Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Israel Beking Pasukan Keamanan Palestina Habisi Milisi di Tepi Barat

    Israel Beking Pasukan Keamanan Palestina Habisi Milisi di Tepi Barat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Israel mendukung operasi pasukan keamanan Otoritas Palestina (Palestinian Authority/PA) dalam menghabisi milisi di Jenin, Tepi Barat, sebuah langkah yang langka terjadi.

    Media Israel, Israel Broadcasting Authority (IBA), melaporkan operasi itu di bawah pengawasan pasukan pertahanan Israel (IDF).

    Media tersebut juga melaporkan militer Israel menyampaikan rasa puas mereka atas operasi keamanan PA di Jenin.

    Komandan Pusat Israel juga menyarankan untuk memperkuat aparat keamanan PA dan meningkatkatkan koordinasi, demikian dikutip Middle East Eye, Kamis (19/12).

    Menyusul rekomendasi ini, kabinet keamanan Israel memerintahkan tentara untuk meningkatkan kolaborasi dengan pasukan PA.

    Pasukan keamanan PA menyerbu Jenin sejak pekan lalu untuk membasmi milisi di sana

    Juru bicara pasukan keamanan PA Anwar Rajab mengatakan operasi itu untuk mencegah pertempuran di Tepi Barat seperti Gaza.

    Dia juga menggambarkan milisi di Jenin pro-Iran sebagai “tentara bayaran.” Tak hanya itu, Anwar menuding Brigade Jenin membantu sayap kanan Israel untuk melemahkan PA.

    Brigade Jenin memiliki hubungan dengan milisi pro-Iran Jihad Islam Palestina. Namun, beberapa anggota mereka juga berafiliasi dengan kelompok lain.

    Sebagian penduduk di Jenin menolak dan meragukan klaim Anwar, salah satunya Fadi. Dia mengatakan pasukan PA melancarkan tembakan ke arah dirinya dan memaksa keluar.

    “Mereka menembak ke arah saya, membuat anak-anak saya ketakutan, hanya karena saya berada di balkon,” kata warga Jenin, Fadi, dikutip Al Jazeera.

    Warga Palestina lain, Kifah Al Omari, bertanya-tanya alasan pasukan PA campur tangan di Jenin.

    Dia menduga mungkin penyebab PA menyerang milisi di Jenin terkait dengan pengaturan politik di wilayah itu.

    PA sedang mempersiapkan kendali atas Gaza jika ada kesepakatan agresi di sana berhasil. Selama ini, daerah tersebut dikuasai Hamas, sementara mereka hanya mengendalikan Tepi Barat.

    Israel berulang kali menyatakan tak percaya upaya PA membasmi milisi di Jenin. Namun, cara kali ini bisa jadi ajang pembuktian PA bahwa mereka sanggup memusnahkan milisi dan bisa menguasai Gaza.

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • MSF: Israel Lakukan Pembunuhan Tanpa Pandang Bulu Terhadap Warga Sipil di Gaza – Halaman all

    MSF: Israel Lakukan Pembunuhan Tanpa Pandang Bulu Terhadap Warga Sipil di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sekretaris jenderal Doctors Without Borders (MSF), Christopher Lockyear, menyebut Israel melakukan pembunuhan terhadap warga Sipil di seluruh Jalur Gaza.

    MSF juga menyoroti pembongkaran infrastruktur hingga bantuan kemanusiaan di Gaza.

    “Pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil oleh pasukan Israel sedang dilakukan di seluruh Jalur Gaza,” ujarnya kepada Al Jazeera, Jumat (20/12/2024).

    “Kita telah melihat pembongkaran infrastruktur yang penting bagi kehidupan, termasuk infrastruktur medis. Dan kita telah melihat tercekiknya bantuan kemanusiaan,” kata Lockyear.

    “Apa yang telah kita lihat di wilayah utara Gaza selama beberapa bulan terakhir ini sangat parah.”

    “Kita telah melihat warga Gaza mengungsi secara paksa, terjebak, dan dibom, yang merupakan tanda jelas pembersihan etnis yang sedang terjadi di wilayah utara Gaza,” paparnya.

    Kesepakatan Gencatan Senjata Hampir Tercapai

    Israel dan Hamas tampaknya semakin dekat dibandingkan beberapa bulan terakhir dalam menyepakati gencatan senjata yang dapat mengakhiri perang 14 bulan di Gaza dan membawa pulang puluhan orang yang disandera di sana.

    Namun, kedua belah pihak pernah hampir mencapai kesepakatan sebelumnya, tetapi perundingan tersebut gagal karena berbagai ketidaksepakatan.

    Putaran negosiasi ini juga menghadapi rintangan.

    Kesepakatan itu akan berlangsung secara bertahap dan mencakup penghentian pertempuran, pertukaran sandera Israel yang ditawan dengan tahanan Palestina , dan peningkatan bantuan ke Jalur Gaza yang terkepung.

    Hal ini menurut pejabat Mesir, Hamas, dan Amerika.

    Tahap terakhir akan mencakup pembebasan sandera yang tersisa, diakhirinya perang, dan pembicaraan tentang rekonstruksi.

    Meskipun Israel dan Hamas telah menyatakan optimisme bahwa kesepakatan sudah dekat, poin-poin utama yang masih simpang siur masih menyangkut pertukaran sandera dengan tahanan dan penarikan pasukan Israel dari Gaza, kata orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan tersebut.

    “Mereka sedang mempertimbangkan nama-nama sandera yang akan keluar pada tahap pertama — nama-nama tahanan yang akan dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran.”

    “Dan kemudian beberapa rincian spesifik tentang penempatan pasukan Israel selama gencatan senjata,” kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, Rabu (18/12/2024), dikutip dari AP News.

    Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

    Serangan Israel terhadap dua tempat penampungan sekolah di Kota Gaza menewaskan sedikitnya 15 warga Palestina yang terpaksa mengungsi akibat perang.

    Koresponden Al Jazeera di Gaza mengatakan Israel menggunakan kekurangan air sebagai “alat perang” setelah secara sistematis menghancurkan infrastruktur air di daerah kantong itu.

    Setelah pengeboman terakhir Israel di Yaman, seorang juru bicara Houthi mengatakan para pejuang kelompok itu siap untuk perang panjang dengan Israel untuk mendukung warga Palestina di Gaza.

    Serangan Israel terhadap Gaza terus berlanjut, termasuk serangan terhadap dua sekolah yang menampung orang-orang terlantar di Kota Gaza utara, yang telah menewaskan sedikitnya 15 warga Palestina dan melukai 30 lainnya.

    Di Tepi Barat yang diduduki, serangan Israel terhadap sebuah kendaraan di kota Tulkarem telah menewaskan empat pejuang Palestina, sementara dua orang, termasuk seorang wanita berusia 80 tahun, telah ditembak dan tewas dalam serangan di kamp pengungsi Balata dekat Nablus.

    Warga Palestina memeriksa kerusakan setelah serangan Israel di Kamp Pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza tengah pada 7 Desember 2024, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok militan Hamas Palestina. (AFP/EYAD BABA)

    Politisi dan pemukim Israel telah mengunjungi tempat pengamatan di kota Sderot yang menyediakan pemandangan Gaza utara untuk membahas lokasi potensial bagi pemukiman ilegal masa depan di daerah kantong tersebut, The Times of Israel melaporkan.

    Majelis Umum PBB telah memberikan suara mendukung permintaan kepada ICJ untuk memberikan pendapat mengenai kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional untuk memfasilitasi bantuan kepada warga Palestina di Gaza.

    Israel telah menyerang apa yang disebutnya lokasi Houthi di Yaman, menewaskan sedikitnya sembilan orang setelah mengebom dua pembangkit listrik di Sanaa, serta dua pelabuhan dan fasilitas minyak di Hodeidah.

    Perang Israel di Gaza  telah menewaskan sebanyak 45.129 warga Palestina dan melukai 107.338 orang sejak 7 Oktober 2023.

    Setidaknya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas hari itu, dan lebih dari 200 orang ditawan.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

  • Israel Gempur Yaman Balas Rudal Houthi, 9 Warga Sipil Tewas

    Israel Gempur Yaman Balas Rudal Houthi, 9 Warga Sipil Tewas

    Sanaa –

    Kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman melaporkan sedikitnya sembilan warga sipil tewas akibat rentetan serangan udara Israel. Houthi menyebut gempuran militer Tel Aviv itu menghantam pelabuhan dan fasilitas minyak yang ada di wilayah Yaman.

    Serangan udara Tel Aviv di Yaman itu merupakan balasan atas serangan rudal Houthi yang menghujani wilayah Israel, dan berhasil dicegat pertahanan udara. Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu bahkan mengancam akan melancarkan pembalasan lebih lanjut terhadap Houthi, yang didukung Iran.

    “Musuh Israel menargetkan pelabuhan di Hodeida dan pembangkit listrik di Sanaa, dan agresi Israel mengakibatkan sembilan warga sipil mati syahid,” sebut pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, dalam pidatonya yang disiarkan Al-Masirah TV yang dikelola Houthi, seperti dilansir AFP, Jumat (20/12/2024).

    Laporan Al-Masirah TV menyebut sejumlah serangan Israel “menargetkan dua pembangkit listrik pusat” yang ada di dalam dan sekitar ibu kota Sanaa.

    Rentetan serangan Tel Aviv lainnya menghantam kota pelabuhan Hodeida, dengan Al-Masirah TV menyebut “musuh melancarkan empat serangan agresif yang menargetkan pelabuhan … dan dua serangan yang menargetkan fasilitas minyak”.

    Disebutkan oleh Al-Masirah TV dalam laporannya bahwa sedikitnya tujuh orang tewas dalam serangan yang menghantam area pelabuhan Al-Saleef, sedangkan dua orang lainnya tewas akibat serangan yang menghantam area fasilitas minyak Ras Issa — kedua target serangan itu berlokasi di Hodeida.

    Hodeida merupakan pintu masuk utama untuk pasokan bahan bakar dan bantuan kemanusiaan ke wilayah Yaman, yang dilanda perang selama bertahun-tahun.

  • Ternyata, AS Sudah Tambah Pasukan di Suriah Sejak Awal Tahun Ini

    Ternyata, AS Sudah Tambah Pasukan di Suriah Sejak Awal Tahun Ini

    Damaskus –

    Amerika Serikat (AS) telah menggandakan jumlah pasukannya di wilayah Suriah sejak awal tahun ini, sebagai bagian dari operasi melawan kelompok radikal Islamic State (ISIS). Diakui oleh Pentagon (Departemen Pertahanan AS), bahwa saat ini sekitar 2.000 tentara AS ditempatkan di wilayah Suriah.

    Washington selama bertahun-tahun menyatakan pihaknya menempatkan sekitar 900 personel militer di Suriah sebagai bagian dari upaya internasional memerangi ISIS, yang sempat menguasai wilayah strategis di negara itu dan di negara tetangga, Irak, sebelum dikalahkan oleh pasukan lokal yang didukung AS.

    Juru bicara Pentagon atau Departemen Pertahanan AS Mayor Jenderal Pat Ryder, seperti dilansir AFP, Jumat (20/12/2024), mengungkapkan kepada wartawan bahwa jumlah pasukan AS di Suriah lebih banyak dari yang disebutkan sebelumnya.

    Dia menyebut saat ini terdapat “sekitar 2.000 tentara AS di Suriah” dan pengerahan tersebut setidaknya sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Diakui oleh Ryder bahwa dirinya baru saja menerima jumlah terbaru tersebut.

    “Jumlah tambahan tersebut… dianggap sebagai pasukan sementara yang berada di sana untuk mendukung misi D-ISIS, untuk mendukung pasukan yang dikerahkan di sana dalam jangka panjang,” sebut Ryder merujuk pada misi mengalahkan ISIS, atau misi Defeat-ISIS.

    AS yang juga menyatakan memiliki sekitar 2.500 tentara di Irak, selama bertahun-tahun telah melancarkan serangan dan penyerbuan secara berkala untuk membantu mencegah kebangkitan ISIS di kawasan tersebut.

    Namun Washington semakin meningkatkan serangannya sejak tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah pada awal bulan ini, setelah pasukan pemberontak menyerbu ibu kota Damaskus dan merebut kendali atas sejumlah kota penting di negara tersebut hanya dalam waktu sepekan.

    Lihat Video: Iran Bicara Ironi Terorisme Justru Subur saat AS Tiba di Suriah

  • Daftar 5 Negara Eropa Makin Blak-blakan Dukung Palestina Kecam Israel

    Daftar 5 Negara Eropa Makin Blak-blakan Dukung Palestina Kecam Israel

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah negara Eropa semakin menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina yang saat ini masih digempur habis-habisan oleh agresi brutal Israel.

    Dukungan ini terus meluas terutama setelah Israel melancarkan agresi ke Jalur Gaza, Palestina, pada 7 Oktober 2023 lalu dengan dalih memerangi milisi Hamas.

    Alih-alih memberangus milisi, pasukan Israel menggempur Jalur Gaza, dan tak jarang Tepi Barat Palestina, secara membabi-buta. Rumah sakit, sekolah, hingga kamp pengungsi warga Palestina tak luput dari bombardir Israel selama kurang lebih satu tahun terakhir.

    Hingga kini tercatat lebih dari 45.000 warga Palestina meninggal imbas agresi Israel yang dianggap banyak pihak di dunia, termasuk mahkamah internasional menjurus kepada kejahatan perang hingga genosida.

    Semula, negara Barat terutama Amerika Serikat dan sekutu lantang mendukung agresi Israel ke Gaza. Negara-negara itu beralasan Israel memiliki hak untuk membela diri imbas serangan milisi Hamas ke wilayahnya.

    Namun, belakangan sejumlah negara Barat mulai menjaga jarak dengan Israel bahkan mendesak menghentikan agresi karena korban sipil yang terus berjatuhan. Beberapa negara Eropa bahkan mulai mengaku kedaulatan negara Palestina tahun ini, sebuah langkah yang membuat Israel geram.

    Berikut daftar negara-negara Eropa yang semakin menunjukkan dukungan terhadap Palestina:

    1. Spanyol

    Spanyol baru-baru ini kian menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina yang saat ini masih diserang Israel.

    Sejumlah partai politik di Spanyol mendesak pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sanchez mendesak agar menjatuhkan sanksi dan tindak tegas ke Israel.

    Partai tersebut terdiri dari mitra koalisi Sumar dan empat partai lain mencakup Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu dari Basque, dan Blok Nasionalis Galicia (BNG).

    Dikutip Al Jazeera, dalam surat yang dikirim ke parlemen pada Kamis (19/12), mereka menuntut “embargo militer penuh serta sanksi ekonomi dan politik ke Israel.”

    Para partai politik juga meminta PM Sanchez untuk meminimalisir hubungan bilateral Spanyol dengan Israel. Selain itu, Spanyol pada Mei lalu juga resmi mengakui kedaulatan negara Palestina.

    2. Norwegia

    Norwegia juga menunjukkan sikap tegas dukungan mereka ke Palestina dengan menolak bertanding dengan Israel di kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Mereka berada dalam grup yang sama dengan Israel. Presiden Asosiasi Sepak Bola Norwegia Liz Klaveness menyatakan mereka bakal berusaha keras untuk menekan pihak-pihak berwenang menjatuhkan sanksi ke Negeri Zionis.

    “Asosiasi Sepak Bola mendukung sikap Pemerintah Norwegia dan menuntut penghentian segera serangan Israel terhadap warga sipil yang tak berdosa di Gaza,” kata Klaveness, dikutip Safanews.

    Sama seperti Spanyol, Norwegia juga secara resmi mengakui negara Palestina pada Mei 2024.

    Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide mengatakan langkah itu sebagai tonggak sejarah bagi kedua negara.

    “Selama lebih dari 30 tahun, Norwegia telah menjadi pendukung kuat negara Palestina,” kata Eide, dikutip Time.

    Dia lalu berujar, “Hari ini, saat Norwegia secara resmi mengakui Palestina sebagai negara, ini adalah tonggak sejarah hubungan Norwegia dan Palestina.”

    Eide meyakini pemerintah Palestina akan melanjutkan kerja keras reformasi dan meletakkan dasar bagi pemerintahan Tepi Barat dan Gaza setelah gencatan senjata.

    Berlanjut ke halaman berikutnya >>>

    3. Irlandia

    Irlandia ikut secara resmi mengakui negara Palestina pada Mei lalu.

    “Pemerintah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka dan setuju untuk membangun hubungan diplomatik penuh antara Dublin dan Ramallah,” demikian pernyataan Irlandia.

    Sementara itu, Perdana Menteri Irlandia Simon Harris mengatakan pengakuan tersebut sama dengan menjaga harapan perdamaian tetap hidup.

    “Keputusan Irlandia ini adalah soal menjaga harapan tetap hidup,” kata Harris, dikutip Al Jazeera.

    Dia juga mengatakan satu-satunya cara Israel dan Palestina hidup berdampingan adalah solusi dua negara.

    Solusi dua negara merupakan kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina yang disepakati komunitas internasional. Kerangka ini berisi pendirian dua negara yang saling berdampingan, hidup damai, mengakui kedaulatan, dan saling menghormati.

    Mulanya, Irlandia ingin mengakui Palestina jika solusi dua negara terwujud.

    “Namun kami telah melakukan langkah ini bersama Spanyol dan Norwegia untuk menjaga keajaiban perdamaian tetap hidup,” ungkap Harris.

    Dalam rapat Uni Eropa di Brussels pada Kamis (19/12), PM Harris bahkan menyindir blok tersebut karena bersikap standar ganda dalam menyikapi agresi brutal Israel ke Gaza dengan invasi Rusia ke Ukraina.

    Harris juga menegaskan negaranya sedang menggodok undang-undang yang akan mengembargo seluruh transaksi perdagangan dengan pihak Israel yang berasal dari daerah pendudukan di Tepi Barat Palestina.

    “Apa yang tidak akan terjadi adalah kami terhalang, saya secara pribadi tidak akan terhalang, begitu pula pemerintahan Irlandia saat ini atau berikutnya, untuk terus berbicara dan menyuarakan dukungan terhadap hukum internasional,” kata Harris seperti dikutip The Irish Times seperti dikutip Al Jazeera.

    “Saya sangat peduli dengan Eropa, tetapi kami belum melakukan cukup banyak. Kami jauh dari cukup dalam mengakhiri konflik (Palestina-Israel ini,” tambahnya.

    4. Armenia

    Armenia turut mengakui kemerdekaan Palestina pada Juni lalu.

    Mereka juga menentang kekerasan terhadap warga sipil di Gaza.

    “[Armenia] menegaskan komitmen terhadap hukum internasional, kesetaraan bangsa, kedaulatan dan hidup berdampingan secara damai, Republik Armenia mengakui Negara Palestina,” demikian rilis resmi Kementerian Luar Negeri Armenia, dikutip AFP.

    5. Slovenia

    Slovenia mengakui kemerdekaan Palestina usai debat panas di parlemen selama berjam-jam pada Juni lalu.

    Namun akhirnya 52 dari 92 anggota parlemen mendukung dekrit untuk mengakui negara Palestina.

    Perdana Menteri Robert Golob mengatakan pengakuan Slovenia terhadap kemerdekaan Palestina menjadi harapan bagi warga Gaza.

    “Pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan negara Palestina hari ini mengirim harapan ke warga Palestina di Tepi Barat dan di Gaza,” kata Golob dikutip Al Jazeera.

  • AS Akhirnya Ngaku Pasukannya di Suriah Masih Sangat Banyak, Bukan 900, tapi 2.000 Pasukan – Halaman all

    AS Akhirnya Ngaku Pasukannya di Suriah Masih Sangat Banyak, Bukan 900, tapi 2.000 Pasukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) akhirnya mengakui pasukannya di Suriah masih sangat banyak.

    Sebelumnya, Pentagon menyebut terdapat 900 pasukan AS yang masih berada di Suriah.

    Kini, Pentagon merevisi jumlah tersebut dengan mengungkapkan bahwa jumlah total pasukan AS di Suriah dua kali lebih banyak dari pernyataan sebelumnya.

    Saat ini, pasukan AS di Suriah ada sekitar 2.000 tentara, menurut Sekretaris Pers Pentagon, Mayjen Pat Ryder.

    Ia mengatakan, jumlah pasukan AS di Suriah tersebut mencakup pasukan sementara untuk “persyaratan misi yang berubah-ubah” dan misi Mengalahkan ISIS.

    Penambahan pasukan AS ini terjadi sebelum jatuhnya rezim Assad, kata Ryder, tanpa menyebutkan kapan tepatnya pengerahan tentara dilakukan.

    “Saya mengetahui angkanya hari ini,” kata Ryder, dikutip dari Al Arabiya.

    “Sebagai seseorang yang berdiri di sini dan memberi tahu Anda angka 900 (tentara), saya ingin memberi tahu Anda apa yang kami ketahui tentang itu,” lanjutnya.

    Meskipun kepala Pentagon, Lloyd Austin, mengetahui jumlah sebenarnya, ia tidak meminta siapa pun untuk mencegahnya dipublikasikan.

    Sebaliknya, ia mengaitkan kurangnya transparansi dengan “sensitivitas dari sudut pandang keamanan diplomatik dan operasional”.

    AS memiliki kemitraan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dianggapnya penting.

    Hal ini ditegaskan ketika Jenderal Erik Kurilla, jenderal tertinggi AS untuk Timur Tengah, mengunjungi beberapa pangkalan di Suriah minggu lalu untuk bertemu dengan pasukan AS dan anggota SDF.

    Ia kemudian melakukan perjalanan ke Irak, menekankan komitmen AS untuk mengalahkan ISIS dan mengamankan mitranya di kawasan tersebut, termasuk Irak, Yordania, Lebanon, dan Israel.

    Namun, serangan Turki terhadap pejuang SDF di Manbij dan Suriah utara telah menimbulkan kekhawatiran di Washington, khususnya di Pentagon.

    SDF secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat nirawak MQ-9 Reaper milik Amerika setelah mengira pesawat nirawak itu milik Turki minggu lalu.

    AS dan Turki sebelumnya pernah berselisih mengenai penargetan pejuang SDF.

    Pada Desember 2022, Direktur CIA Bill Burns dilaporkan memperingatkan Turki bahwa serangan udara Ankara di Suriah membahayakan pasukan AS.

    Pada Oktober 2023, sebuah F-16 Amerika menembak jatuh sebuah pesawat nirawak Turki yang memasuki zona terlarang AS kurang dari setengah kilometer dari pasukan AS.

    AS telah berulang kali memperingatkan Turki tentang risiko menerbangkan pesawat nirawak di dekat personel AS.

    Pasukan Bashar al-Assad Serahkan Senjata ke Pemerintah Baru

    Ilustrasi tentara Suriah (Al Mayadeen/X)

    Mantan pasukan keamanan rezim Bashar al-Assad telah menyerahkan senjata mereka kepada pemerintah transisi.

    Dalam sebuah video yang dirilis AFP menunjukkan barisan pria berpakaian preman tengah menyerahkan senjata api mereka kepada pejabat Kementerian Dalam Negeri pemerintah baru Suriah.

    Para pejabat terlihat mewawancarai para pria itu secara informal dan mengambil foto mereka saat mereka menyerahkan senjata mereka, seperti yang ditunjukkan dalam rekaman AFP.

    Dilansir CNN, ratusan berbagai jenis pistol dan amunisi terlihat menumpuk tinggi di sudut-sudut kantor pemerintah.

    Hal ini terjadi ketika kepemimpinan baru Suriah, yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir al Sham (HTS), telah berupaya untuk mentransfer kekuasaan secara damai dan memperoleh legitimasi internasional.

    Seorang pemimpin pemerintah yang terkait dengan pemberontak Suriah, Mohammad Al-Bashir, telah ditunjuk sebagai perdana menteri sementara negara itu untuk tiga bulan ke depan, di mana pemerintahannya akan mengawasi transisi Suriah ke pemerintahan baru.

    Para menterdi dari bekas Pemerintahan Keselamatan yang terkait dengan HTS, serta pegawai negeri sipil era Assad, akan terus menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan sementara hingga 1 Maret 2025, kata Al-Bashir.

    Media pemerintah Suriah telah melaporkan, kota-kota lain di Suriah, seperti Daraa, telah menerapkan skema serupa untuk mengembalikan senjata.

    Setelah menerima senjata api, otoritas baru mengeluarkan kartu sementara kepada pasukan rezim Suriah sebelumnya yang akan memberi mereka kebebasan untuk beraktivitas di wilayah “yang telah dibebaskan” di Suriah.

    Sementara “proses hukum mereka diselesaikan”, menurut pemberitahuan yang dipasang di luar kantor pemerintah.

    Pemberitahuan tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang “proses hukum” tersebut.

    (Tribunnews.com/Whiesa)

  • Pakistan Kembangkan Rudal yang Mampu Mencapai AS

    Pakistan Kembangkan Rudal yang Mampu Mencapai AS

    Islamabad –

    Pakistan sedang mengembangkan kemampuan rudal balistik jarak jauh yang pada akhirnya akan memungkinkan negara itu menyerang target-target di luar kawasan Asia Selatan, termasuk Amerika Serikat (AS). Gedung Putih menyebut program rudal Islamabad sebagai ancaman terbaru bagi Washington.

    Wakil Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jon Finer, seperti dilansir Reuters, Jumat (20/12/2024), mengungkapkan informasi mengejutkan soal negara bekas mitra dekat AS itu saat berbicara dalam forum Carnegie Endowment for International Peace pada Kamis (19/12) waktu setempat.

    Hubungan Washington dan Islamabad yang sebelumnya erat, telah memburuk sejak penarikan pasukan AS dari Afghanistan tahun 2021 lalu.

    Dalam pernyataannya, Finer menyebut langkah Pakistan itu menimbulkan “pertanyaan nyata” soal tujuan program rudal balistik negara tersebut.

    “Pakistan telah mengembangkan teknologi rudal yang semakin canggih, mulai dari sistem rudal balistik jarak jauh hingga peralatan yang memungkinkan pengujian motor roket yang berukuran jauh lebih besar,” sebutnya.

    Jika tren tersebut terus berlanjut, Finer menyatakan bahwa: “Pakistan akan memiliki kemampuan untuk menyerang target-target di luar kawasan Asia Selatan, termasuk Amerika Serikat.”

    Finer menyebut bahwa jumlah negara bersenjata nuklir yang memiliki rudal yang mampu menjangkau wilayah AS “sangatlah sedikit dan cenderung bermusuhan”. Dia menyebut Rusia, Korea Utara dan China di antara negara-negara yang dimaksudnya tersebut.

    Lihat juga Video Biden Izinkan Ukraina Pakai Rudal AS, Warga: Sudah Telat

  • Vietnam Siapkan Reformasi Birokrasi Pangkas Kementerian-Lembaga Negara

    Vietnam Siapkan Reformasi Birokrasi Pangkas Kementerian-Lembaga Negara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Vietnam akan melakukan reformasi besar-besaran dengan memangkas kementerian, lembaga negara, hingga lembaga penyiaran, demi mengurangi hambatan dalam birokrasi dan investasi asing.

    Berdasarkan rencana reformasi tersebut, lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran televisi negara termasuk di antara badan-badan yang akan ditutup.

    Kementerian Investasi, yang bertanggung jawab untuk menyetujui proyek-proyek industri, akan digabungkan dengan Kementerian Keuangan.

    Menurut dokumen Partai Komunis Vietnam yang ditinjau Reuters, proposal birokrasi pemerintahan tersebut masih dalam tahap awal dan dapat berubah menjelang pengesahan di parlemen pada Februari 2025 mendatang.

    Sejauh ini belum ada kabar soal berapa banyak jumlah pegawai negeri yang akan dipangkas, namun ribuan PNS kemungkinan akan terpengaruh dampak reformasi birokrasi ini.

    Sebagai salah satu negara pusat industri di Asia Tenggara, Vietnam sangat bergantung pada investasi asing di bidang manufaktur.

    Namun dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpuasan dari sisi investor semakin keras, terutama atas keterlambatan persetujuan proyek dan reformasi regulasi, yang diperparah oleh kasus korupsi.

    Menanggapi kritikan itu, pemimpin baru Partai Komunis Vietnam To Lam bulan ini meluncurkan rencana perombakan besar-besaran terhadap badan-badan negara.

    “Untuk sementara waktu, investor mungkin mengalami penundaan atau ketidakpastian saat struktur baru dibangun,” kata Kepala Firma Hukum Internasional Luther di Vietnam, Leif Schneider.

    “Namun prospek jangka panjangnya lebih optimis. Vietnam dapat menjadi tujuan yang lebih ramah bagi investor, jika reformasi tersebut dilaksanakan secara efektif,” imbuhnya.

    (dna/dna)

  • Militer Korsel Jadi Sorotan Setelah Skandal Darurat Militer

    Militer Korsel Jadi Sorotan Setelah Skandal Darurat Militer

    Jakarta –

    Perwira tertinggi di militer Korea Selatan, Laksamana Kim Myung Soo mengunjungi Zona Demiliterisasi hari Selasa lalu (17/12), dengan tujuan untuk memastikan kesiapan pasukan Korea Selatan menghadapi potensi ancaman dari Korea Utara. Kunjungan ini juga bertujuan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa meskipun terjadi kekacauan dalam politik, angkatan bersenjata negara tidak rapuh dan tetap siaga.

    Beberapa komandan militer tertinggi Korea Selatan memang telah diberhentikan dari jabatannya, atau menjadi subjek penyelidikan sehubungan dengan darurat militer pada tanggal 3 Desember lalu – yang hanya berlaku selama enam jam.

    Pada hari Senin (16/12), mantan kepala Komando Perang Khusus Kwak Jong-geun, dan mantan kepala Komando Pertahanan Ibu Kota Lee Jin-woo ditangkap atas tuduhan mengerahkan personel militer ke parlemen. Mantan kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan Yeo In-hyung dituduh mendalangi penerapan darurat militer, dan panglima militer Park An-su telah diberhentikan dari jabatannya. Selain itu, mantan Menteri Pertahanan Yoon Kim Yong-hyun telah mengundurkan diri dan mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min menghadapi penyelidikan.

    Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol memang sempat “memicu kekhawatiran mengenai kesiapan militer terhadap ancaman Korea Utara,” menurut sebuah artikel oleh Kantor Berita Yonhap.

    Pergantian kepemimpinan militer AS di Korea Selatan

    Situasinya semakin rumit karena panglima pasukan AS di Korea Selatan juga mengalami pergantian, dengan Jenderal Paul LaCamera dijadwalkan digantikan minggu depan oleh Jenderal Xavier Brunson. Tetapi Kementerian Pertahanan menegaskan “tidak ada kekurangan” dalam postur operasional dan kesiapan senjata yang berbeda.

    Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal di Angkatan Darat Republik Korea dan sekarang menjadi anggota senior di Institut Nasional untuk Studi Pencegahan, mendukung keyakinan bahwa meskipun beberapa perwira paling senior di militer telah dipecat, lembaga tersebut tetap berfungsi.

    “Melalui kontak pribadi dan hubungan saya dengan angkatan bersenjata Korea, saya tahu bahwa pada tingkat taktis, mereka tahu betul apa misi mereka dan mereka fokus pada tugas mereka,” katanya kepada DW.

    “Tragedinya adalah, para perwira senior yang seharusnya melindungi anggota militer lainnya dari pengaruh para politisi, gagal melakukan hal tersebut dan nampaknya beberapa dari mereka berpartisipasi dalam perencanaan penerapan darurat militer,” kata Chun In-bum menambahkan.

    “Tetapi jajaran di bawah semuanya telah meningkatkan dan mengisi kesenjangan, menunjukkan bahwa sistem tersebut sudah berjalan dan berfungsi,” tambahnya. “Dan walaupun saya tidak mengatakan saya tidak punya kekhawatiran, saya ingin menekankan, semua orang di militer sepenuhnya fokus dalam melakukan pekerjaan mereka.”

    “Supremasi hukum telah diikuti dan tetap kuat”

    Chun In-bum juga mengatakan, ia tidak terkejut dengan sikap Korea Utara yang relatif diam terhadap krisis politik di Selatan. “Korut tahu bahwa kita sedang mengalami pertikaian politik di dalam negeri, namun mereka juga menyadari, jika mereka mencoba melakukan sesuatu maka hal itu hanya akan menyatukan warga Korea Selatan melawan ancaman eksternal ini,” katanya.

    Park Jung-won, seorang profesor hukum di Universitas Dankook, setuju bahwa negara tersebut tampaknya telah berhasil mengatasi ketidakstabilan yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer dan bahwa fundamental republik telah kokoh dalam menghadapi tantangan yang serius.

    “Prinsip-prinsip penghormatan terhadap hukum telah diikuti, dan kita harus memujinya karena prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagaimana mestinya,” katanya. “Dalam kediktatoran di masa lalu, militer memegang kendali, namun hal tersebut tidak lagi terjadi.”

    “Tentu saja, ini masih merupakan situasi yang bergejolak dan tidak dapat diprediksi, namun negara ini sedang menjalani proses dan saya tidak khawatir situasi keamanan akan memburuk karena hal ini,” ujarnya. “Hal ini mungkin menjadi berita utama selama beberapa hari, namun supremasi hukum tetap kuat.”

    Diadaptasi dari laporan DW bahasa Inggris

    (ita/ita)

  • AS: Jumlah Pejuang Hamas Masih Ribuan, Israel Bikin Neraka Sendiri Kalau Caplok Permanen Gaza – Halaman all

    AS: Jumlah Pejuang Hamas Masih Ribuan, Israel Bikin Neraka Sendiri Kalau Caplok Permanen Gaza – Halaman all

    AS: Jumlah Pejuang Hamas Masih Ribuan, Israel Bikin Neraka Sendiri Kalau Caplok Permanen Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, Kamis (19/12/2024) menepis pernyataan dari para pemimpin Israel kalau pendudukan entitas Zionis tersebut di Jalur Gaza akan terus berlangsung.

    Blinken mengatakan kalau “Kepentingan Israel adalah untuk menemukan solusi (keamanan negara pendudukan itu) di Gaza,”.

    Hal itu, kata Blinken, karena Israel telah mencapai dua dari target perang yang dinyatakan di daerah kantong pantai yang terkepung itu.

    “Salah satunya (target perang tercapai) adalah membubarkan organisasi militer Hamas. Mereka berhasil melakukannya. Yang lainnya (target perang yang tercapai) adalah meminta pertanggungjawaban para pemimpin atas peristiwa 7 Oktober. Mereka telah melakukannya. Setelah melakukannya, inilah saatnya untuk menghentikan aksi itu, tetapi Anda harus memulangkan para sandera,” katanya dalam sebuah wawancara dengan MSNBC dilansir Anews, Jumat (20/12/2024).

    Wacana Israel untuk secara permanen menduduki Jalur Gaza, dinilai Blinken bukan jalan keluar yang dimaksud AS. 

    Alih-alih solutif, lanjut Blinken, rencana Israel yang mau mencaplok permanen Jalur Gaza sebagai wilayah pendudukan, justru menciptakan apa yang dia sebut sebagai ‘neraka’ bagi Israel.

    Personel Militer Israel (IDF) mengevakuasi tentaranya yang terluka menggunakan helikopter untuk memindahkan korban dari lokasi pertempuran ke fasilitas medis terdekat. (rntv/tangkap layar)

    “Alternatifnya (wacana yang diinginkan Israel) adalah ini: pendudukan Israel yang berkelanjutan di Gaza, yang kami tolak. Dan kami menolaknya, di antara alasan-alasan lainnya, karena hal itu sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan Israel. Mereka akan menanggung beban pemberontakan jangka panjang,” imbuhnya.

    Blinken mengatakan dari semua pejuang Hamas yang telah “ditarik dari medan perang” (dieleminasi) di Gaza “masih ada ribuan lagi (personel Hamas)”.

    Dia menjelaskan, ribuan pejuang Hamas ini memang “tidak memiliki kapasitas untuk kembali melakukan aksi 7 Oktober lagi”, tetapi justru malah bisa membuat kehidupan menjadi neraka bagi pasukan pendudukan Israel mana pun di Gaza.”

    “Itu bukan kepentingan (tujuan) Israel,” katanya.

    “Namun, agar ini berhasil, kita harus mencapai kesepakatan mengenai (pertukaran) para sandera dan kita harus mencapai kesepakatan mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, rencana untuk hari berikutnya, rencana pascakonflik,” sambung Blinken.

    Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri cadangan melakukan patroli di wilayah Gaza Utara yang tampak rata tanah. Meski sudah beroperasi berbulan-bulan, IDF belum mampu membongkar kemampuan tempur Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas yang menjalankan taktik gerilya hit and run. (khaberni/HO)

    Israel Mau Kendali Penuh Atas Gaza Pasca-Perang

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan Selasa bahwa Israel ingin mempertahankan kontrol keamanan atas Gaza, termasuk kebebasan bergerak di sana, tanpa batas waktu.

    “Setelah kami mengalahkan kekuatan militer dan pemerintahan Hamas di Gaza, Israel akan memiliki kendali keamanan atas Gaza dengan kebebasan bertindak penuh,” tulisnya di X.

    Israel secara sistematis telah menargetkan fasilitas sipil, termasuk sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, dalam serangannya ke Gaza, berulang kali mengklaim, seringkali tanpa bukti, bahwa mereka menyerang target Hamas.

    Berdasarkan aturan perang, menargetkan fasilitas sipil dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

    Mayat para korban tergeletak di halaman rumah sakit Kamal Adwan di Beit Lahia di Jalur Gaza utara, menyusul serangan Israel di sekitar kompleks medis tersebut pada 6 Desember 2024, saat perang antara Israel dan kelompok militan Hamas Palestina terus berlanjut. (Photo by AFP) (AFP/-)

    Perang Israel di Gaza telah menyebabkan kematian lebih dari 45.100 orang menyusul serangan lintas perbatasan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. PBB memperkirakan bahwa 70 persen korban tewas di Gaza adalah wanita dan anak-anak.

    Sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas, dan 250 orang dibawa ke Gaza sebagai sandera. Sekitar 100 orang masih hidup.

    Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan bulan lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di Gaza.

     

    (OLAN/ANEWS/*)