur, pengunjung perlu menyeberangi jembatan gantung sepanjang sekitar 20 meter. Setelah itu, wisatawan harus menaiki tangga bebatuan yang menanjak menuju platform keberangkatan.
    Sebelum meluncur, pemandu memasang dan memeriksa perlengkapan keselamatan berupa helm pelindung,
    harness, carabiner,
    dan
    descender.
    Ketika kaki terangkat dari landasan, tubuh langsung meluncur cepat mengikuti tarikan gravitasi. Aliran Sungai Citarik yang bergemuruh terlihat jelas di bawah, lengkap dengan batu-batu besar dan air berwarna kecokelatan khas sungai pegunungan setelah hujan.
    Angin menerpa wajah dengan kencang, sementara suara jeram terdengar semakin keras ketika posisi mendekati tengah lintasan. Banyak pengunjung tak kuasa menahan teriakan, baik karena takut ketinggian maupun karena sensasi meluncur di atas sungai yang mengalir deras.
    Meski menegangkan, proses meluncur berlangsung kurang dari lima menit sebelum wisatawan tiba di seberang.
    “Awalnya tegang banget, apalagi lihat sungainya cukup deras. Tapi begitu meluncur, ternyata seru,” ujar Citra (29), wisatawan asal Jakarta, Rabu.
    Hal serupa dirasakan Nanda (33), pengunjung dari Bandung yang baru pertama kali mencoba wahana tersebut.
    “Titik paling deg-degan itu waktu tali dilepas. Tapi setelah jalan,
    view
    -nya bagus banget. Saya teriak bukan karena takut, tapi karena
    excited
    ,” katanya.
    Menurut Soleh (48), CSO di Caldera Adventure Rafting & Resort, wahana
    flying fox
    di lokasi tersebut telah beroperasi lebih dari 15 tahun.
    “
    Flying fox
    ini salah satu yang paling diminati. Apalagi kalau akhir pekan, bisa 60 sampai 70 orang dalam sehari,” kata Soleh.
    Untuk memastikan keamanan, setiap perlengkapan digunakan bergiliran.
    “Setelah dipakai beberapa kali, alat didinginkan dulu, dicek lagi, baru dipakai lagi. Keamanan itu nomor satu,” tuturnya.
    Tarif untuk
    flying fox
    dibanderol Rp 75.000 per orang untuk satu kali permainan dan dapat digabung dengan paket wisata lain seperti rafting.
    Soleh menjelaskan, aktivitas arung jeram di Sungai Citarik sudah ada sejak awal 1990-an. Lokasi ini mendapat izin dari Dinas Pariwisata pada 1994. Dahulu, kawasan ini dikelola PT Bijez, cabang dari PT Sobek yang juga beroperasi di Bali.
    “Setelah berkembang, muncul Caldera Outbound. Lalu Bijez dan Caldera Resort digabung. Nama Caldera sudah dipakai lebih dari 19 tahun,” jelasnya.
    Sebagai mantan
    river guide
    sejak 1997–1998, Soleh menyaksikan perkembangan destinasi ini hingga kini ia bertugas di bagian layanan tamu.
    Caldera juga kerap menerima wisatawan mancanegara, termasuk dari Eropa dan Brasil.
    “Iya, banyak wisatawan asing,” kata Sholeh.
    Hubungan dengan jaringan operator
    rafting
    di Bali membuat wisatawan yang mencoba
    rafting
    di Ubud sering direkomendasikan untuk menjajal Sungai Citarik.
    Para pemandu di Caldera juga mengikuti pelatihan bahasa asing.
    “Di Bali, pemandu
    rafting
    bisa kuasai sampai enam bahasa. Di sini juga ada pelatihan Jepang, Korea, sampai Italia,” tutur Soleh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot dampingi pengosongan kios di lahan eks kantor Lurah Rawa Buaya

    Pemkot dampingi pengosongan kios di lahan eks kantor Lurah Rawa Buaya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mendampingi proses pengosongan sejumlah kios di lahan bekas kantor Lurah Rawa Buaya, Cengkareng.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa kelurahan menerjunkan 10 personel Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), lima Satpol PP, unsur RT/RW serta para pemilik kios.

    “Jadi, sesuai hasil sosialisasi sebelumnya, mereka (pedagang) secara mandiri mengosongkan tujuh kios itu. Kita dari Pemkot bantu merapikan,” kata Uus saat dihubungi Jakarta, Rabu.

    Adapun pengosongan itu berupa pemindahan barang-barang serta struktur kios yang tak lagi digunakan.

    “Intinya sesuai hasil sosialisasi yang sudah disetujui juga oleh para pedagang,” katanya.

    Sementara itu, Lurah Rawa Buaya, Junaidi mengatakan bahwa puing-puing yang dibersihkan akan diangkut oleh petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup menuju tempat pembuangan.

    “Untuk pengangkutan puing bekas bangunan kios akan dilakukan besok (27/11) oleh Sudin LH Jakbar,” kata Junaidi.

    Ia mengungkapkan, para pedagang sudah menempati lahan tersebut sejak 2014. Setelah dibersihkan, nantinya lahan eks kantor Lurah Rawa Buaya tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan warga.

    “Bangunan sudah semua dibongkar sendiri oleh pemilik, hanya tersisa sedikit. Makanya kami bantu agar segera selesai, supaya dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan warga. Rencananya nanti akan kita lakukan penataan kawasan tersebut,” kata Junaidi.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membangun fasilitas rumah susun, taman, serta sekretariat RW di lahan bekas kantor Lurah Rawa Buaya, Cengkareng.

    “Dibangun sarana umum rusun, sekretariat rw, taman, dan lain-lain,” kata Camat Cengkareng Ahmad Faqih.

    Ahmad pun menegaskan bahwa tidak semua kios di area tersebut ditertibkan karena hanya menyasar kios-kios yang berdiri di atas lahan milik Pemda.

    Adapun kios-kios lain yang berdiri di sepanjang Jalan Darma Wanita I itu bukanlah aset Pemda, melainkan milik pribadi.

    “Iya yang kena, hanya kios yang berada di lahan eks kantor lurah saja,” kata dia.

    Kendati demikian, pihaknya tidak menyediakan lahan baru bagi pedagang-pedagang tersebut.

    Para pedagang diminta untuk mengosongkan kiosnya dan mencari tempat lain untuk pindah secara mandiri.

    “Tidak ada (pemindahan kios baru). Mereka pindah sendiri,” ujarnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • LRT Fase 1B nantinya tak terhubung dengan peron Stasiun KRL Manggarai

    LRT Fase 1B nantinya tak terhubung dengan peron Stasiun KRL Manggarai

    Jakarta (ANTARA) – Penumpang LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome-Manggarai nantinya tak secara langsung terhubung dengan Stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) di Manggarai.

    “Kan peron-peronnya di Manggarai ada banyak dan apakah mungkin nanti LRT Jakarta bisa masuk ke peron itu? Mungkin jawabannya nggak,” jelas Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar saat dijumpai di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu.

    Ramdani menjelaskan, integrasi yang dimaksudkan dalam proyek ini adalah nantinya stasiun LRT akan terintegrasi dengan stasiun Commuter Line Manggarai.

    Pihak LRT Jakarta nantinya akan menghubungkan kedua stasiun tersebut sehingga masyarakat dapat lebih mudah menggunakan transportasi umum dalam hal ini LRT dan Commuter Line.

    “Jadi, di situ nanti termasuk di dalam lingkup proyek LRT Jakarta 1B juga, dari stasiun LRT Jakarta Manggarai, kita akan hubungkan jalur konektivitas langsung menuju stasiun KRL di Manggarai,” kata Ramdani.

    Adapun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

    Ramdani menjelaskan, LRT Jakarta 1A Pegangsaan Dua-Velodrome memiliki jarak 5,8 kilometer (Km) dengan waktu tempuh 13 menit.

    Nantinya, total panjang dari Stasiun Pegangsaan Dua (Kelapa Gading) sampai Stasiun Manggarai mencapai 12,2 Km dengan 11 stasiun.

    Kendati demikian, Ramdani mengatakan uji coba infrastruktur belum dilakukan, sehingga belum ada durasi yang pasti.

    “Jadi, memang kita perlu melakukan testing lagi untuk bisa menentukan ‘exact time’-nya, waktu tempuhnya berapa. Cuma prakiraan kami di sekitar 27 sampai dengan 30 menit,” kata Ramdani.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Lelang Emas Antam Rp379 Juta hingga Tas LV Rp19 Juta, Minat?

    KPK Lelang Emas Antam Rp379 Juta hingga Tas LV Rp19 Juta, Minat?

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang aset rampasan koruptor dengan total Rp289 miliar. Lelang sekaligus memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. 

    Lelang yang telah berlangsung 10 November 2025 dan pengumuman pemenang lelang 9 Desember 2025, melelang 176 lot dari 33 perkara yang diantaranya 73 lot aset bergerak senilai Rp6,6 miliar dan aset tak bergerak senilai Rp282 juta

    Sejumlah aset bergerak diantaranya perhiasan dan tas. Dari pantauan Bisnis di Rupbasan KPK, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (26/11/2025), terdapat satu kotak berlogo Logam Mulia PT Antam yang berisikan 3 keping emas UBS yang masing-masing seberat 100 gram.

    Kemudian tas Louis Vuitton model LV051589 senilai Rp19,38 juta dan model Speedy Bandouliere senilai Rp19,12 juta.

    Namun, Direktur Labuksi KPK Mungki Hadipratikto mengatakan lelang termahal untuk aset bergerak adalah mobil Lexus seharga Rp878 juta. Sedangkan untuk aset tidak bergerak berupa pabrik di Bogor senilai Rp60 miliar. Aset termurah adalah laptop yang bernilai Rp667 ribu. 

    Tak hanya itu, pada kesempatan kali ini KPK melelang aset eks terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. Aset yang dilelang merupakan satu bidang tanah seluas 550 m2 dengan nilai limit Rp2,1 miliar dan uang jaminan Rp1 miliar berlokasi di Kupang, NTT.

    Mungki menjelaskan periode lelang kali ini terbanyak dari sebelumnya. Pada Maret 2025, total lot 82; Juni 2025, total lot 81; dan September 2025, total lot 83.

    Adapun, nantinya harga lelang dapat meningkat sesuai penawaran dari peserta lelang KPK. Lalu, barang lelang akan dikenakan bea.

    “Nah, bea lelang itu hanya 2 persen untuk barang tidak bergerak, sedangkan barang bergerak bea lelangnya 3% dari nilai lelang,” katanya kepada jurnalis di Gedung Rupbasan KPK, Cawang, Rabu (26/11/2025).

    Pelaksanaan lelang berlangsung di 22 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL Jakarta III menjadi lokasi yang menampung barang lelang terbanyak dibandingkan KPKNL lainnya.

    Selanjutnya uang hasil lelang terlebih dulu ditransfer ke KPK oleh KPKNL untuk dialirkan ke kas negara. Informasi lebih detail dapat mengunjungi website https://lelang.go.id/ 

  • 10 Polemik Bandara Tanpa Perangkat Negara di Morowali, Korpasgat Turun Tangan ke Lokasi Nasional

    10 Polemik Bandara Tanpa Perangkat Negara di Morowali, Korpasgat Turun Tangan ke Lokasi Nasional

    Polemik Bandara Tanpa Perangkat Negara di Morowali, Korpasgat Turun Tangan ke Lokasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.
    Langkah ini diambil usai pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut ada bandara tidak mempunyai perangkat negara di
    Morowali
    .
    “
    TNI
    bersikap aktif dan responsif terhadap arahan
    Menhan
    , TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan bandara (tersebut) sebagai salah satu objek vital nasional,” kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).
    Freddy memastikan bahwa TNI mendukung langkah pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara.
    “Saat ini, TNI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan,” ujar dia.
    Freddy menyampaikan, aspek ketentuan itu meliputi perizinan, pengawasan, dan keamanan.
    Terkait polemik ini, Head of Media Relations PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau Juru Bicara IMIP Dedy Kurniawan menegaskan, secara komprehensif bahwa bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub dan seluruh operasionalnya diawasi Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.
    “Bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub, dikelola sesuai regulasi, dan pengoperasiannya diawasi secara rutin. Teman-teman juga bisa mengecek status bandara Imip di https://hubud.kemenhub.go.id/hubud/website/bandara/479,” kata Dedy, kepada Kompas.com, Rabu (26/11/2025).
    Dengan demikian, IMIP menekankan bahwa operasional bandara mengikuti prosedur penerbangan domestik, memiliki registrasi resmi, dan melayani lalu lintas penumpang serta pesawat industri secara legal.
    Diberitakan sebelumnya, pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau bandara di lokasi pertambangan Morowali Sulawesi Tengah memicu perhatian serius.
    Sjafrie menyampaikan sorotannya usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
    Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan.
    Sebagaimana dilansir situs web resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, bandara yang dirujuk Sjafrie adalah bandara yang terletak dekat dengan jalur laut strategis yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III.
    Peninjauan di lokasi pada 19 November itu dilakukan Sjafrie dalam kapasitasnya juga sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
    Menhan Sjafrie secara khusus menyoroti adanya “anomali” dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi.
    Sjafrie menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional.
    Sjafrie menyampaikan pesan yang ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka sebelumnya.
    Menhan RI berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI.
    “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Sjafrie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi temukan lima sampel diduga tulang Alvaro di Tenjo

    Polisi temukan lima sampel diduga tulang Alvaro di Tenjo

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menemukan lima sampel diduga tulang korban penculikan dan pembunuhan, Alvaro Kiano Nugroho (6) di Jembatan Cilalay, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    “Dari hasil pencarian hari ini, kita mulai jam 12.00 WIB siang sampai sekarang, ada beberapa yang kita temukan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ardian Satrio Utomo kepada wartawan di Bogor, Rabu.

    Ardian mengatakan Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dibantu Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dokkes Polri) dalam melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pencarian kerangka kembali.

    Nantinya, pihaknya akan mengumpulkan dan melengkapi kerangka yang nantinya akan dilakukan tes DNA dan dicocokkan dengan milik orang tua Alvaro.

    “Nanti akan kita periksa lebih lanjut,” ucapnya.

    Sementara, spesialis forensik RS Polri Kramat Jati, Mahardika menambahkan nantinya hasil olah TKP akan diproses lebih lanjut.

    “Tulang ini akan kami bawa lagi ke RS Kramat Jati untuk diproses lebih lanjut dan diperiksa lebih teliti lagi, apakah tulang tersebut punya yang bersangkutan atau bukan,” ucapnya.

    Adapun sampel yang ditemukan yakni salah satunya rahang gigi bawah anak-anak dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan dokter gigi forensik.

    Sebelumnya, jasad Alvaro diduga dibuang ke Sungai Cerewed, tepatnya di bawah jembatan tersebut, setelah bocah laki-laki itu dikabarkan hilang selama delapan bulan.

    Pelaku penculikan dan pembunuhan Alvaro merupakan ayah tirinya sekaligus mantan suami Arum, Alex Iskandar (49).

    Kepolisian menyatakan Alex ditemukan tewas diduga akibat bunuh diri di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan, Minggu (23/11) pagi.

    Menurut keterangan polisi, Alex ditemukan gantung diri tidak lama setelah ia ditangkap dan ditahan oleh kepolisian.

    Polisi menemukan Alvaro yang hilang sejak Maret 2025 di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, itu dalam kondisi meninggal dunia dan menangkap Alex pada Rabu (19/11) malam.

    Polisi juga mengungkap motif pembunuhan Alvaro, yakni karena ayah tirinya itu cemburu dengan sang istri.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.