Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Termakan Rumor Korban Tewas, Keluarga Napi Serbu Lapas Meksiko

    Termakan Rumor Korban Tewas, Keluarga Napi Serbu Lapas Meksiko

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Keluarga narapidana menerobos barikade polisi untuk memasuki penjara di Kota Villahermosa, Meksiko Selatan, pada Kamis (19/12), menyusul kerusuhan yang terjadi sebelumnya.

    Dua orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut.

    Menteri Keamanan Negara Bagian Tabasco, Victor Hugo Chaves, aksi tembakan dan vandalisme terjadi saat pemindahan dua narapidana, kerusuhan pun tak dapat terhindarkan.

    Beredar rumor bahwa jumlah korban tewas melebihi angka yang dilaporkan secara resmi.

    Hal ini memicu kemarahan keluarga narapidana, yang kemudian berusaha menerobos masuk ke dalam penjara.

  • Roket Al-Qassam Hancurkan Pusat Komando IDF di Netzarim – Halaman all

    Roket Al-Qassam Hancurkan Pusat Komando IDF di Netzarim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Kelompok perlawanan Palestina, khususnya Brigade Al-Qassam, terus melancarkan serangan terhadap Israel di tengah konflik yang berkepanjangan.

    Pada Rabu, 18 Desember 2024, Al-Qassam berhasil menghancurkan pusat komando Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Netzarim dengan menggunakan roket 107 mm.

    Serangan Terhadap IDF

    Selain menghancurkan pusat komando, Brigade Al-Qassam juga berhasil menembak jatuh seorang tentara IDF di daerah al-Tawam, yang terletak di wilayah paling utara Gaza.

    Dalam serangan terpisah di sebelah barat Jabalia, Al-Qassam menargetkan pasukan Israel yang berada di sebuah rumah menggunakan muatan TBG.

    Sementara itu, sayap militer Gerakan Jihad Islam, Brigade Al-Quds, juga melancarkan operasi serupa.

    Mereka menembaki tentara IDF dan kendaraan militer yang menyusup ke kamp pengungsi Jabalia dengan rentetan mortir 60 mm.

    Dalam misi ini, Al-Quds berhasil menangkap pesawat pengintai Israel yang sedang beroperasi di Rafah, Gaza selatan.

    Korban di Pihak Israel

    Sebelumnya, pada Selasa, 17 Desember 2024, militer Israel mengonfirmasi kematian dua prajuritnya di Gaza selatan.

    Investigasi menunjukkan bahwa kedua prajurit tersebut berada di dalam sebuah gedung di Rafah yang runtuh saat mereka berada di dalamnya.

    Sejak konflik dimulai pada 7 Oktober 2023, lebih dari 13.500 tentara Israel dilaporkan terluka, dengan 1.500 di antaranya mengalami luka parah.

    Otoritas Penyiaran Israel memperkirakan jumlah tentara Israel yang mengalami disabilitas bisa meningkat hingga 100.000 orang pada tahun 2030, dengan 60 persen di antaranya diprediksi mengalami gangguan mental.

    Jumlah Korban di Gaza

    Di sisi lain, situasi di Gaza semakin memprihatinkan.

    IDF dilaporkan telah membunuh lebih dari 45.907 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023, dengan lebih dari 107.244 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

    Pada Rabu, militer Israel melakukan penembakan artileri hebat di dekat Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza utara, yang menyebabkan unit perawatan intensif terbakar.

    Direktur RS Kamal Adwan, Dr. Hussam Abu Safiya, menyatakan bahwa mereka terkejut dengan masuknya kendaraan militer dan buldoser ke sekitar rumah sakit.

    “Kami berhasil secara ajaib mengevakuasi pasien yang menggunakan ventilator dari ICU sebelum kebakaran terjadi,” ungkap Abu Safiya, menambahkan bahwa rumah sakit tersebut adalah satu-satunya unit perawatan intensif di Gaza utara.

    Ia juga menggambarkan situasi sebagai sangat dahsyat dan berbahaya, dengan staf rumah sakit berjuang memadamkan api menggunakan peralatan dasar akibat kekurangan air yang parah.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pertama Kali Pasca Penggulingan Assad, Kantor HAM PBB Akan Kirim Tim ke Suriah  – Halaman all

    Pertama Kali Pasca Penggulingan Assad, Kantor HAM PBB Akan Kirim Tim ke Suriah  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kantor Hak Asasi Manusia PBB untuk pertama kali sejak runtuhnya rezim Assad, akan mengirimkan timnya ke Suriah minggu depan.

    Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara PBB, Thameen Al-Kheetan dalam jumpa pers pada hari Jumat (20/12/2024).

    “Kantor hak asasi manusia PBB akan mengirim tim kecil petugas hak asasi manusia ke Suriah minggu depan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad, kata Thameen al-Kheetan, dikutip dari Al-Arabiya.

    Al-Kheetan mengatakan tim kecil petugas HAM ini akan bertugas mengawasi masa transisi pemerintahan di Suriah.

    Terutama akan mendukung isu-isu hak asasi manusia di Suriah.

    “Penting bagi kami untuk mulai membangun kehadiran,” katanya.

    Sebelumnya, tim HAM PBB tidak diberi akses untuk berada di Suriah.

    “Di bawah pemerintahan Assad, tim hak asasi manusia PBB tidak diizinkan berada di Suriah selama bertahun-tahun,” kata al-Kheetan.

    Sehingga tim HAM PBB hanya bisa memantau pelanggaran yang terjadi di Suriah dari jarak yang jauh.

    Selain tim HAM PBB, Badan investigasi PBB juga diharapkan dapat berangkat ke Suriah untuk mengamankan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat di masa pemerintahan Assad.

    Amnesty Internasional Tuntut Pelanggar HAM di Suriah Diadili

    Sebelumnya, organisasi Hak Asasi Manusia, Amnesty Internasional telah mendesak agar para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Suriah diadili.

    Menurut Amnesty Internasional, jatuhnya Assad menjadi kesempatan bersejarah untuk mengakhiri pelanggaran yang terjadi di Suriah selama bertahun-tahun.

    Hal tersebut diungkapkan oleh kepala kelompok hak asasi manusia yang berpusat di London, Agnes Callamard pada hari Minggu (8/12/2024).

    “Terduga pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya harus diselidiki, dan jika diperlukan, dituntut atas kejahatannya,” kata Agnes Callamard, dikutip dari The New Arab.

    Callamard meminta agar semua pelanggar HAM diberi hukuman yang seberat-beratnya.

    “Segala tuntutan hukum harus dilakukan melalui pengadilan yang adil dan tanpa kemungkinan hukuman mati,” tegasnya.

    Namun Callamard memperingatkan bahwa pembalasan bukanlah hal yang terpenting dalam memberi hukuman kepada para pelanggar HAM.

    “Langkah yang paling penting adalah keadilan, bukan pembalasan,” imbuh Callamard.

    Callamard kemudian menuduh Assad dan ayahnya Hafez dalam pemerintahannya di Suriah bertujuan untuk membuat warga menjadi korban ‘kejahatan perang’ dan ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’.

    Sekretaris Jenderal Amnesty juga meminta semua pihak untuk mengumpulkan bukti kejahatan yang dilakukan oleh kedua pemimpin Suriah ini dari jaman dahulu hingga saat ini.

    Tujuannya adalah untuk memastikan akuntabilitas dan menjadi bukti penting atas korban dari kejahatan mereka.

    “Informasi tersebut dapat memberikan bukti penting tentang nasib orang-orang yang hilang dan dapat digunakan dalam penuntutan dan persidangan di masa mendatang atas kejahatan berdasarkan hukum internasional,” tambah Callamard.

    Dengan terkumpulnya semua bukti ini, akan sangat membantu keluarga korban.

    “Bagi keluarga dari puluhan ribu orang yang hilang secara paksa di Suriah, pembebasan tahanan dari banyak penjara di seluruh negeri, meningkatkan prospek bahwa mereka akhirnya dapat mengetahui nasib orang-orang terkasih mereka yang hilang,” kata Callamard.

    Ia meminta kepada komunitas Internasional untuk mendukung korban Assad dalam mendapatkan keadilan.

    Menurut pemantau perang Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berpusat di Inggris, sekitar 60.000 orang telah terbunuh karena penyiksaan atau karena kondisi yang mengerikan di pusat-pusat penahanan al-Assad.

    Bashar Al-Assad juga diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan penyiksaan.

    Namun Assad berulang kali membantah tuduhan tersebut.

    Seperti diketahui, Assad telah berkuasa dengan ayahnya di Suriah sejak tahun 1971.

    Selama masa pemerintahannya, Bashar Al-Assad diduga telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan melakukan penyiksaan.

    Tidak hanya itu, perang saudara Suriah yang berlangsung hampir 14 tahun menewaskan telah menewaskan 500.0000 warga.

    Banyak tempat yang ditemukan dengan terdapat puluhan mayat yang diduga korban pemerintahan Assad.

    Seperti, kuburan massal hingga gudang obat-obatan.

    Sementara Al-Assad telah  digulingkan oleh kelompok oposisi dalam serangan besar-besaran yang berpuncak pada perebutan ibu kota Damaskus pada Minggu.

    Setelah digulingkan, Assad dilaporkan kabur dari Suriah dan berada di Moskow setelah mendapat tawaran suaka dari Rusia.

    Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Rusia, Interfax pada hari Minggu (8/12/2024).

    Tak sendiri, Assad dikabarkan kabur dari Suriah bersama keluarganya.

    Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Peskov.

    Peskov mengatakan Assad telah diberi suaka di Rusia, dan mengatakan keputusan itu dibuat oleh Presiden Vladimir Putin. 

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Suriah

  • Netanyahu Ogah Tarik Pasukan dari Gunung Hermon, Klaim Jaga Perbatasan

    Netanyahu Ogah Tarik Pasukan dari Gunung Hermon, Klaim Jaga Perbatasan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengeklaim militer Israel (ID) akan tetap menguasai Gunung Hermon yang berada di perbatasan Suriah, hingga ada kesepakatan lebih lanjut.

    Pada Selasa (17/12) lalu, Netanyahu secara langsung mendatangi gunung tersebut untuk memberikan pengarahan operasional dengan komandan militer dan pejabat keamanan.

    “Kami mengadakan penilaian ini untuk memutuskan penempatan IDF di tempat penting ini, hingga ditemukan kesepakatan lain yang menjamin keamanan Israel,” kata Netanyahu usai mengunjungi Gunung Hermon, seperti dilansir Reuters.

    Pasukan Israel menduduki Gunung Hermon saat mereka bergerak ke zona demiliterisasi antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, menyusul runtuhnya rezim Presiden Suriah Bashar Al Assad.

    Israel mengeklaim langkah itu “terbatas dan sementara”, untuk memastikan keamanan perbatasan Israel. 

    Penempatan pasukan Israel di zona penyangga, yang dibuat setelah perang Arab-Israel tahun 1973, dikritik sebagai pelanggaran perjanjian internasional oleh sejumlah negara dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

    Perjanjian tersebut menetapkan zona penyangga demiliterisasi antara Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel dan wilayah Suriah lainnya.

    Dalam perjanjian itu Israel harus menarik diri dari beberapa wilayah Suriah yang diduduki pada tahun 1967.

    Namun Netanyahu menolak dengan mengeklaim perjanjian itu tidak berlaku lagi setelah runtuhnya rezim Assad dan pengambilalihan Suriah oleh kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir Al Sham (HTS).

    Dilansir CNN, puncak Gunung Hermon merupakan aset luar biasa yang berada di bawah kendali Israel. Dengan ketinggian 2.814 meter, puncak gunung ini lebih tinggi daripada titik mana pun di Suriah atau Israel.

    Direktur Institut Strategi dan Keamanan Yerusalem (JISS), Efraim Inbar, dalam makalah akademisnya tahun 2011 menulis tentang banyak keuntungan yang ditawarkan oleh Gunung Hermon.

    “(Gunung) ini memungkinkan penggunaan pengawasan elektronik hingga ke wilayah Suriah, sehingga Israel dapat memberikan peringatan dini jika terjadi serangan,” tulisnya.

    Selain itu puncak Gunung Hermon yang berjarak hanya 35 kilometer dari ibu kota Damaskus, sangat mudah bagi Israel untuk menargetkan Suriah dalam jangkauan meriam artileri.

    Pemimpin milisi Suriah Mohammad Al Jolani menuduh Israel melewati “garis batas” dengan tindakannya di Suriah. Sementara negara-negara tetangga di kawasan itu juga mendesak Israel menarik pasukan dari semua wilayah di Suriah.

    Netanyahu bersikeras “tangannya terulur” kepada pemerintah baru Suriah. Dia mengeklaim akan menarik pasukan Israel jika pasukan Suriah dapat menjamin keamanan di perbatasan.

    Namun tidak jelas kapan kesepakatan itu bisa tercapai.

    (dna/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kota di Jepang ini akan mempermalukan pelanggar aturan soal sampah, apa alasannya? – Halaman all

    Kota di Jepang ini akan mempermalukan pelanggar aturan soal sampah, apa alasannya? – Halaman all

    Jepang dikenal sebagai negara dengan kebijakan soal sampah yang paling ketat di dunia. Proses pemilahan sampah di negara itu terbilang rumit.

    Namun, kota Fukushima bakal menerapkan kebijakan yang lebih ketat dengan mengumumkan nama pelanggar aturan soal sampah di situs pemerintah kota.

    Mulai Maret 2025, petugas kebersihan di Fukushima akan memeriksa kantong-kantong sampah yang dinilai melanggar aturan—seperti sampah yang belum disortir dengan benar, atau ukuran sampah yang melebihi batas—dan dalam beberapa kasus mengungkap pemiliknya secara publik.

    Tahun lalu, Fukushima melaporkan lebih dari 9.000 kasus sampah yang tidak sesuai peraturan.

    Menurut media setempat, Fukushima diyakini sebagai kota pertama di Jepang yang berencana untuk mengungkap nama individu dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan soal sampah.

    Kebanyakan kota-kota lain di Jepang umumnya masih sebatas mengungkap pelanggar dari kalangan pelaku usaha, bukan individu.

    Kebijakan baru ini disahkan pada Selasa, (17/12), di tengah upaya Jepang untuk meningkatkan sistem pengelolaan limbah.

    Teguran dan ungkap nama di situs pemerintah

    Sebelum aturan baru ini disahkan, para petugas pengumpul sampah biasanya menempelkan stiker pada kantong sampah penanda bahwa terjadi pelanggaran.

    Pemilik kantong sampah yang ditandai dengan stiker harus memilah ulang sampah yang mereka hendak buang sesuai dengan ketentuan.

    Sementara peraturan yang baru disahkan memungkinkan para petugas untuk menelusuri identitas para pelanggar yang membiarkan sampah mereka tidak dipilah dengan benar selama sepekan.

    Penelusuran ini dilakukan dengan mengorek kantong sampah guna menemukan dokumen—seperti surat—yang bisa menunjukkan identitas pemilik kantong sampah.

    Saat identitas pelanggar teridentifikasi, para petugas kemudian bisa memberikan teguran secara bertahap.

    Pertama teguran lisan, teguran tertulis, dan yang terakhir pengungkapan nama mereka di situs pemerintah kota.

    Pihak berwenang Fukushima mengeklaim bahwa inspeksi sampah ini akan dilakukan secara tertutup guna mengantisipasi isu pelanggaran privasi.

    Wali kota Fukushima, Hiroshi Kohata, mengatakan bahwa peraturan baru tersebut dimaksudkan untuk mendorong pengurangan limbah dan metode pembuangan yang tepat.

    “Tidak ada yang ilegal dalam mempublikasikan penghasil limbah jahat yang tidak mematuhi peraturan dan tidak mengikuti arahan dan anjuran kota,” kata pihak berwenang di kota itu, seperti dikutip Mainichi.

    Aturan soal sampah berbeda di masing-masing wilayah

    Pembuangan sampah merupakan hal yang dianggap sangat serius di Jepang.

    Sejak tahun 1990-an, pemerintah Jepang mematok target nasional untuk tidak menumpuk sampah di tempat pembuangan akhir.

    Kala itu mereka juga berambisi mengurangi sampah dan mempromosikan daur ulang.

    Masing-masing pemerintah daerah menyelaraskan target nasional tersebut dengan cara mereka berbeda.

    Di Fukushima, kantong sampah harus diletakkan di tempat pengumpulan setiap pagi pukul 08.30.

    Namun, warga dilarang mengumpulkan sebelum waktu yang ditentukan.

    Berbagai jenis sampah dipilah berdasarkan jenisnya—mudah terbakar, tidak mudah terbakar, dan dapat didaur ulang.

    Masing-masing jenis sampah dikumpulkan pada waktu yang berbeda.

    Warga yang ingin membuang sampah barang-barang dengan ukuran melebihi ketentuan—seperti peralatan rumah tangga dan mebel—wajib membuat jadwal khusus untuk membuang sampah-sampah tersebut.

    Salah satu yang paling ambisius adalah Kota Kamikatsu.

    Warga di kota itu merasa bangga karena mereka memilah sampah menurut 45 kategori.

    Sementara itu, pemerintah Prefektur Kagoshima mewajibkan penduduk menulis nama di kantong sampah mereka.

  • Militer Korea Selatan Jadi Sorotan Setelah Skandal Darurat Militer – Halaman all

    Militer Korea Selatan Jadi Sorotan Setelah Skandal Darurat Militer – Halaman all

    Perwira tertinggi di militer Korea Selatan, Laksamana Kim Myung Soo mengunjungi Zona Demiliterisasi hari Selasa lalu (17/12), dengan tujuan untuk memastikan kesiapan pasukan Korea Selatan menghadapi potensi ancaman dari Korea Utara.

    Kunjungan ini juga bertujuan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa meskipun terjadi kekacauan dalam politik, angkatan bersenjata negara tidak rapuh dan tetap siaga.

    Beberapa komandan militer tertinggi Korea Selatan memang telah diberhentikan dari jabatannya, atau menjadi subjek penyelidikan sehubungan dengan darurat militer pada tanggal 3 Desember lalu – yang hanya berlaku selama enam jam.

    Pada hari Senin (16/12), mantan kepala Komando Perang Khusus Kwak Jong-geun, dan mantan kepala Komando Pertahanan Ibu Kota Lee Jin-woo ditangkap atas tuduhan mengerahkan personel militer ke parlemen.

    Mantan kepala Komando Kontra Intelijen Pertahanan Yeo In-hyung dituduh mendalangi penerapan darurat militer, dan panglima militer Park An-su telah diberhentikan dari jabatannya.

    Selain itu, mantan Menteri Pertahanan Yoon Kim Yong-hyun telah mengundurkan diri dan mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min menghadapi penyelidikan.

    Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol memang sempat “memicu kekhawatiran mengenai kesiapan militer terhadap ancaman Korea Utara,” menurut sebuah artikel oleh Kantor Berita Yonhap.

    Pergantian kepemimpinan militer AS di Korea Selatan

    Situasinya semakin rumit karena panglima pasukan AS di Korea Selatan juga mengalami pergantian, dengan Jenderal Paul LaCamera dijadwalkan digantikan minggu depan oleh Jenderal Xavier Brunson.

    Tetapi Kementerian Pertahanan menegaskan “tidak ada kekurangan” dalam postur operasional dan kesiapan senjata yang berbeda.

    Chun In-bum, pensiunan letnan jenderal di Angkatan Darat Republik Korea dan sekarang menjadi anggota senior di Institut Nasional untuk Studi Pencegahan, mendukung keyakinan bahwa meskipun beberapa perwira paling senior di militer telah dipecat, lembaga tersebut tetap berfungsi.

    “Melalui kontak pribadi dan hubungan saya dengan angkatan bersenjata Korea, saya tahu bahwa pada tingkat taktis, mereka tahu betul apa misi mereka dan mereka fokus pada tugas mereka,” katanya kepada DW.

    “Apa yang terjadi sangat disayangkan, tapi posisi pandangan saya adalah, politisi telah menyeret militer ke dalam situasi ini dan saya bersyukur tentara tidak ada di dalamnya dan ini berakhir dengan cepat,” ujarnya.

    “Tragedinya adalah, para perwira senior yang seharusnya melindungi anggota militer lainnya dari pengaruh para politisi, gagal melakukan hal tersebut dan nampaknya beberapa dari mereka berpartisipasi dalam perencanaan penerapan darurat militer,” kata Chun In-bum menambahkan.

    “Tetapi jajaran di bawah semuanya telah meningkatkan dan mengisi kesenjangan, menunjukkan bahwa sistem tersebut sudah berjalan dan berfungsi,” tambahnya. “Dan walaupun saya tidak mengatakan saya tidak punya kekhawatiran, saya ingin menekankan, semua orang di militer sepenuhnya fokus dalam melakukan pekerjaan mereka.”

    “Supremasi hukum telah diikuti dan tetap kuat”

    Chun In-bum juga mengatakan, ia tidak terkejut dengan sikap Korea Utara yang relatif diam terhadap krisis politik di Selatan.

    “Korut tahu bahwa kita sedang mengalami pertikaian politik di dalam negeri, namun mereka juga menyadari, jika mereka mencoba melakukan sesuatu maka hal itu hanya akan menyatukan warga Korea Selatan melawan ancaman eksternal ini,” katanya.

    Park Jung-won, seorang profesor hukum di Universitas Dankook, setuju bahwa negara tersebut tampaknya telah berhasil mengatasi ketidakstabilan yang disebabkan oleh deklarasi darurat militer dan bahwa fundamental republik telah kokoh dalam menghadapi tantangan yang serius.

    “Prinsip-prinsip penghormatan terhadap hukum telah diikuti, dan kita harus memujinya karena prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagaimana mestinya,” katanya. “Dalam kediktatoran di masa lalu, militer memegang kendali, namun hal tersebut tidak lagi terjadi.”

    “Tentu saja, ini masih merupakan situasi yang bergejolak dan tidak dapat diprediksi, namun negara ini sedang menjalani proses dan saya tidak khawatir situasi keamanan akan memburuk karena hal ini,” ujarnya. “Hal ini mungkin menjadi berita utama selama beberapa hari, namun supremasi hukum tetap kuat.”

    Diadaptasi dari laporan DW bahasa Inggris

  • Rencana Anggaran Trump Gagal, Pemerintah AS Bakal “Tutup” – Halaman all

    Rencana Anggaran Trump Gagal, Pemerintah AS Bakal “Tutup” – Halaman all

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) yang dipimpin oleh Partai Republik telah menolak rencana baru Donald Trump terkait pendanaan operasi federal dan berupaya mencegah penutupan pemerintah.

    Rencana itu ditolak pada Kamis (19/12) waktu setempat. Sebanyak 38 anggota fraksi Partai Republik menentang paket tersebut, meskipun ada tekanan kepada mereka untuk menyetujui rencana itu.

    Paket ini, dianggap bakal meningkatkan pengeluaran dan untuk sebuah rencana, dapat dipastikan akan menambah utang hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun).

    Setidaknya, DPR Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Kongres memiliki waktu hingga Jumat (20/12) waktu setempat untuk membuat rencana lain, supaya disetujui oleh Partai Republik dan Demokrat.

    Penutupan pemerintahan akan dimulai pada Sabtu (21/12) pukul 12.01 dini hari waktu setempat.

    Trump dan Elon Musk tolak rencana sebelumnya

    Sebuah rencana pengeluaran bipartisan sebelumnya telah ditolak oleh Trump dan sekutu utamanya, Elon Musk, pada Rabu (18/12).

    Oleh karena itu menjelang tenggat waktu penutupan pemerintahan, Partai Republik harus berupaya membuat rencana pengganti.

    Pada Kamis (19/12), Donald Trump mendukung rencana pengganti yang akan menangguhkan pagu utang, atau jumlah maksimum yang dapat dipinjam oleh pemerintah federal untuk membiayai pengeluaran negara, selama dua tahun.

    Trump puji “keberhasilan” rencana baru

    Donald Trump sebelumnya juga meminta Kongres untuk mencegah penutupan dengan mengatakan bahwa ada “keberhasilan” dalam penyusunan rencana baru untuk pendanaan pemerintah.

    “SUKSES di Washington! Ketua DPR Mike Johnson dan DPR telah mencapai Kesepakatan yang sangat baik untuk Rakyat Amerika,” cuit Trump lewat akun media sosialnya.

    Saat ini, DPR AS dikuasai oleh Partai Republik dengan selisih 219-211 kursi.

    Tekanan dari Elon Musk dan Trump

    Para pimpinan Republik dan Demokrat telah mencapai kesepakatan terkait undang-undang sementara, yang dikenal sebagai “resolusi berkelanjutan”, untuk menjaga supaya pemerintah tetap didanai hingga pertengahan Maret 2025.

    Hanya saja, Elon Musk menyerang RUU tersebut lewat cuitan di platform media sosial miliknya, X. Dia memperkuat kritik soal berbagai ketentuan mahal yang ada dalam RUU tersebut.

    Belakangan, Donald Trump sendiri juga menyerang kesepakatan tersebut dan mengancam diadakannya pemilihan kembali anggota Partai Republik yang dianggap mendukung Trump. Dia juga menuntut agar RUU tersebut meningkatkan atau bahkan menghapus aturan batas utang negara.

    Apa isi kesepakatan itu?

    Saat ini, Partai Republik tengah bergegas untuk menyusun paket rancangan undang-undang baru yang sesuai dengan keinginan Trump. Paket baru tersebut akan mendanai operasi pemerintah selama tiga bulan, menyediakan dana sebesar $100 miliar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) untuk bantuan bencana dan $10 miliar (sekitar Rp162 triliun) untuk bantuan pertanian, untuk memperpanjang program bantuan pertanian dan makanan yang akan berakhir tahun 2024.

    RUU tersebut menghapus elemen-elemen dalam paket kebijakan awal yang ditentang oleh Elon Musk dan para pengkritik lain. Mereka menyerang soal kenaikan gaji anggota parlemen dan aturan baru terkait tunjangan manajer farmasi.

    Bagian yang paling mengejutkan dari paket ini adalah penangguhan pagu utang hingga Januari 2027, yang dianggap bakal menambah utang federal hingga triliunan dolar. Saat ini, utang federal AS sudah membengkak hingga $36 triliun (sekitar Rp586 kuadriliun).

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris.

    mh/rs (Reuters, AP, AFP)

  • Rusia Ngamuk, Bombardir Ukraina Pakai Rudal Balistik-Hipersonik

    Rusia Ngamuk, Bombardir Ukraina Pakai Rudal Balistik-Hipersonik

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Rusia dilaporkan mengamuk dan melakukan serangan ke ibu kota Kyiv, Ukraina, pada Jumat (20/12) dengan menggunakan rudal balistik Iskander/KN-23 dan rudal hipersonik Kinzhal.

    Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, serangan ini dilakukan sebagai balasan atas serangan yang dilakukan militer Ukraina ke pabrik kimia Rusia yang ada di Rusia selatan beberapa waktu lalu.

    “Menanggapi tindakan rezim Kyiv yang didukung oleh para pengendali Baratnya, serangan gabungan dengan senjata presisi jarak jauh diluncurkan hari ini,” bunyi keterangan resmi Kemhan Rusia dilansir Al Jazeera.

    Serangan ini dilaporkan telah menewaskan 1 orang dan membuat 7 lainnya luka-luka. Selain itu, menurut keterangan Kepala Pemerintahan Militer Kyiv, Serhiy Popko, serangan ini juga telah menyebabkan kebakaran di beberapa bangunan sekitar.

    Menurut Popko, kebakaran juga terjadi di distrik Solomianskyi, Shevchenkovskiy, serta di lokasi konstruksi di distrik Dnipro.

    Media lokal Ukraina, Kyiv Independent, melaporkan serangan Israel ini terjadi pada pukul 7 pagi waktu setempat. Kala itu, terdengar ledakan amat keras di Kyiv dan asap mulai mengepul di seluruh penjuru kota.

    Serangan mendadak Israel ini sontak membuat Angkatan Udara Ukraina kaget. “Rudal balistik dari utara!” bunyi pernyataan Angkatan Udara Ukraina memperingatkan seluruh pasukan mereka lewat pesan Telegram.

    Angkatan Udara Ukraina sebetulnya sudah memprediksi serangan ini. Mereka sudah mewanti-wanti bahwa akan ada jet tempur MiG-31 Rusia yang bakal menembakkan rudal hipersonik ke Ukraina.

    Sebelum serangan ini, Ukraina sudah lebih dulu melancarkan serangan ke Rusia pada Rabu (18/12). Kala itu, pasukan Ukraina menyasar salah satu pabrik kimia terbesar di Rusia yang berada di Rusia selatan.

    Pabrik tersebut dilaporkan memproduksi bahan bakar roket dan komponen amunisi serta bahan peledak untuk pasukan Rusia.

    (gas/bac)

  • Insiden Pekan Raya Nigeria: Panitia Iming-imingi Uang dan Hadiah, Anak-anak Berdesakan, 35 Tewas – Halaman all

    Insiden Pekan Raya Nigeria: Panitia Iming-imingi Uang dan Hadiah, Anak-anak Berdesakan, 35 Tewas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setidaknya 35 anak tewas dan enam lainnya terluka parah akibat berdesak-desakan di sebuah acara di kota Ibadan, Nigeria.

    Mengutip The Independent, polisi mengatakan mereka telah menangkap 8 orang, termasuk penyelenggara acara, Naomi Silekunola.

    Insiden ini terjadi pada Rabu (18/12/2024) di sebuah festival atau pasar raya yang diadakan di Sekolah Menengah Atas Islam Bashorun, Ibadan, di mana lebih dari 5.000 anak berkumpul.

    Panitia mengumumkan bahwa anak-anak berkesempatan memenangkan hadiah menarik seperti beasiswa dan berbagai hadiah lainnya.

    Kerumunan mulai memadat ketika panitia utama tiba di lokasi acara.

    Anak-anak langsung berebut masuk untuk mendapatkan hadiah uang tunai serta makanan.

    Rekaman video dari tempat kejadian memperlihatkan kerumunan yang tak terkendali, dengan beberapa orang tua menggendong tubuh anak-anak mereka yang telah kehilangan nyawa dalam keributan tersebut.

    Adewale Osifeso, juru bicara kepolisian negara bagian Oyo, mengatakan pihaknya telah menangkap kepala sekolah beserta penyelenggara acara, dan penyelidikan terkait tragedi ini sedang berlangsung.

    “Keadilan akan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.

    Sebuah acara di Nigeria berujung tragedi saat 35 anak tewas berdesak-desakan (Africa News)

    Polisi meningkatkan pengamanan di area tersebut untuk menjaga ketertiban, mengantisipasi kemungkinan terjadinya protes atau kerusuhan.

    “Penduduk di sekitar area tersebut diminta untuk tidak panik karena akan ada patroli berskala besar,” kata pihak kepolisian dalam pernyataannya.

    Presiden Nigeria, Bola Tinubu, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban dan berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh.

    Gubernur negara bagian Oyo, Seyi Makinde, juga menyampaikan bahwa investigasi menyeluruh telah dimulai.

    “Kami turut berduka cita kepada keluarga dan orang-orang terkasih yang terdampak tragedi ini. Semoga arwah para korban beristirahat dalam damai,” tulisnya.

    “Kami juga bersimpati kepada para orang tua yang kegembiraannya mendadak berubah menjadi duka.”

    Banyak anak dan orang tua mereka berkumpul dengan harapan mendapatkan masing-masing 5.000 naira (sekitar Rp50.000) serta makanan gratis.

    Nigeria, negara terpadat di Afrika dengan populasi 230 juta jiwa, saat ini menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam satu generasi. Inflasi mencapai rekor tertinggi dalam tiga dekade terakhir, sementara harga pangan melonjak drastis.

    Tragedi ini menggarisbawahi tingkat kemiskinan dan kelaparan yang menghantui rakyat Nigeria, menurut sejumlah analis dan politisi oposisi.

    “Tingkat kesulitan dan kemiskinan di negeri ini sangat parah. Tampaknya penyelenggara acara meremehkan situasi ini,” kata Adeyeye Olorunfemi, sekretaris publisitas nasional dari partai oposisi African Action Congress (AAC), kepada The Africa Report.

    Upaya Pencegahan

    Sebelum pukul 5 pagi, ribuan orang, termasuk anak-anak dan orang tua mereka, telah memadati lokasi acara, mengutip The Africa Report.

    Kerumunan yang semakin padat memaksa Agidigbo FM, stasiun radio yang mempromosikan acara tersebut, untuk mengumumkan agar orang-orang berhenti datang ke tempat tersebut.

    “Penyelenggara acara juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya tragedi ini, dengan menghadirkan aparat keamanan, petugas medis, dan lembaga terkait lainnya untuk membantu mereka yang terdampak,” kata stasiun radio itu dalam pernyataannya.

    Insiden Serupa

    Insiden serupa pernah terjadi 10 tahun yang lalu ketika Dinas Imigrasi Nigeria menyelenggarakan tes rekrutmen bagi para lulusan baru. Kerusuhan terjadi setelah puluhan ribu pelamar menyerbu lokasi, yang mengakibatkan tewasnya tujuh orang.

    Olorunfemi menambahkan bahwa masyarakat Nigeria belum banyak belajar dari insiden tragis yang terjadi sebelumnya.

    “Kita harus bekerja lebih baik sebagai masyarakat, memperkuat lembaga-lembaga kita agar dapat benar-benar berfungsi untuk kepentingan kita,” ujarnya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Iran, Raksasa Energi yang Hadapi Kelangkaan Gas

    Iran, Raksasa Energi yang Hadapi Kelangkaan Gas

    Jakarta –

    Iran memiliki salah satu cadangan gas alam dan minyak mentah terbesar. Hal ini dibuktikan dengan cadangan gasnya yang berada di posisi kedua di Bumi, dan cadangan minyak mentahnya terbesar keempat di dunia.

    Namun, negara raksasa energi ini tengah menghadapi krisis bahan bakar dengan permintaan gas alam yang melebihi jumlah produksi.

    Dalam beberapa waktu belakangan, beberapa sekolah dan kantor pemerintahan Iran di penjuru negeri harus ditutup, dan lampu jalanan yang menerangi jalan protokol di Teheran, dan beberapa tempat juga turut dipadamkan. Perintah ini diberlakukan oleh pihak berwenang dengan alasan penjatahan energi listrik.

    Lewat sebuah pesan video, Presiden Masoud Pezeshkian mendesak warga untuk menurunkan suhu rata-rata rumah mereka sebesar 2 derajat Celsius. Membantu pemerintah mengelola krisis energi menjadi alasan dibalik arahan tersebut.

    Imbauan itu juga menyoroti parahnya kekurangan energi di Iran, dan memburuk akibat ketergantungan besar pada pembangkit listrik tenaga gas, yang menyumbang sebesar 86% dari total produksi listrik Iran pada tahun 2023.

    Kekurangan gas telah memaksa pihak berwenang untuk membakar mazut untuk menghasilkan listrik. Mazut adalah sebuah minyak berat yang murah, tapi dapat memperburuk polusi udara.

    Cerita dibalik kelangkaan gas

    Sanksi dari pihak Barat disebut pejabat Iran sebagai penyebab kelangkaan gas ini.

    Teheran mengklaim kalau sanksi tersebut menghambat investasi dalam pengembangan ladang gas, pembangunan pembangkit listrik dan peningkatan efisiensi. Hanya saja, penjelasan ini gagal mengatasi masalah sistem yang mendasarinya.

    Data dari Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (US Energi Information Administration) mengindikasikan kalau Iran meraup $144 miliar (sekitar Rp2.345 triliun) dari pendapatan minyak selama tiga tahun pertama masa pemerintahan Joe Biden.

    Arezoo Karimi, jurnalis yang fokus soal ekonomi Iran untuk kantor IranWire, berpendapat bahwa sebagian besar pendapatan itu telah dialihkan untuk mendanai prioritas geopolitik Teheran, termasuk mendukung sekutu regionalnya seperti rezim Bashar Assad di Suriah. Terlepas dari pendapatan signifikan yang dihasilkan dari ekspor minyak.

    “Melalui sejumlah perusahaan cangkang dan rekening rahasia, sebagian besar pendapatan minyak Iran luput dari pengawasan internasional,” ujar Arezoo Karimi kepada DW. “Namun, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa miliaran dolar telah disalurkan pada prioritas regional, bukannya untuk infrastruktur domestik.”

    Karimi mengatakan bahwa Iran telah menghabiskan miliaran dolar dalam beberapa dekade untuk menopang rezim Assad, termasuk dengan memasok jutaan barel minyak mentah secara gratis.

    “Iran dilaporkan telah menghabiskan lebih dari $25 miliar (sekitar Rp406,93 triliun) untuk Suriah, terutama lewat dukungan minyak,” ujarnya. “Pola yang memprioritaskan aliansi regional di atas investasi infrastruktur ini telah membuat sektor energi Iran sangat membutuhkan modernisasi.”

    Pejabat Iran mengakui kalau negaranya membutuhkan miliaran dolar investasi baru untuk memodernisasi sektor minyak dan gasnya.

    Analis energi yang berbasis di Washington untuk perusahaan konsultan Gulf State Analytics (GSA), Omid Shokri, mengatakan kalau sejumlah perusahaan asing tidak mungkin berinvestasi sampai Iran mencapai kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat, sanksinya dicabut, dan Iran memenuhi standar-standar Finansial Action Task Force (FATF), yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

    “Bahkan, jika Iran memenuhi syarat itu saat ini, dibutuhkan waktu tiga sampai lima tahun bagi perusahaan internasional untuk kembali,” kata Shokri. “Sementara itu, Iran menghadapi defisit gas alam harian sebesar 350 juta meter kubik, kekurangan listrik sebesar 20 gigawatt, dan melonjaknya konsumsi bensin hingga 15 juta liter per hari. Krisis energi ini adalah yang terparah sejak revolusi 1979.”

    Salah strategi?

    Iran, masih sangat bergantung pada gas alam, saat negara tetangga misalnya Turki, telah mencoba mendiversifikasi paduan energi mereka, menyeimbangkan batu bara, gas alam, minyak, dan energi terbarukan. Lebih dari 95% rumah tangga di Iran terhubung ke jaringan pipa gas, sebuah fokus infrastruktur yang dianggap salah kaprah oleh para analis.

    Pakar energi bernama Hossein Mirafzali menyoroti konsekuensinya. “Iran telah memasang 430.000 kilometer jaringan pipi gas untuk disalurkan ke desa-desa yang terpencil. Namun, memprioritaskan penggunaan untuk perumahan di atas pasokan industri telah menimbulkan kerugian ekonomi yang parah. Kekurangan gas telah memaksa penghentian industri, menyebabkan kerusakan signifikan pada perekonomian.”

    Ketergantungan Iran pada pembangkit listrik tenaga gas juga memperburuk dampak lingkungannya. Iran, berada di antara kontributor utama emisi gas rumah kaca dunia, jumlah polusinya tidak sebanding dengan hasil ekonominya.

    Dari eksportir jadi importir

    Jika tidak ada solusi dalam waktu dekat, para analis memperkirakan Iran akan dengan terpaksa mengimpor gas alam untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Negara yang sebelumnya memasok gas ke Iran di masa pemerintahan Mahmoud Amadinejad pada tahun 2005 hingga 2013, Turkmenistan, tetap menjadi pilihan yang paling memungkinkan.

    Namun, perkembangan ini menggarisbawahi sebuah paradoks. Bagaimana mungkin sebuah negara yang memiliki cadangan gas alam yang sangat besar menjadi pengimpor energi?

    Krisis energi di Iran mencerminkan kegagalan manajerial, sanksi dan prioritas geopolitik selama puluhan tahun, yang mengalihkan sumber daya dari investasi domestik yang sangat penting. Saat Iran bergulat dengan kekurangan yang parah dan peningkatan tekanan ekonomi, mengatasi tantangan sistemis ini akan membutuhkan perubahan mendasar dalam strategi dan tata kelola.

    Konsekuensinya bahkan sudah terlihat. Sejumlah pabrik ditutup, perumahan mengalami pemadaman listrik selama berjam-jam, dan tingkat polusi mencapai tingkat yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Tanpa perubahan, para ahli memperingatkan, Iran berisiko mengalami stagnasi ekonomi yang lebih jauh, ketidakpuasan publik, dan ketergantungan yang semakin besar pada impor energi.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)