Jakarta –
Grinlandia, atau Geenland ,sudah menjadi incaran Donald Trump sejak masa jabatan pertamanya sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 2019. Ketika keinginannya itu ditolak oleh Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, dia sontak membatalkan kunjungan kenegaraan ke Kopenhagen.
Jelang pelantikan Trump pada 20 Januari mendatang, gagasan membeli wilayah konstituen Kerajaan Denmark itu kembali merebak.
Grinlandia bukan satu-satunya wilayah negara lain yang ingin dicaplok pemerintahan Trump. Sejak kemenangannya pada pemilu November lalu, Trump telah menuntut kendali atas Terusan Panama dan bahkan penggabungan Kanada ke dalam wilayah Amerika Serikat.
Di tengah perdebatan tersebut, putra sang presiden, Donald Trump Junior, berkunjung ke Grinlandia dalam kapasitas “sebagai wisatawan saja,” kata dia kepada stasiun radio lokal setelah mendarat di bandar udara Nuuk, ibu kota Greenland.
Sebelum kepergian putranya, Trump sempat mengunggah video yang menunjukkan seorang simpatisan Partai Republik meminta AS membebaskan Grinlandia dari “pemerintahan kolonial” Denmark.
Trump menjanjikan perlindungan bagi Greenland dan sekitar 56.000 penduduknya. Namun hingga kini, dia belum mengungkapkan alasan di balik niatan tersebut.
AS telah mengoperasikan pangkalan udara di barat laut Grinlandia sejak tahun 1951. Dilihat secara ekonomi dan geopolitik, negeri es itu akan menambah jangkauan AS di wilayah Arktik yang kaya sumber daya alam. Di sana, Rusia dan Cina juga semakin giat menegaskan klaim teritorial pada saat lapisan es mencair. AS sendiri termasuk negara Arktik karena terhubung melalui negara bagian Alaska.
Aspirasi kemerdekaan Grinlandia
Aaja Chemnitz, seorang anggota parlemen Denmark yang berasal dari Grinlandia, menolak kampung halamannya dijadikan instrumen geopolitik. “Saya tidak ingin menjadi pion dalam mimpi liar Trump untuk memperluas imperialisme AS dan memasukkan negara kita ke dalamnya,” tulis Chemnitz di Facebook.
Klaim teritorial AS atas Greenland datang pada saat ketika seisi negeri sedang ingin melepas ikatan dengan Kerajaan Denmark. Dalam pidato Tahun Barunya, Perdana Menteri Múte Egede menyerukan “langkah-langkah penting menuju kemerdekaan. Masa depan negara adalah milik kita!,” serunya.
Pulau yang dihuni bangsa Inuit ini sempat dijajah oleh Denmark dan Norwegia pada abad ke-18, sebelum akhirnya kembali dikuasai kerajaan di Kopenhagen. Setelah Perang Dunia Kedua, Denmark mengabulkan tuntutan dekolonialisasi Grinlandia secara resmi.
Tetapi pada saat yang sama, perempuan Inuit dipaksa menggunakan alat kontrasepsi dan anak-anak dideportasi ke daratan Denmark tanpa persetujuan orang tua mereka. Sejarah tersebut ikut melandasi keinginan banyak warga Grinlandia untuk akhirnya melepaskan diri dari Denmark.
Ketika parlemen baru terpilih di daerah otonom pada bulan April, para pendukung kemerdekaan berharap adanya upaya yang lebih signifikan. PM Egede mengatakan dalam pidato bahwa parlemen telah mulai menyusun konstitusi untuk Grinlandia yang berdaulat.
Denmark tegaskan klaim teritorial
Salah satu isu yang ramai dibahas menyangkut kemampuan Grinlandia untuk merdeka secara ekonomi. Selama ini, pemerintah di Kopenhagen mengirimkan dana senilai sekitar 550 juta euro, sekitar sepertiga dari total anggaran negara, setiap tahunnya.
Denmark tidak berniat membebaskan Grinlandia, terutama karena sumber daya alam dan nilai geostrategisnya. Sikap itu diperjelas oleh Menteri Pertahanan Troels Lund Poulsen yang tak lama setelah ucapan Trump menerbitkan daftar belanja untuk memperkuat infrastruktur militer di Grinlandia.
Pada saat yang sama, Kerajaan Denmark menepatkan simbol beruang kutub khas Grinlandia dan domba jantan dari Kepulauan Faroe ke dalam desain lambang nasional yang baru. “Kita saling memiliki,” kata Raja Frederik ke10 dalam pidato tahun barunya.
Aspirasi warga Grinlandia kemungkinan besar akan disuarakan melalui pemilu. Apakah memilih kemerdekaan, penggabungan ke AS atau tetap bersama Denmark, pencairan Arktik akan semakin meningkatkan nilai strategis Grinlandia.
Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman
(ita/ita)
