Jakarta –
Perwira tertinggi di militer Korea Selatan, Laksamana Kim Myung Soo mengunjungi Zona Demiliterisasi hari Selasa lalu (17/12), dengan tujuan untuk memastikan kesiapan pasukan Korea Selatan menghadapi potensi ancaman dari Korea Utara. Kunjungan ini juga bertujuan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa meskipun terjadi kekacauan dalam politik, angkatan bersenjata negara tidak rapuh dan tetap siaga.
Beberapa komandan militer tertinggi Korea Selatan memang telah diberhentikan dari jabatannya, atau menjadi subjek penyelidikan sehubungan dengan darurat militer pada tanggal 3 Desember lalu – yang hanya berlaku selama enam jam.
Pada hari Senin (16/12), mantan kepala Komando Perang Khusus Kwak Jong-geun, dan mantan kepala Komando Pertahanan Ibu Kota Lee Jin-woo ditangkap atas tuduhan mengerahkan personel militer ke parlemen. Mantan kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan Yeo In-hyung dituduh mendalangi penerapan darurat militer, dan panglima militer Park An-su telah diberhentikan dari jabatannya. Selain itu, mantan Menteri Pertahanan Yoon Kim Yong-hyun telah mengundurkan diri dan mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min menghadapi penyelidikan.
Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol memang sempat “memicu kekhawatiran mengenai kesiapan militer terhadap ancaman Korea Utara,” menurut sebuah artikel oleh Kantor Berita Yonhap.
Pergantian kepemimpinan militer AS di Korea Selatan
Situasinya semakin rumit karena panglima pasukan AS di Korea Selatan juga mengalami pergantian, dengan Jenderal Paul LaCamera dijadwalkan digantikan minggu depan oleh Jenderal Xavier Brunson. Tetapi Kementerian Pertahanan menegaskan “tidak ada kekurangan” dalam postur operasional dan kesiapan senjata yang berbeda.
Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal di Angkatan Darat Republik Korea dan sekarang menjadi anggota senior di Institut Nasional untuk Studi Pencegahan, mendukung keyakinan bahwa meskipun beberapa perwira paling senior di militer telah dipecat, lembaga tersebut tetap berfungsi.
“Melalui kontak pribadi dan hubungan saya dengan angkatan bersenjata Korea, saya tahu bahwa pada tingkat taktis, mereka tahu betul apa misi mereka dan mereka fokus pada tugas mereka,” katanya kepada DW.
“Tragedinya adalah, para perwira senior yang seharusnya melindungi anggota militer lainnya dari pengaruh para politisi, gagal melakukan hal tersebut dan nampaknya beberapa dari mereka berpartisipasi dalam perencanaan penerapan darurat militer,” kata Chun In-bum menambahkan.
“Tetapi jajaran di bawah semuanya telah meningkatkan dan mengisi kesenjangan, menunjukkan bahwa sistem tersebut sudah berjalan dan berfungsi,” tambahnya. “Dan walaupun saya tidak mengatakan saya tidak punya kekhawatiran, saya ingin menekankan, semua orang di militer sepenuhnya fokus dalam melakukan pekerjaan mereka.”
“Supremasi hukum telah diikuti dan tetap kuat”
Chun In-bum juga mengatakan, ia tidak terkejut dengan sikap Korea Utara yang relatif diam terhadap krisis politik di Selatan. “Korut tahu bahwa kita sedang mengalami pertikaian politik di dalam negeri, namun mereka juga menyadari, jika mereka mencoba melakukan sesuatu maka hal itu hanya akan menyatukan warga Korea Selatan melawan ancaman eksternal ini,” katanya.
Park Jung-won, seorang profesor hukum di Universitas Dankook, setuju bahwa negara tersebut tampaknya telah berhasil mengatasi ketidakstabilan yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer dan bahwa fundamental republik telah kokoh dalam menghadapi tantangan yang serius.
“Prinsip-prinsip penghormatan terhadap hukum telah diikuti, dan kita harus memujinya karena prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagaimana mestinya,” katanya. “Dalam kediktatoran di masa lalu, militer memegang kendali, namun hal tersebut tidak lagi terjadi.”
“Tentu saja, ini masih merupakan situasi yang bergejolak dan tidak dapat diprediksi, namun negara ini sedang menjalani proses dan saya tidak khawatir situasi keamanan akan memburuk karena hal ini,” ujarnya. “Hal ini mungkin menjadi berita utama selama beberapa hari, namun supremasi hukum tetap kuat.”
Diadaptasi dari laporan DW bahasa Inggris
(ita/ita)
