Jenis Media: Metropolitan

  • Polisi usut kasus pencurian kabel PLN di Jakarta Barat

    Polisi usut kasus pencurian kabel PLN di Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengusut kasus pencurian kabel PT PLN di Jalan Pengukuran IV Raya, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat.

    “Sudah dikoordinasikan, berhubung korban adalah pihak PLN,” kata Kapolsek Tambora, Kompol Muhammad Kukuh Islami di Jakarta, Jumat.

    Meskipun sampai saat ini belum ada laporan dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN), tetapi jajaran Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Tambora menyelidiki kasus tersebut.

    Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @warga.jakbar, para pelaku beraksi dalam komplotan tiga orang pada Kamis (27/11) saat kondisi masih terang.

    Mereka tiba di lokasi pencurian menggunakan dua sepeda motor. Ketiga pelaku turun dari sepeda motor dan salah satu dari mereka langsung memotong kabel yang berada pada posisi rendah.

    Satu pelaku lain berpura-pura memotret proses pemotongan kabel untuk menyamarkan aksi pencurian itu.

    Sementara satu pelaku lagi duduk di seberang jalan untuk memantau situasi, sebelum akhirnya membantu proses pencurian kabel.

    Sejumlah pengendara yang melintas tidak mencurigai aksi yang dilakukan komplotan itu. Usai merampungkan aksinya, ketiga pria itu meninggalkan lokasi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Otto Hasibuan Ungkap Alasan Prabowo 3 Kali Berikan Ampunan pada Kasus Korupsi

    Otto Hasibuan Ungkap Alasan Prabowo 3 Kali Berikan Ampunan pada Kasus Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan memberikan penjelasan terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali memberikan pengampunan yang ketiga kali dalam kasus korupsi.

    Menanggapi penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemberian pengampunan sebagai bentuk intervensi dan berpotensi menjadi preseden buruk, Otto mengatakan bahwa keputusan Presiden didasarkan pada prinsip keadilan.

    “Bapak Presiden tidak mau terjadi ada orang yang tidak bersalah di hukum, dan tidak mau juga ada orang yang bersalah bebas. Itu tegas tadi Bapak Presiden sampai ke tempat saya. Jadi Bapak Presiden itu betul-betul melihat rasa keadilan masyarakat itu harus ditegakkan di Republik ini,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Otto menjelaskan bahwa Presiden tidak ingin ada kekeliruan dalam proses hukum, baik menghukum orang yang tidak bersalah maupun membebaskan pelaku kejahatan.

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kebijakan pengampunan bukan bentuk intervensi, melainkan pelaksanaan hak prerogatif Presiden.

    “Nah soal rehabilitasi, ini juga salah satu hal mungkin yang menjadi pertimbangan walaupun tidak spesifik tadi kita bicarakan. Tetapi mengenai soal rehabilitasi ini, ini adalah hak prerogatif dari Presiden yang berasal dan bersumber dari konstitusi,” ujarnya.

    Otto kemudian menjelaskan dua bentuk rehabilitasi dalam hukum, yakni yang bersifat yuridis dan yang bersifat konstitusional. Rehabilitasi yuridis, ujarnya, berlaku ketika seseorang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan sehingga nama baiknya harus dipulihkan.

    Sementara itu, dia menegaskan bahwa rehabilitasi yang diberikan Presiden bersumber dari kewenangan konstitusional, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945.

    Menurutnya, pertimbangan Presiden dalam memberikan rehabilitasi sepenuhnya berada dalam ranah konstitusional.

    “Konstitusi mengatakan bahwa Presiden memperhatikan memberikan rehabilitasi. Nah, pertimbangan ini tentunya hanya Presiden yang tahu apa sebabnya dia memberikan itu,” ujarnya.

    Otto menegaskan bahwa penggunaan kewenangan tersebut tidak dapat disebut sebagai intervensi.

    “Jadi saya kira merupakan jauh daripada intervensi, justru dia melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional dia yang dipandangnya tepat dan benar untuk kepentingan bangsa negara,” tandas Otto.

    Prabowo Subianto, dalam kapasitasnya sebagai Presiden, telah memberikan ampunan (baik dalam bentuk amnesti, abolisi, maupun rehabilitasi) kepada terdakwa atau terpidana kasus korupsi sebanyak tiga kali hingga November 2025.

    Ketiga pemberian ampunan tersebut adalah Amnesti kepada mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama (Dirut) ASDP Ferry Indonesia atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Muhammad Adhi Caksono.

  • DLH DKI susun kajian KPL untuk pajak emisi kendaraan bermotor

    DLH DKI susun kajian KPL untuk pajak emisi kendaraan bermotor

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyiapkan kajian nilai Koefisien Pencemaran Lingkungan (KPL) sebagai dasar penerapan Pajak Kendaraan Bermotor berbasis emisi.

    “Kajian ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov DKI dalam menekan emisi karbon. Saat ini, pemerintah daerah juga sedang menyiapkan Raperda Manajemen Lalu Lintas yang mencakup penguatan Low Emission Zone, penerapan parkir elektronik progresif, serta rencana penerapan Electronic Road Pricing,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Joga, di Jakarta, Jumat.

    Kebijakan itu, kata dia, dirancang untuk memberikan disinsentif bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, sekaligus memperkuat upaya pengendalian pencemaran udara di Jakarta.

    Proses penyusunan kebijakan tersebut melibatkan peneliti, akademisi, lintas organisasi perangkat daerah (OPD), industri, asosiasi, dan NGO sehingga metodologi yang digunakan solid dan hasil analisisnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

    Menurut Nirwono, pengendalian emisi kendaraan tidak dapat dilakukan Jakarta secara mandiri karena arus kendaraan dari wilayah penyangga sangat besar.

    Oleh karena itu, masalah tersebut membutuhkan pendekatan lintas wilayah. Dia juga mengingatkan selain perhitungan teknis mengenai emisi, aspek politis juga perlu dipertimbangkan.

    “Kajian KPL bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah kendaraan yang mengikuti uji emisi, tetapi juga mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik,” tutur Nirwono.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menambahkan kajian KPL merupakan amanat dari regulasi nasional, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pemenuhan baku mutu emisi kendaraan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur pajak kendaraan berbasis emisi.

    Lebih dari 40 persen polusi udara Jakarta, kata dia, berasal dari kendaraan bermotor, sehingga diperlukan langkah untuk menginternalisasi biaya eksternalitas lingkungan ke dalam instrumen fiskal seperti pajak kendaraan bermotor.

    Dengan adanya kebijakan tersebut, pemilik kendaraan diharapkan agar lebih disiplin dalam merawat kendaraan dan melakukan uji emisi sehingga tidak terkena disinsentif berupa koefisien tambahan pada pajak kendaraan bermotor.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Antisipasi kepadatan lalu lintas, Polisi imbau hindari kawasan GBK

    Antisipasi kepadatan lalu lintas, Polisi imbau hindari kawasan GBK

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau kepada masyarakat agar menghindari kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno karena berpotensi terjadi kepadatan lalu lintas saat laga Persija Jakarta melawan PSIM Yogyakarta dalam lanjutan Super League 2025/2026.

    “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memilih alternatif jalur lain, sekiranya yang mengarah ke GBK untuk menggunakan alternatif jalur lain,” kata Kepala Bagian Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados saat dikonfirmasi, Jumat.

    Dia juga menyebutkan pihaknya telah menginformasikan hal tersebut melalui media sosial @TMCPoldaMetro. Kepadatan itu diprediksi terjadi mulai pukul 16.00 WIB.

    “Kami ingin menjelaskan bahwa penontonnya cukup banyak, hampir 60 ribu tiket yang sudah terjual, dan tentunya ini akan berimbas kepadatan dan kemacetan di sekitaran Gelora Bung Karno,” ujar Robby.

    Dia menuturkan rekayasa lalu lintas akan diterapkan apabila kondisi lalu lintas di kawasan tersebut sudah cukup padat dan tidak mengalir, sehingga kendaraan yang mengarah ke GBK dari Semanggi mulai dialihkan.

    Sementara itu, laga tersebut merupakan pertandingan kandang pertama bagi Persija yang digelar di SUGBK pada musim ini setelah sebelumnya dilangsungkan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Persija juga sempat menjalani laga kandang di luar Jakarta, yakni di Stadion Manahan, Solo.

    Tim Macan Kemayoran terakhir kali bertanding di stadion itu pada musim lalu, tepatnya 12 April 2025 saat menjamu Persebaya Surabaya. Kala itu, laga berakhir imbang 1-1.

    Saat ini, Persija dan lawan yang akan dihadapinya, PSIM Yogyakarta, sama-sama bersaing pada posisi empat besar klasemen sementara. Persija menduduki peringkat ke-2 dengan 26 poin, sementara PSIM berada di peringkat ke-4 dengan 22 poin.

    Persija dan PSIM juga tengah berada dalam performa terbaik mereka. Persija meraih lima kemenangan dalam liga laga terakhirnya, sedangkan PSIM tak terkalahkan dalam empat laga terakhir, dengan tiga di antaranya berakhir kemenangan.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terduga begal bersenjata api diringkus warga di Slipi Jakbar

    Terduga begal bersenjata api diringkus warga di Slipi Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Warga menangkap seorang terduga pelaku begal bersenjata api di sekitaran kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), pada Jumat dini hari.

    Kapolsek Palmerah Kompol Gomos Simamora mengatakan terduga begal itu saat ini sudah diamankan dan masih diperiksa.

    “Untuk pelaku, satu diamankan di Poslek Palmerah, masih diminta keterangannya,” ujar Gomos melalui pesan singkat di Jakarta Jumat.

    Kendati demikian, dia belum dapat menjelaskan secara rinci kronologi kejadian tersebut.

    “Masih lidik,” ucap Gomos singkat.

    Penangkapan terduga begal bersenjata api itu viral di media sosial. Dalam unggahan akun instagram @warga.jakbar, warga awalnya melihat komplotan yang diduga begal bersenjata yang hendak beraksi.

    Warga pun lantas mengejar hingga seorang terduga pelaku dapat ditangkap dan menjadi bulan-bulanan. Sementara itu, terduga pelaku lainnya melarikan diri.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi tangkap dua pemuda yang curi uang kotak amal masjid di Mampang

    Polisi tangkap dua pemuda yang curi uang kotak amal masjid di Mampang

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menangkap dua pemuda berusia 20 tahun, PI dan CA yang mencuri uang kotak amal di Masjid Jami Sa’adatusholihin di Jalan Bangka, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

    “Berbekal video kiriman, dalam 1×24 jam Polsek Mampang bekuk dua pemuda di kamar indekos setelah curi kotak amal masjid,” kata Kapolsek Mampang Kompol Wahid Key kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Setelah mendapat kiriman rekaman video pengawas (CCTV) dari masyarakat, pihaknya langsung bergerak ke tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penyelidikan singkat.

    Saat kejadian, dua pelaku tersebut dapat meloloskan diri tanpa ketahuan dengan menggondol uang dalam kotak amal senilai hampir Rp1 juta.

    “Dari hasil penyelidikan, Unit Reskrim Polsek Mampang dipimpin AKP Adit dan Ipda Muklis berhasil mendapat identitas pelaku dan langsung membekuknya dini hari pada Rabu (26/11) pukul 03.00 WIB tanpa perlawanan,” ungkap Wahid.

    PI dan CA diketahui merupakan pekerja serabutan. Wajah mereka terekam CCTV masjid saat sedang mencuri kotak amal.

    Pelaku diketahui sudah tiga kali melakukan pencurian kotak amal dengan modus berpura-pura sebagai jamaah masjid.

    Atas perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polrestro Jakbar evaluasi kecelakaan di flyover Pesing

    Polrestro Jakbar evaluasi kecelakaan di flyover Pesing

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) melakukan analisa dan evaluasi (ANEV) terhadap kasus kecelakaan yang kerap terjadi di jalan layang (flyover) Pesing di Jalan Daan Mogot.

    “Menjadi salah satu ANEV kami dari Jajaran Polres Metro Jakarta Barat, berkoordinasi dengan satlantas, ya, terkait dengan sering terjadinya kecelakaan di wilayah situ. Nah, ini yang sedang kami mitigasi,” ujar Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Tri Suhartanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Selanjutnya, kata dia, kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menambah rambu-rambu di lokasi tersebut.

    “Nantinya kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menambah rambu-rambu, ataupun nantinya kita akan melakukan upaya-upaya lainnya, seperti menambah rambu-rambu yang keliatan,” ujar Tri.

    Selain itu, pihaknya juga akan menyiagakan mobil tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menuju flyover Pesing secara intens mengingat banyaknya kendaraan roda dua yang nekat melintas di jalan layang tersebut.

    “Misalnya, tadi dengan menaruh mobil ETLE di sana, ataupun nantinya menambah rambu-rambu atau penerangan. Nah, nanti ini yang akan kita terus mitigasi, apa sih permasalahan yang terjadi di sana sehingga sering terjadi kecelakaan,” tutur Tri.

    Berdasarkan hasil analisa, dia mengungkapkan kecelakaan lalu lintas juga kerap terjadi karena human error atau pengendara yang belum sepenuhnya mampu menguasai kendaraan.

    “Memang perlu kita sadari bahwa kecelakaan terjadi itu berawal dari kebanyakan berawal dari ketidakmampuan seseorang dalam berkendara,” ungkap Tri.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolda Metro Jaya minta antisipasi kejahatan sejak dini saat Nataru

    Kapolda Metro Jaya minta antisipasi kejahatan sejak dini saat Nataru

    Jakarta (ANTARA) – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta kepada seluruh anggota polisi, satuan pengamanan (Satpam) dan satuan keamanan lingkungan (Satkamling) agar mengantisipasi kejahatan sejak dini menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

    “Dengan prediksi peningkatan mobilitas masyarakat hingga 45-60 persen selama libur Nataru (Natal dan Tahun Baru), berbagai potensi kejahatan, seperti pencurian, pencopetan, skimming ATM, penipuan digital, hingga kejahatan jalanan harus diantisipasi sejak dini,” kata Asep saat memimpin Apel Pengamanan Swakarsa di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pengamanan di tempat ibadah selama perayaan Natal harus dilakukan secara steril dan terukur melalui sterilisasi serta pengaturan alur jemaat.

    “Pada malam pergantian tahun, personel diminta mewaspadai potensi bahaya, seperti petasan, kebakaran, kepanikan massa maupun gangguan akibat konsumsi alkohol,” ujar Asep.

    Upaya deteksi dini dan pelaporan cepat, kata dia, juga harus menjadi prioritas dalam mencegah ancaman tersembunyi, termasuk aksi teror.

    “Pengamanan bukan hanya menjaga, tetapi juga menenangkan, bukan hanya mengawasi, tetapi melindungi,” tutur Asep.

    Dia pun menginstruksikan seluruh personel agar bekerja disiplin sesuai standar operasional prosedur (SOP), menerapkan pengamanan berlapis di lokasi rawan, serta memberikan pelayanan humanis kepada masyarakat.

    “Sinergi antarpersonel diperkuat melalui posko bersama dan briefing rutin, juga pentingnya menjaga integritas dengan menolak segala bentuk pelanggaran dan pungutan liar,” ucap Asep.

    Lebih lanjut, dia menuturkan apel tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan wujud komitmen bersama demi menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif. Penguatan pengamanan juga selaras dengan program Jaga Jakarta yang berfokus pada empat pilar, yaitu Jaga Warga, Jaga Lingkungan, Jaga Aturan, dan Jaga Amanah.

    Sebanyak 1.500 personel Satpam dan Satkamling hadir mengikuti kegiatan Apel yang mengusung tema “Satuan Pengamanan dan Satuan Keamanan Lingkungan Siap Berperan Aktif Bersama Polda Metro Jaya dalam Jaga Jakarta” itu di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah banjir, Pemkot dorong percepatan pembangunan embung Cakung

    Cegah banjir, Pemkot dorong percepatan pembangunan embung Cakung

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) mendorong percepatan pembangunan embung di wilayah Cakung sebagai upaya pengendalian banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.

    “Kita sudah mendorong dan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk percepatan pembangunan embung Cakung,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pembangunan embung itu telah lama menjadi harapan warga sekaligus prioritas pemerintah daerah.

    “Embung di Cakung itu memang keinginan kita, sama juga dengan keinginan masyarakat agar cepat dibangun dalam rangka penanggulangan banjir,” ujar Munjirin.

    Dia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Dinas SDA DKI Jakarta selaku instansi teknis yang berwenang membangun dan mengelola fasilitas penampungan air tersebut.

    Selain itu, dia pun berharap agar pembangunan embung tersebut dapat mulai diprogramkan dalam waktu dekat.

    “Kita sudah mendorong dan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air. Mudah-mudahan akan segera diprogramkan. Untuk lebih jelas kapan mulainya, itu bisa ditanyakan ke Dinas SDA,” ucap Munjirin.

    Terkait komunikasi dengan warga soal rencana pembangunan embung tersebut, dia memastikan aspirasi masyarakat sudah sejak lama disampaikan dan telah menjadi perhatian pemerintah.

    “Yang jelas, ini keinginan yang sudah lama diutarakan. Dari pihak Dinas SDA pun sudah tahu dan sudah menangkap kebutuhan itu. Kita tinggal percepatan saja,” tegas Munjirin.

    Pembangunan embung di Cakung itu diharapkan dapat menjadi solusi pengurangan genangan sekaligus meningkatkan kapasitas tampungan air hujan di kawasan yang selama ini rawan banjir.

    Pemkot Jakarta Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut sehingga kebutuhan warga dapat segera terpenuhi.

    Sebelumnya, warga di Jalan Pool PPD, RT 02/RW 07, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, meminta pemerintah agar segera merealisasikan pembangunan embung atau waduk kecil sebagai langkah antisipasi banjir di kawasan tersebut.

    “Meskipun dalam beberapa tahun terakhir genangan sudah berkurang, warga menilai keberadaan embung tetap penting sebagai pengendali tata air di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut,” kata salah satu warga Cakung Barat, Jainal, di Jakarta, pada 11 November 2025.

    Warga yang bekerja di bengkel sekitar lokasi itu mengungkapkan selama tiga tahun terakhir, wilayah tersebut memang tidak lagi dilanda banjir besar.

    Namun, Jainal menilai muncul persoalan baru berupa debu tebal dan lalu lintas truk berat yang melintas setiap hari.

    “Kalau banjir sih sudah tidak ada, sudah berkurang banyak. Tapi sekarang debu yang parah banget, bikin sesak. Dulu kendaraan belum banyak, sekarang truk lalu-lalang terus, ditambah orang suka buang puing di pinggir jalan,” jelas Jainal.

    Oleh sebab itu, sambung dia, meskipun saluran air dan drainase sudah diperbaiki sejak adanya rencana pembangunan Rumah Sakit Internasional, warga setempat tetap berharap agar embung tersebut segera dibangun guna memastikan kawasan itu tetap aman dari risiko banjir musiman.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Eks Kapolri Badrodin Haiti Soal Fenomena Masyarakat Lapor Damkar

    Respons Eks Kapolri Badrodin Haiti Soal Fenomena Masyarakat Lapor Damkar

    Bisnis.com, SURABAYA – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Badrodin Haiti merespons fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor kepada pemadam kebakaran (damkar) dibandingkan dengan polisi saat terjebak permasalahan.

    Menurut Badrodin, fenomena tersebut merupakan suatu kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat. Dia menyebut bahwa masyarakat membutuhkan kecepatan petugas dalam merespons dan meminta bantuan untuk mengatasi problem yang tengah dihadapi.

    “Tidak hanya ke polisi, mungkin lapor, ada keperluan misalnya ke balai desa, ke aparat pemerintah yang lain, kepolisian, memang memerlukan respon yang cepat,” ungkap Badrodin usai diskusi publik dan penyampaian aspirasi agenda reformasi kepolisian di Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (27/11/2025).

    Mantan Kapolri periode 2015-2016 ini menyebut, salah satu penyebab polisi agak lamban merespons keluhan masyarakat karena terlalu banyak rantai birokrasi yang tumbuh di manajemen kepolisian. Sehingga, masyarakat akan memilih institusi yang lebih cepat merespons permasalahan di lapangan.

    Atas berbagai realita yang terjadi itu, Badrodin pun menyerukan kepada institusi kepolisian untuk segera berbenah.

    “Polisi sudah ada mengaktifkan [layanan hotline] kembali, harapannya bisa lebih cepat merespon. Mungkin juga bisa, beberapa kota itu dilakukan digitalisasi dengan sistem,  sehingga secara online itu bisa dilihat responnya itu berapa lama sih. Kalau orang lapor terus di responnya itu berapa menit, itu bisa diukur,” paparnya.

    Walau begitu, Badrodin menyebut bahwa respons cepat polisi atas laporan masyarakat juga tidak melulu dihitung dengan waktu. Menurutnya, sifat keikhlasan, jiwa “civilian police” dari masing-masing aparat juga penting untuk dilaksanakan.

    “Kalau dia melayani dengan grundel, dengan muka yang tidak bersahabat kan, juga masyarakat juga tidak nyaman dengan seperti itu. Oleh karena itu, keikhlasan dia meneladani itu juga perlu gitu buat polisi,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui minimnya respons Polri terhadap laporan masyarakat masih lambat dibandingkan dengan Pemadam Kebakaran (Damkar). 

    Berdasarkan data yang ada, respons cepat aduan masyarakat di Polri rata-rata masih di atas 10 menit. Sebaliknya, Damkar justru lebih cepat merespons aduan masyarakat dibandingkan dengan Polri.

    “Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response-nya cepat,” ujar Dedi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025).