Jenis Media: Internasional

  • Bebaskan Sandera atau Timur Tengah Kacau!

    Bebaskan Sandera atau Timur Tengah Kacau!

    Florida

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan ancaman untuk kelompok Hamas yang masih menahan para sandera di Jalur Gaza. Trump memperingatkan kekacauan akan terjadi di Timur Tengah jika Hamas tidak membebaskan para sandera, hingga pelantikannya pada 20 Januari mendatang.

    “Ini tidak akan baik bagi Hamas dan sejujurnya, tidak akan baik bagi siapa pun. Segala kekacauan akan terjadi. Saya tidak perlu mengutarakannya lagi, tapi itulah yang terjadi,” ujar Trump saat berbicara dalam konferensi pers terbaru di Mar-a-Lago di Florida, AS, seperti dilansir CNN dan NDTV, Rabu (8/1/2025).

    “Mereka (Hamas-red) seharusnya memulangkan para sandera sejak lama — mereka seharusnya tidak pernah menculik para sandera. Seharusnya tidak pernah ada serangan 7 Oktober. Orang-orang melupakan hal itu, tapi memang ada dan banyak orang dibunuh,” ucapnya.

    Konferensi pers tersebut membahas banyak isu, termasuk isu luar negeri, dengan ancaman terbaru untuk Hamas itu dilontarkan Trump ketika ditanya wartawan soal status perundingan dengan Hamas mengenai pembebasan para sandera Amerika.

    Lebih lanjut, Trump menyebut banyak sandera di Jalur Gaza yang sudah tidak bernyawa akibat perang. Dia menuturkan bahwa dirinya menerima permohonan dari para orang tua, baik dari AS, Israel maupun negara lainnya, agar dirinya membantu pemulangan jenazah anak-anak mereka yang menjadi sandera.

    “Saya katakan ini, saya tidak ingin mengganggu negosiasi. Jika kesepakatan tidak tercapai sebelum saya menjabat, yang sekarang tinggal dua minggu lagi, maka segala kekacauan akan terjadi di Timur Tengah,” cetus Trump dalam pernyataannya.

  • Joe Biden Membatalkan Hukuman Mati 37 Narapidana, tetapi 2 di Antaranya Menolak – Halaman all

    Joe Biden Membatalkan Hukuman Mati 37 Narapidana, tetapi 2 di Antaranya Menolak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dua terpidana hukuman mati menolak menandatangani dokumen yang menawarkan keringanan hukuman dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

    Keringanan tersebut mengubah hukuman dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup tetapi tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, menurut laporan NBC News.

    Bulan lalu, Biden memberikan keringanan hukuman kepada 37 narapidana federal yang divonis hukuman mati.

    Langkah ini mendapatkan pujian dari para aktivis antihukuman mati.

    Namun, dua narapidana, Shannon Agofsky dan Len Davis, yang dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan AS di Terre Haute, Indiana, mengajukan mosi darurat untuk mencegah perubahan hukuman mereka.

    Mereka berpendapat bahwa mereka masih berupaya membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dan percaya bahwa keringanan hukuman tersebut dapat menghalangi peluang mereka untuk menang dalam proses banding.

    Dalam kasus hukuman mati, proses banding seringkali diperiksa secara ketat untuk memastikan tidak ada kesalahan karena beratnya konsekuensi hukuman.

    Meskipun banding tidak selalu meningkatkan peluang narapidana untuk dibebaskan, Agofsky menyatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk proses pengadilan yang lebih ketat.

    “Perubahan hukuman pada saat terdakwa masih menjalani proses hukum sama saja dengan mencabut haknya atas pengawasan lebih ketat,” demikian pernyataan dalam berkas yang diajukannya.

    “Hal ini menempatkan terdakwa dalam posisi yang sangat tidak adil dan dapat mengganggu proses banding yang sedang berlangsung.”

    Di sisi lain, Len Davis menyatakan dalam pengajuannya bahwa ia berharap dengan adanya hukuman mati, perhatian publik akan tertuju pada “pelanggaran besar” yang menurutnya dilakukan oleh Departemen Kehakiman.

    Namun, sulit bagi dua narapidana tersebut untuk mendapatkan kembali hukuman mati mereka. 

    Putusan Mahkamah Agung tahun 1927 menyatakan bahwa presiden berhak memberikan penangguhan hukuman dan pengampunan tanpa persetujuan terpidana.

    Shannon Agofsky (53) dihukum karena pembunuhan presiden bank Oklahoma, Dan Short, yang jasadnya ditemukan di sebuah danau pada tahun 1989.

    Jaksa federal mengatakan bahwa Shannon dan saudaranya, Joseph Agofsky, menculik dan membunuh Short, serta mencuri $71.000 dari bank tempat Short bekerja.

    Joseph Agofsky meninggal di penjara pada tahun 2013, setelah dijatuhi hukuman seumur hidup atas perampokan tersebut.

    Shannon Agofsky awalnya juga dijatuhi hukuman seumur hidup.

    Tetapi pada tahun 2001, ia membunuh narapidana lain di penjara Texas. 

    Juri merekomendasikan hukuman mati kepadanya pada 2004.

    Shannon Agofsky dihukum atas dua pembunuhan terpisah pada tahun 1989 dan 2004. (Change.org)

    Namun, Shannon Agofsky menyatakan bahwa ia masih berupaya membersihkan namanya dari kasus aslinya (Dan Short).

    “Terdakwa tidak pernah meminta keringanan hukuman. Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan keringanan hukuman,” bunyi berkas gugatannya.

    “Terdakwa tidak menginginkan keringanan hukuman dan menolak menandatangani dokumen yang terkait dengan keringanan tersebut.”

    Laura Agofsky, yang menikahi Shannon melalui telepon pada tahun 2019, mengatakan kepada NBC News bahwa pengacara suaminya menyarankan untuk meminta keringanan hukuman.

    Namun, Shannon menolak karena status hukuman matinya memberikan akses kepada penasihat hukum yang diperlukan untuk mengajukan banding.

    “Ia tidak ingin mati di penjara dengan stigma sebagai pembunuh berdarah dingin,” kata Laura kepada NBC News.

    Kasus Len Davis

    Len Davis, mantan polisi New Orleans, dihukum karena menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh seorang wanita yang mengajukan keluhan terhadapnya. (Handout)

    Len Davis adalah mantan polisi New Orleans yang dihukum karena pembunuhan warga sipil bernama Kim Groves (32) pada tahun 1994.

    Jaksa mengatakan bahwa Davis menyewa seorang pengedar narkoba untuk membunuh Groves.

    Groves diincar karena ia melaporkan perlakuan Davis yang memukuli seorang remaja yang disangka pelaku kejahatan.

    Hukuman mati Davis sempat dibatalkan, tetapi diberlakukan kembali pada tahun 2005 oleh pengadilan banding federal.

    Dalam pengajuan hukumnya, Davis, yang kini berusia 60 tahun, selalu menegaskan ketidakbersalahannya.

    Ia berpendapat bahwa pengadilan federal tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya atas pelanggaran hak sipil.

    (Tribunnews.com)

  • Trump Jr. Kunjungi Greenland di Tengah Polemik Akuisisi Pulau

    Trump Jr. Kunjungi Greenland di Tengah Polemik Akuisisi Pulau

    Jakarta, CNN Indonesia

    Trump Jr. tiba di ibu kota Greenland, Nuuk, pada Selasa (7/1), tak lama setelah Presiden terpilih AS Donald Trump, menegaskan ketertarikannya untuk menguasai pulau Arktik tersebut.

    Pemerintah Greenland menegaskan bahwa kedatangan putra pertama Trump itu merupakan kunjungan pribadi.

    Pejabat Greenland juga mengatakan tidak akan bertemu dengannya.

    Trump baru-baru ini menyatakan niatnya untuk mengambil alih Greenland, termasuk Terusan Panama, dengan alasan demi keamanan ekonomi dan nasional AS.

    Bahkan, Trump membuka kemungkinan untuk menggunakan kekuatan militer dalam upaya tersebut.

  • Makin Panas, Houthi Serang Kapal Induk AS di Laut Merah

    Makin Panas, Houthi Serang Kapal Induk AS di Laut Merah

    Sanaa

    Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman mengumumkan pasukannya telah menargetkan kapal induk Amerika Serikat (AS) dalam serangan terbaru di perairan Laut Merah bagian utara. Houthi juga mengklaim telah menyerang target-target di wilayah Israel bagian tengah dan selatan.

    Juru bicara sayap militer Houthi Yahya Saree dalam pernyataannya, seperti dilansir Middle East Monitor dan kantor berita Anadolu Agency, Rabu (8/1/2025), mengklaim kelompoknya telah menyerang kapal induk AS, USS Harry Truman, di Laut Merah.

    “Pasukan kami melancarkan operasi khusus yang menargetkan kapal induk AS USS Harry Truman dengan dua rudal jelajah dan empat drone di Laut Merah bagian utara, saat pasukan Amerika sedang bersiap untuk melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap negara kami,” sebut Saree dalam pernyataan video.

    Dia menyebut serangan Houthi itu telah “menggagalkan serangan Amerika”.

    Pada 31 Desember lalu, Houthi mengklaim telah menargetkan USS Harry Truman dengan sejumlah drone dan rudal jelajah, juga menuduh kapal induk AS itu sedang mempersiapkan serangan udara terhadap Yaman.

    Saree, dalam pernyataan terbarunya, juga mengatakan Houthi telah melancarkan rentetan serangan terhadap target-target Israel dalam empat operasi militer dengan menggunakan rudal dan drone tempur.

    “Operasi pertama pada siang hari menargetkan situs militer Israel di Jaffa (sebutan untuk Tel Aviv-red) yang diduduki dengan dua drone, sedangkan operasi kedua menghantam target penting di Ashkelon yang diduduki dengan sebuah drone,” sebut Saree dalam pernyataannya.

  • Cerita Panama Dapatkan Kembali Terusan Panama dari AS

    Cerita Panama Dapatkan Kembali Terusan Panama dari AS

    Jakarta

    Seperempat abad yang lalu, Panama akhirnya memperoleh kendali atas Terusan Panama dari Amerika Serikat, dalam sebuah proses yang dimulai lebih dari dua dekade sebelumnya. Mengapa presiden AS terpilih Donald Trump ingin mengambil alihnya kembali?

    Pada 31 Desember 1999, bendera Amerika Serikat di Terusan Panama diturunkan. Sebagai gantinya, bendera Panama berkibar tinggi dan menjadi satu-satunya lambang Terusan Panama untuk pertama kalinya.

    Rakyat Panama yang menghadiri upacara pun bersorak gembira.

    Berkibarnya bendera Panama itu menandai akhir sebuah masa yang dipenuhi unjuk rasa, ketegangan, dan kematian.

    “Sungguh mengesankan melihat reaksi masyarakat Panama,” ujar Alberto Aleman Zubieta, mantan pejabat Terusan Panama, kepada BBC.

    25 tahun kemudian, kedaulatan atas jalur lintas samudera ini kembali menjadi berita utama.

    Presiden AS Donald Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial setelah mengomentari biaya yang dikenakan kepada kapal-kapal Amerika Serikat untuk melintasi Terusan Panama.

    “Segera dan tanpa pertanyaan,” imbuhnya.

    Menanggapi hal tersebut, Presiden Panama Jose Ral Mulino melalui media sosial menyatakan: “Setiap meter persegi Terusan akan tetap menjadi milik Panama.”

    Bagaimana kronologi Terusan Panama dari masa ke masa hingga sampai di titik ini?

    Peluang yang muncul di tengah Perang Saudara

    Sejak abad ke-16, para pemukim Eropa sudah menyadari pentingnya membangun jalur yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik.

    Kala itu, satu-satunya akses ke lautan selatan adalah melalui Selat Magellan di selatan Chili.

    Akses ini kurang ideal karena jarak berlayar yang sangat jauh dan kondisi cuaca di Tanjung Harapan yang bahaya.

    Jalur melalui Tanah Genting Panama, yang pada saat itu merupakan wilayah Kolombia, pertama kali dicoba pada abad ke-19.

    Bogota memberikan konsesi untuk pembangunan Terusan kepada Ferdinand de Lesseps, seorang insinyur Prancis yang sebelumnya membangun Terusan Suez di Mesir.

    Getty ImagesMahasiswa Panama melakukan protes di Zona Kanal.

    Namun, wabah penyakit yang menyerang para pekerja (kebanyakan budak asal Afrika), kelembaban tanah, dan hujan yang terus-menerus mengakibatkan proyek tersebut mengalami kebangkrutan.

    Pada saat inilah minat AS terhadap jalur laut ini meningkat.

    Pada waktu itu, Kolombia berupaya bangkit dari perang saudara yang menewaskan ribuan orang.

    Negara itu juga tengah menghadapi ketegangan politik yang tinggi.

    Situasi ini akhirnya membuka jalan bagi kemerdekaan Panama.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Sebagai kekuatan yang saat itu sedang bangkit, AS sudah menguasai Puerto Rico dan Kuba.

    AS melihat peluang besar dari krisis internal Kolombia. Mereka pun menawarkan untuk membayar US$40 juta (sekitar Rp 648 miliar dengan kurs saat ini) untuk mendapatkan konsesi pembangunan Terusan.

    Hal ini menjadi dasar dari Perjanjian Herrn-Hay antara Kolombia dan AS yang menetapkan syarat-syarat untuk konsesi tersebut.

    Getty ImagesTerusan Panama membuka jalur antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik

    Setelah melalui negosiasi yang rumit, pemerintah Kolombia mengumumkan penolakannya atas proposal tersebut 5 Agustus 1903.

    Kolombia beralasan proposal itu melanggar kedaulatan negara.

    Panamayang saat itu merupakan bagian dari Kolombiamengabaikan penolakan perjanjian tersebut.

    Panama menyatakan kemerdekaannya pada 3 November 1903.

    Mereka mendapatkan dukungan AS yang menyatakan akan mengintervensi jika Kolombia melakukan serangan militer.

    “Berangkat dari ketidakpuasan Panama, AS melihat peluang besar untuk mengamankan perjanjian yang mereka inginkan tanpa campur tangan Kolombia,” jelas sejarawan Panama, Marixa Lasso.

    Getty ImagesBendera AS berkibar di Zona Terusan Panama.

    Negara yang terpecah dan awal ketegangan

    AS dan Panama menandatangani Perjanjian Hay-Bunau-Varilla setelah kemerdekaan Panama.

    Selain menjamin kemerdekaan Panama, perjanjian ini juga mengatur pemberian konsesi abadi Terusan Panama kepada AS.

    AS juga memperoleh kendali atas Zona Terusan yang mencakup delapan kilometer di setiap sisi jalur air strategis.

    Sebagai kompensasi, Panama akan menerima US$10 juta (sekitar Rp 162 miliar).

    Setelah pembangunan dirampungkan pada 1913, Ancn menjadi kapal uap pertama yang melintasi Terusan Panama sekaligus melambangkan pembukaannya ke dunia.

    Baca juga:

    Namun, ketegangan segera muncul.

    Dalam praktiknya, negara ini terbagi menjadi dua secara fisik.

    Ribuan orang Amerika dan keluarga mereka tinggal di zona tersebut di bawah hukum mereka sendiri sambil bekerja di Terusan yang diresmikan pada 1914.

    Orang-orang ini hidup tanpa kontak dengan populasi Panama. Warga Panama tidak dapat memasuki wilayah tersebut tanpa izin khusus.

    Ketidakpuasan rakyat Panama pun meningkat.

    Berbagai demonstrasi pun muncul untuk menuntut berakhirnya kehadiran AS di Terusan Panama dan pengembalian zona itu ke Panama.

    Pada 1958, sekelompok mahasiswa melancarkan Operasi Kedaulatan. Secara damai, mereka menanam 75 bendera Panama di wilayah yang secara resmi merupakan wilayah AS.

    Getty ImagesSejak akhir 1950-an, para mahasiswa Panama mengorganisir berbagai demonstrasi untuk menyerukan kembalinya Terusan Panama.

    “Mereka mengatakan kepada kami bahwa ini bukan wilayah yang dapat diakses oleh orang Panama,” ujar Ricardo Ros Torres, salah satu pemimpin protes mahasiswa tersebut, kepada BBC Mundo pada tahun 2019.

    “Pada hari itu, kami mengatakan bahwa kami tidak lagi takut dan menginginkan perjanjian baru untuk mengakhiri keberadaan kolonial yang abadi.”

    Peristiwa lain yang memengaruhi jalan menuju pengambilalihan Terusan Panama adalah Pawai Patriotik 1959.

    Dalam pawai itu, rakyat Panama memasuki Zona Terusan sambil membawa bendera mereka.

    Pawai ini awalnya dimulai dengan damai. Namun, terjadi bentrokan antara warga Panama dan polisi ketika para pengunjuk rasa dilarang memasuki wilayah tersebut.

    Puluhan orang terluka dalam insiden ini.

    Kedua peristiwa tersebut melahirkan sebuah ungkapan yang kemudian menjadi populer di Panama: “Dia yang menanam bendera, akan memanen kedaulatannya.”

    Hari Para Martir

    Peristiwa-peristiwa ini memicu protes lebih lanjut pada tahun-tahun berikutnya.

    Pada 1962, tercapai kesepakatan antara Presiden Panama Roberto Chiari dan Presiden AS John F. Kennedy setelah negosiasi panjang.

    Perjanjian Chiari-Kennedy menetapkan bahwa bendera kedua negara harus dikibarkan di wilayah sipil Zona Terusan per 1 Januari 1964.

    Ketika tanggal itu tiba, mereka yang tinggal di Zona Terusan mengabaikan perintah gubernur Zona dan menolak untuk mengibarkan bendera Panama.

    Pada 9 Januari, puluhan siswa dari Institut Nasional Panama pergi ke Zona Terusan dengan membawa bendera sekolah mereka.

    Mereka menuntut agar bendera tersebut dikibarkan di Sekolah Menengah Atas Balboa setempat.

    Getty ImagesMahasiswa Panama dan polisi bentrok di Zona Kanal.

    Namun, beberapa polisi AS menghentikan aksi ini dan konfrontasi pun tidak terhindarkan.

    Lebih dari 20 pengunjuk rasa tewas dan ratusan lainnya terluka.

    Penodaan bendera Panama yang terjadi dalam insiden itu membuat peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Hari Para Martir.

    Presiden Roberto Chiari menanggapinya dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Washington sampai perjanjian baru ditandatangani antara kedua negara.

    Banyak pakar menilai peristiwa ini sebagai katalis utama bagi pemindahan Terusan Panama ke tangan Panama lebih dari 35 tahun kemudian.

    Perjanjian Torrijos-Carter

    Setelah bulan Januari yang kelam itu, pembicaraan antara AS dan Panama dimulai dengan sungguh-sungguh pada 3 April 1964,

    Kedua negara sepakat untuk menunjuk duta besar khusus untuk melaksanakan negosiasi.

    Dibutuhkan waktu 10 tahun lagi sampai sebuah deklarasi bersama ditandatangani di Panama City antara Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger (di bawah mandat Presiden Richard Nixon) dan Menteri Luar Negeri Panama Juan Antonio Tack.

    Deklarasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan diperlukan untuk mendorong tercapainya kesepakatan akhir Terusan Panama yang diharapkan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

    Getty ImagesPresiden AS Jimmy Carter dan Omar Torrijos dari Panama berpelukan setelah menandatangani perjanjian pada tanggal 7 September 1977.

    Deklarasi ini juga dibutuhkan untuk mengganti Perjanjian Hay-Bunau-Varilla yang memberikan hak atas Terusan Panama kepada AS serta yurisdiksi atas sebagian wilayah Panama.

    Itulah dasar dari perjanjian yang secara resmi ditandatangani antara Presiden AS Jimmy Carter dan komandan Garda Nasional Panama Omar Torrijos pada 7 September 1977.

    Getty ImagesPresiden Panama saat itu, Mireya Moscoso, dan mantan presiden AS, Jimmy Carter, pada hari pemindahan terakhir.

    Kedua pemimpin negara menyepakati bahwa kedaulatan Zona Terusan tunduk pada undang-undang Panama dan menetapkan tanggal untuk pengalihan kepemilikan jalur lintas samudera ke Panama: 31 Desember 1999.

    Carter mengatakan bahwa pengembalian Terusan Panama kepada rakyat Panama menunjukkan bahwa AS mampu bersikap adil dan terhormat.

    “Sebagai negara besar dan kuat, kami mampu bersikap secara adil dan terhormat ketika berurusan dengan negara yang berdaulat, bangga, tetapi lebih kecil,” ujarnya.

    Pengembalian

    Setelah periode transisi, berbagai pejabat dari seluruh dunia tiba di Panama beberapa hari sebelum pergantian abad.

    Mereka hendak berpartisipasi dalam upacara resmi yang telah menjadi impian bagi penduduk Panama. Carter juga berada di sana.

    Layar-layar raksasa ditempatkan di berbagai bagian Kota Panama dengan jam hitung mundur.

    BBC

    Ketika Presiden Panama Mireya Moscoso mengibarkan bendera Panama di Gedung Administrasi Terusan, maka pengalihan tersebut secara resmi disegel.

    “Terusan Panama milik orang Panama,” ujar sang presiden pada hari itu.

    “Panama akhirnya mencapai keutuhan sebagai negara yang berdaulat.”

    (ita/ita)

  • Trump Unggah Peta Baru AS, Gabung dengan Kanada

    Trump Unggah Peta Baru AS, Gabung dengan Kanada

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, membuat geger publik usai mengunggah gambar peta bergabungnya Amerika Serikat dengan Kanada.

    Trump pada Selasa (7/1) mengunggah gambar peta di media sosialnya, Truth Social, yang menunjukkan penggabungan wilayah AS dan Kanada. Ada dua foto yang diunggah oleh Trump.

    Foto pertama memperlihatkan wilayah AS-Kanada yang diberi warna kuning, mengecualikan Meksiko, dan diberi label “UNITED STATES”.

    Foto kedua sementara itu menunjukkan wilayah AS-Kanada yang diberi warna biru, putih, merah seperti bendera Amerika Serikat, serta keterangan foto bertuliskan “Oh Canada!”.

    Unggahan Trump ini dibuat setelah sebelumnya ia mencibir Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang memutuskan mundur dari jabatan di tengah gejolak politik negara itu.

    Trump dalam unggahannya pada Selasa meledek bahwa Kanada tak akan menderita jika bergabung dengan Amerika Serikat.

    “Jika Kanada bergabung dengan AS, tidak akan ada pengenaan tarif, pajak akan turun, dan Kanada benar-benar aman dari ancaman Rusia dan China yang terus-terusan mengelilinginya. Bersama-sama, kita akan menjadi bangsa yang hebat!” kata Trump dalam unggahan di Truth Social, Selasa (7/1).

    Trump telah berjanji bakal mengenakan tarif sebesar 25 persen kepada seluruh produk Kanada yang masuk ke AS begitu dia menjabat. Pengenaan tarif ini membuat Kanada kelojotan karena di saat yang sama, negara Amerika Utara itu sedang dilanda masalah ekonomi.

    Merespons cibiran Trump, Trudeau mengatakan tak ada sedikitpun kemungkinan Kanada bakal bergabung dengan Amerika Serikat.

    Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly juga mengatakan pernyataan Trump menunjukkan bahwa ia “kurang paham” tentang Kanada.

    “Ekonomi kami kuat. Rakyat kami kuat. Kami tidak akan pernah mundur dalam menghadapi ancaman,” kata Joly.

    [Gambas:Twitter]

    (blq/dna)

  • PBNU Distribusikan Bantuan Paket Sayuran untuk 250 Keluarga di Gaza Palestina – Halaman all

    PBNU Distribusikan Bantuan Paket Sayuran untuk 250 Keluarga di Gaza Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  PBNU melalui NU Care-Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina.

    Bekerja sama dengan Gazze Destek Derneği (GDD) atau Asosiasi Dukungan Gaza, NU Care-Lazisnu PBNU kali ini mendistribusikan bantuan paket sayuran kepada 250 keluarga di kamp pengungsian Abu Jumaizah, Deir Al-Balah, Gaza.

    Direktur Eksekutif NU Care-Lazisnu PBNU, Qohari Cholil menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bantuan kemanusiaan berkelanjutan setelah sebelumnya pihaknya bersama GDD menyalurkan bantuan makanan hangat, piama dan hygiene kit untuk keluarga di Gaza.

    “Bantuan paket sayuran ini sangat diperlukan untuk saudara-saudata kita di Gaza, terutama dalam memenuhi kebutuhan serat yang penting untuk menjaga kesehatan. Bantuan ini juga merupakan bagian dari rangkaian bantuan yang telah diberikan sebelumnya, seperti makanan hangat, piama, dan kebutuhan hygiene kit untuk perempuan dan anak-anak di Gaza,” jelas Qohari, Rabu (8/01/2025).

    Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang terus mendukung program kemanusiaan untuk membantu rakyat Palestina.

    “Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, bantuan ini menegaskan kepedulian kita semua terhadap saudara di Palestina. Dan kami juga berterima kasih kepada mitra kami GDD, sehingga bantuan kemanusiaan ini bisa sampai untuk rakyat Palestina. Kerja sama ini harapannya dapat terus memberikan dampak positif bagi rakyat Palestina dan meringankan beban kehidupan mereka,” ucapnya.

    Sementara itu, Manajer Operasional GDD Yaseen Al Sayyid mengungkapkan bantuan tersebut disalurkan untuk merespons situasi sulit di Jalur Gaza yang terus menghadapi genosida Israel.

    “Inisiatif bantuan bersama NU Care-Lazisnu  ini kami lakukan sebagai respons atas situasi dan kondisi yang sulit, kurangnya keamanan dan terbatasnya akses dalam melaksanakan bantuan di Gaza. Tantangan lainnya yang kami hadapi yaitu validitas sayuran yang terbatas juga membutuhkan proses distribusi yang cepat dan tepat sasaran,” ungkap Yaseen dalam laporannya pada Jumat (3/01/2025).

    Situasi di Gaza yang serba sulit, lanjutnya, mengharuskan Tim GDD bergerak cepat agar manfaat bantuan dapat diterima secepat mungkin oleh keluarga di Gaza.

    Adapun bantuan paket sayuran diterima 250 keluarga yang rata-rata terdiri dari tujuh anggota keluarga. Paket sayuran segar berisi kentang, bawang bombay, terong, mentimun, paprika, tomat, dan lemon.

    “Sayuran merupakan kebutuhan utama selain karbohidrat dan protein, sehingga distribusi ini kami prioritaskan untuk menjaga kesehatan para pengungsi,” jelas Yaseen.

     

  • Masa Depan TikTok AS Ada di Tangan Trump

    Masa Depan TikTok AS Ada di Tangan Trump

    Jakarta

    Pro & Me, sebuah agensi berbasis di Berlin yang mengembangkan strategi untuk sejumlah perusahaan besar di platform TikTok menyimpulkan, meskipun ada pelarangan aplikasi asal Cina tersebut di Amerika Serikat (AS), tapi permintaannya tetap kuat.

    “Saya yakin kekhawatiran serius akan muncul sesaat setelah keputusan akhir dibuat dan diimplementasikan di AS,” kata Pimpinan Pro & Me, Sven Oechler, kepada DW.

    Mulai tanggal 19 Januari 2025 nanti, perusahaan induk TikTok di Cina, ByteDance, harus menjual anak perusahaannya, aplikasi TikTok di Amerika, atau platform tersebut akan dilarang dipasarkan di sistem aplikasi. Hal ini sudah diputuskan sebelumnya oleh Kongres AS pada April 2024. Alasannya, ByteDance diduga kuat berada di bawah pengaruh pemerintah Cina dan berpotensi membagikan data sensitif warga AS kepada Beijing.

    Seberapa Cina aplikasi TikTok?

    Buntut putusan ini, ByteDance mengutip soal kebebasan berekspresi dan telah mengajukan banding terhadap UU tersebut ke Mahkamah Agung AS. Persidangan perdana berlangsung pada 10 Januari 2025.

    ByteDance juga menyangkal soal intervensi langsung dari pemerintah Cina pada TikTok di AS. Lewat situsnya ByteDance berdalih, kepemilikan Cina atas 1% saham pada anak perusahaan mereka, Douyin Information Service, adalah “standar” aturan hukum Cina dan “tidak akan berdampak terhadap operasi global ByteDance di luar Cina, termasuk TikTok.”

    Hanya saja, sampai berita ini ditulis ByteDance belum menanggapi permintaan klarifikasi dari DW.

    Namun, laporan dari Finansial Times pada pertengahan 2024 menunjukkan bahwa hubungan Cina dan TikTok di AS semakin kuat. Surat kabar itu mengutip salah seorang eks pekerja yang mengutarakan kalau klaim soal kedua unit itu terpisah adalah salah.

    Didirikan di Beijing pada tahun 2012 oleh mahasiswa TI, Zhang Ziming dan Liang Rubo, ByteDance berkembang pesat. Pada tahun 2021, Yiming tiba-tiba mengundurkan diri sebagai CEO, dan diambil alih oleh warga negara Singapura, Shou Chew.

    Dalam sebuah rapat dengar pendapat Kongres AS pada Maret 2023 lalu, Shou Chew, mengelak dari pertanyaan tentang sejarah ByteDance, dan hanya menyatakan kalau ByteDance adalah perusahaan yang didirikan di Cina dan sekarang diklaim sebagai perusahaan global.

    Pendiri konsultan digital Strand Consult, John Strand, merasa ada keraguan. “TikTok adalah platform Cina dan pada dasarnya, data apa pun yang dihasilkan pada perangkat lunak atau keras Cina, di bawah hukum Cina, akan tersedia untuk pemerintah Cina setiap saat dan demi alasan apa pun,” katanya John Strand kepada DW.

    Pengaruh politik lewat algoritma?

    TikTok telah menjadi media yang berpengaruh secara politik di dunia, terutama di kalangan para pemilih muda. AS bukanlah negara pertama di dunia yang berupaya melarang TikTok. Di India, TikTok sudah dilarang sejak tahun 2020 dengan alasan keamanan.

    Sementara di Rumania, TikTok dipercaya secara signifikan telah memengaruhi hasil pilpres tahun 2024. Hasilnya dibatalkan setelah ada laporan soal campur tangan Rusia yang menggunakan TikTok untuk mendukung politisi sayap kanan Calin Georgescu yang pro-Rusia. Uni Eropa sendiri telah menjalankan penyelidikan terhadap tuduhan ini.

    Di negara lain, Albania, larangan satu tahun TikTok diberlakukan pada akhir tahun 2024. Alasannya bukan karena campur tangan politik, melainkan demi melindung generasi muda, setelah adanya rencana perkelahian bersenjata di TikTok yang diinisiasi oleh sekolompok remaja.

    “Sangat naif kalau kita berpikir, di Eropa tidak akan lebih banyak lagi pelarangan TikTok,” kata Oechler, yang juga memantau dengan seksama perkembangan terbaru TikTok.

    Untuk saat ini, TikTok telah dilarang di perangkat kerja yang digunakan oleh staf Uni Eropa, dan politisi Jerman juga dilarang mengunduh aplikasi ini di ponsel kerja mereka.

    John Strand percaya kalau sikap atas TikTok yang diambil oleh Presiden AS Donald Trump akan memiliki “pengaruh signifikan” terhadap kebijakan Uni Eropa di masa yang akan datang.

    Trump lebih pilih solusi politik ketimbang pelarangan

    Desember 2024 kemarin, Donald Trump meminta Mahkamah Agung untuk menghentikan sementara pelaksanaan UU yang akan melarang TikTok di AS jika aplikasi ini tidak dijual oleh perusahaan induknya di Cina.

    “Presiden Trump tidak mengambil posisi apa pun tentang manfaat yang mendasari sengketa ini,” tulis Pengacara Donald Trump, D John Sauer, yang juga ditunjuk lewat pengajuan ke pengadilan sebagai Jaksa Agung AS.

    “Sebaliknya, dia dengan hormat meminta Pengadilan mempertimbangkan untuk menunda tenggat waktu Undang-Undang demi divestasi… sehingga memberikan kesempatan kepada Pemerintahan yang akan datang untuk mengejar resolusi politik atas pertanyaan yang dipermasalahkan dalam kasus ini.”

    Sementara itu, Departemen Kehakiman AS telah mendesak Mahkamah Agung untuk menolak permintaan Trump. Dilaporkan juga, presiden terpilih AS ini sudah melakukan pembicaraan untuk mencari solusi politik.

    Strand meyakini kalau Trump akan punya pengaruh signifikan terhadap hasil dari persoalan ini. “Meskipun ada banyak laporan, saya rasa Trump tidak berubah pikiran soal TikTok. Pertempuran melawan platform ini dimulai pada masa jabatan pertamanya. Sekarang, dia menginginkan pujian untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkap Strand.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Seberapa penting pasar AS untuk TikTok?

    TikTok sangat populer di Paman Sam, dengan sekitar 170 juta pengguna, sekitar setengah dari populasi AS menggunakan aplikasi ini, termasuk untuk konsumsi berita.

    ByteDance tidak menanggapi pertanyaan DW tentang pentingnya pasar AS bagi mereka, tetapi Strand mengatakan bahwa penjualan di AS hanya menyumbang 15% dari total pendapatan ByteDance.

    “Masalah yang lebih besar bagi ByteDance adalah kehilangan muka jika mereka dipaksa untuk menjual salah satu permata mahkota mereka,” kata Strand kepada DW.

    Dia menambahkan bahwa investor AS akan terpengaruh oleh larangan itu, pasalnya sekitar 60% perusahaan dimiliki oleh perusahaan investasi, yang banyak di antaranya berbasis di AS dan Jepang. Di antara mereka ada Jeff Yass, investor utama TikTok dan donatur utama Partai Republik AS.

    Oechler percaya bahwa potensi pelarangan operasi TikTok di AS dapat “pada awalnya menguntungkan” beberapa kliennya di Jerman. Karena, mereka sering bersaing dengan influencer AS dalam algoritme rekomendasi TikTok.

    Kata Strand, penghapusan saingan mereka dari AS dari platform tersebut dapat menciptakan lebih banyak visibilitas untuk unggahan dari Jerman.

    Tulisan ini diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris.

    Lihat juga Video ‘Reaksi Trump-Elon Musk soal Kebijakan Baru Mark Zuckerberg di Meta’:

    (ita/ita)

  • Pesawat Amfibi Angkut Turis Eropa Jatuh di Australia, 3 Orang Tewas

    Pesawat Amfibi Angkut Turis Eropa Jatuh di Australia, 3 Orang Tewas

    Perth

    Sebuah pesawat amfibi berukuran kecil yang mengangkut para turis asal Eropa jatuh ke lepas pantai Australia Barat. Tiga orang yang ada di dalam pesawat itu tewas seketika, sedangkan empat orang lainnya berhasil selamat.

    Kecelakaan tragis ini, seperti dilansir AFP, Rabu (8/1/2025), terjadi setelah pesawat tersebut lepas landas dari Pulau Rottnest, tempat wisata yang terkenal dengan hewan berkantung yang jinak disebut quokka.

    Ketika tim pencari sedang melakukan pencarian terhadap puing-puing pesawat di lautan pada Rabu (8/1) waktu setempat, premier negara bagian Australia Barat, Roger Cook, mengonfirmasi tiga orang tewas dan empat orang lainnya selamat dalam insiden tersebut.

    “Tiga nyawa hilang ketika sebuah pesawat amfibi jatuh beberapa saat setelah lepas landas,” tutur Cook saat berbicara kepada wartawan setempat.

    “Tragedi ini terjadi di hadapan banyak wisatawan, termasuk para keluarga dengan anak-anak yang berada di pulau itu untuk menikmati liburan musim panas,” ucapnya.

    Ketiga korban tewas terdiri atas seorang wanita berusia 65 tahun yang berasal dari Swiss, kemudian seorang pria berusia 60 tahun dari Denmark, dan seorang pilot lokal berusia 34 tahun.

    Sedangkan keempat korban selamat terdiri atas seorang pria Swiss berusia 63 tahun, seorang wanita Denmark berusia 58 tahun, dan pasangan Australia berusia 60-an tahun.

    Lihat juga Video ‘Viral Penumpang Batik Air Diturunkan gegara Ogah Pakai Seat Belt’:

  • Drama Kebuntuan Penangkapan Yoon Suk Yeol yang Dimakzulkan – Halaman all

    Drama Kebuntuan Penangkapan Yoon Suk Yeol yang Dimakzulkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi Korea Selatan (Korsel) gagal dalam menangkap Presiden Yoon Suk Yeol, yang telah dimakzulkan oleh parlemen.

    Meskipun membawa surat perintah penangkapan, kebuntuan selama enam jam terjadi di luar rumah Yoon.

    Insiden ini menunjukkan betapa kompleksnya situasi politik dan keamanan di Korea Selatan.

    Dikutip dari VOA dan BBC, tim keamanan Yoon membentuk barikade manusia.

    Mereka juga menggunakan kendaraan untuk memblokir akses polisi ke kediaman presiden yang dimakzulkan tersebut.

    Bagi banyak pihak, kejadian ini menjadi salah satu krisis politik terbesar dalam sejarah Korea Selatan.

    Mengapa Yoon Sulit Ditangkap?

    Meskipun Yoon Suk Yeol sudah diberhentikan sementara dari jabatannya setelah parlemen memakzulkannya, ia tetap mendapatkan perlindungan dari Pasukan Keamanan Kepresidenan (PSS).

    Hal ini menjadi penghalang utama bagi polisi untuk menegakkan surat perintah penangkapan.

    Pasukan Keamanan Kepresidenan dikenal sangat loyal kepada Yoon, meskipun status resminya sebagai presiden telah ditangguhkan.

    Menurut Mason Richey, profesor di Hankuk University of Foreign Studies, PSS mungkin bertindak karena kesetiaan pribadi kepada Yoon atau karena salah memahami peran hukum mereka.

    Kepala PSS, Park Jong-joon, yang ditunjuk langsung oleh Yoon beberapa bulan lalu, juga diyakini memainkan peran besar dalam kebuntuan ini.

    Beberapa pengamat bahkan menduga bahwa Yoon telah menyiapkan loyalis di dalam tubuh PSS sebagai langkah antisipasi untuk melindunginya.

    Selain itu, Yoon sebelumnya sempat memberlakukan darurat militer pada Desember lalu, sebuah langkah yang menimbulkan kontroversi besar.

    Tindakan tersebut membuatnya dituduh melakukan pemberontakan oleh parlemen, yang akhirnya memutuskan untuk memakzulkannya pada 14 Desember.

    Ketegangan di Lapangan

    Upaya penangkapan pada Jumat (3/1/2025), berakhir dengan kebuntuan.

    Tim keamanan Yoon tidak hanya menghalangi polisi, tetapi juga melibatkan ribuan pendukungnya yang berkumpul di sekitar rumahnya.

    Pendukung Yoon datang untuk menunjukkan dukungan mereka dan memprotes upaya penangkapan tersebut.

    Banyak dari mereka percaya bahwa tuduhan terhadap Yoon bermotif politik.

    Sementara itu, polisi dan pasukan keamanan Yoon tetap bersitegang sepanjang hari, menciptakan suasana tegang yang hampir memicu bentrokan fisik.

    Apa Langkah Selanjutnya?

    Badan Antikorupsi Korea Selatan (CIO), yang memimpin penyelidikan terhadap Yoon, telah menyatakan akan mencoba lagi menangkapnya dengan surat perintah baru.

    Namun, tantangan yang mereka hadapi tidak kecil.

    Pasukan keamanan Yoon memiliki persenjataan lengkap, sehingga setiap upaya penangkapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kekerasan.

    CIO kini sedang berdiskusi dengan polisi dan militer untuk mencari cara terbaik melaksanakan surat perintah tersebut tanpa eskalasi situasi.

    Ketegangan ini juga mencerminkan polarisasi politik di Korea Selatan.

    Sebagian besar masyarakat mendukung pemakzulan Yoon, tetapi cara menegakkan hukum terhadapnya menjadi bahan perdebatan besar.

    Kini, semua pihak menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan apakah Yoon akan diberhentikan secara permanen atau dipulihkan sebagai presiden.

    Yoon Suk Yeol adalah presiden pertama yang dimakzulkan dan menghadapi surat perintah penangkapan saat masih berada di kediaman resminya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)