Jenis Media: Internasional

Rendahnya Imunisasi Picu Wabah Campak di Khyber-Pakhtunkhwa Pakistan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penolakan masyarakat terhadap vaksin menimbulkan dampak tragis di provinsi Khyber-Pakhtunkhwa (K-P), Pakistan.

Dikutip dari Hamrakura.com pada Senin (23/12/2024), sebanyak 78 anak di provinsi tersebut meninggal dunia akibat penyakit yang seharusnya dapat dicegah vaksin dalam beberapa tahun terakhir.

Kematian-kematian ini diyakini merupakan dampak buruk dari misinformasi serta keraguan seputar imunisasi.

Salah satu harian terkemuka di Pakistan, The Express Tribune, editorialnya baru-baru ini, mengutip data resmi pemerintah dan menyebutkan bahwa 65 persen kematian akibat campak dan 90 persen kasus difteri terjadi di antara anak-anak yang tidak mendapatkan vaksinasi. Hal ini menyoroti semakin rentannya anak-anak yang tidak mendapatkan vaksin yang berpotensi menyelamatkan nyawa mereka.

Krisis yang terjadi di K-P memerlukan perhatian segera dalam upaya memerangi meningkatnya gelombang penolakan vaksin beserta dampak buruknya. Kematian 78 anak-anak ini menjadi pengingat suram akan efektivitas dan bahayanya jika tidak menggunakan vaksin.

Penyakit campak dan difteri, yang dulunya mampu dikendalikan melalui program vaksinasi, kini muncul kembali dengan konsekuensi mematikan. Penyakit-penyakit ini berbahaya bagi anak kecil, yang dapat mengalami komplikasi parah seperti ensefalitis, gagal napas, dan bahkan kematian.

Data dari K-P mengungkapkan pola meresahkan. Campak menyebabkan banyak kematian, di mana 65 persen kematian terjadi pada anak-anak yang tidak mendapatkan vaksinasi. Demikian pula, kasus difteri menunjukkan prevalensi 90 persen di antara mereka yang belum menerima vaksin.

Faktor Pemicu Keraguan Vaksinasi

Statistik ini memberikan gambaran jelas mengenai risiko terkait penolakan vaksin dan menekankan pentingnya peran imunisasi dalam menjaga kesehatan masyarakat. Berikut beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keraguan untuk vaksin di K-P:

Misinformasi dan mitos: Misinformasi yang merajalela tentang vaksin telah memicu skeptisisme dan ketakutan di kalangan orang tua.

Keyakinan yang salah bahwa vaksin menyebabkan kemandulan, mengandung zat berbahaya, atau merupakan bagian dari konspirasi asing semakin meluas, khususnya di daerah pedesaan.

Platform media sosial dan kampanye misinformasi lokal telah memperkuat klaim tidak berdasar ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang meluas.

Pengaruh budaya dan agama: Norma budaya dan keyakinan agama juga memainkan peran penting dalam penolakan vaksin.

Beberapa komunitas menganggap vaksinasi tidak sesuai dengan tradisi atau praktik keagamaan mereka.

Para pemimpin agama yang menentang vaksinasi semakin memperkuat persepsi ini, sehingga membuat para orang tua enggan memberikan imunisasi kepada anak-anak mereka.

Kurangnya kesadaran dan pendidikan: Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya vaksin dan perannya dalam mencegah penyakit berkontribusi terhadap keraguan.

Banyak orang tua di K-P tidak menyadari dampak buruk dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, sehingga menyebabkan mereka meremehkan risiko menghindari imunisasi.

Tantangan aksesibilitas: Dalam beberapa kasus, tantangan logistik seperti infrastruktur layanan kesehatan yang buruk, kekurangan vaksin, dan terbatasnya akses ke pusat vaksinasi memperburuk masalah ini.

Keluarga-keluarga di daerah terpencil seringkali kesulitan mencapai fasilitas kesehatan, sehingga sulit untuk memvaksinasi anak-anak mereka.

Hilangnya 78 nyawa anak muda di K-P tidak hanya mewakili krisis kesehatan masyarakat, namun juga tragedi kemanusiaan yang sangat besar.

Banyak keluarga berduka atas kematian anak-anak mereka, yang sebenarnya bisa dicegah melalui tindakan sederhana dan hemat biaya.

Selain kerugian yang dirasakan secara langsung, masyarakat luas juga menderita karena wabah penyakit seperti campak dan difteri membebani sumber daya layanan kesehatan dan menghambat pembangunan sosio-ekonomi.

Wabah juga menimbulkan risiko bagi individu yang divaksinasi, terutama mereka yang sistem kekebalannya lemah dan bergantung pada kekebalan kelompok untuk perlindungan.

Ketika cakupan vaksinasi menurun, kekebalan kelompok melemah, sehingga menciptakan peluang penyebaran penyakit.

Pendekatan dari Berbagai Sisi

Dinamika ini semakin menggarisbawahi pentingnya tingkat vaksinasi yang tinggi untuk melindungi seluruh masyarakat. Untuk mengatasi krisis keraguan terhadap vaksin di K-P, diperlukan pendekatan berbagai berbagai sisi.

Pemerintah, organisasi layanan kesehatan, dan tokoh masyarakat harus berkolaborasi untuk menerapkan intervensi yang efektif:

Kampanye kesadaran masyarakat: Kampanye kesadaran yang ditargetkan sangat penting untuk menghilangkan mitos dan mendidik masyarakat tentang manfaat vaksinasi. Kampanye-kampanye ini harus memanfaatkan bahasa lokal, pesan-pesan yang sesuai dengan budaya, dan tokoh masyarakat yang terpercaya untuk menumbuhkan kepercayaan dan pemahaman.

Melibatkan para pemimpin agama: Melibatkan para pemimpin agama dalam upaya vaksinasi dapat membantu melawan resistensi yang berakar pada keyakinan agama. Dengan mendidik para pemimpin mengenai pentingnya imunisasi, mereka dapat menjadi pendukung vaksin di komunitas mereka, mendorong penerimaan dan kepatuhan.

Memperkuat infrastruktur layanan kesehatan: Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil sangatlah penting. Hal ini termasuk memastikan ketersediaan vaksin, mengerahkan tim vaksinasi keliling, dan berinvestasi pada fasilitas kesehatan untuk menjadikan imunisasi lebih nyaman bagi keluarga.

Memerangi misinformasi: Upaya untuk melawan misinformasi harus bersifat proaktif dan kuat.

Pemerintah dan LSM dapat berkolaborasi dengan platform media sosial untuk memantau dan mengatasi informasi palsu tentang vaksin. Mempromosikan informasi yang akurat dan berbasis bukti dapat membantu mengubah persepsi masyarakat dan membangun kembali kepercayaan.

Memberikan insentif untuk vaksinasi: Memberikan insentif untuk vaksinasi, seperti tunjangan finansial atau persyaratan pendaftaran sekolah, dapat mendorong orang tua yang ragu-ragu untuk mengimunisasi anak mereka.

Langkah-langkah ini telah terbukti efektif di wilayah lain dan dapat disesuaikan dengan konteks lokal di K-P.

Implikasi Global

Krisis keraguan terhadap vaksin di K-P bukan hanya masalah lokal; hal ini mempunyai implikasi global.

Organisasi internasional seperti UNICEF dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memainkan peran penting dalam mendukung upaya vaksinasi di Pakistan. Keterlibatan mereka mencakup pemberian bantuan teknis, pendanaan program imunisasi, dan advokasi kesetaraan vaksin.

Selain itu, kolaborasi internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan kesehatan lintas batas.

Penyakit seperti campak dan difteri tidak mengenal batas negara, dan wabah di satu wilayah dapat dengan cepat menyebar ke wilayah tetangga.

Memperkuat kemitraan kesehatan global adalah kunci mencegah munculnya kembali penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Kematian 78 anak di Khyber-Pakhtunkhwa adalah pengingat tragis akan konsekuensi mematikan dari penolakan vaksin.

Kerugian yang dapat dicegah ini menyoroti perlunya tindakan segera untuk mengatasi keraguan terhadap vaksin dan memastikan bahwa setiap anak memiliki akses terhadap imunisasi yang dapat menyelamatkan nyawa.

Dengan memprioritaskan pendidikan, memerangi misinformasi, dan memperkuat infrastruktur layanan kesehatan, para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk membangun masa depan di mana penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin tidak lagi merenggut nyawa orang yang tidak bersalah.

Tanggung jawab terletak pada pemerintah, penyedia layanan kesehatan, tokoh masyarakat, dan individu untuk memperjuangkan imunisasi dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di seluruh Pakistan.

SUMBER

23/12/2024 10:49
Geger Jet Tempur AS Jatuh di Laut Merah, Ditembak Teman Sendiri!

Jakarta –

Sebuah jet tempur Amerika Serikat ditembak jatuh di atas Laut Merah secara tak disengaja oleh kapal militer AS sendiri. Kedua pilot berhasil meloncat keluar dengan selamat.

“Namun penilaian awal menunjukkan bahwa salah satu awak mengalami cedera ringan,” kata Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) di Florida, AS, tempat markas besar CENTCOM, dilansir kantor berita AFP, Senin (23/12/2024).

Dalam pernyataannya, CENTCOM mengatakan bahwa kapal penjelajah rudal berpemandu USS Gettysburg “secara keliru menembaki dan mengenai pesawat tempur F/A-18, yang diterbangkan oleh pilot Angkatan Laut dari USS Harry S Truman.”

“Insiden ini bukan akibat tembakan dari pihak lawan, dan penyelidikan penuh sedang dilakukan,” imbuh CENTCOM.

Kesalahan yang berpotensi membawa bencana ini, terjadi saat militer Amerika Serikat terus berperang melawan kelompok pemberontak Houthi di Yaman selama lebih dari setahun ini.

Houthi telah berulang kali menargetkan kapal-kapal dagang di Laut Merah dan Teluk Aden, jalur perairan yang vital bagi perdagangan global.

Pada hari Sabtu lalu, Amerika Serikat mengatakan telah menyerang target-target termasuk fasilitas penyimpanan rudal di ibu kota Yaman yang dikuasai pemberontak, Sanaa. Ini terjadi beberapa jam setelah rudal pemberontak Houthi melukai orang-orang di pusat komersial Israel, Tel Aviv.

Lihat juga Video ‘Duh! Jet Tempur Israel Serang Lebanon Meski Tengah Gencatan Senjata’:

Saksikan juga Sosok: Warung Makan Gratis, Sedekah Rasa Bunda Mira

23/12/2024 10:32
Panama Marah ke Trump yang Ancam Rebut Terusan: Selamanya Milik Kami

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Panama Joe Raul Mulino membalas ancaman Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengambil alih Terusan Panama.

Mulino menolak untuk menyerahkan terusan itu ke Trump. Sementara itu, Trump berdalih ingin merebut Terusan Panama karena tarif semakin mahal.

“Setiap meter persegi Terusan Panama dan wilayah sekitarnya adalah milik Panama dan akan terus menjadi milik Panama,” kata Mulino dalam pernyataan video di X, Minggu (22/12).

Pernyataan Mulino ini merespons Trump yang mengancam akan mengambil alih kendali Terusan Panama gegara kapal-kapal AS dipatok biaya mahal tiap melewati jalur tersebut.

Trump menilai penerapan biaya itu tak adil. Ia pun mengatakan jika Panama tak bisa memastikan operasi yang aman, efisien, dan andal maka Terusan Panama mesti dikembalikan ke AS.

“Kami akan menuntut agar Terusan Panama dikembalikan kepada kami, secara penuh, dan tanpa pertanyaan,” ujar Trump di media sosialnya, Truth Social, pada Sabtu (21/12).

Trump juga mengeluhkan soal pengaruh China yang berkembang di sekitar terusan. Situasi ini mengkhawatirkan bagi kepentingan AS yang bisnisnya bergantung pada Terusan Panama karena menjadi rute untuk mentransfer barang antara Samudera Atlantik dan Pasifik.

“Terusan Panama ini semata-mata tanggung jawab Panama, bukan China atau siapa pun. Kami tidak akan dan tidak akan pernah membiarkannya jatuh ke tangan yang salah,” seru Trump.

Terkait ini, Mulino menegaskan bahwa tak ada satu pun negara yang memiliki kendali terhadap Terusan Panama.

“Terusan Panama tak punya kendali langsung maupun tidak langsung dari China, Uni Eropa, Amerika Serikat, atau negara mana pun,” kata Mulino.

“Sebagai orang Panama, saya menolak segala bentuk manifestasi yang memutarbalikkan kenyataan ini,” ucapnya.

Terusan Panama merupakan jalur maritim vital yang penyelesaiannya dibantu AS pada 1914 lalu. AS mengembalikan jalur ini ke Panama berdasarkan perjanjian yang diteken Presiden Jimmy Carter pada 1977.

Panama kemudian mengambil alih seutuhnya terusan tersebut pada 1999.

Pengguna utama jalur tersebut yakni Amerika Serikat, China, Jepang, dan Korea Selatan.

Otoritas Terusan Panama melaporkan jalur perairan tersebut memperoleh pendapatan rekor hampir US$5 miliar atau sekitar Rp80 triliun pada 2023.

Trump sementara itu telah membalas pernyataan Mulino melalui Truth Social. Ia menantang Mulino untuk membuktikannya.

“Kita lihat saja nanti,” tulis Trump pada Minggu (22/12).

(blq/rds)

[Gambas:Video CNN]

23/12/2024 10:10
Pernyataan Kemlu RI Soal Insiden Erdogan Tinggalkan Ruangan KTT D8 saat Presiden Prabowo Pidato – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meninggalkan ruangan ketika Presiden Prabowo Subianto tengah berpidato di forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Kairo, Mesir pada Kamis (19/12/2024).

Sontak keluarnya Erdogan jadi perbincangan dan banyak menimbulkan pertanyaan, lantaran belum ada kejelasan soal kejadian itu.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia merespons peristiwa ini.

Juru bicara Kemlu RI yang juga Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat menjelaskan, apa yang dilakukan Erdogan adalah hal lumrah.

Ini karena para ketua delegasi setiap negara yang hadir dalam ruangan memiliki banyak agenda pertemuan paralel pada saat KTT D-8 berlangsung.

“Sesuatu hal yang lumrah bahwa para ketua delegasi itu melakukan banyak pertemuan paralel pada saat pertemuan internasional, antara lain untuk lakukan pertemuan bilateral dengan ketua delegasi lain di ruangan lain,” kata Roy dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).

“Jadi sifat keluar masuk ruangan meeting adalah hal yang lumrah untuk meeting internasional (termasuk di forum PBB),” lanjutnya.

Delegasi Indonesia pun tidak bisa memberikan komentar terhadap jadwal ketua delegasi negara lain yang tidak hadir atau keluar ruangan ketika pertemuan utama berlangsung.

Namun Kemlu RI menegaskan, hubungan Erdogan dengan Presiden Prabowo masih amat hangat, terlebih kedua pemimpin negara juga sempat bertemu singkat menjelang dan setelah KTT, serta ketika bertemu di acara luncheon atau makan siang, agenda yang digelar setelah KTT rampung.

“Khusus dengan Presiden Turki, dapat disampaikan bahwa kedua pemimpin lakukan pertemuan dalam situasi yang sangat bersahabat termasuk pada saat duduk berdekatan pada acara lunch yang diselenggarakan setelah berakhirnya KTT,” kata Roy.

23/12/2024 09:40
Mengapa Kim Jong-un Abaikan Cita-cita Penyatuan Korut dengan Korsel?

Jakarta –

Kim Jong-un mengumumkan pergeseran ideologis terbesar dalam 77 tahun sejarah Korea Utara. Reunifikasi dua negara di Semenanjung Korea merupakan tujuan utama Korea Utara yang didirikan Kim Il-sung, kakek Kim Jong-un, pada tahun 1947.

Cita-cita satu Korea, di bawah Kim Jong-un, sekarang sudah ditinggalkan sepenuhnya. Dan pengabaian ini bukan sekadar penurunan prioritas seperti yang sebelumnya terjadi.

Dalam deklarasinya, Kim Jong-Un menyebut reunifikasi tidak lagi menjadi tujuan negara komunis itu. Dia mengatakan Korea Selatan telah menjadi “musuh utama”.

Julukan ini sebelumnya hanya ditujukan terhadap Amerika Serikat.

Kim Jong-un tidak berhenti di deklarasi itu saja.

Dia membongkar badan dialog dan kerja sama antar-Korea, menghancurkan Gapura Reunifikasi yang menjadi simbol, serta menghancurkan jalan dan rel kereta api yang dirancang untuk menghubungkan kedua negara ketika mereka menjadi satu.

BBC

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Istilah reunifikasi, atau tongil dalam bahasa Korea, juga dihapus dari surat kabar dan buku pelajaran sekolah.

Kata itu bahkan dihapus dari satu stasiun kereta bawah tanah di Pyongyangnamanya diganti menjadi Moranbong.

Semua ini terjadi di tengah ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Sebelumnya, meski fase konflik dan fase pemulihan hubungan terjadi silih berganti dalam beberapa dekade terakhir, kedua Korea tidak pernah sekalipun mempertanyakan tujuan suci reunifikasi.

Jadi, ada apa di balik perubahan paradigma Kim yang radikal?

Pentingnya reunifikasi

Semenanjung Korea, dan rakyat Korea, telah terbagi menjadi Utara dan Selatan selama hampir delapan dekade.

Barangkali 80 tahun terlihat seperti waktu yang lama.

Akan tetapi, periode ini relatif sebentar jika dibandingkan dengan masa bersatunya wilayah Korea selama lebih dari 12 abad di bawah dinasti dan kekaisaran yang berbeda dari tahun 668 hingga 1945.

Ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet memecah belah Korea setelah Perang Dunia II Utara yang komunis dan Selatan yang kapitalis pemisahan Korea dipandang sebagai anomali sejarah yang harus diperbaiki sesegera mungkin.

Kim Il-sung, pendiri Korea Utara dan kakek dari pemimpin saat ini, mencoba melakukannya dengan kekerasan dan hampir berhasil ketika ia menginvasi Korea Selatan pada tahun 1950.

Getty ImagesKim menghancurkan Gapura Reunifikasi yang dibangun di selatan Pyongyang pada tahun 2001.

“Kim memberikan banyak tekanan kepada Stalin dan Mao untuk mengizinkannya menginvasi Korea Selatan hingga berhasil pada 1950, dengan tujuan utama untuk mencapai reunifikasi sesuai keinginannya dengan mengambil alih kendali atas Korea Selatan,” jelas akademisi Sung-Yoon Lee, profesor kajian Korea di Wilson Center di Washington DC, kepada BBC Mundo.

Akan tetapi, Perang Korea (1950-1953) menewaskan lebih dari dua juta orang di kedua belah pihak. Hal ini kemudian mengkonsolidasikan pembagian Korea.

Gencatan senjata yang mengakhiri konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan tidak pernah dilanjutkan dengan perjanjian damai.

Secara teknis, Korea Utara dan Selatan masih dalam keadaan perang dan dipisahkan Zona Demiliterisasi (DMZ) yang hampir tidak dapat dilewati.

Baca juga:

Sejak itu, dua sistem yang tidak dapat didamaikan mempertahankan cita-cita yang sama: penyatuan kembali alias reunifikasi.

Di Korea Selatan, Pasal 4 Konstitusi 1948 yang masih berlaku hingga saat ini menetapkan tujuan “penyatuan kembali bangsa di bawah prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi yang damai.”

Di sisi lain, Korea Utara, mengusulkan “penyatuan kembali bangsa berdasarkan kemerdekaan, unifikasi damai dan persatuan nasional yang besar,” menurut Pasal 9 Konstitusi mereka.

Konstitusi mereka juga menyebutkan “kemenangan sosialisme” sebagai tujuan.

Penyatuan kembali secara damai atau dipaksakan?

Akan tetapi, bagaimana caranya agar negara dan rakyat Korea dapat bersatu kembali?

Di sinilah kedua negara berbeda pendapatmasing-masing ingin melakukan reunifikasi dengan caranya sendiri.

Di Korea Selatan, dengan jumlah penduduk dua kali lipat lebih banyak dari Korea Utara dan PDB hampir 60 kali lebih besar menurut data pada 2023, pilihan yang paling banyak diminati dalam beberapa dekade terakhir adalah model Jerman: menyerap tetangganya di bawah sistem pasar bebas yang demokratis.

Adapun Pyongyang secara tradisi berkeinginan untuk menerapkan sosialisme di seluruh semenanjung.

Sejak 1980-an, mereka juga sempat mengajukan gagasan tentang negara konfederasi tunggal dengan dua sistem, seperti China dan Hong Kong.

Getty Images Kim Il-sung menginvasi Korea Selatan dengan tujuan menyatukan semenanjung ini ke dalam sistem komunis di bawah komandonya.

Penyatuan kembali secara damai dengan koeksistensi dua sistem merupakan tujuan yang dinyatakan dalam deklarasi bersama yang ditandatangani pada Juni 2000.

Pemimpin Korea Utara saat itu, Kim Jong-il (ayah Kim Jong-un) dan Kim Dae-jung dari Korea Selatan menandatangani deklarasi bersejarah tersebut.

Tahun demi tahun berlalu dan deklarasi menjelma menjadi surat mati.

“Penyatuan secara paksa, tidak peduli berapa banyak nyawa yang hilang, selalu menjadi tujuan nasional tertinggi rezim Kim, dari Kim Il-sung hingga Kim Jong-un,” kata Profesor Lee.

Getty Images Pemimpin Korea Selatan dan Utara saat itu, Kim Dae-jung dan Kim Jong-il, berjanji untuk menyatukan kembali semenanjung tersebut pada pertemuan bersejarah di tahun 2000.

Cendekiawan dari Wilson Center ini meyakini bahwa, pada intinya, “metodologi prioritas Pyongyang selalu menjadi ‘model Vietnam’, yaitu memaksa Amerika Serikat untuk meninggalkan Korea Selatan melalui kombinasi kekuatan dan diplomasi.”

Kim Jong-un telah menyerukan agar Konstitusi Korea Utara diamandemen untuk menghapus referensi tentang reunifikasi dan menyebut Korea Selatan sebagai “negara yang tidak bersahabat”.

Hal ini menandai pergeseran ideologi yang mengejutkan di negara komunis tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya dicari oleh pemimpin Korea Utara.

Kami menganalisis berbagai hipotesis yang mencoba menjawabnya.

Apa motif Kim?

Kim mengaitkan pergeseran ideologinya dengan “provokasi” yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Beberapa bentuk “provokasi” yang dimaksud antara lain memperkuat kerja sama dengan Jepang, membentuk grup untuk melakukan koordinasi menanggapi serangan nuklir, atau memperluas Komando PBB.

Akan tetapi, ketegangan di semenanjung Korea bahkan yang lebih serius sudah sering terjadi dalam beberapa dekade terakhir.

Baru kali ini Korea Utara mempertimbangkan untuk meninggalkan cita-cita reunifikasi.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Getty Images Kim Jong-un mungkin mencoba mengacaukan stabilitas Korea Selatan tanpa meninggalkan ide unifikasi dengan paksaan, menurut beberapa ahli.

Bagi Ellen Kim, peneliti senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington DC, “rezim Korea Utara tidak lagi menginginkan reunifikasi khususnya demi mempertahankan sistemnya sendiri.”

“Mereka khawatir akan popularitas film, musik, dan serial televisi Korea Selatan di kalangan generasi muda di Korea Utara,” kata akademisi tersebut kepada BBC Mundo.

Dia menjelaskan bahwa “dengan semakin banyaknya informasi yang dikirim ke Korea Utara dari luar, meningkatnya kesadaran publik akan kemakmuran ekonomi Korea Selatan dan seluruh dunia kemungkinan akan membuat kepemimpinan Kim Jong-un dipertanyakan.”

“Cara yang paling efektif bagi rezim untuk membuat warga Korea Utara berbalik melawan Korea Selatan adalah dengan menjadikan Korea Selatan sebagai musuh utama,” paparnya.

Getty ImagesAmerika Serikat saat ini memiliki 28.500 tentara yang dikerahkan di Korea Selatan, sekutu yang sering melakukan latihan militer bersama.

Christopher Green, seorang konsultan untuk semenanjung Korea di lembaga wadah pemikir International Crisis Group (ICG), menyatakan pendapat yang sama: Kim Jong-un mencoba untuk mengekang “pengaruh budaya dan politik Korea Selatan yang semakin besar” terhadap penduduk Korea Utara.

“Selama 30 tahun terakhir, budaya pop Korea Selatan sebagian besar K-pop, opera sabun dan film menerobos masuk ke Korea Utara dan menantang kontrol rezim atas aliran informasi.”

“Pyongyang sudah berupaya menghalangi agar konten semacam itu tidak masuk ke perbatasannya, tetapi mereka tidak begitu berhasil,” jelasnya dalam sebuah kolom yang diterbitkan di situs web ICG.

Baca juga:

Green menggarisbawahi bahwa Kim sebelumnya sudah memperberat hukuman bagi yang menjual atau mengonsumsi konten asing sejak 2020.

“Langkah baru Kim merupakan cerminan institusional dari tren yang telah berkembang selama beberapa tahun terakhir,” ujar pakar itu.

Dia menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk “melestarikan narasi yang melegitimasi rezim dan mempertahankan kontrol ideologis.”

Getty ImagesHingga saat ini, Korea Utara mengibarkan bendera reunifikasi, lambang netral semenanjung Korea yang dirancang pada tahun 1990-an.

Rezim Korea Utara “unggul tidak hanya dari segi provokasi yang diperhitungkan terhadap AS dan Korea Selatan, atau dalam mencuci otak penduduknya, tetapi juga dalam manipulasi psikologis rakyat Korea Selatan,” kata akademisi tersebut.

Dia menambahkan bahwa “gagasan untuk meninggalkan reunifikasi damai menciptakan ketegangan politik dan sosial di Korea Selatan”.

“Tidak ada alasan untuk percaya bahwa Kim Jong-un benar-benar putus asa dalam keinginannya merebut wilayah Korea Selatan dan rakyatnya secara paksa,” ujar Lee.

Pakar ini juga percaya bahwa dengan memandang negara Korea Selatan sebagai “musuh”, pemimpin komunis itu berada dalam posisi yang lebih nyaman untuk membenarkan tindakan permusuhan.

“Mulai dari menerbangkan balon berisi tinja ke arah Selatan hingga mengirim pasukan tempur ke Rusia untuk memerangi Ukraina, atau terus-menerus mengancam untuk ‘memusnahkan’ Korea Selatan,” ujarnya.

Sebuah momen penting

Bagaimanapun, pergeseran ideologi Kim terjadi pada saat yang krusial di panggung regional dan internasional.

Korea Utara dan Rusia telah menunjukkan pemulihan hubungan terdekat mereka sejak Perang Dingin, dengan Pyongyang memasok senjata, sesuatu yang bertentangan dengan sanksi internasional yang juga disetujui Moskow pada saat itu, dan masuknya pasukannya ke dalam konflik di Ukraina.

Getty ImagesHubungan antara Kim dan Putin berada dalam kondisi terbaiknya di tengah-tengah perang di Ukraina

Ditambah lagi dengan ketidakpastian seputar pergantian pemerintahan di Washington setelah kemenangan Donald Trump pada November, yang pada masa jabatan sebelumnya menjadi presiden AS pertama yang bertemu dengan pemimpin Korea Utara.

Di sisi lain, rezim Kim Jong-un, terus memperkuat teknologi dan persenjataan militernya dalam beberapa tahun terakhir dengan rudal dan hulu ledak nuklir yang semakin banyak, kuat, dan canggih.

Menurut para ahli, semua ini adalah bagian dari strategi pemimpin Korea Utara untuk memperkuat posisinya di panggung internasional, mencari sekutu strategis yang memungkinkannya untuk melawan tekanan Barat dan memproyeksikan pengaruhnya di luar semenanjung Korea.

Lihat juga Video ‘Bertemu Menhan Belousov, Kim Jong Un ‘Bersumpah’ Korut Selalu Dukung Rusia’:

(haf/haf)

23/12/2024 09:25
Israel Bom Lebanon Lagi saat Gencatan dengan Hizbullah Masih Berlaku

Jakarta, CNN Indonesia —

Militer Israel menyerang brutal wilayah selatan Lebanon di tengah kesepakatan gencatan senjata dengan milisi Hizbullah yang masih berlangsung.

Kantor berita Lebanon National News Agency (NNA) melaporkan serangan itu terjadi pada Minggu (22/12) malam di Kota Kfar Kila.

“Tentara Israel melakukan operasi pengeboman besar-besaran di Kota Kfar Kila,” demikian laporan NNA, Minggu (22/12).

Tidak ada laporan mengenai korban jiwa sejauh ini.

Selain di Kfar Kila, NNA juga melaporkan pasukan Israel melanjutkan serangan ke wilayah-wilayah di selatan yang diduduki seperti Hanin dan distrik Bint Jbeil

Serangan ini terjadi di saat Israel dan Hizbullah sepakat gencatan senjata selama 60 hari sejak 27 November lalu.

Berdasarkan ketentuan gencatan senjata, Israel tak boleh melakukan operasi militer ofensif apa pun terhadap situs-situs di Lebanon, termasuk situs militer dan sipil baik melalui darat, udara, maupun laut.

Pemerintah Lebanon, di sisi lain, akan mencegah Hizbullah dan semua kelompok bersenjata lain di negara itu melakukan operasi apa pun terhadap Israel.

Seiring dengan itu, tentara Lebanon akan mengerahkan pasukannya ke Lebanon selatan guna memastikan gencatan senjata berjalan efektif.

Kendati begitu, kesepakatan itu juga mengindikasikan Israel dan Lebanon siap meluncurkan serangan jika negara mereka terancam atau diserang.

“Komitmen ini tidak menghalangi Israel maupun Lebanon untuk melaksanakan hak hakiki mereka untuk membela diri, sesuai dengan hukum internasional,” demikian isi kesepakatan gencatan senjata Israel vs Hizbullah.

(blq/rds)

[Gambas:Video CNN]

23/12/2024 09:05
Pesawat Tabrak Cerobong Asap di Brasil, Tewaskan Seorang Pengusaha dan Keluarganya – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sebuah pesawat kecil jatuh di sebuah kota di Brasil pada hari Minggu (22/12/2024).

Badan Pertahanan Sipil Brasil melalui X mengatakan bahwa pesawat sebelum jatuh menabrak cerobang asap sebuah rumah.

Tidak hanya itu, pesawat kemudian menabrak lantai 2 sebuah gedung hingga menabrak sebuah toko ponsel di pemukiman Gramado.

Akibat insiden ini, 10 penumpang meninggal dunia dan belasan orang terluka.

“Sebuah pesawat kecil jatuh di sebuah kota di Brasil yang populer di kalangan wisatawan pada hari Minggu, menewaskan seluruh 10 penumpang di dalamnya dan melukai lebih dari selusin orang di darat,” kata Badan Pertahanan Sipil Brasil, dikutip dari AP News.

Pertahanan Sipil mengatakan bahwa 10 penumpang yang tewas adalah satu keluarga.

Mereka adalah keluarga pengusaha Brasil Luiz Claudio Galeazzi.

Saat itu, Luiz menjadi pilot dalam pesawat tersebut dan sedang mengajak keluarganya bepergian ke Negara Bagian Sao Paulo.

Kabar duka ini dikonfirmasi oleh perusahaan Galeazzi, Galeazzi & Associados melalui LinkedIn.

Pihak perusahaan mengonfirmasi bahwa pria berusia 61 tahun itu berada di dalam pesawat.

Tidak sendiri, Luiz bepergian bersama istri dan ketiga putrinya beserta beberapa anggota lainnya.

Salah seorang karyawan perusahaan yang ikut dalam pesawat tersebut juga dinyatakan meninggal dunia.

“Di saat kesedihan yang mendalam ini, kami sangat berterima kasih atas ungkapan solidaritas dan kasih sayang yang kami terima dari teman, kolega, dan masyarakat,” bunyi pernyataan perusahaan.

“Kami juga menyampaikan solidaritas kami kepada mereka yang terdampak kecelakaan ini di wilayah tersebut,” tambahnya.

Sementara 17 korban yang terluka dilarikan ke rumah sakit.

“Sebagian besar dirawat di rumah sakit karena menghirup asap dari kebakaran yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut,” kata Departemen Keamanan Publik wilayah, dikutip dari CNN.

Sementara itu, Gubernur Rio Grande do Sul Eduardo Leite mengatakan 2 korban luka dalam kondisi serius karena luka bakar.

Dalam rekaman video yang beredar, menunjukkan lokasi kejadian di mana api berkobar di luar sebuah gedung.

Puing-puing juga terlihat berserakan di tanah.

Rekaman itu juga menunjukkan langit mendung dengan kabut menutupi area tersebut.

Sementara sebelum pesawat tersebut terbang, kamera kemanan tampak merekam detik-detik keberangkatan dari bandara Canela.

Beberapa menit setelah terbang, pesawat tersebut jatuh sekitar 10 km dari bandara.

Menurut keterangan pihak berwenang, penyebab masih belum diketahui dan sedang dalam penyelidikan.

Atas insiden ini, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyampaikan belasungkawa.

Ia berharap korban segera pulih dan penyebab kecelakaan segera diselidiki.

“Saya berharap para korban luka segera pulih. Angkatan Udara sedang menyelidiki penyebab kecelakaan dan pemerintah federal siap membantu pemerintah negara bagian dan otoritas setempat untuk mengklarifikasi situasi sesegera mungkin,” tulisnya.

Gramado merupakan salah satu kota di Brasil yang menjadi daya tarik wisatawan.

Terletak di pegnungan Serra Gaucha, kota ini memiliki cuaca sejuk dan menjadi tempat hiking wisatawan.

(Tribunnews.com/Farrah)

23/12/2024 08:24
Drone Ukraina Tabrak Gedung di Kazan Rusia

Jakarta, CNN Indonesia —

Pesawat nirawak Ukraina menghantam sebuah gedung apartemen di Kota Kazan, Rusia, pada Sabtu (21/12).

Serangan itu merusak gedung bertingkat tinggi tersebut namun tak meninggalkan korban jiwa.

“Hari ini Kazan mengalami serangan drone besar-besaran,” kata kepala Tatarstan, Rustam Minnikhanov, dalam unggahan di Telegram.

“Jika dulu perusahaan industri yang diserang, kini musuh menyerang warga sipil di pagi hari,” lanjut dia, seperti dikutip AFP.

Ini merupakan serangan udara besar-besaran terbaru yang diluncurkan Ukraina ke Rusia. Serangan dengan jarak sejauh ini jarang terjadi.

Meskipun begitu, Ukraina telah beberapa kali menargetkan Kazan dan wilayah sekitarnya, Tatarstan, dengan drone-drone mereka.

Sejumlah video yang beredar di media sosial menunjukkan drone Kyiv menabrak gedung-gedung pencakar langit di Rusia hingga memicu api.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, dua drone Ukraina telah menggempur blok apartemen 37 lantai.

Sementara itu, tiga drone ditembak jatuh dan tiga lainnya dilumpuhkan oleh sistem pertahanan udara.

Otoritas penerbangan sipil Rusia sempat menutup sementara bandara internasional Kazan imbas serangan drone ini. Beberapa warga juga dievakuasi serta sejumlah acara di wilayah itu dibatalkan.

Saat ini, bandara Kazan sudah beroperasi kembali.

(blq/rds)

[Gambas:Video CNN]

23/12/2024 07:52
Elon Musk Diprediksi Jadi Presiden AS di Masa Depan, Trump: Tak Akan Terjadi

Jakarta –

Nama miliarder Elon Musk digadang-gadang bisa menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) di masa depan. Namun, prediksi itu langsung dipatahkan oleh Donald Trump selaku presiden terpilih AS selama empat tahun mendatang.

“Dia tidak akan menjadi presiden, saya dapat memberitahu Anda,” kata Trump dalam pidatonya di konferensi Partai Republik di Arizona dilansir AFP, Senin (23/12/2024).

Trump menjelaskan alasan bos Tesla dan SpaceX itu tidak akan bisa menjadi Presiden AS. Dia menyinggung tempat kelahiran dari Elon Musk.

“Anda tahu kenapa dia tidak bisa? Dia tidak lahir di negara ini,” kata Trump.

Konstitusi AS memang mengatur seorang presiden harus warga negara yang lahir di wilayah Amerika Serikat. Elon Musk sendiri diketahui lahir di Afrika Selatan.

Kritik terhadap Trump bermunculan dari Partai Demokrat terkait posisi Elon Musk dalam pemerintahan Trump mendatang. Miliarder itu diketahui dipercaya memimpin departemen baru yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintahan.

Partai Demokrat mengkritik Trump yang memberikan peran besar kepada Elon Musk di kabinetnya kelak. Istilah ‘Presiden Musk’ pun muncul sebagai sindiran kepada Trump.

“Tidak, tidak, hal itu tidak akan terjadi,” ujar Trump.

(ygs/zap)

23/12/2024 07:19
Kronologi Viral Erdogan Disebut Walk Out saat Prabowo Pidato di D-8

Jakarta, CNN Indonesia —

Ramai media sosial membicarakan momen Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri KTT Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir, beberapa waktu lalu.

Dalam salah satu video yang berderar, terlihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tampak keluar atau walk out saat Prabowo menyampaikan pidato di pertemuan puncak D-8 tersebut yang digelar pada Kamis (19/12).

Dalam video yang dirilis Sekretariat Presiden, memang terlihat sejumlah delegasi berjalan hendak meninggalkan ruangan saat Presiden RI itu berpidato.

Salah satu yang jelas terlihat dalam video itu adalah Erdogan yang terlihat berjalan di belakang kursi Prabowo seperti akan meninggalkan ruangan. Ia bahkan sempat menyenggol kursi Prabowo ketika sang Presiden RI itu berbicara.

Momen itu terekam ketika Prabowo berbicara mengecam pelanggaran Israel terhadap hukum internasional.

“Kita, sekali lagi, hari ini, mengutuk pelanggaran hukum internasional, kekejaman. Tapi saya ingin mengatakan, kita harus bisa melihat situasi yang terjadi, situasi yang sesungguhnya,” kata Prabowo.

Dia lalu berujar, “Kita selalu bilang, kita mendukung Palestina, tetapi … tetapi jika kita lemah, bagaimana bisa kita mendukung Palestina?”

Prabowo lalu menyarankan negara-negara D-8 fokus kerja sama di sektor ekonomi biru. Dia mengatakan potensi perikanan dunia mencapai US$600 miliar.

Bila negara-negara D-8 bekerja sama untuk memanfaatkan lautan yang ada, ia yakin blok ekonomi ini bisa menjadi yang terkuat di dunia.

Video itu pun viral di media sosial, seperti X. Dalam salah satu unggahan netizen, video itu telah disukai oleh 27 ribu akun hingga di re-tweet sebanyak 5.300 kali. Unggahan itu juga mendulang 700 komentar netizen.

Kemlu buka suara

Kementerian Luar Negeri memberikan penjelasan terkait situasi saat Prabowo pidato di KTT D8.

Juru bicara Kemlu RI Roy Sumirat mengatakan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di forum international, masing masing delegasi memiliki hak menentukan kapan ketua delegasi akan duduk di kursi delegasi atau meninggalkan ruangan.

“Sesuatu hal yang lumrah bahwa para ketua delegasi itu melakukan banyak pertemuan paralel pada saat pertemuan internasional, antara lain untuk lakukan pertemuan bilateral dengan ketua delegasi lain di ruangan lain,” ungkap Roy dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12).

Dia lalu berkata, “Jadi sifat keluar masuk ruangan meeting adalah hal yg lumrah untuk meeting internasional (termasuk di forum PBB). “

Lebih lanjut, Roy mengatakan delegasi indonesia tak bisa memberi komentar terkait jadwal ketua delegasi negara lain yang mungkin tidak bisa hadir sepenuhnya saat Prabowo pidato.

Dia juga mengatakan Prabowo sempat melakukan pertemuan singkat dengan seluruh ketua delegasi menjelang dan setelah KTT, termasuk Erdogan.

“Khusus dengan Presiden Turki, bisa disampaikan bahwa kedua pemimpin lakukan pertemuan dalam situasi yang sangat bersahabat termasuk pada saat duduk berdekatan pada acara luncheon yang diselenggarakan setelah berakhirnya KTT,” ungkap Roy.

(tim)

[Gambas:Video CNN]

23/12/2024 07:12