Jenis Media: Internasional

Ukraina: Rusia Bersiap Pindahkan Perlengkapan Militer dari Suriah ke Libya setelah Jatuhnya Assad – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Kapal-kapal Rusia sedang bersiap untuk mengangkut peralatan militer dari pangkalan angkatan laut di Suriah menuju Libya, setelah jatuhnya Bashar al-Assad pada akhir tahun lalu, menurut laporan intelijen Ukraina, dikutip Business Insider.

Intelijen Pertahanan Ukraina melaporkan melalui Telegram pada Jumat (3/1/2025) bahwa dua kapal kargo Rusia, Sparta dan Sparta II, sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan Tartus, Suriah.

Kapal pertama dijadwalkan tiba pada 5 Januari.

Menurut laporan tersebut, kapal-kapal ini akan digunakan untuk mengangkut peralatan dan senjata militer Rusia ke Libya.

Intelijen Ukraina juga menyebutkan bahwa tiga kapal lainnya—Alexander Otrakovsky, kapal pendarat besar Ivan Gren, dan kapal tanker Ivan Skobelev—diperkirakan tiba di Tartus dalam beberapa hari mendatang.

Namun, intelijen Ukraina tidak mengungkapkan bagaimana informasi tersebut diperoleh.

Pergerakan ini terjadi sebulan setelah jatuhnya Bashar al-Assad, penguasa lama Suriah yang dikenal sebagai sekutu dekat Rusia.

lihat foto
Foto satelit pada tanggal 5 Desember sebelum Assad runtuh menunjukkan Pangkalan Angkatan Laut Rusia di Tartus Suriah

Penggulingan Assad dianggap sebagai tanda melemahnya pengaruh Rusia di kawasan tersebut.

Bulan lalu, Ukraina melaporkan bahwa Rusia telah mengirim kapal-kapal untuk mengevakuasi senjata dan peralatan militer dari Tartus.

Sewa Rusia atas pangkalan angkatan laut di Tartus, serta pangkalan udara di Hmeimim, memberikan kemampuan strategis bagi Rusia untuk menjalankan operasi militer di seluruh Afrika dan Mediterania.

Namun, kini penguasaan Rusia atas pangkalan-pangkalan tersebut tidak jelas.

Meski demikian, dalam sebuah wawancara baru-baru ini, pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, menyatakan bahwa pemerintahannya tidak ingin Rusia meninggalkan Suriah dengan cara yang dapat merusak hubungan bilateral keduanya.

Dalam unggahan Telegram-nya, intelijen Ukraina juga mengungkapkan bahwa pasukan Africa Corps — tentara bayaran Rusia yang sebelumnya beroperasi di bawah kendali Grup Wagner, yang kini telah dibubarkan — juga telah berkumpul di Tartus.

Selain itu, laporan tersebut menambahkan bahwa seorang komandan brigade angkatan laut Rusia, Davityan Yuriy Albertovich, diduga berada di salah satu kapal tersebut.

Libya, yang disebut-sebut sebagai tujuan peralatan Rusia, telah menjadi pusat utama aktivitas Rusia di Afrika, seperti yang diungkapkan dalam laporan Dewan Atlantik pada Juli 2024.

“Posisi strategis Libya, yang berada di persimpangan Afrika dan Eropa, memberikan Rusia akses untuk menjalankan operasi di Sudan, Chad, Niger, dan negara-negara di wilayah Sahel serta Afrika Tengah. Hal ini memungkinkan Rusia memproyeksikan kekuatan dan pengaruhnya di seluruh kawasan tersebut,” menurut laporan tersebut.

Di sisi lain, Ukraina mengatakan siap meningkatkan keterlibatannya dengan Suriah, yang kini secara efektif berada di bawah kendali Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Pada hari Kamis (2/1/2025), Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan rencananya untuk membangun kembali hubungan diplomatik dengan Suriah setelah bertahun-tahun intervensi Rusia.

lihat foto
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky

“Kami tengah mempersiapkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Suriah dan kerja sama dalam organisasi internasional,” kata Zelenskyy, mengutip Euronews.

“Kami akan berkomunikasi dengan Eropa dan AS untuk memastikan dukungan sekuat mungkin,” jelasnya dalam sebuah posting di Telegram.

“Stabilitas yang lebih baik di Timur Tengah berarti lebih banyak perdamaian dan perdagangan bagi semua mitra.”

Zelenskyy juga mengatakan telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Suriah melalui program “Grain from Ukraine.”

Program ini dibentuk pada tahun 2022 setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada awal tahun itu.

Sejak inisiatif tersebut diluncurkan, Ukraina telah mengirimkan lebih dari 221.000 ton produk pertanian ke berbagai negara di Afrika dan Asia.

Menurut Zelenskyy, 500 ton tepung terigu telah dikirim ke Suriah sebagai bagian dari inisiatif kemanusiaan tersebut.

Ia mengatakan bahwa tujuan dari program “Grain from Ukraine” adalah untuk menawarkan dukungan dan bekerja sama dengan pemerintah Suriah baru yang dipimpin HTS di Damaskus.

Minggu lalu, Zelenskyy mengatakan Ukraina memiliki peluang untuk berkontribusi dalam memulihkan stabilitas di Suriah setelah bertahun-tahun campur tangan Rusia.

Ia mengatakan hal ini juga akan mendukung upaya Ukraina untuk mencapai perdamaian.

“Ini akan menjadi langkah yang tepat untuk memulihkan hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dengan Suriah,” katanya.

“Dan saya sangat berharap Suriah pasca-al-Assad akan menghormati hukum internasional – sesuatu yang tidak dapat dan tidak ingin dilakukan oleh al-Assad.”

Ukraina adalah produsen dan eksportir biji-bijian dan minyak sayur global.

Ukraina telah mengatakan ingin memulihkan hubungan dengan Suriah setelah kelompok militan menggulingkan rezim al-Assad.

Ukraina secara tradisional mengekspor barang-barang pertanian ke Timur Tengah tetapi tidak ke Suriah.

Suriah menerima impor makanan dari Rusia pada era al-Assad.

Rusia pun masih menjadi sekutu setia al-Assad, memberinya suaka politik setelah ia melarikan diri dari Suriah pada bulan Desember.

(Tribunnews.com)

06/01/2025 01:01
Satu Batalion Tentara Korut yang Dikirim Bantu Rusia Tewas

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan sekitar satu batalion tentara Korea Utara yang dikirim untuk membantu Rusia berperang melawan Ukraina, tewas.

Ratusan tentara itu tewas di wilayah perbatasan Kursk barat. Kursk merupakan tempat Ukraina melancarkan serangan mendadak pada Agustus lalu.

“Rusia telah kehilangan hingga satu batalion infanteri tentara Korea Utara dan pasukan terjun payung Rusia kemarin dan hari ini,” kata Zelensky seperti dilaporkan media Ukraina RBC pada Sabtu (waktu setempat).

Sekitar 11.000 tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia untuk pengerahan tambahan pasukan dan peralatan militer.

Zelensky sebelumnya menyebut bahwa Korea Utara telah menderita lebih dari 3.000 korban di wilayah Kursk.

Zelensky lantas menuding Rusia memberikan perlindungan minimal terhadap tentara-tentara asal Korea Utara di medan perang.

Menurutnya, warga Korea Utara rugi besar karena mengirim bantuan tentara ke Rusia. Pernyataan soal rugi tersebut berulang kali ia ucapkan.

“Mereka (warga Korut) mengalami banyak kerugian. Banyak sekali. Dan kami melihat bahwa militer Rusia dan pengawas Korea Utara sama sekali tidak tertarik pada kelangsungan hidup orang-orang Korea ini,” katanya.

(tim/isn)

[Gambas:Video CNN]

06/01/2025 00:50
Dibunuh Israel Tahun Lalu, Hassan Nasrallah Baru Akan Dikuburkan setelah Gencatan Senjata Rampung – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Jenazah mantan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah akan dimakamkan setelah berakhirnya gencatan senjata antara Israel-Hizbullah.

Gencatan senjata itu akan berlangsung 60 hari dan dimulai sejak disepakati Israel dan Hizbullah tanggal 27 November 2024.

Seorang pejabat senior Hizbullah, Wafiq Safa, menyebut pihaknya juga sedang mempersiapkan pemakaman untuk penerus Nasrallah, Hashem Safieddine, yang juga dibunuh Israel.

“Hizbullah siap menghadapi agresi apa pun dengan cara yang dianggap layak,” kata Safa hari Sabtu tatkala berkunjung ke lokasi tempat Nasrallah dibunuh Israel, dikutip dari Mehr News.

Israel membunuh Nasrallah tanggal 27 September 2024. Adapun Safieddin dibunuh tak lama sesudahnya.

Mengenai gencatan senjata, Hizbullah diberi waktu 60 hari untuk menarik pasukannya dari Lebanon selatan. Pasukan Israel juga harus mundur dari area yang sama dalam periode serupa.

Sempat gagal cari jaminan dari AS

Sebelumnya, pada bulan Oktober 2024 muncul laporan bahwa jasad Nasrallah disebut sudah dikuburkan untuk sementara waktu di lokasi rahasia.

Pemakaman besar untuk Nasrallah belum bisa dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa Israel akan melancarkan serangan saat prosesi pemakaman.

“Hassan Nasrallah telah dikubur untuk sementara, hingga situasi memungkinkan untuk menggelar acara pemakaman publik,” ujar narasumber yang dekat dengan Hizbullah, dikutip dari Al Arabiya.

Kata dia, Israel bisa saja menargetkan para pelayat dan tempat pemakaman Nasrallah.

Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei (kiri) dan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah (kanan). (khamenei.ir)

Muslim Syiah menyediakan tempat penguburan sementara jika situasi tidak memungkinkan jasad seseorang dimakamkan di tempat yang pernah dimintanya.

Seorang pejabat Lebanon berujar Hizbullah gagal mencari jaminan dari AS bahwa Israel tidak akan menyerang acara pemakaman.

Nasrallah tewas pada setelah Israel melancarkan serangan di markas Hizbullah di Beirut selatan.

Dia dilaporkan tewas di samping seorang jenderal Pasukan Garda Revolusioner Islam Iran.

Abdul Amir Al Teiban, penasihat Perdana Menteri Irak Mohammad Shia Al Sudani, berujar Nasrallah bakal dimakamkan “di samping Imam Hussein” di Karbala, Irak. Tempat itu sangat penting bagi komunitas muslim Syiah.

Dalam khotbah Jumat pekan ini, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei berbelasungkawa atas kematian Nasrallah.

Ada kemungkinan besar bahwa prosesi juga akan digelar di Teheran. Ada ribuan warga Iran yang berkumpul untuk melihat Khamenei.

Hingga saat ini Nasrallah belum memiliki sosok pengganti. Namun, keponakannya yang bernama Hashem Safieddine berpeluang besar menggantikannya.

Hizbullah diklaim sudah bangkit

Hizbullah dilaporkan sudah bangkit kembali atau pulih setelah Nasrallah dibunuh Israel tahun lalu.

“Melalui perlawanan, sudah terbukti bahwa kita tidak akan mengizinkan musuh (Israel) memajukan agendanya,” kata Sheikh Naim Qassem yang menggantikan posisi Nasrallah dalam pidatonya hari Rabu, (1/1/2025), dikutip dari Press TV.

“Pemerintah Lebanon dan masyarakat internasional bertanggung jawab melawan aksi agresi yang kini terjadi terjadi (terhadap Lebanon).”

Dia mengatakan Hizbullah telah melawan agenda ekspansionis Israel. Lalu, Nassem menyebut kelompok perlawanan itu kini “tumbuh” dan telah “memulihkan diri”.

Menurut dia, saat ini militer Israel membunuh makhluk apa pun di Gaza dan menghancurkan semua bangunan di sana hingga rata dengan tanah.

Sebelumnya, media terkenal asal Amerika Serikat (AS), The New York Times, dalam salah satu artikelnya pernah mempertanyakan apakah Hizbullah mampu bangkit setelah Nasrallah tewas dibunuh Israel.

Para pakar di AS mengatakan tewasnya Hizbullah merupakan pukulan besar bagi Hizbullah. Namun, mengesampingkan Hizbullah akan menjadi hal yang gegabah dan bahkan bisa menjadi kesalahan.

Israel belum bisa mendapatkan kemenangan besar di Gaza meski sudah lama melawan Hamas. Kelompok Palestina itu memiliki jaringan terowongan yang membingungkan pasukan Israel.

Faktanya, Hamas mempelajari terowongan dari Hizbullah. Pejabat AS mengatakan Israel telah menyerang jaringan terowongan Hizbullah, tetapi hanya membuahkan hasil minim.

Mayjen Yaacov Ayish, eks komandan operasi IDF, mengakui bahwa penghancuran terowongan di Lebanon adalah proses yang rumit dan memerlukan bom berukuran besar.

Sementara itu, narasumber yang dekat dengan Hizbullah pernah mengakui bahwa kematian Nasrallah memang pukulan besar bagi Hizbullah. Namun, Hizbullah masih punya kemampuan untuk memulihkan diri.

Dia mengatakan salah satu kekuatan atau kelebihan Hizbullah ialah strukturnya yang terdesentralisasi, tak hanya terhubung dengan satu pemimpin.

“Hierarki Hizbullah masih eksis, lembaganya masih ada, dan berbagai pemimpin di beragam wilayah di Lebanon masih ada. Karena itu, Hizbullah bisa memulihkan diri,” katanya pada bulan September 2024.

“Tahapan selanjutnya bagi Hizbullah adalah membangun kembali dan mereorganisasi kelompok itu dengan generasi kedua dan ketiga dari anggota yang tidak dibunuh oleh Israel.”

05/01/2025 23:46
Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia Lumpuh Total, Begini Cara-cara Kejam Israel ‘Cekik’ Gaza Utara – Halaman all

RS Indonesia Lumpuh Total, Begini Cara-cara Kejam Israel ‘Cekik’ Gaza Utara

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza mengumumkan pada Sabtu (4/1/2025) malam kalau Rumah Sakit Indonesia Beit Lahia, Gaza Utara telah dihentikan layanannya.

Fasilitas itu lumpuh total dan tidak lagi memberikan layanan apa pun kepada orang sakit atau terluka.

Ini menjadi pukulan bagi kemanusiaan di mana akses kesehatan di Gaza nyaris tidak ada lagi di tengah agresi militer Israel yang terus berlanjut.

Seperti diberitakan, Pasukan pendudukan Israel pada Jumat (3/1/2025) menyerbu Rumah Sakit Indonesia di Gaza utara.

Mereka melontarkan ancaman terhadap staf medis dan pasiennya, serta memerintahkan evakuasi segera, Pusat Informasi Palestina melaporkan seperti dikutip dari MEMO.

Disebutkan, rumah sakit tersebut kini berada di bawah pengepungan ketat pasukan Israel.

Tak hanya mengepung, tentara IDF terus menembakkan peluru tajam ke sekelilingnya.

Sebagian besar orang di dalam rumah sakit yang terkepung adalah wanita dan anak-anak, serta sejumlah orang terluka yang sama sekali tidak dapat bergerak.

Direktur Rumah Sakit Indonesia telah menyatakan bahwa rumah sakit telah kehabisan persediaan medis, dan menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk menyelamatkan nyawa warga sipil yang terluka.

Ia menunjukkan bahwa tentara Israel terus menghancurkan dan menghancurkan area di sekitar rumah sakit hari ini.

Ia menambahkan bahwa tentara Israel juga menghancurkan bagian oksigen dan listrik rumah sakit, sehingga mustahil untuk menyediakan layanan medis penting.

Serangan terhadap fasilitas kesehatan itu terjadi seminggu setelah Israel menyerbu dan mengevakuasi secara paksa Rumah Sakit Kamal Adwan, mengirim mereka yang membutuhkan perawatan medis mendesak ke Rumah Sakit Indonesia.

Sekarang tidak ada lagi rumah sakit yang beroperasi di Gaza utara, yang membahayakan nyawa 300.000 warga Palestina di daerah itu, sementara Israel terus melanjutkan apa yang Amnesty International dan kelompok hak asasi lainnya nyatakan sebagai genosida terhadap rakyat Palestina.

Ancaman Bom

Diberitakan The Peninsula, tak hanya Rumah Sakit Indonesia, tentara pendudukan Israel juga mengancam Rumah Sakit Al Awda di kamp Jabalia di Jalur Gaza utara dengan pengeboman.

Sama halnya yang terjadi di Beit Lahia (lokasi Rumah Sakit Indonesia), tentara Israel menuntut penghuni rumah sakit untuk mengungsi.

Tentara pendudukan mengancam sekitar 96 warga dari staf medis, pasien, yang terluka dan pekerja di rumah sakit, menuntut mereka untuk segera mengevakuasi diri.

Jika tidak, rumah sakit akan dibom ke arah mereka yang ada di dalamnya, yang mengancam akan menghilangkan akses perawatan kesehatan bagi 40 ribu warga di Jalur Gaza utara.

Tentara pendudukan menembakkan bom dari pesawat tak berawak ke arah bagian penerima tamu dan unit gawat darurat, yang menyebabkan sejumlah staf medis terluka, dan artilerinya terus menembaki halaman rumah sakit dan gerbangnya.

Rumah Sakit Al Awda di daerah Tal al-Zaatar di kamp Jabalia adalah benteng medis terakhir di provinsi Gaza utara, karena pendudukan telah mengepung orang-orang di dalamnya selama 90 hari, di tengah kondisi kesehatan dan kemanusiaan yang mengerikan.

Agresi pasukan pendudukan terhadap rumah sakit terjadi dalam kerangka penargetan sistem kesehatan di Jalur Gaza, seperti yang telah terjadi pada Rumah Sakit Kamal Adwan di kota Beit Lahia, sebelah utara Jalur Gaza, yang merupakan salah satu rumah sakit terbesar di daerah itu, dan menyediakan layanannya kepada lebih dari 400 ribu orang beberapa hari yang lalu.

Tentara pendudukan kemudian memaksa pasien, yang terluka, dan staf medis, termasuk direktur rumah sakit, dr. Hussam Abu Safia, beserta kru pers, untuk meninggalkan rumah sakit secara paksa, disertai dengan tembakan peluru dan mortir ke arahnya, sehingga api menghancurkan bagian operasi, laboratorium, ambulans, gawat darurat, dan bagian penerima tamu.

Pendudukan Israel terus melancarkan agresinya di Jalur Gaza, baik melalui darat, laut, maupun udara, sejak 7 Oktober 2023, menyisakan bencana kemanusiaan, di tengah kekurangan bantuan pokok yang parah, ditambah cuaca dingin yang ekstrem yang menambah penderitaan warga sipil dan memperparah kondisi sulit yang dihadapi penduduk.

Warga Palestina di Kamp Pengungsi Jabalia di Gaza Utara mengungsi ke daerah lain dengan barang-barang yang dapat mereka bawa, menyusul serangan Israel terhadap kamp di Kota Gaza, Gaza pada tanggal 1 Oktober 2024 (Mahmoud İssa/Anadolu Agency)

Cara Israel ‘Cekik’ Gaza Utara

Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza Utara, menjadi fasilitas kesekian dan kemungkinan rumah sakit terakhir yang beroperasi, akibat agresi militer Israel (IDF).

Pembantaian di rumah sakit dan fasilitas kesehatan merupakan satu dari banyak cara kejam Pendudukan Israel untuk mengosongkan Gaza Utara.

“Israel terus berupaya mengosongkan Gaza bagian utara dengan segala cara, mulai dari pengeboman yang tiada henti, penghancuran rumah sakit, hingga penjatahan masuknya bantuan makanan. Berbagai cara dilakukan untuk mendorong warga (penduduk Palestina) wilayah utara (Gaza) agar pergi,” tulis ulasan Khaberni, dikutip Minggu (5/1/2024).

Sementara itu, pejabat bantuan PBB mengkonfirmasi bahwa Israel telah memerintahkan pemindahan lebih banyak orang di wilayah utara Gaza yang terkepung karena serangan yang akan segera terjadi sebagai tanggapan terhadap penembakan rudal ke Israel.

Perintah Evakuasi (Pengusiran) Baru

Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA) mengatakan bahwa arahan terbaru adalah agar warga sipil di daerah Bureij di provinsi Deir al-Balah pindah ke barat.

Dia juga menambahkan bahwa perintah evakuasi terbaru datang pada saat otoritas pendudukan Israel terus menolak upaya PBB untuk mengoordinasikan pergerakan pekerja kemanusiaan yang aman.

Kantor tersebut mengungkapkan pada Jumat, bahwa pendudukan Israel telah dengan tegas menolak 6 dari 10 upaya koordinasi untuk mendatangkan bantuan, menurut apa yang dilaporkan oleh Agence France-Presse.

Ia juga menjelaskan, dari empat upaya yang tersisa, hanya dua yang berhasil diselesaikan, sedangkan dua lainnya menghadapi kendala berat.

Ribuan warga Gaza Utara diusir paksa oleh militer Israel yang melakukan penyerbuan di Beit Hanoun, Gaza Utara. (Anews/Tangkap Layar)

Rencana Para Jenderal

Sejak awal Oktober lalu, pendudukan mulai melakukan eskalasi di bagian utara Jalur Gaza yang hancur.

Israel mengklaim bahwa operasi mereka bertujuan untuk mencegah gerakan Hamas mengumpulkan kembali barisan mereka.

Sementara itu, warga menyatakan ketakutan mereka terhadap niat Israel untuk mengosongkan Jalur Gaza bagian utara dan menggusur penduduknya, di tengah berkembangnya pembicaraan tentang penerapan apa yang dikenal sebagai “rencana jenderal,” yang menetapkan pengosongan wilayah utara dan pembentukan zona penyangga.

Sementara pencurian truk bantuan makanan dan medis telah meningkat, di tengah kelangkaan makanan di Jalur Gaza selama berbulan-bulan, meskipun ada peringatan dan kecaman dari organisasi-organisasi PBB.

(oln/khbrn/*)

05/01/2025 22:55
Tiga Alasan Israel Tak Mau Tarik Mundur Pasukan dari Lebanon: Terowongan Hizbullah Susah Dijangkau – Halaman all

Tiga Alasan Israel Tak Mau Tarik Mundur Pasukan dari Lebanon: Terowongan Hizbullah Susah Dihancurkan

TRIBUNNEWS.COM – Wilayah selatan Lebanon masih menyaksikan ketegangan bersenjata, meski gencatan senjata berlaku antara Israel dan gerakan Hizbullah.

Khaberni melansir, perkiraan bahkan menunjukkan kalau tentara Israel (IDF) potensial akan tetap berada di wilayah tersebut selama beberapa bulan lagi sebelum dapat melakukan penarikan penuh.

Laporan tersebut menjelaskan beberapa alasan yang didalilkan Israel sebagai faktor penting yang mempengaruhi jalannya agresi militer, menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Israel berbahasa Ibrani Yedioth Ahronoth.

Surat kabar tersebut mengindikasikan kalau alasan pertama Pasukan IDF adalah proses penghancuran kemampuan Hizbullah, terutama yang terkait dengan terowongan dan lokasi rudal di Lebanon selatan, memerlukan waktu tambahan.

Tentara Israel telah melakukan operasi ofensif ekstensif terhadap sasaran-sasaran ini, namun memerlukan waktu untuk memastikan penghancuran semua kemampuan militer yang merupakan ancaman terhadap keamanan Israel.

“Meskipun terdapat upaya yang intensif dari IDF, masih terdapat titik-titik resistensi yang sulit dijangkau sepenuhnya,” kata laporan tersebut.

Laporan menambahkan, alasan kedua adalah tentara Lebanon dinilai tidak cukup siap untuk memikul tanggung jawab di wilayah dimana tentara Israel menarik diri.

Meskipun beberapa unit Militer Lebanon telah dikerahkan, mereka kekurangan kemampuan manusia dan material yang diperlukan untuk melaksanakan misi secara efisien.

“Diperlukan waktu untuk memperkuat kemampuan tentara Lebanon, yang menghambat penarikan segera oleh Israel,” kata laporan itu.

Surat kabar itu menambahkan, faktor ketiga adalah tentara Israel saat ini sedang berupaya membangun garis pertahanan baru di perbatasan antara Israel dan Lebanon.

Buffer zone ini disebut bertujuan untuk melindungi pemukiman Israel di wilayah yang berbatasan dengan perbatasan.

“Bidang ini mencakup pembangunan situs militer dan pemasangan sistem pertahanan canggih, yang memerlukan waktu sebelum proyek tersebut selesai sepenuhnya,” kata laporan itu.

Dalam konteks situasi saat ini, surat kabar tersebut mengatakan bahwa Israel berharap pemilihan presiden Lebanon mendatang akan berkontribusi pada peningkatan stabilitas di Lebanon.

“Fokusnya adalah pada pemilihan presiden yang diperkirakan akan diadakan pada bulan Januari, dengan beberapa pihak internasional, seperti Amerika Serikat dan Perancis, mendorong stabilitas internal di Lebanon untuk mendukung implementasi perjanjian militer dan politik,” kata ulasan tersebut

Mengingat faktor-faktor ini, kecil kemungkinannya IDF akan menarik diri dari Lebanon selatan selama dua bulan ke depan.

“Namun jika pembangunan garis pertahanan baru selesai dan stabilitas tercipta di Lebanon, tentara Israel mungkin dapat mundur secara bertahap dan aman,” begitu kesimpulan laporan media Israel.

Situasi di Kiryat Shmona di Israel Utara (wilayah Palestina yang diduduki) saat diserang kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah. (khaberni/tangkap layar)

Iming-imingi Uang ke Pemukim Utara

Fase berikutnya dari rencana Israel adalah memulangkan pemukim Yahudi ke wilayah pendudukan utara mereka.

Para pemukim di Israel utara yang mengungsi karena serangan Hizbullah akan diminta kembali ke rumah masing-masing.

Sejak perang di Jalur Gaza meletus tanggal 7 Oktober 2024, Hizbullah mulai rajin menyerang Israel utara sebagai bentuk dukungan kepada warga Palestina di Gaza yang diinvasi Israel.

Adapun saat ini Israel dan Hizbullah sedang memberlakukan gencatan senjata selama 60 hari.

Surat kabar Israel Hayom pada hari Selasa, (31/12/2024), menyebut pemerintah Israel telah mengungkapkan rencana untuk mengembalikan para pemukim itu.

Mereka akan mulai dikembalikan ke rumah masing-masing apa akhir Februari 2025 ketika gencatan itu berakhir dan jika situasi keamanan memungkinkan.

Dikutip dari The Cradle, saat ini ada sekitar 60.000 pemukim Israel yang mengungsi dari pemukiman di dekat perbatasan Israel-Lebanon. Mereka lari menyelamatkan diri dari serangan roket, rudal, dan drone Hizbullah.

Asap membumbung di Kota Safed, Israel Utara, setelah kota itu dibombardir Hizbullah. (Khaberni/HO)

Meski sudah ada pengumuman gencatan senjata lima minggu lalu, media Israel menyebut baru seperempat pemukim yang kembali ke Israel utara.

Jumlah yang kembali ke pemukiman dekat pagar perbatasan lebih sedikit lagi. Adapun di pemukiman Metula baru ada 20 pemukim yang kembali.

Karena hanya sedikit yang ingin kembali, pemerintah Israel memutuskan memberikan bantuan bagi pemukim yang bersedia balik.

Pertama, setiap keluarga akan menerima 15.000 shekel atau sekitar Rp66 juta sebagai kompensasi atas kerusakan rumah mereka akibat perang.

Kedua, setiap orang dewasa akan menerima Rp66 juta, lalu setiap anak akan menerima Rp35,6 juta.

Sejak perang meletus, keluarga pengungsi mendapat bantuan akomodasi tinggal di hotel-hotel.

Keluarga yang anak-anaknya berada di sekolah dan enggan kembali ke rumah hingga tahun ajaran rampung akan terus menerima bantuan tempat tinggal.

Adapun keluarga yang tinggal di tiga pemukiman dekat perbatasan, yakni Metula, Manara, dan Avivim, akan tetap tinggal di luar area itu hingga infrastruktur diperbaiki dan layanan setempat dipulihkan.

Di sisi lain, kemungkinan berlanjutnya pertempuran antara Israel dan Hizbullah sesudah gencatan senjata membuat para pemukim enggan bergegas kembali ke rumah.

“Mereka tidak berbicara kepada kami. Kami bahkan tidak tahun apa sedang terjadi,” kata salah satu pemukim.

Ribuan bangunan dihancurkan Hizbullah

Pada bulan November 2023 surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan ada lebih dari 9.000 bangunan dan 7.000 kendaraan di Israel utara yang rusak atau dihancurkan Hizbullah.

“Hampir tidak ada bangunan yang tidak memerlukan renovasi atau penghancuran dan pembangunan kembali,” kata media itu.

“Sekitar 140 juta shekel telah dibayarkan untuk kompensasi atas kerusakan.”

Di samping itu, media tersebut juga mengatakan ada banyak korban luka di utara yang belum dilaporkan karena korban sedang dievakuasi atau karena korban berada di area yang tidak bisa dimasuki.

Kiryat Shmona, Manara, Shtula, Zarit, Nahariya, dan Shlomi menjadi kota dan pemukiman yang terdampak paling parah. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bangunan tempat tinggal.

Yedioth Ahronoth menyebut kerusakan di Israel utara tidak terdokumentasi dengan baik dan “diselimuti kabut tebal”.

Wali Kota Kiryat Shmona, Avichai Stern, menyebut kerusakan di daerahnya bahkan sampai “tidak terbayangkan”.

Dia menyebut setiap rumah di Kiryat Shmona memerlukan renovasi yang menelan waktu hingga berbulan-bulan. Bangunan masyarakat juga rusak. Renovasi sekolah memerlukan waktu sekitar 4 bulan.

Sementara itu, Moshe Davidovitz yang menjadi Ketua Forum Pemukiman di Jalur Konflik mengatakan pemerintah Israel tak punya bayangan tentang seberapa besar kerusakan di sana.

“Negara Israel tak punya ide tentarang seberapa besar kerusakannya dan apa yang yang harus diselesaikan dan dilakukan setelah perang,” kata Davidovitz.

05/01/2025 20:29
Al-Sharaa Menolak Berjabat Tangan dengan Menteri Jerman: Apa Alasannya? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sekaligus pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, baru-baru ini mendapatkan sorotan luas setelah menolak untuk berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock.

Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat internasional, terutama terkait dengan implikasi politik dan sosial di Suriah.

Mengapa Al-Sharaa Menolak Bersalaman?

Baerbock bersama Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, melakukan kunjungan ke Suriah pada Jumat (3/1/2025), sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan transisi di negara tersebut.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Jerman dan Prancis untuk membantu membangun kembali Suriah setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad.

Namun, saat keduanya tiba di istana kepresidenan di Damaskus, Al-Sharaa hanya mengulurkan tangannya kepada Barrot, sementara kepada Baerbock ia hanya meletakkan tangan di dada sebagai bentuk salam.

Barrot sebelumnya juga awalnya meletakkan tangannya di dada, namun akhirnya berjabat tangan setelah Al-Sharaa mengulurkan tangan lebih dulu.

Momen ini menimbulkan reaksi beragam dari publik, terutama di Barat.

Banyak yang khawatir tindakan Al-Sharaa mencerminkan upaya kelompok militan untuk memaksakan identitas agama dalam sistem politik dan pendidikan baru di Suriah.

Apa Kata Baerbock Tentang Kontroversi Ini?

Annalena Baerbock memberikan komentarnya terkait situasi tersebut.

Ia menyatakan, “Saat saya berkunjung ke Suriah, saya sudah jelas bahwa tidak akan ada jabat tangan seperti biasa.”

Hal ini menegaskan bahwa Baerbock sudah mengantisipasi tindakan Al-Sharaa, meskipun tetap menjadi sorotan media.

Dalam sebuah pernyataan di platform X (dulu Twitter), Barrot menyampaikan bahwa ia dan Baerbock telah menerima jaminan dari otoritas baru Suriah bahwa ada komitmen untuk memastikan partisipasi perempuan dalam transisi politik.

Di tengah upaya mendapatkan pengakuan internasional, Al-Sharaa menghadapi tantangan berat untuk menyatukan negara yang terpecah serta membawa semua milisi di bawah kendali pemerintah.

Pembangunan kembali ekonomi dan infrastruktur Suriah diperkirakan akan memakan biaya ratusan miliar dollar.

Al-Sharaa yang memimpin HTS, sebuah kelompok Islam garis keras yang sebelumnya merupakan cabang Al-Qaeda, berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan komunitas internasional sambil berjanji untuk menghormati hak-hak dan kebebasan semua warga Suriah, tanpa memandang jenis kelamin atau agama.

Sebagai bagian dari langkah untuk menunjukkan komitmennya, Al-Sharaa baru-baru ini menunjuk dua tokoh wanita dalam posisi penting di pemerintahan.

Ia menangkat Aisha al-Dibs sebagai Kepala Kantor Urusan Perempuan.

Selain itu, Maysaa Sabrine ditunjuk sebagai Gubernur Bank Sentral Suriah, menjadikannya wanita pertama yang menduduki posisi tersebut dalam sejarah 70 tahun.

Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di sektor perbankan, Sabrine diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan ekonomi Suriah yang sedang mengalami krisis.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

05/01/2025 20:24
Bandara Beirut Berlakukan Aksi Ketat ke Diplomat Iran, Hizbullah Ancam Lebanon Seperti Suriah – Halaman all

Bandara Beirut Berlakukan Aksi Ketat ke Diplomat Teheran, Hizbullah Ancam Lebanon Seperti Suriah

TRIBUNNEWS.COM – Insiden terhadap seorang diplomat Iran dilaporkan terjadi di Bandara Beirut, Lebanon yang memberlakukan pemeriksaan ketat.

Dilaporkan, setibanya dari Teheran ke Beirut dengan penerbangan “Mahan Air”, seorang diplomat Iran langsung menuju pos pemeriksaan pemindai elektronik dari pesawat, sambil membawa dua tas diplomatik, tulis laporan media lokal, lbc, dikutip Minggu (5/1/2025).

“Pihak keamanan bandara meminta, seperti yang dilakukannya kepada semua penumpang dalam penerbangan yang sama, agar diplomat tersebut meletakkan tasnya di pemindai untuk diperiksa,” kata laporan tersebut.

Namun, sang diplomat menolak, dengan mengutip Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, yang memberikan kekebalan terhadap tas diplomatik dari pemeriksaan di bandara atau tempat penyeberangan perbatasan lainnya.

Setelah penolakannya, diplomat tersebut ditolak masuk dan menunggu selama berjam-jam di bandara hingga Kementerian Luar Negeri Lebanon menerima nota tertulis dari Kedutaan Besar Iran di Lebanon.

“Nota tersebut mengklarifikasi bahwa tas tersebut berisi dokumen, surat, dan uang tunai yang semata-mata ditujukan untuk biaya operasional kedutaan,” papar laporan tersebut.

Berdasarkan penjelasan ini, tas tersebut diizinkan masuk berdasarkan Konvensi Wina, yang menetapkan bahwa jika otoritas setempat mencurigai adanya penyalahgunaan tas diplomatik, negara pengirim harus diberi tahu, dan masalah tersebut diselesaikan secara diplomatis — seperti yang terjadi dalam kasus ini.

Sementara itu, semua penumpang lain dalam penerbangan tersebut menjalani pemeriksaan ketat barang bawaan melalui pemindai.

Bandara Beirut, Lebanon memberlakukan tindakan ketat pada penerbangan Iran.

Utusan AS Juga Kena, Kenapa Iran Lebih Ketat?

Insiden yang terjadi pada diplomat Iran ini merupakan bagian dari konteks yang lebih luas dalam sistem keamanan di Lebanon.

Setelah perang Israel, pada September, Lebanon memutuskan dalam rapat keamanan, untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan bandara.

Ini termasuk memasang pemindai untuk memeriksa barang bawaan penumpang yang diangkut melalui kargo dan barang bawaan.

Menurut sumber pemerintah Lebanon, pemeriksaan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

Arahan tersebut mengamanatkan pemeriksaan menyeluruh untuk semua orang, termasuk penumpang di pesawat pribadi.

Langkah-langkah ini dilaporkan meluas ke tokoh-tokoh terkenal seperti Ali Larijani, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran, dan mediator Amerika Serikat Amos Hochstein.

Keduanya menjalani pemeriksaan selama kunjungan mereka ke Lebanon.

Bahkan tim yang mendampingi Perdana Menteri Najib Mikati pun menjadi sasaran pemeriksaan.

Namun, penumpang yang tiba dengan penerbangan dari Iran dilaporkan menghadapi tindakan yang lebih ketat.

Mengapa?

Jawabannya terletak pada intelijen dan bukti selama bertahun-tahun yang menuduh kalau rezim Iran telah mengirim dukungan, dana, dan senjata ke Hizbullah melalui penerbangan dari Iran.

Mereka yang terlibat dalam operasi ini diduga mengabaikan prosedur standar.

Sejarah ini telah mendorong otoritas Lebanon untuk memberlakukan pemeriksaan ketat terhadap penumpang yang datang dari Iran, terlepas dari maskapai penerbangan yang digunakan.

Sejak perang, Lebanon telah mematuhi ketentuan gencatan senjata, khususnya yang mengharuskan kontrol penyeberangan perbatasan dan pencegahan penyelundupan senjata ke Hizbullah.

Tindakan ini tidak hanya berlaku untuk Iran tetapi juga untuk negara mana pun yang penumpangnya tidak tunduk pada pemeriksaan ketat berdasarkan peraturan internasional.

Sebuah kendaraan yang dihiasi bendera gerakan Hizbullah Lebanon melaju di jalan saat penduduk kembali ke kota Baalbek pada 27 November 2024, setelah gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel berlaku. – Gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah di Lebanon terjadi pada 27 November setelah lebih dari setahun pertempuran yang telah menewaskan ribuan orang. (Photo by Nidal SOLH / AFP) (AFP/NIDAL SOLH)

Hizbullah Ancam Lebanon Seperti Suriah

Sebagai latar belakang, Hizbullah adalah gerakan sekaligus partai politik yang memiliki pengaruh di Lebanon.

Meski bukan satu-satunya, kekuatan politik dan militer Hizbullah dalam sistem pemerintahan Lebanon bakan menandingi sistem pemerintahan dan angkatan bersenjata negara tersebut.

Keputusan Hizbullah untuk menyerang Israel demi solidaritas terhadap perlawanan Palestina di Gaza juga bukan sepenuhnya bulat keputusan Lebanon, namun berdampak luas terhadap negara tersebut.

Invasi militer Israel (IDF) ke teritorial Lebanon, menjadi satu di antara contoh betapa keputusan Hizbullah berdampak ke semua elemen di negara tersebut.

Hal ini pula yang dikabarkan membuat Hizbullah mau menyepakati perjanjian gencatan senjata dengan Israel per 27 November 2024 silam selama 60 hari dengan Israel.

Namun, Hizbullah mencurigai ada upaya Israel untuk menyusupi kekuatan-kekuatan lain di Lebanon untuk melemahkan gerakan tersebut, termasuk ke dalam pemerintah Lebanon itu sendiri.

Pendudukan Israel di sejumlah teritorial Lebanon, khususnya di wilayah Selatan, dekat perbatasan, dituduh dibarengi dengan aksi politis mereka memengaruhi pemerintah Lebanon untuk melemahkan Hizbullah.

Belakangan, muncul wacana agar Hizbullah dilucuti persenjataannya sebagai bagian dari perpanjangan kesepakatan gencatan senjata.

Wacana ini langsung ditolak Hizbullah.

Pemimpin Hizbullah Naim Qassem menyatakan, bersumpah, “Kami akan terus melawan sampai kami membebaskan wilayah kami.”

“Perlawanan masih kuat, berpengaruh, dan menghalangi tujuan musuh,” katanya.

Dia menekankan kalau “Perlawanan memiliki kapasitas pencegahan.”

Qassem juga menanggapi wacana pelucutan senjata Hizbullah oleh pihak ketiga, termasuk oleh Tentara Lebanon dan Pasukan PBB (UNIFIL), sebagai upaya Israel melemahkan gerakan perlawanan Lebanon tersebut.

Pasukan pejuang Hizbullah berparade di Beirut, ibukota Lebanon pada 12 Juni 2024. (Houssam Shbaro/Anadolu/Getty Images)

“Kami mencegah proyek Israel untuk mengakhiri perlawanan kami,” katanya.

Dia mewanti-wanti, Hizbullah bisa saja menggulirkan penggulingan rezim di Lebanon seperti yang terjadi di Suriah.

“Apa yang terjadi di Suriah bisa saja terjadi di Lebanon,” katanya, seraya menambahkan bahwa “Pimpinan Perlawanan memutuskan apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya tepat waktu.”

“Kemampuan kami mencegah rezim Israel melanjutkan agresinya terhadap Lebanon,” tegasnya.

Ia memperingatkan rezim Israel agar tidak melanjutkan pelanggaran perjanjian gencatan senjata, dengan mencatat bahwa “Tidak ada aturan atau jadwal khusus untuk tindakan perlawanan.”

“Kesepakatan kami hanya mengenai wilayah selatan Sungai Litani,” katanya lebih lanjut.

“Kesabaran kami selama kesepakatan ini bergantung pada perilaku musuh, dan kesabaran kami mungkin akan habis sebelum gencatan senjata 60 hari,” katanya.

Dalam konteks geopolitik, aksi Hizbullah menyerang Israel ini -dengan klaim dukungan bagi Gaza- merupakan bagian dari perang proksi yang terjadi antara Iran dan Israel yang bermusuhan selama bertahun-tahun.

Adapun Israel berupaya memadamkan perlawanan Hizbullah dengan memutus rantai pasokan apapun dari Iran, satu di antaranya dengan menduduki wilayah Suriah.

(oln/lbc/*)

05/01/2025 19:26
Jeju Air Pangkas 1.900 Penerbangan Domestik dan Internasional Buntut Kecelakaan Maut – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Maskapai penerbangan Korea Selatan (Korsel) Jeju Air memangkas sekitar 1.900 penerbangan domestik dan internasional hingga Maret 2025.

Adapun rute-rute utama Jeju Air yang dipangkas termasuk ke Tokyo, Osaka, dan Fukuoka di Jepang, serta ke Da Nang, Vietnam.

Keputusan itu diambil menyusul insiden kecelakaan yang menewaskan 179 orang di Muan pada 29 Desember lalu.

“Jeju Air akan mengurangi penerbangan yang sering kami terbangi, termasuk penerbangan domestik, dan untuk penerbangan internasional, pengurangan akan dipusatkan di sekitar rute Jepang dan Asia Tenggara,” kata direktur divisi administrasi manajemen Jeju Air, Song Kyung-hoon, mengutip dari Korea joongAng Daily.

“Sudah saatnya untuk tidak memikirkan pendapatan kami tetapi mempertimbangkan keamanan rute,” imbuh Kyung-hoon, dalam konferensi pers yang diadakan di Seoul bagian barat.

Sebelum pemangkasan dilakukan, maskapai tersebut awalnya telah membatalkan 67.000 pemesanan tiket hanya dalam 2 hari.

Yakni sejak kecelakaan pada 29 Desember lepas pukul 09.00 hingga 30 Desember pukul 13.00 waktu setempat.

Imbas pembatalan reservasi penerbangan, Jeju Air merugi sebesar 260 miliar won atau 177 juta dollar AS.

Pihak Jeju Air menjelaskan pengurangan jumlah penerbangan tersebut juga dilakukan pihak maskapai untuk membenahi manajemen operasional seluruh penerbangan.

Polisi Korsel Geledah Kantor Jeju Air

Terpisah, pada tanggal 2 Januari kemarin kepolisian Korea Selatan menggeledah kantor maskapai penerbangan Jeju Air usai insiden kecelakaan tragis yang menimpa pesawat Jeju Air 7C2216 jenis Boeing 737-800.

Dilansir dari The Guardian, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari investigasi atas kecelakaan hari Minggu yang menewaskan 179 orang.

Adapun penggeledahan ini dilakukan pihak berwenang setempat untuk mencari dan menyita dokumen yang terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan pesawat Boeing 737-800.

“Sehubungan dengan kecelakaan pesawat operasi pencarian dan penyitaan sedang dilakukan mulai pukul 09.00 pagi pada tanggal 2 Januari di tiga lokasi,” demikian pernyataan polisi Korea Selatan.

“Polisi berencana untuk segera dan tegas menentukan penyebab dan tanggung jawab atas kecelakaan ini sesuai dengan hukum dan prinsip,” lanjut mereka.

Merespon penggrebekan itu, Song Kyeong-hoon, Direktur Jeju Air mengatakan maskapai siap bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap tragedi itu.

Tak hanya kantor Jeju Air, penggeledahan juga dilakukan di Bandara Internasional Muan.

Pejabat presiden Korea Selatan , Choi Sang-mok, menyatakan tindakan harus segera diambil jika penyelidikan mengungkap ada masalah dengan model pesawat tersebut.

“Karena ada kekhawatiran publik yang besar tentang model pesawat yang sama yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, Kementerian Perhubungan dan lembaga terkait harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasi pemeliharaan, pendidikan, dan pelatihan,” kata Choi.

Korsel Gelar Inspeksi Massal

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan serupa Pemerintah Korea Selatan berencana untuk menginspeksi semua pesawat jenis Boeing 737-800 yang dioperasikan di negeri tersebut.

Seorang pejabat Kementerian Transportasi Korsel menyatakan pemerintah bakal melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui apakah seluruh maskapai penerbangan telah mengikuti aturan dengan benar.

Mengutip dari NPR, inspeksi tersebut rencananya akan mencakup pemeriksaan terhadap tingkat pemanfaatan pesawat.

Kemudian ada pemeriksaan penerbangan, hingga penelusuran terhadap catatan pemeliharaan pesawat.

Sejauh ini jenis Boeing 737-800 yang dioperasikan secara luas oleh maskapai bertarif rendah (LCC) di Korea Selatan seperti Jeju Air yakni sebanyak 39 pesawat.

Sementara itu maskapai LCC lain yang mengoperasikan Boeing 737-800 ada T’way Air dengan 27 pesawat, Jin Air dengan 19 pesawat.

Sementara Eastar Jet dengan 10 pesawat, dan Air Incheon dengan dua pesawat.

(Tribunnews.com / Namira Yunia)

05/01/2025 18:06
Pendukung Yoon Suk Yeol Kibarkan Bendera Amerika dan Bawa Poster Stop the Steal, Apa Artinya? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Penyelidik Korea Selatan berupaya menangkap Presiden Yoon Suk Yeol, yang dimakzulkan, di kediamannya pada hari Jumat (3/1/2024) sebagai buntut dari aksi darurat militer yang dikeluarkannya pada 3 Desember lalu.

Namun, penyelidik gagal menangkap Yoon Suk Yeol karena dihalangi oleh pasukan keamanan beserta para pendukungnya.

Di luar kediaman Yoon Suk Yeol, para pendukungnya mengibarkan bendera Amerika Serikat di samping bendera Korea Selatan.

Selain itu, mereka juga membentangkan slogan-slogan “Stop the Steal”. Apa artinya?

Mengutip The Guardian, bagi orang luar, kombinasi simbol ini mungkin tampak membingungkan.

Namun, bagi para pendukung Yoon, Amerika Serikat mewakili lebih dari sekadar sekutu: Amerika adalah sebuah cita-cita yang mereka persepsikan.

Simbolisme bendera AS adalah deklarasi tatanan budaya dan spiritual, yang menurut mereka sedang terancam.

Sambil memegang kedua bendera, seorang pendukung Yoon bernama Pyeong In-su (74) mengatakan bahwa polisi harus dihentikan oleh warga negara yang patriotik.

Ia berharap presiden terpilih AS, Donald Trump, dapat membantu Yoon.

lihat foto
Para pendukung Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berkumpul saat anggota Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi dan pejabat polisi akan memasuki kediaman presiden di Seoul.

“Saya berharap setelah pelantikan Trump, dia bisa menggunakan pengaruhnya untuk membantu negara kita kembali ke jalur yang benar,” katanya.

Ia melambaikan kedua bendera dengan pesan “Mari kita maju bersama” dalam bahasa Inggris dan Korea.

Di sisi lain, “Stop the Steal” adalah slogan yang dipopulerkan oleh pendukung Donald Trump saat pemilu AS tahun 2020.

Trump kalah dalam pemilu tersebut dan mengklaim bahwa suara untuknya telah dicuri.

Mengutip staradvertiser.com, pembelaan Yoon atas tindakannya mengeluarkan darurat militer memiliki kemiripan dengan retorika politik Donald Trump, yang mengklaim adanya kecurangan dalam pemungutan suara.

Meskipun Yoon tidak menyebutkan masalah pemilu dalam deklarasi darurat militer awalnya, ia mengirim ratusan pasukan untuk menyerang Komisi Pemilihan Umum Nasional (NEC) dan menuduh Korea Utara telah meretas NEC tanpa memberikan bukti.

Yoon mengatakan bahwa serangan tersebut terdeteksi Badan Intelijen Nasional, tetapi NEC menolak bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dan pemeriksaan sistem mereka.

Dugaan peretasan itu menimbulkan keraguan atas integritas pemilihan parlemen April 2024 — yang mana partainya kalah telak — dan menjadi alasan Yoon mengumumkan darurat militer, ujarnya.

Saat itu, NEC mengatakan bahwa dengan memunculkan kecurigaan adanya kecurangan pemilu, Yoon justru merugikan dirinya sendiri terhadap sistem pengawasan pemilu, yang memilih dirinya sebagai presiden.

NEC menyatakan bahwa mereka telah berkonsultasi dengan badan mata-mata pada tahun lalu untuk mengatasi “kerentanan keamanan”.

lihat foto
Yoon Suk Yeol

Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa peretasan oleh Korea Utara membahayakan sistem pemilu, dan pemungutan suara tetap dilakukan dengan surat suara kertas.

Isu ini telah menjadi topik utama bagi para pendukung Yoon, yang mengatakan bahwa deklarasi darurat militernya dapat dibenarkan.

Mereka kini berharap kekhawatiran mereka selaras dengan Trump.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Mengutip France24, Kantor Investigasi Korupsi (CIO) mungkin akan mencoba mengeksekusi surat perintah penangkapan untuk Yoon lagi sebelum batas waktu 6 Januari.

“Tindakan selanjutnya akan diputuskan setelah peninjauan lebih lanjut,” kata CIO, setelah menghentikan upaya penangkapan pertamanya.

Jika Yoon ditangkap sebelum tanggal tersebut, CIO memiliki waktu 48 jam untuk meminta surat perintah baru untuk penangkapan resminya atau jika tidak, Yoon harus dibebaskan.

Pengacara Yoon telah berulang kali mengatakan bahwa surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan itu melanggar hukum dan ilegal.

Sang pengacara berjanji untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut terhadapnya.

(Tribunnews.com)

05/01/2025 17:10
Eks Perdana Menteri Yunani Costas Simitis Meninggal di Usia 88 Tahun

Jakarta, CNN Indonesia —

Mantan Perdana Menteri Yunani, Costas Simitis meninggal dunia di usia 88 tahun pada Minggu (5/1) waktu setempat.

Ia dilaporkan wafat di rumah musim panasnya di Peloponnese.

Simitis tidak menghadapi masalah kesehatan tertentu sebelumnya akhirnya meninggal dunia.

“Dengan kesedihan dan rasa hormat, saya mengucapkan selamat tinggal kepada Costas Simitis, lawan politik yang terhormat dan mulia, tetapi juga Perdana Menteri yang mendampingi Yunani dalam langkah-langkah nasionalnya yang hebat,” kata Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis dalam keterangan resmi, dikutip Reuters.

Simitis dikenal sebagai salah satu anggota pendiri partai sosialis Gerakan Sosialis Panhellenic (PASOK).

Ia menjabat sebagai perdana menteri Yunani dari 1996 hingga 2004.

Simitis juga memainkan peran penting dalam penerapan mata uang euro. Sebab, di masa pemerintahannya Yunani memutuskan euro sebagai mata uang resmi pada 2001.

(pta/pta)

[Gambas:Video CNN]

05/01/2025 16:19