Xcloud.id

Jenis Media: Internasional

  • Mantan Politisi Oposisi Kamboja Ditembak Mati di Bangkok

    Mantan Politisi Oposisi Kamboja Ditembak Mati di Bangkok

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan anggota parlemen oposisi Kamboja Lim Kimya ditembak mati pria bersenjata yang mengendarai sepeda motor di Bangkok, Thailand pada Selasa (7/1). Lim Kimya diberitakan media Thailand langsung tewas di tempat.

    Polisi Thailand awalnya mengonfirmasi kematian seorang pria Kamboja tanpa mengidentifikasi Lim Kimya, dan mengatakan kepada AFP “kami sedang menyelidiki motifnya dan akan memberikan informasi lebih lanjut di lain waktu.”

    “Petugas dari Biro Kepolisian Metropolitan telah memulai perburuan untuk menangkap pembunuhnya,” Bangkok Post melaporkan, seraya menambahkan bahwa korban tewas adalah warga negara Kamboja-Prancis.

    Beberapa media Thailand melaporkan seorang pria bersenjata mengendarai sepeda motor menembaki Lim Kimya saat ia tiba di Bangkok dari kota Siem Reap, Kamboja, bersama istrinya yang berkebangsaan Prancis dan paman yang berkebangsaan Kamboja.

    Seorang jurnalis foto AFP melihat darah di tempat kejadian dekat kawasan Jalan Khao San yang populer di Bangkok.

    Penembakan yang menewaskan Lim Kimya terjadi pada hari yang sama ketika mantan pemimpin berpengaruh Kamboja Hun Sen menyerukan undang-undang baru untuk melabeli siapa pun yang mencoba menggulingkan pemerintahan putranya Hun Manet sebagai “teroris.”

    Hun Sen mengundurkan diri pada 2023 dan menyerahkan kepemimpinan kepada putra sulungnya, Hun Manet.

    Lim Kimya terpilih sebagai anggota oposisi parlemen Kamboja setelah pemilihan umum pada 2013 di mana partai yang berkuasa di bawah mantan pemimpin Hun Sen hampir kalah dari Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) kala itu.

    CNRP, yang didirikan pada 2012 oleh para pemimpin oposisi Sam Rainsy dan Kem Sokha, dibubarkan oleh perintah pengadilan pada 2017.

    Puluhan politisi dan anggota parlemen oposisi, termasuk Lim Kimya, dilarang melakukan kegiatan politik setelah pembubaran partai tersebut.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Hun Sen — yang memerintah Kamboja selama hampir empat dekade menggunakan sistem hukum untuk menghancurkan setiap oposisi terhadap pemerintahannya.

    Puluhan politisi dan aktivis oposisi dihukum dan dipenjara selama masa kekuasaannya.

    Meskipun memegang kewarganegaraan Prancis, Lim Kimya tidak bergabung dengan puluhan anggota parlemen yang melarikan diri ke luar negeri setelah presiden CNRP Kem Sokha ditahan atas tuduhan pengkhianatan pada 2017.

    Lim Kimya mengatakan kepada AFP saat itu di Phnom Penh, “Saya tidak akan pernah menyerah pada politik.”

    (AFP/chri)

  • Iran Pamer Kekuatan di Latihan Militer: IRGC Kini Punya Loitering Munition di Lokasi Nuklir Natanz – Halaman all

    Iran Pamer Kekuatan di Latihan Militer: IRGC Kini Punya Loitering Munition di Lokasi Nuklir Natanz – Halaman all

    Iran Pamer Kekuatan di Latihan Militer: IRGC Kini Punya Loitering Munition di Lokasi Nuklir Natanz

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Iran memamerkan apa yang mereka klaim sebagai sejumlah amunisi baru yang miliki dalam latihan militer skala besar yang dilakukan negara tersebut, MNA melaporkan, Selasa (7/1/2025).

    Satu di antara yang ditonjolkan dalam latihan bertajuk ‘Payambar-e Azam’ itu adalah sistem pertahanan udara yang di-up-grade di sekitar lokasi fasilitas nuklir Natanz.

    Peningkatan sistem pertahanan udara itu, merujuk klaim pasukan elite militer Iran, Korps Garda Revolusi (IRGC) adalah ditambahkannya loitering munition di situs-situs sensitif termasuk fasilitas nuklir.

    Loitering Munition adalah sistem persenjataan yang memiliki kemampuan untuk melakukan loiter, atau “berkeliaran” dan berputar-putar di sekitar area sasaran dalam jangka waktu tertentu untuk mencari dan mengidentifikasi target sebelum menyerang.

    Dalam konteks sistem pertahanan udara, Loitering Munition ini lazimnya berupa misil atau pesawat nirawak (drone) yang digunakan untuk mencegat rudal yang menyasar sasaran yang mereka lindungi.

    “Pasukan Dirgantara IRGC menembakkan Loitering Munition ini selama latihan gabungan sebagai bagian dari sistem pertahanan udara yang melindungi fasilitas nuklir Natanz di Isfahan,” kata laporan MNA.

    Sejauh ini, Pasukan Dirgantara IRGC belum memberikan banyak informasi tentang fitur dan karakteristik Loitering Munition berbasis drone ini.

    “Latihan ini diadakan dalam rangka latihan Kekuatan Angkatan Bersenjata, dan sistem pertahanan berhasil menghancurkan objek terbang dan rudal musuh,” kata laporan MNA.

    Sejak beberapa hari lalu, Angkatan Bersenjata Iran yang terdiri dari Garda Revolusi dan Angkatan Darat telah meluncurkan latihan militer berskala besar, yang melibatkan unit pertahanan udara dan perangkat keras militer yang dikembangkan di dalam negeri.

    Tujuan dari latihan ini adalah untuk memperkuat perlindungan perbatasan udara negara dan lokasi-lokasi sensitif.

    Rudal-rudal Iran dipamerkan di alun-alun Azadi (Kebebasan) di Teheran barat selama unjuk rasa untuk memperingati ulang tahun ke-45 Revolusi Islam Iran 1979, pada 11 Februari 2024. (Saman / Middle East Images / Middle East Images via AFP)

    Punya Fasilitas Bawah Tanah Tampung Rudal dan Drone

    Selain itu, unit Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) juga akan memamerkan fasilitas bawah tanah baru yang menampung rudal dan drone modern selama latihan perang skala besar, juru bicara IRGC mengumumkan pada Senin.

    Berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers pada hari Senin, Jenderal Ali Mohammad Naeini memberikan rincian tentang latihan militer ‘Payambar-e Azam (Nabi Besar) 19’ yang sedang berlangsung dan sejumlah latihan perang lainnya yang akan diadakan dalam beberapa hari mendatang.

    Ia menyatakan kalau selama latihan tersebut, Pasukan Dirgantara IRGC akan mengungkap “kota rudal dan pesawat nirawak”, sementara kota bawah tanah yang menyimpan rudal dan fasilitas lain yang menampung kapal akan diresmikan di selatan Iran.

    Generasi baru “drone unik” IRGC juga akan diluncurkan, tambahnya.

    Juru bicara itu mengatakan Angkatan Laut IRGC akan menggelar latihan perang di Teluk Persia pada 18-23 Januari 2025.

    Ditambahan, sekitar 300 kapal tempur akan mengambil bagian dalam latihan pada 11 Januari untuk kontrol lalu lintas cerdas di Selat Hormuz.

    “Pada tanggal 27 Januari, parade angkatan laut terbesar akan diadakan dengan partisipasi sekitar 2.000 kapal militer dan sipil,” katanya.

    Jenderal Naeni menambahkan bahwa dua kapal perang, yang dinamai menurut nama para martir ‘Bahman Baqeri’ dan ‘Rais Ali Delvari’, akan bergabung dengan armada Angkatan Laut IRGC.

    Pasukan Iran (Almayadeen)

    Iran Bersiap Hadapi Pertempuran Besar

    Jenderal Naeini juga mengungkap rencana latihan perang pada hari Jumat, 10 Januari, yang melibatkan 110.000 pasukan Basij di ibu kota Teheran.

    “Iran telah dipersiapkan sepenuhnya sejak lama untuk menghadapi pertempuran besar dan rumit dalam skala apa pun,” imbuh juru bicara itu.

    Dia mengatakan bahwa Republik Islam telah menghadapi berbagai perang keamanan dan budaya serta pemberontakan dengan mengandalkan kekuatannya yang berasal dari dalam negeri dan berbasis rakyat.

    Menunjuk pada operasi True Promise I dan II terhadap rezim Zionis, sang jenderal mengatakan kedua operasi itu hanya menunjukkan sebagian kecil dari kekuatan Iran yang tak terbatas.

    “Musuh menyadari bahwa langit wilayah pendudukan itu bersih dan tak berdaya bagi kita. Kita dapat bertindak (melawan Israel) dengan kekuatan berkali-kali lipat lebih besar dan dengan akurasi, kecepatan, dan kehancuran yang lebih besar. Kekuatan dan laju produksi senjata dan rudal kita akan meningkat dari hari ke hari dalam hal kuantitas, keterampilan, dan desain.”

    Juru bicara tersebut juga menyoroti “konsistensi penuh” di antara berbagai tingkat pemerintahan di Iran terkait operasi balasan True Promise III terhadap rezim Zionis, seraya menambahkan, “Tidak ada hambatan untuk operasi baru terhadap Israel pada waktunya.”

    Pantau Kekuatan Israel

    Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Khatam al-Anbia, markas besar Pertahanan Udara Iran, menyatakan bahwa serangkaian sistem pertahanan udara baru dan rahasia telah dipasang di dekat lokasi-lokasi sensitif di negara itu.

    Menurut laporan Tasnim News Agency, Brigadir Jenderal Qader Rahimzadeh mengumumkan pada Senin (6/1/2025) bahwa pasukan pertahanan udara dari Angkatan Darat dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) akan menggelar latihan perang skala besar gabungan dalam beberapa hari mendatang.

    Rahimzadeh menyebut bahwa peralatan baru tersebut akan digunakan dalam latihan mendatang.

    Pasukan yang berpartisipasi dalam latihan ini akan mempraktikkan keterampilan yang mereka pelajari selama setahun terakhir.

    Latihan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan pergerakan musuh dan kebutuhan pertahanan udara Iran.

    Musuh yang dimaksud adalah seteru lama mereka, Israel yang beberapa kali melakukan serangan telak ke lokasi sensitif di Iran.

    Dalam pidatonya pada tahun 2018 lalu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut pangkalan pertahanan udara sebagai bagian yang sangat penting dari Angkatan Bersenjata yang berada di garis depan dalam menghadapi musuh-musuh Iran.

    Khamenei juga menekankan pentingnya mempercepat peningkatan kemampuan pangkalan serta personel Angkatan Udara.

    IRGC Akan Luncurkan 2 Rudal Bawah Tanah Baru dan Kota Terapung
    lihat foto
    Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naeini, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), berbicara pada jumpa pers di Teheran, Iran, pada 6 Januari 2025.

    Dalam laporan terpisah, IRGC menyatakan bahwa mereka akan memamerkan dua rudal bawah tanah dan sebuah kota terapung baru di sepanjang pantai Teluk Persia dan Laut Oman, yang akan menampung berbagai macam rudal jelajah dan balistik.

    Mengutip PressTV, Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naeini, yang juga menjabat sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat IRGC, mengumumkan hal ini pada Senin (6/1/2025).

    Naeini mengatakan fasilitas militer tersebut akan diresmikan dalam sebuah upacara selama latihan perang skala besar Payambar-e-Azam (Nabi Besar) 19, yang akan dimulai di wilayah barat Iran pada Sabtu (11/1/2025).

    Komandan IRGC Mayor Jenderal Hossein Salami juga turut hadir.

    Salami menyatakan bahwa Zionis harus menyadari fakta bahwa langit di atas wilayah pendudukan, terbuka lebar bagi Angkatan Bersenjata Iran, dan pasukan Iran mampu menyerang aset Israel dengan lebih presisi, cepat, dan mematikan.

    Naeini menambahkan bahwa IRGC siap untuk menghadapi pertempuran besar dan kompleks dalam skala apa pun, dan akan segera bergerak melawan entitas Zionis jika perintah dikeluarkan.

    “Kekuatan dan produksi senjata serta rudal kami telah meningkat, baik dari segi jumlah, keterampilan, maupun desain,” kata Naeini.

    “Bangsa Iran harus tahu bahwa musuh tidak pernah menang dalam pertempuran apa pun.”

    “Kami tidak pernah mengalami kekalahan intelijen dari musuh.”

    “Musuh terus-menerus menciptakan narasi untuk mengimbangi kekalahan intelijen dan militer yang mereka derita di tangan Republik Islam Iran.”

    Naeini juga menyebutkan bahwa perkembangan terbaru di Asia Barat menyebabkan antusiasme berlebih dan kesalahpahaman di rezim Israel.

    “Kami ingin memberitahu musuh bahwa kami selalu siap dan mampu bertindak kapan saja.”

    “Kami tidak akan ragu-ragu atau bimbang. Begitu perintah dikeluarkan, kami akan menunjukkan kekuatan kami seperti di masa lalu dan akan mengubah persepsi serta perhitungan musuh yang keliru sekali lagi.”

    “Iran tidak pernah berhenti memproduksi rudal, dan sistem pertahanan negara ini beroperasi penuh serta telah ditingkatkan di banyak bidang.”

  • Mengapa Thailand dan Kamboja Bentrok Soal Pulau Koh Kood? – Halaman all

    Mengapa Thailand dan Kamboja Bentrok Soal Pulau Koh Kood? – Halaman all

    Ratusan ribu wisatawan melakukan perjalanan setriap tahun ke pulau Koh Kood, atau Ko Kut, di Teluk Thailand. Pulau terbesar keempat di Thailand ini di kalangan wisatawan asing mungkin tidak sepopuler Phuket atau Koh Samui, namun relevansinya semakin meningkat — dan bukan hanya karena pulau ini kini menjadi pusat perselisihan internasional.

    Pulau ini diyakini memiliki cadangan gas dan minyak yang sangat besar. Eksploitasi energi terhenti, karena Kamboja mengklaim sebagian wilayah tersebut. Kini, dengan meningkatnya permintaan energi di kedua negara Asia Tenggara tersebut, konflik rebutan pulau Koh Kood semakin meluas.

    Akar perselisihan ini sebenarnya sudah ada sejak era kolonial. Pada awal tahun 1900-an, Prancis menguasai wilayah yang dikenal sebagai Indochina, yang terdiri dari beberapa koloninya yang juga mencakup Kamboja saat ini.

    Pada tahun 1904, penguasa kolonial Indochina menyerahkan Koh Kood kepada Thailand, yang saat itu masih bernama Siam. Masalah perbatasan tersebut kemudian diselesaikan dengan Perjanjian Perancis-Siam pada tahun 1907.

    Pada tahun 1972, Indochina tidak lagi berfungsi dan Kamboja mengklaim batas maritim di sisi wilayah kedaulatannya berdasarkan perjanjian tersebut, termasuk bagian selatan pulau Koh Kood. Thailand tidak setuju, dan menyatakan pihaknya menguasai seluruh pulau itu.

    Tita Sanglee, analis independen di Thailand, mengatakan definisi perbatasan Kamboja dalam perjanjian itu kontroversial. “Klaim Kamboja berakar pada penafsiran yang berbeda terhadap perjanjian tersebut. Perlu dicatat bahwa perjanjian tahun 1907, seperti perjanjian-perjanjian lain pada masanya, dimaksudkan untuk membahas batas-batas daratan, bukan laut. Inilah sebabnya penafsiran Kamboja menjadi kontroversial,” katanya kepada DW.

    Diselesaikan antara keluarga penguasa?

    Pada tahun 2001, pemerintah Thailand mencapai nota kesepahaman mengenai klaim yang tumpang tindih, dimana Perdana Menteri saat itu Thaksin Shinawatra membahas pembagian keuntungan dari sumber daya energi Koh Kood dengan Hun Sen dari Kamboja.

    Kaum nasionalis Thailand marah dengan tawaran Thaksin kepada Kamboja, dan bersikeras bahwa Thailand tidak boleh menyerahkan tanah atau sumber daya apa pun kepada tetangganya. “Perselisihan yang muncul saat ini adalah karena pemerintah Thailand dan Kamboja, keduanya untuk pertama kalinya menyatakan ingin melanjutkan perundingan perbatasan maritim. Kedua belah pihak ingin memanfaatkan cadangan energi di kawasan yang belum dimanfaatkan, karena mereka menghadapi kenaikan biaya impor energi,” kata Tita.

    Saat ini, Thailand diperintah oleh Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin Shinawatra. Kamboja dipimpin oleh Hun Manet, putra Hun Sen. Ikatan pribadi antara keluarga penguasa tampaknya kuat, dan bagi banyak nasionalis Thailand, ini alasan untuk khawatir.

    “Yang mengkhawatirkan bagi banyak warga Thailand adalah semakin eratnya hubungan pribadi antara kepemimpinan Thailand dan Kamboja saat ini. Hal ini menimbulkan skeptisisme mengenai mengapa perundingan tampaknya berjalan begitu cepat,” kata Tita.

    “Ada banyak pertanyaan yang belum terselesaikan, termasuk status Koh Kood. Berdasarkan standar internasional, pulau itu milik Thailand.”

    Aktivis dan penentang kompromi mendapat tekanan

    Kedua pemerintah tampaknya bekerja sama dengan baik dalam apa yang oleh para pengkritiknya disebut sebagai represi transnasional – para aktivis dan pengkritik pemerintah yang melarikan diri melintasi perbatasan, cenderung tidak mendapat perlindungan baik di Kamboja maupun Thailand.

    Pada bulan November, Thailand mendeportasi enam aktivis Kamboja, yang sebagian besar telah diakui sebagai pengungsi di bawah Komisi Tinggi Pengungsi PBB. Mereka didakwa melakukan makar karena mengkritik pemerintah Kamboja.

    Namun Mark S. Cogan, profesor studi perdamaian & konflik di Universitas Kansai Gaidai di Jepang, memperingatkan, sejarah hubungan antara kedua negara panjang dan beragam, dan bahwa “pertanyaan kedaulatan” selalu menjadi pusat konflik antara Bangkok dan Phnom Penh.

    “Perselisihan wilayah mempunyai kenangan panjang di kalangan nasionalis Thailand,” dan ini tetap menjadi isu yang sangat penting “baik di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan,” jelasnya.

    “Ini situasi yang sulit,” kata Tita Sanglee. “Jika pemerintah Kamboja menerima bahwa Koh Kood adalah milik Thailand, mereka harus menghadapi kemarahan kaum nasionalis di dalam negeri. Namun jika ada bagian dari kedaulatan Koh Kood yang dikompromikan, masyarakat Thailand tidak akan tinggal diam. Saya pribadi memperkirakan akan terjadi kebuntuan.”

  • Denmark Kenakan “Pajak Sendawa Sapi” demi Selamatkan Bumi – Halaman all

    Denmark Kenakan “Pajak Sendawa Sapi” demi Selamatkan Bumi – Halaman all

    Gebrakan baru! Denmark bakal jadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan pajak khusus buat emisi metana dari hewan ternak, seperti sapi yang bersendawa.

    Pajak ini bertujuan buat mengurangi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sektor peternakan. Terdengar seperti lelucon ya? Namun, kebijakan ini sebenarnya punya dampak yang cukup signifikan buat Bumi, lo!

    Sapi versus netral iklim

    Denmark lagi punya target buat memenuhi status netral iklimnya pada tahun 2045. Kenapa fokus ke sapi ya?

    Ternyata, sapi adalah hewan pemamah biak yang menghasilkan gas metana saat mereka mencerna makanan. Lalu, gas metana itu dilepaskan saat sapi bersendawa. Efek “sendawa sapi” ini ternyata 25 kali lebih kuat dibandingkan efek pemanasan global akibat karbon dioksida (CO2).

    Data juga menyebutkan kalau setiap sapi mengeluarkan setidaknya 100 kilo metana per tahun.

    Berapa yang harus dibayar?

    Mulai 2030, Denmark bakal memberlakukan pajak sebesar 40 euro (sekitar Rp670.000) per ton metana. Itu artinya, peternak sapi harus membayar sekitar 4 euro (sekitar Rp67.000) untuk seekor sapinya setiap tahun.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Kebijakan ini juga bagian dari langkah komprehensif untuk mengurangi jumlah hewan ternak di Denmark. Pemerintah berharap, pajak ini tidak hanya akan mengurangi emisi metana, tetapi juga ikut membantu menjaga kualitas perairan publik, seperti danau dan teluk yang tercemar akibat pupuk dari lahan pertanian.

    Meski begitu, untuk meringankan beban para peternak, pemerintah Denmark juga menawarkan keringanan pajak sebesar 60 persen. Harapannya, untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan industri peternakan di negara itu.

    Namun, pihak Greenpeace Denmark justru menilai kebijakan ini kurang ambisius, karena tidak cukup buat mendorong transisi hijau tersebut. Greenpeace juga khawatir kalau jumlah hewan ternak enggak akan berkurang secara signifikan, sehingga dampaknya terhadap lingkungan juga tetap terbatas.

    Jadi, apakah kebijakan ini bakal berhasil mencapai tujuannya? Sepertinya, dunia masih harus menunggu jawabannya. Tapi, satu hal yang pasti, langkah sekecil apa pun akan sangat berdampak untuk Bumi kita.

  • Korban Tewas Gempa Tibet China Tembus 126 Jiwa

    Korban Tewas Gempa Tibet China Tembus 126 Jiwa

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang melanda wilayah Tibet terpencil di China pada Selasa (7/1) terus meningkat. Berdasarkan catatan terbaru, gempa itu menewaskan lebih dari 100 jiwa.

    Kantor berita pemerintah China, Xinhua, memberitakan lebih dari 120 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka akibat gempa tersebut.

    “Sebanyak 126 orang dipastikan meninggal dan 188 lainnya luka-luka hingga pukul 19.00 (11.00 GMT) pada Selasa (7/1),” lapor Xinhua, seperti dikutip dari AFP.

    Pusat gempa berada sekitar 80 kilometer di utara Gunung Everest. Getaran gempa juga mengguncang bangunan hingga ke negara tetangga China yakni Nepal, Bhutan, dan India.

    Menurut laporan pemerintah sebelumnya, gempa kuat itu juga menyebabkan lebih dari 1.000 rumah warga rusak. Saat ini lebih dari 3.400 pasukan penyelamat dan 340 pekerja medis telah dikerahkan.

    Selain itu bantuan termasuk tenda, selimut, dan perlengkapan dingin telah dikirim oleh pemerintah pusat.

    Daerah yang paling parah terkena dampak adalah wilayah yang dikelilingi oleh daerah pegunungan di sisi China Gunung Everest.

    Pusat gempa di Tingri merupakan rumah bagi sekitar 62 ribu penduduk, dengan kondisi yang kurang berkembang dibandingkan pusat perkotaan seperti ibu kota Tibet, Lhasa.

    Di wilayah itu, banyak rumah runtuh yang tampak dibangun menggunakan bahan-bahan tradisional seperti batu, bata lumpur, dan balok kayu.

    Presiden China Xi Jinping pun telah menyerukan upaya pencarian dan penyelamatan secara maksimal, meminimalkan korban semaksimal mungkin, dan memastikan keselamatan warga selama musim dingin.

    (AFP/chri)

  • Bantuan AS Masih Kurang, Israel Produksi Bom Berat Secara Lokal: Elbit Systems Dapat Rp 4,4 Triliun – Halaman all

    Bantuan AS Masih Kurang, Israel Produksi Bom Berat Secara Lokal: Elbit Systems Dapat Rp 4,4 Triliun – Halaman all

    Israel Ogah Minta Tolong Terus ke AS, Elbit Systems Dapat Rp 4,4 T Produksi Bom Berat

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertahanan Israel pada Selasa (7/1/2025) dilaporkan menandatangani dua kesepakatan besar dengan Elbit Systems bernilai ratusan juta dolar AS.

    Sebagai informasi, Elbit Systems adalah perusahaan teknologi militer dan kontraktor pertahanan internasional yang berpusat di Israel.

    Pemerintah Israel, memberi Elbit Systems kontrak kerja untuk memasok militer Israel (IDF) dengan ribuan bom berat dan membangun fasilitas baru untuk memproduksi bahan mentah menjadi persenjataan.

    Kementerian Pertahanan Israel mengatakan kesepakatan tersebut diperkirakan bernilai NIS 1 miliar ($275 juta atau setara Rp 4,4 triliun).

    Kementerian Pertahanan Israel mengatakan perjanjian tersebut “sangat penting untuk meningkatkan ketahanan operasional IDF dan kemampuan membangun kekuatan,”.

    Selain itu, Kementerian Pertahanan Israel juga menyatakan kalau kesepakatan dengan Elbit System merupakan “pelajaran utama yang dipelajari dari perang tersebut.”

    Berdasarkan perjanjian pertama, Elbit akan memasok ribuan amunisi udara berat yang digunakan oleh Angkatan Udara Israel.

    Pemandangan menunjukkan kendaraan udara tak berawak ‘Elbit Hermes 900’ di Pangkalan Angkatan Udara Palmachim Israel, (5 Juli 2023). (JACK GUEZ/AFP) (AFP/JACK GUEZ)

    Kurangi Ketergantungan ke AS

    Hal ini tampaknya akan mengurangi kebutuhan Israel untuk bergantung pada Amerika Serikat, yang pada akhir musim semi menahan pengiriman bom berat.

    Sejak awal perang, IAF telah meluncurkan lebih dari 83.000 amunisi dalam serangan udara, menurut militer.

    Berdasarkan perjanjian kedua, Elbit akan mendirikan “pabrik bahan baku nasional untuk memproduksi bahan baku yang sebagian besar bersumber dari luar negeri sebelum perang.”

    “Fasilitas baru ini akan dilengkapi dengan lini produksi canggih untuk bahan-bahan berenergi yang digunakan oleh industri pertahanan Israel,” kata kementerian tersebut, seraya menambahkan bahwa proyek ini diharapkan dapat “memperkuat kemandirian manufaktur dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.”

    Seorang tentara Israel di antara barisan amunisi untuk tank. Dalam perang Gaza, IDF dilaporkan menggunakan amunisi kadaluarsa dari Perang Korea. Penggunaan amunisi tua ini menyebabkan naik tajamnya risiko salah sasaran. (khaberni)

    Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel, Eyal Zamir mengatakan kesepakatan tersebut “meletakkan fondasi bagi perluasan kemandirian manufaktur di dua area penting bagi keberlanjutan operasional IDF: produksi dalam negeri amunisi udara berat dan pembangunan pabrik bahan baku nasional.”

    “Kedua perjanjian ini akan memastikan kemampuan kedaulatan dalam memproduksi bom dan amunisi dari semua jenis,” katanya dalam pernyataan yang diberikan oleh kementerian.

    “Kami memulai langkah bersejarah ini sebelum perang, tetapi mempercepatnya selama perang. Berdasarkan kedua perjanjian tersebut, kemampuan awal akan segera diperluas secara bertahap hingga kita mencapai kemerdekaan penuh di kedua bidang,” kata Zamir.

    “Ini adalah pelajaran utama dari perang yang akan memungkinkan IDF untuk terus beroperasi dengan kuat di semua medan perang,” tambahnya.

    Kementerian Pertahanan Israel mengatakan pada bulan Agustus bahwa AS telah mengirim  lebih dari 50.000 ton persenjataan dan peralatan militer ke Israel sejak perang dimulai.

    Sebuah Tank Merkava Pasukan Israel (IDF) yang hancur di pagar perbatasan Jalur Gaza dalam momen serangan Banjir Al Aqsa Hamas pada 7 Oktober 2023. (sky/AP/tangkaplayar)

    Hadapi Perang Tujuh Front 

    Agresi terhadap Israel di seluruh Timur Tengah, yang digambarkan sebagai perang tujuh front, dimulai dengan serangan oleh gerakan pembebasan Palestina, Hamas pada 7 Oktober 2023 ke Israel.

    Akumulasi kegeraman atas aksi penindasan pendudukan Israel di wilayah Palestina membuat ribuan petempur faksi perlawanan Palestina menyerbu Israel dari Jalur Gaza, menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik 251 orang.

    Di Gaza, pertempuran sengit di utara terus berlanjut, dengan Hamas masih menunjukkan pihaknya masih mampu menembakkan roket ke Israel setelah hampir 15 bulan perang.

    Di Lebanon, gencatan senjata yang rumit berlaku saat pasukan Israel terus mengungkap infrastruktur Hizbullah di selatan negara itu.

    Sementara itu, selama sebulan terakhir, rudal balistik Houthi dari Yaman telah berulang kali mengirim jutaan warga Israel ke tempat perlindungan bom di tengah malam.

     

    (oln/Toi/*)

  • Tentara Zionis Tewas Kena Rudal Anti-tank di Gaza, Perwira dan Tentara dari Brigade Nahal – Halaman all

    Tentara Zionis Tewas Kena Rudal Anti-tank di Gaza, Perwira dan Tentara dari Brigade Nahal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tentara zionis Israel kembali menjadi korban tewas di Gaza usai bertempur melawan pejuang Palestina.

    Tentara Israel mengakui kematian tiga tentara.

    Kelompok-kelompok perlawanan Palestina terus mengklaim kerugian besar Israel dalam operasi yang sedang berlangsung di Gaza.

    Pasukan pendudukan Israel mengkonfirmasi kematian seorang perwira dan dua tentara.

    Serta dua pasukan lainnya mengalami cedera selama bentrokan dengan pasukan perlawanan Palestina di Jalur Gaza.

    Seorang juru bicara militer Israel mengumumkan Senin malam (6/1/2025) bahwa perwira dan tentara tewas, dan dua lainnya terluka parah, dalam pertempuran di Gaza utara.

    Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa perwira dan tentara, keduanya dari Brigade Nahal, tewas oleh rudal anti-tank di daerah Beit Hanoun di Gaza utara.

    Dewan Regional Benjamin sebelumnya juga mengumumkan kematian tentara Israel lainnya.

    Korban merupakan seorang penduduk pemukiman Alei, selama pertempuran yang sedang berlangsung di Gaza, mengutip Channel 12 Israel.

    Saluran lebih lanjut mencatat bahwa pemukiman Alei, yang terletak di Tepi Barat tengah, telah kehilangan 10 penduduknya sejak dimulainya perang Israel di Gaza.

    Otoritas Penyiaran Israel melaporkan bahwa sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, jumlah total tentara Israel yang tewas telah mencapai 826.

    Ditambah dengan ribuan lainnya menderita cedera fisik dan psikologis.

    Namun, kelompok-kelompok perlawanan Palestina mengklaim tentara Israel menyembunyikan kerugian sebenarnya karena kekhawatiran akan reaksi publik.

    Di sisi lain Perlawanan Gaza sering mendokumentasikan operasinya, menunjukkan tank-tank Israel dihancurkan dan tentara yang ditargetkan oleh penembak jitu dan alat peledak.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Kemhan Sebut Menhan Jepang ke RI Persiapan Lawatan PM Shigeru Ishiba

    Kemhan Sebut Menhan Jepang ke RI Persiapan Lawatan PM Shigeru Ishiba

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pertahanan RI mengungkap salah satu alasan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dan menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani.

    Juru Bicara Kemenhan Brigjen TNI Frega Wenas mengatakan pertemuan itu sebagai rangkaian kegiatan sebelum Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba berencana melawat ke Indonesia pada 10 Januari ini.

    “Tentunya kegiatan hari ini merupakan rangkaian dalam rangka menunjang kunjungan tersebut,” kata Frega di Gedung Kemenhan, Jakarta, Selasa (7/1).

    Frega menjelaskan pertemuan itu juga sebagai upaya Indonesia dan Jepang untuk memperkuat kerja sama di sejumlah sektor.

    Ia berharap kerja sama Indonesia-Jepang yang terus menguat sejak 2015 terus bertahan dan menghasilkan sejumlah pertemuan yang produktif.

    Terkhusus, kata dia, kerja sama Indonesia-Jepang di bidang militer dapat terus menguat dengan pertemuan para petinggi militer kedua negara.

    “Diharapkan ini bisa ditingkatkan diadakan lagi (pertemuan) 2 plus 2 dan bahkan bukan hanya di level menteri pertahanan dan menteri luar negeri tapi juga bisa di level panglima angkatan bersenjata dan kepala staf angkatan,” jelas dia.

    Sebelumnya, dilansir Antara, PM Jepang Shigeru Ishiba akan melakukan lawatan ke Indonesia dan Malaysia pada 9-12 Januari mendatang.

    Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan

    Ishiba akan berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto terkait upaya peningkatan kerja sama keamanan.

    “Jepang menghormati prinsip Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka berdasarkan hukum serta kerja sama dengan negara-negara berkembang di kawasan ini,” kata Hayashi.

    (mab/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Buntut Tragedi Jeju Air, Menteri Transportasi Korsel Mundur

    Buntut Tragedi Jeju Air, Menteri Transportasi Korsel Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Transportasi Korea Selatan, Park Sang Woo mengatakan pada Selasa (7/1) bahwa ia berniat mengundurkan diri dari jabatan sebagai bentuk tanggung jawabnya atas kecelakaan maut pesawat Jeju Air pada 29 Desember 2024.

    Insiden yang menewaskan 179 orang ini merupakan salah satu tragedi penerbangan paling mematikan di Korsel.

  • UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pasca-Perang di Gaza dengan AS dan Israel – Halaman all

    UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pasca-Perang di Gaza dengan AS dan Israel – Halaman all

    UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pascaperang di Gaza dengan AS dan Israel
     

    TRIBUNNEWS.COM – Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan telah berdiskusi dengan Israel dan Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sementara Gaza pascaperang.

    Rencana ‘cawe-cawe’ UEA di Gaza itu disebutkan akan berlangsung hingga Otoritas Palestina (PA) yang direformasi mampu mengambil alih, tulis laporan Reuters menurut orang-orang yang mengetahui pembicaraan tersebut, Selasa (7/1/2025).

    “Diskusi di balik layar, tersebut mencakup kemungkinan UEA dan Amerika Serikat (AS), bersama dengan negara-negara lain, untuk sementara waktu mengawasi tata kelola, keamanan, dan rekonstruksi Gaza setelah militer Israel mundur dan sampai pemerintahan Palestina (PA) mampu mengambil alih,” tulis laporan berlabel eksklusif Reuters.

    Sebagai latar belakang, UEA merupakan mitra keamanan dekat AS. Selain itu, tidak seperti kebanyakan pemerintah Arab, Abu Dhabi memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. 

    Faktor kedekatan ini memberi negara Teluk itu pengaruh terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    “Setelah lebih dari setahun berperang, Israel tetap enggan menguraikan visinya sendiri untuk Gaza dan masyarakat internasional telah berjuang untuk merumuskan rencana yang layak,” kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena percakapan tersebut bersifat pribadi, lansir Reuters.

    Laporan, rencana ikut campurnya UEA di pemerintahan Gaza pasca-Gaza masih kurang rinci dan belum dituangkan dalam rencana tertulis formal, maupun diadopsi oleh pemerintah mana pun.

    “Dalam pembicaraan di balik layar, Abu Dhabi menganjurkan Otoritas Palestina (PA) yang direformasi untuk memerintah Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur di bawah negara Palestina yang merdeka,” kata sumber tersebut – sesuatu yang ditentang secara terbuka oleh Israel.

    “UEA tidak akan berpartisipasi dalam rencana apa pun yang gagal mencakup reformasi signifikan Otoritas Palestina, pemberdayaannya, dan pembentukan peta jalan yang kredibel menuju negara Palestina,” kata seorang pejabat UEA kepada Reuters, menanggapi pertanyaan tentang diskusi tersebut.

    “Elemen-elemen ini – yang saat ini masih kurang – sangat penting bagi keberhasilan rencana pasca-Gaza,” tambahnya menyoroti kalau PA dinilai tidak mewakili entitas Palestina sepenuhnya.

    Personel keamanan Otoritas Palestina. Dalam beberapa pekan belakangan, Otoritas Palestina terlibat bentrokan bersenjata dengan sejumlah milisi perlawanan Palestina seperti Brigade Al-Quds di Jenin dan Brigade Martir Al-Aqsa. (khaberni/tangkap layar)

    PA Kurang Berpengaruh

    PA didirikan tiga dekade lalu berdasarkan Perjanjian Oslo 1993-1995, yang ditandatangani oleh Israel dan Palestina, dan diberi kewenangan terbatas atas Tepi Barat dan Gaza.

    PA masih menjalankan sebagian pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki Israel, tetapi diusir dari Gaza pada tahun 2007 oleh Hamas setelah perang saudara singkat.

    Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Reuters bahwa telah ada pembicaraan dengan beberapa mitra, termasuk UEA, mengenai opsi untuk pemerintahan, keamanan, dan rekonstruksi, dan bahwa berbagai rancangan proposal, rencana, dan ide telah diajukan oleh para mitra.

    “Ini merupakan diskusi yang terus berlanjut, sembari kami mencari cara terbaik untuk maju,” kata juru bicara tersebut, menolak berkomentar lebih jauh mengenai “percakapan diplomatik pribadi”.
     
    Kantor Perdana Menteri Israel menolak berkomentar mengenai lapoaran ini. Otoritas Palestina tidak menanggapi pertanyaan Reuters.

    Potret kehancuran total di Jalur Gaza akibat agresi militer Israel selama lebih dari setahun sejak 7 Oktober 2023. Israel juga memblokade bantuan kebutuhan dasar warga Palestina yang akan memasuki Gaza. (khaberni/HO)

    Usulkan Penggunaan Pasukan Militer Swasta

    Selain mereformasi PA, empat diplomat dan pejabat Barat mengatakan kalau pejabat UEA telah mengusulkan penggunaan kontraktor militer swasta sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian pascaperang di Gaza.

    Sumber-sumber lain mengonfirmasi kalau mereka diberi pengarahan tentang apa yang mereka gambarkan sebagai usulan pascaperang Emirat, yang mencakup kemungkinan penggunaan pasukan semacam itu.

    Para diplomat dan pejabat Barat mengatakan setiap pengerahan kontraktor semacam itu akan memicu kekhawatiran di antara negara-negara Barat.

    Kontraktor militer swasta, yang dipekerjakan oleh Amerika Serikat dan pemerintah lain, punya citra negatif dengan seabrek catatan dan rekam jejak penyiksaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penggunaan kekuatan berlebihan, di antara tuduhan lainnya, termasuk di Irak dan Afghanistan.

    Pejabat UEA tidak menanggapi pertanyaan tentang penggunaan kontraktor militer.

    Dua siluet bocah Palestina menyaksikan kehancuran Jalur Gaza karena pemboman Israel. (anews/tangkap layar)

    Rekonstruksi Gaza Butuh Waktu Bertahun-tahun

    Membangun kembali Gaza, termasuk lembaga-lembaga politiknya, diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun dan menelan biaya puluhan miliar dolar.

    Selain itu, rekonstruksi Gaza memerlukan dukungan internasional yang besar, setelah 15 bulan operasi militer Israel menghancurkan tiap sendi kehidupan wilayah tersebut.

    Meski UEA telah mengkritik perilaku militer Israel dan Netanyahu sendiri, Israel tetap masih menginginkan negara kaya minyak itu terlibat di Gaza pascaperang, menurut dua mantan pejabat Israel, yang menolak disebutkan namanya.

    Seperti Israel, negara Teluk itu menentang Hamas, kelompok pembebasan Palestina yang dilabeli AS sebagai ‘grup teror.

    Hamas, sebagai respons aksi represif dan penindasan Israel selama bertahun-tahun, memimpin serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang memicu perang.

    “Abu Dhabi memandang Hamas dan kelompok Islamis lainnya sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas,” kata ulasan Reuters. 

    Pejabat UEA juga telah menyatakan kekhawatiran secara terbuka atas dampak perang terhadap stabilitas di Timur Tengah dan terhadap upaya menuju integrasi regional dan pembangunan ekonomi yang lebih besar.

    Hamas: Gaza Harus Bebas dari Intervensi Asing Pasca-Perang

    Ketika ditanya apakah Hamas mengetahui proposal yang dibahas oleh UEA, Basem Naim, salah satu pejabat senior organisasi tersebut, mengatakan kepada Reuters bahwa setelah perang, Gaza harus menjadi “wilayah Palestina yang khas” dan tanpa “intervensi asing”.

    Washington bersama mediator Mesir dan Qatar, tengah mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza.

    Adapun Israel dan Hamas saling menyalahkan pada akhir Desember atas keterlambatan dalam mencapai gencatan senjata – yang menurut kedua belah pihak tampaknya sudah dekat bulan lalu.

    Pada Senin (6/1/2025), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington ingin melihat kesepakatan gencatan senjata diselesaikan dalam dua minggu ke depan.

    Ketika ditanya tentang masa depan Gaza, Brian Hughes, juru bicara tim transisi Donald Trump, mengatakan presiden terpilih AS – yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari – akan bekerja sama erat dengan mitra Arab dan Israel “untuk memastikan bahwa Gaza suatu hari nanti dapat makmur”.

    Seorang perwira Otoritas Palestina memegang senjatanya saat pasukan keamanan melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, 16 Desember 2024. (tangkap layar aljazeera/Majdi Mohammed/AP)

    Reformasi Otoritas Palestina

    UEA mengatakan mereka hanya akan mengirim pasukan ke misi multinasional pasca perang atas undangan Otoritas Palestina dan dengan keterlibatan AS.

    Namun, Netanyahu mengatakan dia menentang Otoritas Palestina dalam bentuknya saat ini yang memerintah Gaza, dengan mengutip keluhannya yang sudah lama mengenai silabus sekolah PA, yang menurutnya memicu kebencian terhadap Israel, dan kebijakannya memberikan gaji kepada keluarga warga Palestina yang dipenjara di Israel.

    UEA telah meminta perdana menteri baru untuk memimpin Otoritas Palestina, yang sering dikritik oleh pejabat Emirat sebagai lembaga yang korup dan tidak kompeten selama pembicaraan tertutup, kata para diplomat dan pejabat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa, yang menjabat pada bulan Maret, telah berjanji untuk melaksanakan reformasi di dalam Otoritas Palestina yang keuangannya telah kacau selama bertahun-tahun karena negara-negara donor telah memotong pendanaan hingga korupsi dan pemborosan ditangani.

    Para pejabat Emirat telah menyebut mantan Perdana Menteri Salam Fayyad, seorang mantan pejabat Bank Dunia berpendidikan AS, sebagai tipe orang yang dapat dipercaya untuk memimpin Otoritas Palestina yang dirombak, menurut para diplomat dan pejabat.

    Fayyad menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2007 hingga mengundurkan diri pada tahun 2013 setelah berselisih dengan Presiden Mahmoud Abbas, yang masih menjabat.

    “Reuters tidak dapat menghubungi Fayyad untuk dimintai komentar,” bunyi disclaimer laporan tersebut.

     

    (oln/rtrs/*)