Jenis Media: Metropolitan

  • Stasiun KRL JIS Dibuka Sebelum Tahun Baru 2026? Ini Penjelasan KCI
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Stasiun KRL JIS Dibuka Sebelum Tahun Baru 2026? Ini Penjelasan KCI Megapolitan 19 Desember 2025

    Stasiun KRL JIS Dibuka Sebelum Tahun Baru 2026? Ini Penjelasan KCI
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan hingga kini belum dapat memastikan waktu pengoperasian Stasiun Jakarta International Stadium (JIS), meskipun sebelumnya sempat ditargetkan beroperasi sebelum masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
    VP Corporate Secretary KCI Karina Amanda menjelaskan, kepastian operasional stasiun tersebut masih menunggu instruksi resmi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan selaku pemegang kewenangan.
    “Jadi untuk ini (
    Stasiun JIS
    ) memang kita juga masih menunggu ya, dari DJKA, karena kewenangannya (operasional) ini ada di pemerintah,” ujar Karina dalam konferensi pers Angkutan Nataru di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
    Meski demikian, Karina menegaskan bahwa KAI Commuter telah menyelesaikan seluruh persiapan fasilitas pendukung layanan penumpang di Stasiun JIS. Menurutnya, dari sisi operator, kesiapan teknis telah dipenuhi.
    “Tapi prinsipnya untuk yang JIS, KCI itu sudah mempersiapkan fasilitas pendukungnya untuk kesiapan pengoperasian,” tegas Karina.
    Saat ini, KCI masih berada dalam posisi menunggu arahan dan penugasan resmi terkait tanggal operasional stasiun tersebut, termasuk perintah untuk mulai melayani penumpang.
    “Jadi sekarang kita tinggal menunggu arahan dan penugasan lebih lanjut kapan itu akan mulai beroperasi,” sambungnya.
    Selain Stasiun JIS, Karina juga menyebut bahwa status pengoperasian Stasiun Karet yang rencananya akan terhubung dengan Stasiun BNI City masih berada dalam tahap koordinasi dengan DJKA.
    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi serta Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono terkait rencana operasional Stasiun
    KRL
    JIS.
    Pramono berharap dalam waktu dekat KRL Commuter Line dapat berhenti langsung di kawasan JIS guna mempermudah akses masyarakat, khususnya saat berlangsung berbagai acara besar.
    “Saya sudah secara langsung berkomunikasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, yang namanya KRL betul-betul berhentinya itu di bawahnya JIS. Dan betul-betul bisa menghubungkan di berbagai ruas yang ada,” ujar Pramono saat memberikan sambutan dalam acara 12th Anniversary Jakarta Utara Rumah Kita di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Sabtu (15/11/2025).
    Menurut Pramono, keterhubungan transportasi di kawasan JIS akan semakin lengkap apabila Stasiun JIS dan layanan LRT juga telah beroperasi.
    Ia juga menyebut kawasan JIS akan mengalami perubahan wajah dalam waktu dekat seiring pembangunan infrastruktur pendukung.
    Salah satu proyek yang direncanakan adalah pembangunan jembatan sepanjang 350 meter yang akan menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol.
    Keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah mobilitas pengunjung konser, pertandingan sepak bola, dan berbagai acara lain, sekaligus mengurangi persoalan parkir di sekitar lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Jefri Rutin Ambil Rapor Anak Usai Istri Tiada: Sebuah Kebanggaan Menjadi Ayah
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Cerita Jefri Rutin Ambil Rapor Anak Usai Istri Tiada: Sebuah Kebanggaan Menjadi Ayah Megapolitan 19 Desember 2025

    Cerita Jefri Rutin Ambil Rapor Anak Usai Istri Tiada: Sebuah Kebanggaan Menjadi Ayah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Di tengah keramaian pembagian rapor di SMP Negeri 176 Jakarta pada Jumat (19/12/2025), seorang pria bernama Jefri (60) tampak duduk tenang menunggu giliran nama anaknya dipanggil.
    Mengenakan jaket dan peci hitam, tubuh pria paruh baya yang tak lagi tegap itu bersiap menerima laporan hasil belajar sang anak. Ia datang seorang diri, tanpa didampingi istri, berbeda dengan sejumlah orangtua lain yang hadir bersama pasangan mereka.
    Warga Pondok Randu, Cengkareng, Jakarta Barat itu menilai pengambilan rapor bukan sekadar kewajiban administratif sekolah, melainkan sumber kebanggaan tersendiri.
    Sejak istrinya meninggal dunia bertahun-tahun lalu, Jefri menjalani peran ganda sebagai ayah sekaligus ibu bagi anak-anaknya.
    “Ya saya sih merasa bangga ya jadi orangtua, karena itu sebagai tanggung jawab. Karena kan ibunya udah enggak ada, jadi saya harus siap,” ujar Jefri saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi. Jumat.
    Jefri menuturkan, ia telah menjadi orangtua tunggal selama belasan tahun. Istrinya meninggal dunia ketika anak bungsunya yang kini duduk di bangku SMP masih bersekolah di taman kanak-kanak.
    “Sejak anak saya yang sekarang ini TK. Pas masukin TK dia itu, lalu dia itu sakit ibunya, ya lantas meninggal,” ucapnya lirih.
    Ujian hidup Jefri tidak berhenti di situ. Dari tujuh orang anak yang dimilikinya, ia harus merelakan kepergian dua anaknya yang lain menyusul sang istri.
    “Baru-baru ini juga baru meninggal (anak Jefri), setelah mamanya meninggal tuh ada dua orang yang meninggal. Satu perempuan anak pertama, yang kedua anak lelaki adiknya,” tuturnya.
    Kini, fokus hidupnya tercurah sepenuhnya untuk dua anaknya yang masih sekolah, satu di bangku SMP dan kakaknya yang akan segera lulus SMA.
    Meski bekerja serabutan untuk menghidupi keluarga, Jefri memastikan dirinya selalu hadir dalam setiap momen penting pendidikan anak-anaknya.
    Ia mengaku tidak pernah mewakilkan pengambilan rapor kedua anaknya kepada orang lain.
    “Termasuk abangnya yang sekarang SMA kelas 3, itu saya juga. Karena kan saya juga merasa kasihan lah, merasa tanggung jawab gitu sama anak,” ucapnya.
    “Ya itulah, apa pun lah berani saya lakukan buat anak,” sambungnya.
    Ketika masuk ke ruang kelas dan berhadapan dengan wali kelas, Jefri mengaku kerap menanyakan perilaku anaknya dan kebutuhan anak-anaknya yang perlu ia penuhi.
    “Ya yang ditanyakan guru ya seperti kayak masalah makan anak, atau butuh apa lagi sih. Ya namanya saya kan sebagai orangtua satu-satunya yang diharapkan sama anak saya kan ya, itulah semampunya saya gitu,” ungkap Jefri.
    Meskipun lelah bekerja serabutan dan mengurus rumah tangga sendirian, Jefri mengaku tidak pernah merasa terbebani saat harus datang ke sekolah untuk mengambil rapor.
    Sebaliknya, momen mengambil rapor justru memberikan kebahagiaan tersendiri baginya.
    “Alhamdulillah seneng sekali (bisa ambil rapor anak). Ya merasa bangga gitu sebagai orangtua, merasa tanggung jawab gitu,” ucap Jefri.
    “Yang jelas, ya benar-benar lah, anak-anak saya, ini juga (mengambil rapor) itu sebuah kebanggaan buat saya kan menjadi ayah,” sambung dia.
    Jefri pun menyampaikan harapannya kepada anak-anaknya yang masih bersekolah agar bisa meraih kesuksesan melalui pendidikan.
    “Ya Insyaallah, semoga yang penting menjadi anak sholeh, berbakti untuk agama, dan jadi orang yang bermanfaat,” ujar Jefri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penumpang KRL Boleh Menginap di Stasiun saat Malam Tahun Baru 2026
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Penumpang KRL Boleh Menginap di Stasiun saat Malam Tahun Baru 2026 Megapolitan 19 Desember 2025

    Penumpang KRL Boleh Menginap di Stasiun saat Malam Tahun Baru 2026
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memperbolehkan penumpang KRL Commuter Line yang tertinggal kereta terakhir untuk menginap di area stasiun selama perayaan malam tahun baru 2025–2026.
    VP Corporate Secretary PT KCI, Karina Amanda, mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk pemahaman terhadap kondisi darurat yang kerap dialami penumpang pada momen pergantian tahun, khususnya saat kepadatan penumpang meningkat hingga dini hari.
    Karina memastikan penumpang yang tertinggal kereta terakhir tidak akan diusir dari area stasiun.
    Sebaliknya, petugas akan mengarahkan mereka ke titik-titik aman di dalam stasiun untuk beristirahat sambil menunggu operasional kereta pertama.
    “Kami menghimbau bagi masyarakat kalau memang tertinggal di KA-KA terakhir, ini untuk tetap menjaga ketertiban di area stasiun. Kami memahami kebutuhannya,” kata VP Corporate Secretary PT KCI, Karina Amanda.
    Ia menyebut, kebijakan ini juga merupakan hasil evaluasi dari kejadian sebelumnya, termasuk fenomena viral banyaknya penumpang yang terpaksa menginap di Stasiun Cikarang.
    Meski demikian, Karina menegaskan bahwa ketertiban di dalam stasiun tetap menjadi prioritas utama.
    Untuk itu, PT KCI akan menyiagakan petugas khusus di sejumlah stasiun yang diprediksi menjadi pusat keramaian di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama malam tahun baru.
    “Kami menghimbau tertib menunggu di area stasiun kalau memang calon penumpang tetap ingin menunggu ya. Nanti akan ada arahan dari petugas-petugas yang ada di stasiun,” jelas Karina.
    Petugas tersebut nantinya akan berperan sebagai pemandu bagi penumpang yang menunggu kereta pagi, agar tidak tersebar di sembarang lokasi demi menjaga keamanan dan kenyamanan stasiun.
    “Sehingga kami juga ada tim-tim petugas-petugas yang memang posko, ini nanti juga akan membantu mengarahkan masyarakat yang nantinya akan menggunakan KA-KA pertama, istirahatnya di bagian titik yang mana. Supaya, ini untuk menjaga keamanannya penumpang juga, yang sedang menunggu,” ucapnya.
    Selain memberikan kelonggaran bagi penumpang untuk menunggu di stasiun, PT KCI juga melakukan antisipasi dengan memperpanjang jam operasional Commuter Line hingga pukul 03.00 WIB pada malam pergantian tahun.
    Sebanyak 45 perjalanan tambahan disiapkan untuk melayani masyarakat yang kembali dari kawasan perayaan tahun baru di sejumlah titik di Jakarta.
    “Operasional kereta tambahan ini akan melayani masyarakat sampai dengan dini hari, kurang lebih sampai jam 03.00 pagi,” ujar Karina.
    Salah satu perpanjangan jadwal diterapkan pada keberangkatan terakhir dari Stasiun Jakarta Kota menuju Bogor, yang diperpanjang hingga pukul 01.25 WIB dan dijadwalkan tiba di Stasiun Bogor sekitar pukul 03.00 WIB dini hari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebun Kota di Kolong Flyover Jaktim, Panennya Dibagi Warga Bukan Dijual
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Kebun Kota di Kolong Flyover Jaktim, Panennya Dibagi Warga Bukan Dijual Megapolitan 19 Desember 2025

    Kebun Kota di Kolong Flyover Jaktim, Panennya Dibagi Warga Bukan Dijual
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di bawah deru kendaraan yang melintas di Flyover Jalan Haji Darip, RW 08, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, terdapat sebuah kebun kota.
    Hasil panen dari kebun ini tidak dijual, melainkan dibagikan kepada warga sekitar.
    “Dibagikan ke warga sekitar. Tidak dijual,” kata Ajul, petugas PPSU
    Cipinang Melayu
    , saat ditemui di lokasi Trasa Balong, Kamis (18/12/2025).
    Prinsip itu menjadi fondasi pengelolaan
    kebun kota
    di kolong flyover.
    Dalam keterbatasan ruang, kebun ini berfungsi sebagai ruang berbagi, ruang temu, dan ruang belajar bagi warga.
    Darma (40), warga RW 08, mengenang kondisi kawasan sebelum ditata.
    “Dulu di sini gelap, kotor, orang juga jarang lewat,” ujarnya.
    Kini, kolong flyover yang dulunya sepi dan penuh sampah berubah menjadi area hijau rapi.
    Bedeng-bedeng tanaman berjajar, jalur paving membelah lahan, dan papan kecil menandai jenis tanaman.
    “Sekarang sudah beda. Lebih terang, bersih, dan enak dilihat. Kalau lewat juga rasanya lebih adem karena banyak tanaman,” kata Darma.
    Keberadaan kebun membuat warga turut menjaga lingkungan. Kawasannya dibersihkan dan tanamannya disiram.
    “Kadang kalau lihat tanaman kering ya disiram. Kalau ada sampah, langsung dibersihin. Soalnya ini kan buat kita juga,” ujarnya.
    Hasil panen dibagi
    ke warga sehingga semua merasa memiliki.
    Risa (38), warga lain, menilai kolong flyover yang sebelumnya identik parkir liar dan sampah kini memiliki fungsi jelas.
    “Sekarang anak-anak juga sering lewat sini, lihat tanaman, tanya-tanya. Jadi bukan cuma jalan kosong, tapi ada fungsinya,” kata Risa.
    Ajul, 50 tahun, terlibat sejak awal pengelolaan kawasan pada 2016. Aktivitas saat itu belum seperti sekarang.
    “Ikut dari awal. Dulu masih jalan biasa, belum seperti sekarang,” ujarnya.
    Inisiatif ini melibatkan lurah, organisasi masyarakat seperti NU, petugas PPSU, dan warga.
    Tanaman awalnya sayuran, kemudian bertambah menjadi sawi, kangkung, cabai, jagung, tomat, terong, hingga pohon tabebuya.
    “Macam-macam. Kadang cari sendiri, kadang minta dari kelurahan. Warga juga ikut kalau ada,” kata Ajul.
    Panen dilakukan sekitar sebulan sekali, dihitung per ikat, lalu dibagi ke warga.
    Dalam beberapa kesempatan, hasil panen diolah bersama.
    “Sering. Kalau dapat sayur, dimasak, lalu dikasih ke petugas,” ujarnya.
    Pepohonan dan semak hijau membuat udara di kolong lebih sejuk dibanding jalan di atasnya. Pilar flyover dihiasi mural berwarna cerah, menambah kesan hidup.
    Pengamat lingkungan Mahawan Karuniasa menyebut kolong flyover sebagai residual urban space, ruang sisa perkotaan yang masih jarang dimanfaatkan.
    “Pemanfaatan ruang sisa menjadi kebun kota bisa jadi solusi berbasis alam (nature-based solution). Tumbuhan bisa menurunkan suhu dan membantu infiltrasi air,” katanya.
    Namun, Mahawan menekankan bahwa vegetasi tidak bisa dianggap sebagai solusi tunggal untuk polusi.
    Mahawan mengingatkan kehati-hatian menanam tanaman pangan di kolong flyover karena potensi polusi dan logam berat.
    “Kalau menanam cabai di kolong tol, polusinya kan luar biasa,” katanya.
    Di Trasa Balong, hasil panen lebih dimaknai sebagai simbol kebersamaan dan solidaritas, bukan ketahanan pangan skala besar.
    Pengamat perkotaan Universitas Indonesia, Muh Aziz Muslim, menilai kebun kota sebagai model inovasi memanfaatkan keterbatasan ruang terbuka hijau.
    “Ini salah satu model inovasi untuk menyiasati keterbatasan ruang terbuka hijau,” kata Aziz.
    Jika direncanakan holistik dan melibatkan warga, pemanfaatan kolong flyover bisa meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wabup Bekasi Belum Terima Informasi Bupati Ade Kuswara Kena OTT KPK
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Wabup Bekasi Belum Terima Informasi Bupati Ade Kuswara Kena OTT KPK Megapolitan 19 Desember 2025

    Wabup Bekasi Belum Terima Informasi Bupati Ade Kuswara Kena OTT KPK
    Tim Redaksi
    KABUPATEN BEKASI, KOMPAS.com –
     Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengaku belum menerima informasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
    Ia mengaku baru mengetahui adanya penyegelan di sejumlah ruang dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
    “Belum bisa bilang apa-apa karena informasinya juga baru, beritanya baru rilis dan masih simpang siur,” kata Asep di Cikarang, Jumat (19/12/2025).
    Asep menambahkan, komunikasi terakhirnya dengan Ade terjadi dua hari lalu, yakni Rabu (17/12/2025).
    Saat itu, ia menghubungi Ade terkait tugas dan agenda kedinasan rutin sebagai kepala daerah.
    “Saya waktu komunikasi itu diberitahukan untuk agenda disposisi ke Babelan karena beliau (Ade) akan ke Bandung,” ucapnya.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap
    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang
    dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025).
    “Benar, salah satunya (Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan, Jumat (19/12/2025) dini hari.
    Budi mengatakan, penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut.
    Meski demikian, dia belum mengungkapkan identitas sepuluh orang tersebut dan konstruksi perkaranya.
    “Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerakan Ayah Ambil Rapor: Cerita Para Ayah Rela Cuti untuk Ambil Rapor Anak
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Gerakan Ayah Ambil Rapor: Cerita Para Ayah Rela Cuti untuk Ambil Rapor Anak Megapolitan 19 Desember 2025

    Gerakan Ayah Ambil Rapor: Cerita Para Ayah Rela Cuti untuk Ambil Rapor Anak
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Pemandangan berbeda terlihat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 18 Jakarta Timur pada Jumat (19/12/2025) pagi.
    Sejumlah ayah tampak hadir langsung ke sekolah untuk mengambil rapor anak-anak mereka.
    Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR) yang diinisiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
    Program ini bertujuan mendorong keterlibatan ayah dalam pendidikan dan pengasuhan anak sejak usia dini.
    Salah satu orang tua murid, Hari, mengaku meluangkan waktu khusus untuk mengambil rapor anaknya yang duduk di kelas IV.
    Ia menilai kehadiran ayah memberikan dampak berbeda bagi anak, meski diakui tidak selalu mudah bagi orang tua laki-laki yang bekerja.
    “Cuma yang jadi permasalahan, ketika orang tua laki-laki itu kan biasanya bekerja. Nah, kalau misalnya memang dilibatkan untuk pengambilan rapot, berarti kan dia harus mengorbankan pekerjaannya. Salah satunya kalau misalnya dia bisa cuti, ya cuti,” ungkap Hari di MIN 18, Jumat.
    Meski demikian, Hari menyatakan dukungannya terhadap gerakan tersebut. Menurutnya, kehadiran ayah saat pengambilan rapor membuat anak merasa lebih diperhatikan.
    “Kalau biasanya kan dari ibunya. Ya mungkin seperti itu sama, cuman tanggapan dari si anak ya mungkin merasa kurang diperhatikan gitu. Istilahnya kalau sama si Ibu, anak mikir ‘Ah, Ibu ini biasa lah’, cuman kalau sama ayahnya kan mungkin sedikit rada takut atau merasa diperhatikan gitu,” jelasnya.
    Ia juga menyarankan agar sekolah mempertimbangkan penjadwalan pengambilan rapor pada hari Sabtu agar lebih banyak ayah dapat hadir.
    “Saran sih ya, kalau misalnya mau ambil rapot minimal hari Sabtu lah. Karena pasti banyak yang libur, untuk orang kantoran juga kan begitu,” ungkanya.
    Hal senada disampaikan Heri, orang tua murid lainnya. Ia mendukung kebijakan yang mendorong ayah untuk mengambil rapor anak karena pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu.
    “Sebetulnya ini saya lagi jam kerja, saya tukar shift untuk memaksakan ini. Apalagi ada himbauan gerakan untuk mengambil raport bahwa itu harus ayah ya,” jelas Heri.
    “Tapi menurut saya sih bagus juga. Jadi selama ini tugas pendidikan anak tidak diserahkan langsung ke ibunya saja,” ungkap Heri.
    Heri mengaku merasakan perubahan positif sejak dirinya lebih aktif terlibat dalam aktivitas sekolah anaknya.
    “Kebetulan istri saya kan lagi sakit ya, kemarin jatuh kecelakaan di sini nih. Akhirnya saya, ya mau enggak mau akhirnya saya yang mengambil, biasanya nih [istri],” ucapnya.
    “Kalau ini saya sudah sebulan terakhir nih, karena istri saya sakit ya. Sebulan ini saya mengontrol terus perkembangan anak saya di sini dan Alhamdulillah ada perubahan,” jelasnya.
    Sebelumnya, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara resmi meluncurkan Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah.
    Program tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kemendukbangga/BKKBN Nomor 14 Tahun 2025 tentang Gerakan Anak ke Sekolah yang ditandatangani Kepala BKKBN Wihaji pada 1 Desember 2025.
    Dalam surat edaran tersebut, BKKBN menyatakan bahwa Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah bertujuan memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini.
    Kehadiran ayah pada momen penting di sekolah diharapkan dapat membangun kedekatan emosional yang berdampak positif terhadap rasa percaya diri, kenyamanan, dan kesiapan anak dalam menjalani proses belajar.
    Gerakan ini juga menjadi simbol perubahan budaya pengasuhan di Indonesia, dari yang sebelumnya terpusat pada peran ibu menjadi lebih kolaboratif dan setara.
    Sejalan dengan mandat Kemendukbangga/BKKBN dalam membangun keluarga berkualitas dan generasi emas, keterlibatan ayah dalam pendidikan anak dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Depok Bakal Perbaiki Jalan Rusak di Mampang Indah jika Pengembang Tak Bertindak
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        19 Desember 2025

    Pemkot Depok Bakal Perbaiki Jalan Rusak di Mampang Indah jika Pengembang Tak Bertindak Megapolitan 19 Desember 2025

    Pemkot Depok Bakal Perbaiki Jalan Rusak di Mampang Indah jika Pengembang Tak Bertindak
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
     Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mengambil alih perbaikan Jalan Mampang Indah I yang rusak dan penuh lubang apabila hingga 3 Januari 2026 belum ada tindak lanjut dari pihak pengembang perumahan di sekitar lokasi.
    Keputusan tersebut diambil setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok meninjau langsung kondisi jalan serta menerima informasi bahwa perbaikan sebelumnya dijanjikan oleh pihak pengembang kepada pengurus lingkungan setempat.
    “Nanti kita akan tunggu sampai di tanggal 3 Januari 2026 untuk melihat apakah developer menjalankan (perbaikan) tau enggak. Setelahnya (semisal tidak diperbaiki), baru kami ambil alih,” kata Kepala UPT Pemeliharaan Jalan PUPR Depok Yustinus Sudono Sigit kepada
    Kompas.com
    , Jumat (19/12/2025).
    Sigit menjelaskan, pihaknya masih menunggu tindak lanjut hingga akhir bulan ini sesuai dengan isi surat pernyataan dari pengurus lingkungan setempat.
    Surat tersebut telah ditandatangani di atas materai Rp 10.000 sejak pertengahan November 2025.
    Namun, saat PUPR Depok kembali meninjau lokasi pada Kamis (18/12/2025), belum terlihat adanya upaya perbaikan dari pihak pengembang.
    “Kemarin kita juga sempat datangi kembali ke lokasi dan melihat belum ada perbaikan. Mereka menjanjikan bulan ini mau diselesaikan, yaitu mau dicor,” ujar Sigit.
    Meski demikian, Sigit menegaskan bahwa perbaikan yang dapat dilakukan oleh Pemkot Depok hanya sebatas penutupan lubang dan pengaspalan jalan.
    Adapun permintaan pengecoran jalan harus diajukan melalui proposal ke Bidang Bina Marga PUPR Depok atau melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Depok.
    Sebelumnya, kondisi jalan yang rusak dan penuh lubang di Jalan Mampang Indah I, Kota Depok, mengganggu kenyamanan dan mengancam keselamatan warga dalam beraktivitas.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi pada Kamis (18/12/2025), kerusakan terlihat di sepanjang jalan sekitar 20-25 meter.
    Aspal mengelupas, bebatuan berserakan, hingga pecahan genting tampak mengisi sejumlah lubang di badan jalan.
    Di salah satu titik terparah, warga memasang sebuah meja persegi panjang. Di atasnya, ditempel kertas laminating bertuliskan “Awas Lobang Dalam” dengan huruf merah mencolok.
    Di bawah meja, terlihat tumpukan ranting, dedaunan kering, pecahan genting, hingga bilah kayu yang sengaja ditimbun dan membuat genangan air warna cokelat iitu terlihat lebih dangkal.
    Pada bagian tepian meja, genangan air setinggi 5-7 sentimeter merendam setidaknya punggung kaki.
    Sementara di titik lubang lainnya, genangan terlihat lebih dangkal tetapi tetap menyulitkan kendaraan melintas.
    Hal itu terbukti dari sejumlah pengendara motor yang tampak ragu saat melintasi jalan tersebut. Mereka perlahan memilih jalur yang dianggap paling aman karena beberapa sisi jalan juga membentuk gundukan.
    Kerusakan jalan disebut sudah mulai terlihat lebih dari setahun lalu. Namun, kondisi terasa semakin parah sejak enam bulan terakhir.
    Salah satu warga setempat bernama Yose (50) memperkirakan kedalaman salah satu titik lubang berkisar 30 sentimeter.
    “Kedalaman lubangnya tuh segini ada, 20-30an sentimeter lah. Sebelumnya enggak se parah ini,” kata Yose saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Kamis.
    Dampaknya, Yose sendiri sudah dua kali terpeleset ketika sedang memarkir motornya ke garasi rumah.
    Disebutkan, kedua tetangganya yang tinggal bersebelahan dengan Yose juga sudah beberapa kali terjatuh karena
    jalan rusak
    .
    “Saya pas motoran sudah sempat menghindar, bahkan saya tandain yang titik jalan enggak gitu berlubang di mana (pakai kayu). Tapi tetap kena,” tutur Yose.
    “Kalau pengecoran itu kita enggak bisa, kita cuma tambal lalu kita aspal. Karena kalau di pemeliharaan, Satgas cuma ditugaskan untuk menutup saja lubang karena kita aturannya adalah 30 persen kerusakan yang diperbaiki,” jelas Sigit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Tetapkan 3 Jaksa Tersangka Kasus Pemerasan WNA Korsel di Banten

    Kejagung Tetapkan 3 Jaksa Tersangka Kasus Pemerasan WNA Korsel di Banten

    Bisnis.com, JAKARTA — Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan warga negara asing asal Korea Selatan di Tigaraksa Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten.

    Selain itu, dua tersangka lainnya merupakan pihak swasta sehingga total sementara tersangka dalam perkara ini berjumlah lima orang.

    Mereka adalah Kasipidum Kejari Tigaraksa berinisial HMK, Jaksa Penuntut Umum berinisial RV, dan Kasubag Daskrimti Kejati Banten berinisial RZ. Dua tersangka lainnya berinisial DF selaku pengacara dan MS selaku penerjemah.

    Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna pihaknya lebih dulu menetapkan HMK dan RV sebagai tersangka pada Rabu (17/12/2025), di mana di hari yang sama KPK juga mengamankan RZ dalam giat tertangkap tangan.

    Pada Kamis (18/12/2025), KPK melimpahkan berkas kepada Kejagung sehingga Kejagung menetapkan tiga orang jaksa sebagai tersangka, begitupun dia orang lainnya.

    “Dan tadi malam sudah diperiksa jadi total lima tersangka. Ada tiga oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan dua dari swasta,” katanya kepada jurnalis di Kejaksaan Agung, Jumat (19/12/2025).

    Dia menjelaskan para tersangka disangkakan pasal 12e Undang-Undang Tipikor. Anang mengatakan selain penetapan tersangka, Kejagung telah menyita Rp941 juta.

    Anang menyampaikan untuk ketiga jaksa telah diberhentikan sementara terhitung sejak Jumat (19/12/2025) hingga berkekuatan hukum tetap.

    Anang belum menjelaskan detail konstruksi perkara karena para tersangka masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejagung.

    “Yang bersangkutan ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan,” pungkasnya.

  • Kejagung Tetapkan 3 Jaksa Tersangka Kasus Pemerasan WNA Korsel di Banten

    Kejagung Tetapkan 3 Jaksa Tersangka Kasus Pemerasan WNA Korsel di Banten

    Bisnis.com, JAKARTA — Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan warga negara asing asal Korea Selatan di Tigaraksa Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten.

    Selain itu, dua tersangka lainnya merupakan pihak swasta sehingga total sementara tersangka dalam perkara ini berjumlah lima orang.

    Mereka adalah Kasipidum Kejari Tigaraksa berinisial HMK, Jaksa Penuntut Umum berinisial RV, dan Kasubag Daskrimti Kejati Banten berinisial RZ. Dua tersangka lainnya berinisial DF selaku pengacara dan MS selaku penerjemah.

    Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna pihaknya lebih dulu menetapkan HMK dan RV sebagai tersangka pada Rabu (17/12/2025), di mana di hari yang sama KPK juga mengamankan RZ dalam giat tertangkap tangan.

    Pada Kamis (18/12/2025), KPK melimpahkan berkas kepada Kejagung sehingga Kejagung menetapkan tiga orang jaksa sebagai tersangka, begitupun dia orang lainnya.

    “Dan tadi malam sudah diperiksa jadi total lima tersangka. Ada tiga oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan dua dari swasta,” katanya kepada jurnalis di Kejaksaan Agung, Jumat (19/12/2025).

    Dia menjelaskan para tersangka disangkakan pasal 12e Undang-Undang Tipikor. Anang mengatakan selain penetapan tersangka, Kejagung telah menyita Rp941 juta.

    Anang menyampaikan untuk ketiga jaksa telah diberhentikan sementara terhitung sejak Jumat (19/12/2025) hingga berkekuatan hukum tetap.

    Anang belum menjelaskan detail konstruksi perkara karena para tersangka masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejagung.

    “Yang bersangkutan ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan,” pungkasnya.

  • Profil Bupati Bekasi Ade Kuswara yang Kena OTT KPK

    Profil Bupati Bekasi Ade Kuswara yang Kena OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (19/12/2025).

    Penindakan tersebut kembali menempatkan kepala daerah sebagai sorotan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya OTT tersebut.

    “Benar, salah satunya,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (20/12/2025).

    Ia menjelaskan bahwa Ade Kuswara Kunang saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK.

    “Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” lanjut Budi, tanpa merinci lebih jauh dugaan perkara maupun status hukum pihak-pihak yang diamankan.

    OTT terhadap Bupati Bekasi ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah telah melakukan sejumlah OTT terhadap berbagai pejabat negara, antara lain:

    Anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, pada Maret 2025.
    Pejabat di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara, terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur.
    Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
    Perkara dugaan korupsi kerja sama pengelolaan kawasan hutan, yang melibatkan sejumlah pihak pemerintah dan swasta.
    Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
    Gubernur Riau Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, yang terjaring OTT pada 3 November 2025.
    Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo.
    Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
    Seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta, dalam OTT yang berkaitan dengan perkara penegakan hukum dan suap.

    Rangkaian OTT tersebut menegaskan konsistensi KPK dalam menindak dugaan praktik korupsi di berbagai sektor dan level pemerintahan sepanjang 2025.

    Profil Ade Kuswara Kunang

    Ade Kuswara Kunang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjabat sebagai Bupati Bekasi untuk masa jabatan 2025–2030. Ia resmi dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, setelah memenangkan pemilihan kepala daerah.

    Lahir pada 15 Agustus 1993, Ade Kuswara termasuk salah satu kepala daerah termuda di Jawa Barat. Sebelum menduduki jabatan eksekutif sebagai bupati, ia terlebih dahulu berkiprah di dunia legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi dari PDIP.

    Dari sisi pendidikan, Ade Kuswara menempuh pendidikan tinggi di Universitas Presiden dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada 2016. Latar belakang hukum tersebut kerap menjadi modal politiknya dalam mengusung narasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

    Selama awal masa jabatannya sebagai Bupati Bekasi, Ade Kuswara dikenal aktif menghadiri berbagai agenda pemerintahan dan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, OTT KPK ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinannya yang belum genap satu tahun berjalan.

    Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan secara resmi konstruksi perkara, peran Ade Kuswara Kunang, maupun status hukumnya. Sesuai prinsip hukum yang berlaku, pihak yang diamankan dalam OTT tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

    Perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini masih menunggu hasil pemeriksaan dan pengumuman resmi dari KPK.