Jenis Media: Metropolitan

Kamar Nurhadi Disabilitas di Bekasi Rutin Dibersihkan Keluarga Megapolitan 26 November 2025

Kamar Nurhadi Disabilitas di Bekasi Rutin Dibersihkan Keluarga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Keluarga mengaku rutin membersihkan kamar Nurhadi (29), penyandang disabilitas di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
Dalam unggahan akun X @ubiojol, terlihat
Nurhadi
terbaring di kasur di dalam kamar yang dipenuhi plastik-plastik diduga bungkus makanan.
“Ya, kadang-kadang sama abangnya, kadang saudara, kalau buang sampah, ada di plastik, gitu, nggak buang,” ungkap Ibu
Samsiyah
saat ditemui, Rabu (26/11/2025).
Samsiyah menyampaikan bahwa Nurhadi tidak tidur sendirian. Ada saudaranya yang menemani di dalam rumah, meski berada di ruangan berbeda.
“Iya ada saudara di rumah situ, kan ada tiga petak, nah Nurhadi di tengah, si Bob (saudara) di depan ruang TV,” jelasnya.
Samsiyah menuturkan bahwa saudaranya Bob juga kerap membersihkan kamar Nurhadi, mulai dari menyapu hingga mengepel agar tetap rapi dan bersih.
“Untungnya ada dia mau rapi-rapi, kadang Nurhadi juga minta tolong, ‘Bob pel yak, tolong’, alhamdulillah sih,” ungkapnya.
Sebelumnya, Nurhadi mendadak viral setelah seorang pengemudi ojol mengunggah kondisinya ke platform X.
Unggahan tersebut memantik simpati sekaligus pertanyaan publik mengenai perhatian pemerintah terhadap dirinya.
Dalam unggahan akun X @ubiojol, Nurhadi disebut hidup sebatang kara. Nurhadi terlihat terbaring di kasur di dalam kamar yang dipenuhi plastik-plastik diduga bungkus makanan.
Kondisi itu memicu reaksi warganet, termasuk mempertanyakan apakah Nurhadi benar-benar tidak mendapat dukungan dari keluarga maupun pemerintah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 19:30
Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi Megapolitan 26 November 2025

Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Warga Jakarta Garden City (JGC) mengadukan masalah uji coba pengolahan sampah atau Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara ke Komisi IX DPR RI, Rabu (26/11/2025).
Warga bertemu Wakil Ketua Komisi IX
DPR
RI Nihayatul Wafiroh dan anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari.
Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano, JGC, Jakarta Timur, Wahyu Andre, mengatakan alasan mengadukan masalah uji coba
RDF Rorotan
karena tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta, tapi sudah lintas kota dan provinsi.
“Kenapa kami ke DPR? Karena dampak
uji coba RDF
kemarin sudah lintas kota/kabupaten dan provinsi,” ujar Wahyu saat dihubungi
Kompas.com
, Rabu.
Dalam pertemuan itu, Wahyu menjelaskan, Komisi IX DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen AMDAL RDF Rorotan, termasuk meninjau kembali kelayakan lingkungan, kepatuhan terhadap baku mutu emisi, dan kualitas pengelolaan udara.
Komisi IX DPR juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka dokumen AMDAL sebagai bentuk transparansi dan pemenuhan hak warga atas informasi lingkungan.
Selain itu, Komisi IX DPR menginstruksikan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan penelitian epidemiologis guna memastikan ada tidaknya hubungan antara operasional RDF Rorotan dan peningkatan kasus ISPA atau gangguan kesehatan lainnya.
Komisi IX DPR mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Pemprov Jakarta melakukan audit kinerja dan anggaran terhadap proyek pembangunan RDF yang menelan biaya Rp 1,28 triliun, demi memastikan efektivitas dan integritas penggunaan dana publik.
“Mereka mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas wilayah untuk menangani dugaan
dampak kesehatan
dan lingkungan yang meluas ke beberapa wilayah administratif,” ucap Wahyu.
Selanjutnya warga akan melakukan pertemuan dengan DPRD Jakarta. Dia berharap Gubernur Pramono Anung atau Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadir dalam pertemuan itu.
“Kami sudah menyampaikan (permohonan audiensi) melalui WhatsApp ke Pak Pramono, tapi tampaknya permohonan kami belum direspons,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan kabar soal penghentian sementara proyek Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.
Ia menegaskan uji coba RDF tidak dihentikan, melainkan kapasitas pengolahan sampahnya dikurangi untuk sementara waktu.
“Tidak dihentikan. Sekarang kapasitasnya kita batasi sampai 1.000 (ton),” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Pramono menjelaskan, sebelumnya fasilitas RDF sempat beroperasi dengan kapasitas 2.000 hingga 2.500 ton
sampah
per hari.
Namun, peningkatan kapasitas tersebut justru menimbulkan sejumlah masalah teknis dan lingkungan, terutama bau tak sedap yang tercium hingga ke permukiman warga sekitar.
“Ketika dinaikkan jadi 2.000 (ton), bahkan sempat 2.500 (ton), mulai muncul problem. Sampahnya kena hujan, prosesnya terganggu, lalu truk-truk pengangkut yang lama meneteskan air lindi dan menimbulkan bau,” jelasnya.
Menurut dia, persoalan utama bukan pada teknologi RDF, melainkan sistem pengangkutan dan kondisi sampah yang dikirim ke lokasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 19:04
Rute Baru LRT Jakarta Hampir Siap, Tarif Kelapa Gading–Manggarai Belum Diputuskan Megapolitan 26 November 2025

Rute Baru LRT Jakarta Hampir Siap, Tarif Kelapa Gading–Manggarai Belum Diputuskan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Direktur Utama PT LRT Jakarta, Roberto Akyuwen mengatakan, penetapan tarif untuk rute Kelapa Gading–Manggarai akan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Hal itu disampaikannya seiring rencana integrasi
LRT Jakarta
hingga Stasiun
Manggarai
yang ditargetkan mulai beroperasi tahun depan.
“Terkait dengan penetapan tarif ini mempunyai mekanisme sendiri yang akan ditempuh oleh pemerintah provinsi Jakarta melalui organisasi perangkat daerah terkait khususnya Dinas Perhubungan,” ujar Roberto dalam sesi media briefing di Stasiun LRT Pegangsaan Dua,
Kelapa Gading
, Jakarta Utara, Rabu (26/11/2025).
Roberto menjelaskan bahwa PT LRT Jakarta saat ini berperan sebagai operator moda berbasis rel tersebut, sementara penyediaan sarana dan prasarana dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
“Sampai saat ini kita (PT LRT Jakarta) hanya menyiapkan berbagai hal untuk mengoperasikan kereta ke depan,” kata Roberto.
Sebelumnya, Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar, menyampaikan bahwa waktu tempuh Kelapa Gading–Manggarai diperkirakan hanya 27–30 menit setelah pembangunan LRT fase 1B selesai.
“Perkiraan kami (waktu tempuh Kelapa Gading–Manggarai pakai LRT) sekitar 27 sampai dengan 30 menit,” ujar Ramdani di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Rabu.
Estimasi tersebut berasal dari perjalanan rute 1A (Kelapa Gading–Velodrome) sejauh 5,8 kilometer (km) yang ditempuh 13 menit, ditambah rute 1B (Velodrome–Manggarai) sepanjang 6,4 km.
Namun, angka itu masih harus dikonfirmasi melalui uji coba.
“Memang infrastruktur ini belum kita tes kan. Jadi nanti ada, kan pasti ada tanjakannya, ada kemudian kita lewatin Tol Wiyoto Wiyoni, ada Manggarai. Jadi memang kita perlu melakukan testing lagi untuk bisa menentukan exact time-nya, waktu tempuhnya berapa,” jelas Ramdani.
Ramdani menambahkan, nantinya LRT Jakarta akan terintegrasi dengan KRL Commuter Line dan Kereta Bandara setelah rute Velodrome–Manggarai beroperasi.
“Sebisa mungkin setiap stasiun LRT Jakarta yang kita bangun ini bisa berintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Di (halte) Transjakarta, kemudian juga nanti di Manggarai kita bisa berintegrasi dengan KRL commuterline dan juga KA Bandara,” tuturnya.
“Memang cita-citanya, salah satu tujuan dari proyek LRT Jakarta 1B ini menyambung kepada stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral,” lanjut Ramdani.
Hingga pekan kedua November 2025, progres fase 1B telah mencapai 80,57 persen. Jalur dibangun dari Velodrome menuju Jalan Pemuda, melintas kawasan Tol Wiyoto Wiyono, kemudian masuk ke Jalan Pramuka, Matraman, Jalan Tambak, dan berakhir di Manggarai.
“Jadi proyek LRT Jakarta 1B ini terbentang jaraknya 6,4 kilometer (km). Di sini merupakan perpanjangan dari LRT Jakarta 1A. Nantinya dengan adanya LRT Jakarta fase 1B ini, kita akan memiliki jarum layanan kurang lebih sekitar 12 km (total),” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 19:03
Jalan Raya Cinere Macet Imbas Galian, Satu Jalur Ditutup Total Megapolitan 26 November 2025

Jalan Raya Cinere Macet Imbas Galian, Satu Jalur Ditutup Total
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Proyek galian saluran di depan Mal Cinere menyebabkan satu dari dua jalur kendaraan di Jalan Raya Cinere, Kota Depok, ditutup sementara.
Kapolsek
Cinere
Kompol Chairul Saleh mengatakan, pekerjaan galian yang berada di bawah pengawasan Dinas PUPR Kota
Depok
ini membuat akses dari arah Depok menuju Jakarta tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.
“Motor bisa lewat jalur yang dibongkar, sedangkan yang jalur sebelah digunakan dua jalur untuk mobil,” kata Chairul saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025) sore.
Ia menjelaskan, pengalihan arus tersebut dilakukan setelah sempat muncul kendala kabel listrik bawah tanah, ditambah padatnya volume kendaraan di ruas jalan tersebut.
Rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan hingga maksimal pertengahan Desember 2025.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, satu polisi lalu lintas tampak berjaga di seberang Lawson atau dekat Mal Cinere.
Pada jalur dari Depok menuju Jakarta, terpampang tulisan “khusus kendaraan roda dua” yang mengarahkan pemotor melintas di sepetak jalan tepat di atas
proyek galian
.
Sesekali, antrean pengendara motor terlihat menumpuk karena harus melaju bergantian di area sempit dekat galian.
Seorang pengendara mobil bahkan sempat salah jalur.
Saat hendak mendekati titik galian, ia tidak bisa melintas dan terpaksa memutar balik.
Petugas kepolisian tampak mengatur arus kendaraan roda dua agar tetap aman melewati area tersebut.
Sementara itu, untuk arus dari arah Jakarta menuju Depok, jalur diberlakukan menjadi dua lajur agar mobil dari Depok tetap memiliki ruang melintas.
Selama pemantauan pukul 17.30–18.30 WIB, arus kendaraan terpantau ramai lancar tanpa kemacetan mengular.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 18:50
Kejagung Beberkan Alasan Suryo Utomo Diperiksa di Kasus Pajak

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi manipulasi pajak periode 2016-2020.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Suryo diperiksa dalam kapasitasnya saat menjabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Pasalnya, Suryo sempat menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan di Bidang Kepatuhan Pajak pada 2015 dan Dirjen Pajak di Kemenkeu RI periode 2019-2025.

“Kapasitas pengetahuannya yang bersangkutan terkait dengan jabatan apa yang diketahui saat itu atau apa yang dilakukan,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (26/11/2025).

Selain Suryo, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa BNDP selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang.

Anang mengemukakan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kasus pembayaran pajak periode 2016-2022.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkas Anang.

Sekadar informasi, dalam perkara ini Kejagung telah mengajukan pencekalan terhadap lima orang. Perinciannya, mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (KD).

Selain Ken, empat orang lain yang telah diajukan pencekalan itu, yakni Victor Rachmat Hartono (bos Grup Djarum), Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Heru Budijanto Prabowo, dan Karl Layman.

Adapun, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di delapan titik wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (23/11/2025).

Dari penggeledahan itu, penyidik telah menyita satu Toyota Alphard, dua motor gede (Moge) dan dokumen terkait dengan perkara pajak ini.

26/11/2025 18:43
Diduga Pungli, Warga Bayar Rp 25.000 untuk Buang Sampah ke TPS Pasar Kemiri Megapolitan 26 November 2025

Diduga Pungli, Warga Bayar Rp 25.000 untuk Buang Sampah ke TPS Pasar Kemiri
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Warga di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Kemiri, Beji, Kota Depok, mengaku membayar iuran sekitar Rp 15.000-25.000 untuk membuang sampah di sana.
Ketua RT 04 RW 15 Kelurahan Kemirimuka bernama Mansyur mengatakan, ia memperbolehkan warganya membayar iuran langsung ke petugas pengangkut sampah.
Aktivitas yang berlangsung sejak 2022 ini dilakukan karena warga yang membuang sampah di sana sekitar 30 rumah.
Dengan demikian, menurut dia, tidak terlalu banyak sampah yang dibuang.
“Sampah kita enggak terlalu banyak. Jadi memang untuk iuran sampah kita suruh bayar masing-masing langsung ke petugas,” ucap Mansyur saat ditemui
Kompas.com
di lokasi, dikutip Rabu (26/11/2025).
Biasanya, pengangkut sampah yang datang ke lingkungan Mansyur juga sekaligus menarik iuran. Namun, besarannya diserahkan kepada warga.
Sebab, pengurus lingkungan telah menyepakati untuk tidak melakukan pungutan atau iuran ke warga, baik itu sampah atau uang keamanan.
“Jadi langsung antara warga ke pihak penarik sampah karena saya enggak mau ikut campur. Biar tukang sampah tahu sendiri siapa yang bisa kasih retribusi dan enggak,” ujar Mansyur.
Meski demikian, nominal
retribusi sampah
yang dibayar tergantung kesediaan setiap warga.
Sedangkan timbulan sampah warga RT 04 hanya sekitar satu gerobak tarik atau di bawah 100 kilogram untuk dua hari.
Ketua RT 03 RW 15 Kelurahan Kemirimuka bernama Soenantio menambahkan, warga di lingkungannya membayar sekitar Rp 700.000 untuk mengangkut sampah dan Rp 200.000 ke pengelola TPS
Pasar Kemiri
setiap bulan.
Iuran ini dilakukan rutin selama beberapa tahun terakhir terhadap warga RT 03 yang mencapai 60 KK.
“Iuran ada tapi ini kecil, cuma Rp 15.000 sebulan untuk satu rumah. Itu saya bayar ke SDM yang angkut sampah,” kata Soenantio di lokasi.
Menurut Soenantio, warga sempat melakukan negosiasi agar mereka tidak perlu membayar retribusi sebagai bentuk kompensasi keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungannya.
Namun, negosiasi berlangsung alot sehingga warga tetap membayar retribusi sampah untuk bisa menggunakan
TPS Pasar Kemiri
.
“Ya sampah buang pasti ke sana, kan dekatnya ke sana. Biasanya pakai gerobak yang kuning hitam milik DLHK Depok,” kata Soenantio.
Sementara itu,
Kompas.com
telah mencoba menghubungi Kepala DLHK Depok Abdul Rahman untuk meminta konfirmasi soal retribusi sampah yang diterima dari TPS Pasar Kemiri.
Hingga saat ini, belum mendapat respons.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok menelusuri dugaan pungutan liar (pungli) retribusi sampah di TPS Pasar Kemiri.
Dugaan ini muncul berdasarkan informasi yang diterima Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah saat meninjau penumpukan sampah di TPS Pasar Kemiri, Senin (17/11/2025).
Disebutkan, Pemkot Depok akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif di lingkungan warga sekitar TPS terlebih dahulu.
“Saya juga minta ke pak Lurah untuk menindaklanjuti, mengumpulkan pengurus RW untuk berdiskusi. Jadi bagaimana pembuangan sampah (mereka)? Jangan-jangan dari RW sudah dipungut (retribusi),” ucap Chandra di lokasi, Senin.
TPS Pasar Kemiri merupakan milik swasta dan dalam tanggung jawab pengelola pasar. Sampah yang diangkut ke sana hanya sampah pasar.
“Retribusinya ke mana? Nah itu kan bisa dikatakan pungli kalau ada, pungli di bidang sampah. Akibatnya kayak begini, sampah enggak keurus (tidak terkontrol),” ujar Chandra.
“Jadi yang tidak bayar retribusi juga buang sampahnya ke sini. Nah ini akan kita cek, akan kita dalami,” sambung dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 18:15
Jadikan ruang publikasi, Dirjen PAS resmikan media center Pasopati

Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi meresmikan media center Pedoman Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan Terintegrasi (Pasopati) di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Rabu.

Media center itu dibuat untuk menjadi ruang publikasi dan sarana komunikasi bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di lapas tersebut.

“Media center Pasopati akan menjadi sumber penting untuk memastikan informasi pemasyarakatan tersampaikan cepat akurat dan terkoordinasi sehingga dinamika pemberitaan mendapat respon yang cepat,” kata Mashudi dalam keterangannya di Jakarta.

Tak hanya itu, lanjut dia, media center bisa memperkuat komunikasi publik untuk para WBP di Lapas Cipinang.

Melalui media center Pasopati itu, kata Mashudi, diharapkan bisa memperkuat kualitas pembinaan WBP sekaligus memperluas kolaborasi para mitra.

“Kami berharap program pembinaan yang kita hadirkan bermanfaat secara optimal dan secara berkelanjutan. Media center Pasopati akan menjadi pusat informasi dan seluruh penggunaan diharapkan pada hasil nyata, berintegrasi sosial warga binaan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo menambahkan, media center Pasopati dibangun sebagai ruang kendali komunikasi terpadu yang mampu menghimpun dokumentasi kegiatan, publikasi resmi dan pemantauan isu strategis secara waktu nyata.

“Media center ini adalah bagian dari transformasi komunikasi publik di Lapas Cipinang. Kami ingin memastikan setiap informasi tersampaikan dengan akurat, cepat, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.

Menurut dia, melalui media center ini bila nantinya ada krisis di lapas Cipinang dan pemberitaan negatif, bisa dengan cepat merespon untuk memberikan klarifikasi.

“Kami sudah mengusulkan ke kementerian tentang manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan terintegrasi, karena ini berdasarkan pengalaman yang kami hadapi, bila nanti ada krisis di lapas atau pun di UPT lain, Keputusan Menteri bisa jadi pedoman,” ujar Wachid.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

26/11/2025 17:54
Meluncur di Atas Sungai Citarik, Sensasi Flying Fox 130 Meter di Caldera Adventure Megapolitan 26 November 2025

Meluncur di Atas Sungai Citarik, Sensasi Flying Fox 130 Meter di Caldera Adventure
Tim Redaksi

SUKABUMI, KOMPAS.com —
Wahana
flying fox
di Caldera Adventure Rafting & Resort, Cikidang, Sukabumi, menjadi salah satu aktivitas favorit wisatawan.
Meluncur sejauh 130 meter di atas derasnya
Sungai Citarik
, pengunjung dapat merasakan perpaduan ketegangan dan panorama alam pegunungan yang masih asri.
Reporter
Kompas.com
berkesempatan mencoba langsung wahana tersebut pada Rabu (26/11/2025).
Untuk mencapai titik awal luncur, pengunjung perlu menyeberangi jembatan gantung sepanjang sekitar 20 meter. Setelah itu, wisatawan harus menaiki tangga bebatuan yang menanjak menuju platform keberangkatan.
Sebelum meluncur, pemandu memasang dan memeriksa perlengkapan keselamatan berupa helm pelindung,
harness, carabiner,
dan
descender.
Ketika kaki terangkat dari landasan, tubuh langsung meluncur cepat mengikuti tarikan gravitasi. Aliran Sungai Citarik yang bergemuruh terlihat jelas di bawah, lengkap dengan batu-batu besar dan air berwarna kecokelatan khas sungai pegunungan setelah hujan.
Angin menerpa wajah dengan kencang, sementara suara jeram terdengar semakin keras ketika posisi mendekati tengah lintasan. Banyak pengunjung tak kuasa menahan teriakan, baik karena takut ketinggian maupun karena sensasi meluncur di atas sungai yang mengalir deras.
Meski menegangkan, proses meluncur berlangsung kurang dari lima menit sebelum wisatawan tiba di seberang.
“Awalnya tegang banget, apalagi lihat sungainya cukup deras. Tapi begitu meluncur, ternyata seru,” ujar Citra (29), wisatawan asal Jakarta, Rabu.
Hal serupa dirasakan Nanda (33), pengunjung dari Bandung yang baru pertama kali mencoba wahana tersebut.
“Titik paling deg-degan itu waktu tali dilepas. Tapi setelah jalan,
view
-nya bagus banget. Saya teriak bukan karena takut, tapi karena
excited
,” katanya.
Menurut Soleh (48), CSO di Caldera Adventure Rafting & Resort, wahana
flying fox
di lokasi tersebut telah beroperasi lebih dari 15 tahun.
“
Flying fox
ini salah satu yang paling diminati. Apalagi kalau akhir pekan, bisa 60 sampai 70 orang dalam sehari,” kata Soleh.
Untuk memastikan keamanan, setiap perlengkapan digunakan bergiliran.
“Setelah dipakai beberapa kali, alat didinginkan dulu, dicek lagi, baru dipakai lagi. Keamanan itu nomor satu,” tuturnya.
Tarif untuk
flying fox
dibanderol Rp 75.000 per orang untuk satu kali permainan dan dapat digabung dengan paket wisata lain seperti rafting.
Soleh menjelaskan, aktivitas arung jeram di Sungai Citarik sudah ada sejak awal 1990-an. Lokasi ini mendapat izin dari Dinas Pariwisata pada 1994. Dahulu, kawasan ini dikelola PT Bijez, cabang dari PT Sobek yang juga beroperasi di Bali.
“Setelah berkembang, muncul Caldera Outbound. Lalu Bijez dan Caldera Resort digabung. Nama Caldera sudah dipakai lebih dari 19 tahun,” jelasnya.
Sebagai mantan
river guide
sejak 1997–1998, Soleh menyaksikan perkembangan destinasi ini hingga kini ia bertugas di bagian layanan tamu.
Caldera juga kerap menerima wisatawan mancanegara, termasuk dari Eropa dan Brasil.
“Iya, banyak wisatawan asing,” kata Sholeh.
Hubungan dengan jaringan operator
rafting
di Bali membuat wisatawan yang mencoba
rafting
di Ubud sering direkomendasikan untuk menjajal Sungai Citarik.
Para pemandu di Caldera juga mengikuti pelatihan bahasa asing.
“Di Bali, pemandu
rafting
bisa kuasai sampai enam bahasa. Di sini juga ada pelatihan Jepang, Korea, sampai Italia,” tutur Soleh.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/11/2025 17:53
Pemkot dampingi pengosongan kios di lahan eks kantor Lurah Rawa Buaya

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mendampingi proses pengosongan sejumlah kios di lahan bekas kantor Lurah Rawa Buaya, Cengkareng.

Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa kelurahan menerjunkan 10 personel Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), lima Satpol PP, unsur RT/RW serta para pemilik kios.

“Jadi, sesuai hasil sosialisasi sebelumnya, mereka (pedagang) secara mandiri mengosongkan tujuh kios itu. Kita dari Pemkot bantu merapikan,” kata Uus saat dihubungi Jakarta, Rabu.

Adapun pengosongan itu berupa pemindahan barang-barang serta struktur kios yang tak lagi digunakan.

“Intinya sesuai hasil sosialisasi yang sudah disetujui juga oleh para pedagang,” katanya.

Sementara itu, Lurah Rawa Buaya, Junaidi mengatakan bahwa puing-puing yang dibersihkan akan diangkut oleh petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup menuju tempat pembuangan.

“Untuk pengangkutan puing bekas bangunan kios akan dilakukan besok (27/11) oleh Sudin LH Jakbar,” kata Junaidi.

Ia mengungkapkan, para pedagang sudah menempati lahan tersebut sejak 2014. Setelah dibersihkan, nantinya lahan eks kantor Lurah Rawa Buaya tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan warga.

“Bangunan sudah semua dibongkar sendiri oleh pemilik, hanya tersisa sedikit. Makanya kami bantu agar segera selesai, supaya dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan warga. Rencananya nanti akan kita lakukan penataan kawasan tersebut,” kata Junaidi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membangun fasilitas rumah susun, taman, serta sekretariat RW di lahan bekas kantor Lurah Rawa Buaya, Cengkareng.

“Dibangun sarana umum rusun, sekretariat rw, taman, dan lain-lain,” kata Camat Cengkareng Ahmad Faqih.

Ahmad pun menegaskan bahwa tidak semua kios di area tersebut ditertibkan karena hanya menyasar kios-kios yang berdiri di atas lahan milik Pemda.

Adapun kios-kios lain yang berdiri di sepanjang Jalan Darma Wanita I itu bukanlah aset Pemda, melainkan milik pribadi.

“Iya yang kena, hanya kios yang berada di lahan eks kantor lurah saja,” kata dia.

Kendati demikian, pihaknya tidak menyediakan lahan baru bagi pedagang-pedagang tersebut.

Para pedagang diminta untuk mengosongkan kiosnya dan mencari tempat lain untuk pindah secara mandiri.

“Tidak ada (pemindahan kios baru). Mereka pindah sendiri,” ujarnya.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

26/11/2025 17:50
LRT Fase 1B nantinya tak terhubung dengan peron Stasiun KRL Manggarai

Jakarta (ANTARA) – Penumpang LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome-Manggarai nantinya tak secara langsung terhubung dengan Stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) di Manggarai.

“Kan peron-peronnya di Manggarai ada banyak dan apakah mungkin nanti LRT Jakarta bisa masuk ke peron itu? Mungkin jawabannya nggak,” jelas Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar saat dijumpai di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu.

Ramdani menjelaskan, integrasi yang dimaksudkan dalam proyek ini adalah nantinya stasiun LRT akan terintegrasi dengan stasiun Commuter Line Manggarai.

Pihak LRT Jakarta nantinya akan menghubungkan kedua stasiun tersebut sehingga masyarakat dapat lebih mudah menggunakan transportasi umum dalam hal ini LRT dan Commuter Line.

“Jadi, di situ nanti termasuk di dalam lingkup proyek LRT Jakarta 1B juga, dari stasiun LRT Jakarta Manggarai, kita akan hubungkan jalur konektivitas langsung menuju stasiun KRL di Manggarai,” kata Ramdani.

Adapun LRT Jakarta fase 1B Velodrome-Manggarai ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

Ramdani menjelaskan, LRT Jakarta 1A Pegangsaan Dua-Velodrome memiliki jarak 5,8 kilometer (Km) dengan waktu tempuh 13 menit.

Nantinya, total panjang dari Stasiun Pegangsaan Dua (Kelapa Gading) sampai Stasiun Manggarai mencapai 12,2 Km dengan 11 stasiun.

Kendati demikian, Ramdani mengatakan uji coba infrastruktur belum dilakukan, sehingga belum ada durasi yang pasti.

“Jadi, memang kita perlu melakukan testing lagi untuk bisa menentukan ‘exact time’-nya, waktu tempuhnya berapa. Cuma prakiraan kami di sekitar 27 sampai dengan 30 menit,” kata Ramdani.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

26/11/2025 17:36