Xcloud.id

Jenis Media: Kesehatan

  • POGI Buka Suara soal Ibu Hamil di Jayapura Meninggal usai Ditolak 4 RS

    POGI Buka Suara soal Ibu Hamil di Jayapura Meninggal usai Ditolak 4 RS

    Jakarta –

    Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Prof Budi Wiweko menanggapi kasus meninggalnya ibu hamil di Papua bernama Irene Sokoy dan bayi di kandungannya setelah diduga ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.

    Prof Budi menuturkan ketersediaan dokter spesialis kandungan di beberapa daerah memang masih menjadi PR yang besar.

    Ia menuturkan, daerah-daerah di timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua menjadi wilayah dengan distribusi dokter spesialis kandungan yang tidak sebaik wilayah lain.

    “Mungkin ada yang satu (dokter) di kabupaten, itu yang menjadi perhatian juga kita, karena teman-teman kita yang bekerja keras di daerah, apresiasi kita memberikan kepada mereka, kita berikan penghargaan, dan kita berharap juga pemerintah juga mampu mendorong memperbaiki distribusi,” ucap Prof Budi ketika dihubungi detikcom, Selasa (25/11/2025).

    Meski begitu, Prof Budi menekankan kejadian seperti itu tidak serta merta hanya akibat kurang baiknya pemerataan dokter spesialis. Permasalahan ini menurutnya sangat kompleks, karena dipengaruhi oleh beragam faktor seperti regulasi, ekonomi, budaya, dan kondisi sosial.

    Oleh karena itu, permasalahan ini harus diatasi dengan kolaborasi bersama.

    Menurutnya, mungkin juga ada masalah komunikasi dari sistem rujukan yang berlaku. Ini menjadi hal penting agar layanan yang diberikan pada pasien bisa maksimal.

    “Sehingga ketika pasien akan dikirim itu, mereka sudah berkomunikasi dulu, kasusnya apa, adakah tempatnya, siapa yang akan melakukan penanganan seperti itu,” ungkap Prof Budi.

    “Itu untuk menghindari, sampai pasien datang, kemudian tidak ada tempat atau tidak ada dokternya, tidak ada tenaga yang bisa menangani kasusnya. Hal ini yang tampaknya terjadi di Papua, sistem rujukan terpadunya belum berjalan dengan baik, di samping memang keterbatasan dokter juga,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • Video: Puan Desak Kemenkes Evaluasi RS Buntut Kematian Ibu Hamil di Papua

    Video: Puan Desak Kemenkes Evaluasi RS Buntut Kematian Ibu Hamil di Papua

    Jakarta –

    Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya wanita bernama Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.

    Puan meminta Kementerian Kesehatan mengevaluasi penanganan di rumah sakit. Ia menyebut kasus ini juga menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

    “Hal ini sudah berkali-kali terjadi. Karenanya ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut,” kata Puan.

    Tonton video lainnya di sini!

    (/)

    irene sokoy papua pasien ditolak rumah sakit jayapura puan maharani

  • Menkes Ingin Pasien di LN Ramai-ramai Berobat ke RI, Soroti Tren Positif di Bali

    Menkes Ingin Pasien di LN Ramai-ramai Berobat ke RI, Soroti Tren Positif di Bali

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan negara berkewajiban memastikan setiap warganya mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau.

    Menkes kemudian menyoroti fenomena banyak warga negara Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri mulai dari Malaysia, Thailand, dan Singapura. Menurutnya, persepsi masyarakat yang masih menganggap layanan kesehatan di negara lain lebih baik harus menjadi introspeksi pemerintah.

    “Kalau masyarakat masih merasa tenaga medis Malaysia lebih bagus, atau memilih ke Thailand untuk berobat, itu artinya kualitas layanan kita masih perlu diperbaiki. Kita tidak boleh denial, harus menerima sebagai masukan” bebernya di Jakarta, Senin (25/11/2025).

    Meski begitu, Menkes melihat adanya tren positif, yaitu meningkatnya pasien luar negeri yang datang ke Indonesia untuk layanan gigi dan estetika di Bali atau Batam.

    “Target kita, orang ASEAN sakit jantung bisa memilih Indonesia. Orang Papua Nugini hingga Fiji bisa terapi kanker di Indonesia. Saat itu tercapai, barulah publik mengakui kualitas kita,” lanjutnya.

    Untuk menangani persoalan tersebut, Menkes menilai Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) memiliki peran besar. Utamanya dalam memastikan mutu tenaga kesehatan dan tenaga medis.

    “Tanggung jawab KKI bukan hanya kepada dokter atau tenaga kesehatan, tapi kepada 280 juta masyarakat Indonesia. Keputusan apapun harus mengutamakan kepentingan mereka” Ujarnya.

    Dengan adanya perbaikan layanan tenaga kesehatan, penguatan fasilitas, serta pembiayaan yang lebih efektif, pemerintah berharap angka warga Indonesia yang berobat ke luar negeri dapat terus ditekan, dan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional semakin meningkat.

    (naf/naf)

  • Erojan Raih Penghargaan di detikcom Awards 2025 Sebagai Inovator Produk Herbal Pria

    Erojan Raih Penghargaan di detikcom Awards 2025 Sebagai Inovator Produk Herbal Pria

    Jakarta –

    Erojan sebagai produk suplemen kesehatan pria dari Wellous Indonesia meraih penghargaan ‘Inovator Produk Suplemen Kesehatan Pria Berbasis Herbal’ pada ajang detikcom Awards 2025.

    Strategic Business Partnership Erojan, Henry Yotania mengatakan bahan-bahan yang digunakan dalam produk merupakan yang terbaik sesuai dengan formula yang telah dirancang tim.

    Erojan sendiri diformulasi dari kombinasi bahan herbal seperti tongkat ali, maca, Butea superba, Cuscuta chinensis, Tribulus terrestris, dan horny goat weed. Ini dirancang untuk mendukung stamina, vitalitas, dan fungsi tubuh pria.

    “Kita sudah mengadakan uji laboratorium dan lain sebagainya dan bahan yang terkandung di dalamnya itu bisa memenuhi kebutuhan testosteron untuk pria,” kata Henry kepada detikcom di sela-sela detikcom Awards 2025, di Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Penghargaan ini mendorong Erojan untuk terus berinovasi soal produk kesehatan, sesuai dengan segmentasi pangsa pasar yang dituju oleh perusahaan, khususnya terkait kesehatan para pria.

    “Begitu berubahnya kehidupan saat ini, kesibukan di kota-kota besar terutama yang membuat pria khususnya lupa akan kesehatannya,” kata Henry.

    “Kehidupan kota besar, banyak polusi, stres itu yang membuat kami mau membuat produk berkualitas,” sambungnya.

    Terkait penghargaan ini, Henry berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong Erojan bisa menginjakkan kaki di titik sekarang.

    “Kita sudah memiliki banyak, sampai saat ini sudah ratusan ribu pelanggan Erojan. Juga tentunya keberhasilan Erojan berdasarkan dealer-dealer kami yang membantu penjualan Erojan sampai ke seluruh Indonesia,” tutupnya.

    (dpy/suc)

  • KemenPPPA Soroti Temuan Kasus Anak Meninggal usai Hilang 8 Bulan di Jaksel

    KemenPPPA Soroti Temuan Kasus Anak Meninggal usai Hilang 8 Bulan di Jaksel

    Jakarta –

    Kasus temuan kerangka manusia anak berusia 6 tahun berinisial (AKN) ikut disorot Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Menteri PPPA, Arifah Fauzi ikut berbelasungkawa terkait korban diduga penculikan dan pembunuhan di Jakarta Selatan tersebut, yang semula dinyatakan hilang sejak 6 Maret 2025.

    “Kami mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan berharap proses identifikasi dapat segera memberikan kepastian penyebab dan waktu kematian AKN. Kami juga mengapresiasi kerja keras pihak kepolisian yang selama sembilan bulan melakukan pencarian tanpa henti. Seluruh upaya pengembangan petunjuk hingga ditemukannya titik terang kasus ini adalah bentuk komitmen aparat penegak hukum,” beber Arifah, dalam keterangannya, Senin (25/11/2025).

    Kasus AKN disebut menjadi pengingat pentingnya meningkatkan pengawasan anak-anak di ruang publik. Hal ini dinilai bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh lapisan masyarakat.

    Arifah menyesalkan kasus terkait dan berharap tidak kembali terjadi di masa mendatang.

    “Tidak boleh ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan ataupun hilang tanpa pengawasan. Masyarakat harus lebih peka terhadap kondisi anak-anak di lingkungan sekitar. Kewaspadaan kolektif dapat mencegah terulangnya kejadian serupa, terutama terhadap anak-anak yang paling rentan menjadi target kekerasan dan eksploitasi,” kata Menteri PPPA.

    Aparat kepolisian disebut bakal melakukan tes DNA terhadap kerangka yang ditemukan.

    “Kemen PPPA mendukung proses tes DNA untuk memastikan identitas kerangka, siap mendukung proses pemulihan keluarga korban, mendorong langkah-langkah pencegahan melalui edukasi, meningkatkan keamanan lingkungan, kerja sama dengan aparat, dan masyarakat di daerah,” sorotnya.

    “Semua pihak dapat berbagi peran untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak kita, apalagi ini wilayah DKI Jakarta yang memiliki sumberdaya mumpuni dan lebih dari cukup. Kita harus memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan penuh. Tragedi seperti ini tidak boleh terulang,” beber dia.

    Kepolisian sebelumnya menangkap terduga pelaku AI yang teridentifikasi sebagai ayah tiri dari ibu korban pada Rabu (19/11/2025).

    Namun, pada Minggu (23/11) dini hari, AI ditemukan meninggal dunia di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan.

    Bila melihat kasus serupa, Arifah mengajak publik untuk berani melapor ke kepolisian, maupun unit pelaksana teknis daerah (UPTD) terdekat di daerah, hingga bisa mengadu ke layanan aduan kekerasan Kemen PPPA di call center 24 jam Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, WhatsApp di 08111-129-129.

    Tonton juga video “Hilangnya Alvaro Tak Lagi Misteri: Ternyata Dibunuh Ayah Tiri”

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Menkes Akui Masih Banyak Warga +62 Berobat ke Negara Tetangga, Soroti soal Ini

    Menkes Akui Masih Banyak Warga +62 Berobat ke Negara Tetangga, Soroti soal Ini

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya mengevaluasi kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Ia menilai, kenyataan banyak masyarakat yang masih memilih berobat ke luar negeri merupakan indikator fasilitas kesehatan dan mutu layanan dalam negeri masih harus dibenahi.

    Budi menyebut fenomena masyarakat berobat ke Malaysia, Singapura, atau Thailand bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi tenaga kesehatan di Indonesia dan persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan.

    “Kalau masih lebih banyak orang Indonesia yang merasa tenaga kesehatan di Malaysia lebih bagus, berarti tugas kita belum selesai. Kita tidak bisa hanya bilang kita bagus, sementara kenyataannya masyarakat banyak pergi ke luar negeri,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/11/2025).

    Ia mencontohkan prosedur seperti bone marrow transplant yang sebenarnya sudah tersedia di Indonesia, tetapi sebagian pasien tetap memilih Thailand karena menganggap kualitasnya lebih meyakinkan.

    Budi menegaskan fenomena ini harus dipandang sebagai kritik konstruktif, bukan sesuatu yang perlu ditolak atau disangkal.

    “Kita harus menerima itu sebagai koreksi untuk perbaikan diri, bukan untuk denial,” katanya.

    Namun, Menkes juga melihat tren positif yang mulai muncul. Ia menyebut sejumlah warga negara asing sudah datang ke Indonesia untuk layanan tertentu.

    “Orang Singapura kalau beresin gigi datang ke Bali, orang Singapura kalau mau estetik datang ke Batam. Itu menunjukkan tren bagus,” ungkapnya.

    Budi berharap tren serupa dapat meluas ke layanan penyakit berat. Ia membayangkan suatu saat Indonesia mampu menjadi rujukan kesehatan untuk kawasan Pasifik dan Asia Tenggara. “Kalau nanti pasien kanker dari negara tetangga memilih pengobatan di Indonesia, atau pasien jantung dari Filipina lebih memilih terbang ke Manado, itu baru bukti nyata kualitas kita diakui dunia.”

    Meski begitu, ia mengakui masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit di dalam negeri. Dari proses yang lambat hingga pasien yang harus berpindah-pindah rumah sakit tanpa memperoleh perawatan optimal. Budi menilai ini adalah bukti bahwa pekerjaan rumah masih besar.

    “Kalau masih ada yang komplain sudah pindah empat rumah sakit dan tidak terlayani sampai meninggal, berarti kita masih harus terus memperbaiki diri,” tegasnya.

    Menkes menutup dengan pesan bahwa pembenahan sistem kesehatan tidak bisa dilakukan sendiri. Perbaikan fasilitas, peningkatan kualitas SDM, dan penataan sistem pembiayaan harus dilakukan secara kolektif.

    “Artinya memang ada yang harus kita beresin. Dan kita harus beresin itu bersama-sama,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pernyataan Menkes Usul BPJS Tak Usah Cover Orang Kaya”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • AS Laporkan Kematian Pertama pada Manusia Akibat Flu Burung H5N5, CDC Beri Imbauan Ini

    AS Laporkan Kematian Pertama pada Manusia Akibat Flu Burung H5N5, CDC Beri Imbauan Ini

    Jakarta –

    Seorang warga Washington meninggal akibat komplikasi infeksi flu burung dengan strain yang sebelumnya belum pernah dilaporkan pada manusia, demikian disampaikan Departemen Kesehatan negara bagian tersebut pada Jumat.

    Pasien merupakan seorang lansia dengan kondisi kesehatan yang mendasari. Ia sempat dirawat di rumah sakit dan menjalani pengobatan untuk infeksi influenza avian H5N5.

    “Orang tersebut memelihara sekumpulan unggas campuran di halaman rumahnya,” demikian pernyataan dari Departemen Kesehatan Negara Bagian Washington.

    Kasus ini merupakan laporan pertama flu burung pada manusia di AS dalam sembilan bulan terakhir, serta hanya kematian manusia kedua akibat virus tersebut di Amerika Serikat. Meski begitu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menyatakan bahwa risiko terhadap masyarakat umum masih rendah.

    Pejabat kesehatan terus memantau orang-orang yang melakukan kontak dekat dengan pasien. Hingga kini, tidak ada individu lain yang dinyatakan positif flu burung, dan belum ditemukan bukti penularan antarmanusia.

    Imbauan CDC soal Flu Burung

    Flu burung telah menginfeksi burung liar di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun, wabah terbaru di Amerika Serikat yang dimulai pada Januari 2022 menunjukkan pola penyebaran yang lebih luas pada mamalia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Menurut CDC, sebanyak 70 kasus flu burung pada manusia telah dilaporkan di AS selama wabah ini. Seorang lansia dengan penyakit penyerta juga meninggal pada Januari setelah terinfeksi flu burung.

    Meski beberapa kasus tergolong berat, CDC menyebut sebagian besar orang yang terinfeksi hanya mengalami gejala ringan, seperti mata merah dan demam. Mayoritas pasien adalah mereka yang bekerja dekat dengan hewan.

    Tercatat 41 kasus terjadi pada pekerja peternakan sapi, 24 kasus pada pekerja unggas, sementara dua kasus lainnya memiliki riwayat paparan hewan yang tidak dirinci CDC. Pada tiga kasus, sumber paparannya tidak diketahui.

    CDC merekomendasikan agar siapa pun yang bekerja dekat dengan hewan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai serta berhati-hati saat berhadapan dengan kotoran hewan. Pejabat kesehatan juga menyarankan kewaspadaan saat membersihkan tempat makan burung atau area lain yang terpapar kotoran burung. Hindari kontak dengan satwa liar yang sakit atau mati.

    Departemen Kesehatan Washington juga menyarankan vaksinasi flu bagi individu yang mungkin bersentuhan dengan burung liar maupun peliharaan. Meskipun vaksin influenza musiman tidak dapat melindungi dari flu burung, vaksin tersebut dapat mengurangi kemungkinan kecil seseorang terinfeksi kedua virus sekaligus, situasi yang berpotensi membuat virus flu burung bermutasi menjadi lebih mudah menular antar manusia.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: 130 Ribu Unggas di Peternakan Jerman Dimusnahkan Imbas Flu Burung”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/suc)

  • Menkes Kirim Tim ke Papua Investigasi Kasus Bumil Meninggal usai Ditolak 4 RS

    Menkes Kirim Tim ke Papua Investigasi Kasus Bumil Meninggal usai Ditolak 4 RS

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah pusat telah menurunkan tim khusus ke Papua untuk menginvestigasi kasus tragis seorang ibu hamil yang ditolak empat rumah sakit hingga akhirnya meninggal bersama bayinya. Kasus ini mendapat perhatian luas publik dan memicu kekhawatiran serius mengenai kesiapan fasilitas kesehatan di daerah.

    “Sekarang kita sudah kirim tim, sudah sampai di sana untuk menganalisa masalahnya di mana. Itu (tim) dari Rumah Sakit Harapan Kita Ibu Anak, karena ini memang kasus rujukan ibu dan anak,” beber Budi saat ditemui detikcom di Jakarta, Senin (25/11/2025).

    Menurutnya, investigasi ini tidak hanya berfokus pada satu fasilitas, melainkan pada keseluruhan alur rujukan dan tata kelola pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya pemetaan menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

    Selain mengirim tim teknis, Menkes juga berkoordinasi langsung dengan Gubernur Papua. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama untuk membenahi layanan kesehatan.

    “Saya sudah ngomong sama Pak Gubernur. Niatnya baik. Ini kan ada di bawah pemerintah daerah, jadi kita harus sowan ke mereka. Tapi Pak Gubernur itu niatnya baik, beliau ingin agar ini diperbaiki,” kata Budi.

    Untuk memperkuat proses pembenahan, Kemenkes juga mengirim tim tambahan dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang berpengalaman dalam manajemen rumah sakit daerah. Tim ini bertugas menata ulang tata kelola RSUD di Papua, termasuk sistem rujukan, administrasi layanan, dan manajemen pasien.

    “Kita kirim tim dari Rumah Sakit Sardjito untuk bisa memperbaiki tata kelola RSUD-RSUD di Papua supaya ke depannya hal-hal seperti ini bisa dicegah,” jelasnya.

    Saat ditanya terkait kesiapan alat kesehatan dan tenaga medis di Papua, Budi menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menjalankan program besar penguatan fasilitas kesehatan hingga 2027.

    “Alat dan SDM? Dengan adanya program Kementerian Kesehatan sampai 2024 hingga 2027, kita akan melengkapi seluruh rumah sakit di 514 kabupaten/kota dengan alat-alatnya,” ujarnya.

    Namun, ia mengakui bahwa persoalan kekurangan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah terpencil. Untuk itu, Kemenkes tengah mempercepat distribusi tenaga medis dan meningkatkan kapasitas SDM di daerah.

    “Nah kalau SDM-nya memang kurang, itu yang sekarang kita lagi kerja. Itu tugas Bu Ade,” kata Budi, merujuk pada pejabat di Kemenkes yang membidangi penguatan SDM kesehatan.

    Menkes menegaskan kejadian di Papua menjadi momentum penting evaluasi sistem kesehatan daerah. Ia berharap langkah-langkah investigatif dan perbaikan tata kelola yang dilakukan saat ini dapat memastikan setiap ibu hamil mendapatkan layanan yang layak, tanpa harus berpindah-pindah rumah sakit dan tanpa kehilangan nyawa akibat kegagalan sistem.

    “Ini harus jadi pelajaran. Kita harus pastikan tidak ada lagi ibu dan bayi yang kehilangan nyawa hanya karena tidak mendapatkan pelayanan pada waktunya,” tegasnya

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Puan Desak Kemenkes Evaluasi RS Buntut Kematian Ibu Hamil di Papua”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Kematian Bumil di Papua Disorot Presiden, RS Bakal Disanksi Jika Terbukti Melanggar

    Kematian Bumil di Papua Disorot Presiden, RS Bakal Disanksi Jika Terbukti Melanggar

    Jakarta –

    Wakil Menteri Kesehatan Benny Paulus Octavianus menegaskan bahwa kasus ibu hamil dan bayinya yang meninggal setelah ditolak empat rumah sakit di Papua kini menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan pihak-pihak yang terbukti lalai akan dikenai sanksi sesuai hasil investigasi yang sedang berjalan.

    “Ya, pasti dong. Pak Presiden saja sudah manggil, tanya, kenapa bisa terjadi? Maka kita melakukan investigasi, dan itu kewajiban Kementerian Kesehatan menginvestigasi,” ujar Benny.

    Ia menekankan penyelidikan dilakukan untuk memetakan alur kejadian secara menyeluruh, termasuk mengapa pasien terpaksa berpindah-pindah fasilitas kesehatan tanpa memperoleh layanan yang dibutuhkan.

    Benny menjelaskan salah satu persoalan mendasar di Papua adalah keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan dalam waktu yang memadai. Ia membandingkan standar waktu tempuh menuju sarana kesehatan antara Jawa dan Papua.

    “Orang datang ke sarana kesehatan kurang dari 2 jam, di Jawa itu harus kurang dari 2 jam. Di Jawa 99 persen sudah terpenuhi. Di Papua masih 70 persen. Dari kabupaten sebanyak itu, baru 70 persen. Ada 30 persen daerah yang lebih dari 2 jam,” jelasnya.

    Keterlambatan mendapatkan layanan medis ini, kata Benny, secara langsung meningkatkan risiko kematian, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan cepat seperti ibu hamil dan pasien gawat darurat lainnya.

    “Itu yang menyebabkan risiko meninggal pada pasien-pasien yang membutuhkan kecepatan pelayanan ke sarana kesehatan itu,” ujarnya.

    Terkait bentuk sanksi yang akan diberikan, Wamenkes menyebut Kemenkes tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum pemeriksaan lapangan selesai.

    “Ya, kita masih investigasi. Ya, sabar dulu,” katanya.

    Ia memastikan evaluasi tidak hanya akan menyasar rumah sakit yang terlibat secara langsung, tetapi juga menilai sistem rujukan, ketersediaan SDM, hingga kesiapan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.

    Kasus ini menjadi evaluasi nasional mengenai kesiapan pelayanan kesehatan maternal di daerah, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Wamenkes menegaskan pemerintah berkomitmen memperkuat akses dan kualitas layanan agar kejadian serupa tidak terulang.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Menkes Respons Kemungkinan Dipanggil KPK soal Pembangunan RSUD

    Menkes Respons Kemungkinan Dipanggil KPK soal Pembangunan RSUD

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk meminta keterangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers penetapan tiga orang tersangka baru dan penahanan pada Senin (24/11) malam.

    Asep mengatakan penyidikan kasus ini akan dilakukan dengan metode bottom up atau menelusuri dari bawah ke atas.

    Selain RSUD Koltim, belakangan 31 pembangunan RSUD yang lain juga tengah didalami.

    Menyoal laporan tersebut, Menkes menyebut pihaknya akan menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat publik wajib kooperatif apabila dimintai keterangan oleh penegak hukum.

    ” Itu prosesnya tentu akan kita ikuti,” ujarnya kepada detikcom Senin (25/11/2025).

    Budi juga menambahkan kementeriannya berkomitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, termasuk dalam proyek-proyek pembangunan fasilitas kesehatan di daerah.

    Setiap program pembangunan yang melibatkan kementeriannya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun hukum.

    Kemenkes disebut telah menyerahkan sejumlah dokumen yang relevan kepada KPK. Proses verifikasi internal pun tengah dilakukan sembari menunggu perkembangan penyidikan.

    (naf/naf)